Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis tentang preferensi pelaku pasar keuangan terhadap penggunaan instrumen Repo Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Repo Surat Berharga Syariah Negara dan Reverse Repo Surat Berharga Syariah Negara. Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada treasury sembilan Bank Umum Syariah (BUS)/Unit Usaha Syariah (UUS) dengan 85,38% market share dari keseluruhan BUS/UUS. Kuesioner terdiri enam dimensi pengukuran, yaitu Likuiditas, Tenor, Pricing, Biaya/Imbalan, Sanksi dan Preferensi lain. Preferensi pelaku pasar keuangan syariah dalam menggunakan ketiga instrumen tersebut termasuk rendah karena BUS/UUS relatif tidak memiliki kesulitan likuiditas, Tenor yang kurang variatif, Pricing dan biaya/imbalan yang kurang menarik. Fitur-fitur yang dapat ditambahkan agar instrumen tersebut lebih menarik adalah variasi Tenor, Pricing dan biaya/imbalan. Tesis ini merekomendasikan kepada regulator keuangan syariah (BI/Kementerian Keuangan) untuk mempertimbangkan fitur-fitur tersebut sehingga meningkatkan minat pelaku pasar keuangan syariah dalam menggunakan ketiga instrumen tersebut.

---

This research analyzes the preference of Islamic money market players to use instruments of Bank Indonesia Islamic Repo certificate, government sukuk Repo and Reverse Repo of the government sukuk. This is being analyzed since their preferences are quite low. Technically, data and information are collected through questioners to nine Islamic commercial banks (BUS)/Islamic banking windows (UUS) treasuries representing 85,38% of the total Islamic banking market shares. The questioners contain six dimensions, namely liquidity, maturity term, pricing, cost/yield, penalty and other preferences. The preferences of islamic money market players to use those instruments are low because BUS/UUS relatively do not have liquidity problems, maturity term, pricing and cost/yield is quite limited. However, there are some features that can be included to increase the preferences, which are variaties of maturity terms, pricing and cost/yield. Then, the thesis recommends the Islamic finance regulators (BI/Ministry of Finance) to consider those features in order to increase the preferences of Islamic money market players to use those instruments."

"Tesis ini membahas tentang transaksi Repurchase Agreement repo Syariah berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam peraturan SE No. 17/10/DKMP perihal Pasar Uang antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah dan Repurchase Agreement repo SBSN untuk Operasi Pasar Terbuka OPT Syariah yang terdapat dalam peraturan SE No. 17/41/DPM. Repo adalah transaksi keuangan yang dilakukan oleh para pelaku pasar keuangan untuk mendapatkan pinjaman dana dengan menjaminkan surat berharga miliknya dalam bentuk jual beli, baik di pasar modal maupun di pasar uang. Pada penelitian ini, dilakukan simulasi penerapan transaksi Repo Syariah dan Repo SBSN untuk OPT Syariah oleh bank syariah, guna mencari hasil yang didapat, besar haircut dan tenor yang tepat serta rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan kepada regulator. Metode yang digunakan pada penelitian yaitu metode simulasi dan komparasi antara sukuk seri IFR dengan kombinasi haircut dan tenor/ jangka waktu. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bank syariah akan mendapatkan keuntungan gain jika melakukan transaksi Repo Syariah dan Repo SBSN untuk OPT Syariah dengan persentase haircut terkecil dan tenor/ jangka waktu yang terpendek.

---

This thesis discusses the transaction of Sharia Repurchase Agreement repo which is based on the provisions contained in the regulations SE No. 17 10 DKMP focusing on Interbank Money Market Sharia and Repurchase Agreement repo SBSN for Sharia Open Market Operations OMO contained in the SE regulation No. 17 41 DPM. Repo is the financial transactions conducted by financial market players to obtain loan funds by pledging securities in the form of buying and selling, both in the capital market and money market.

In this study, a simulation applied for Islamic Repo and Repo transactions SBSN for OPT Sharia by Islamic banks, for the results obtained, a great haircut and tenor of the right as well as policy recommendations that can be given to regulators.

The method used in this research is the method of simulation and comparison between sukuk series IFR with a combination haircut and tenor period. These results indicate that Islamic banks will benefit gain if the Sharia Repo and SBSN Sharia Repo for OPT doing the transaction with the smallest percentage haircut and tenor shortest period of time."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari variabel ekonomi makro (inflasi, kurs, IHSG, SBI), volume perdagangan, time to maturity, price variability, dan peringkat utang terhadap variabel terikat yaitu yield SBSN di pasar sekunder. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan program EVIEWS. Penelitian ini mengolah data secara bulanan dengan urutan waktu atau time series dari September 2008 sampai dengan Oktober 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada α=5%, variabel volume trading, inflasi, kurs, dan IHSG berpengaruh negatif namun tidak signifikan. Sedangkan time to maturity berpengaruh positif yakni jika terjadi penurunan selama 1tahun pada time to maturity maka akan menyebabkan penurunan sebesar 0,0889% pada yield SBSN di pasar sekunder, SBI berpengaruh positif yakni jika terjadi kenaikan sebesar 1% pada SBI maka akan menyebabkan kenaikan sebesar 0,3861% pada yield SBSN di pasar sekunder, price variability berpengaruh positif yakni jika terjadi kenaikan sebesar 1% price variability maka akan menyebabkan kenaikan sebesar 0,5310% pada yield SBSN di pasar sekunder, dan peringkat utang berpengaruh positif yakni jika terjadi kenaikan sebesar 1 grade peringkat utang maka terdapat kenaikan sebesar 0,0363% pada yield SBSN di pasar sekunder.

---

The purpose of this research is to analyze the effect of macroeconomy variable (inflation, exchange rate, IHSG, interest rate of bank indonesia certificates (SBI)), trading volume, time to maturity, price variability, and credit rating on the dependent variable is SBSN/Sukuk Negara in the secondary market. This research used multiple linear regression analysis with EVIEWS. This research process data on a monthly basis with the time sequence or time series from September 2008 until October 2012.

The results showed at α=5%, volume trading, inflation, exchange rate, IHSG has negative influence but not significant to SBSN yield. Time to maturity has positif influence which is indicated if the time to maturity decrease 1 year, would decrease by 0.0889% the yield of SBSN in the secondary market, SBI has positif influence which is indicated if the SBI increase 1%, would increase by 0.3861% the yield of SBSN in the secondary market, price variability has positif influence which is indicated if the price variability increase 1%, would increase by 0.5310% the yield of SBSN in the secondary market, credit rating has positif influence which is indicated if the credit rating increase 1%, would increase by 0.0363% the yield of SBSN in the secondary market."

"Studi ini mengkaji dampak faktor ekonomi global terutama suku bunga, nilai tukar, harga minyak dunia, dan harga emas dunia terhadap indeks obligasi konvensional dan sukuk berdenominasi mata uang lokal di pasar obligasi Indonesia. Studi ini mencakup periode dari Agustus 2009 hingga Desember 2018 dan menggunakan data bulanan dengan menerapkan model ekonometrik dinamis. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pergerakan nilai tukar, harga minyak dunia, dan harga emas dunia memiliki dampak signifikan terhadap pergerakan indeks obligasi konvensional dan sukuk berdenominasi mata uang lokal di pasar obligasi Indonesia. Sementara suku bunga global tidak memiliki efek pada pergerakan indeks obligasi konvensional dan sukuk berdenominasi mata uang lokal di pasar obligasi Indonesia. Berdasarkan penelitian ini, pemegang obligasi dan sukuk perlu memperhatikan pergerakan nilai tukar, harga minyak dunia, dan harga emas dunia. Ketika kondisi pasar obligasi sedang bagus, emas dapat digunakan sebagai instrumen untuk diversifikasi portofolio, tetapi tidak sebaliknya. Dalam menjaga kinerja obligasi konvensional dan sukuk, Pemerintah perlu menjaga stabilitas volatilitas nilai tukar, menjaga harga minyak untuk mengendalikan inflasi, dan memperkuat basis investor domestik. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya literatur di pasar modal, terutama pasar obligasi Pemerintah, baik SUN maupun SBSN.

---

This study examines the impact of global economic factors including interest rates, exchange rate, world oil prices, and world gold prices on local currency sovereign conventional bonds and sukuk indices in the Indonesian bond market. The study covers the period August 2009 to December 2018 and uses of the monthly data by applying the dinamic econometric models. The results of this study prove that the movement of the exchange rate, world oil prices, and world gold prices have a significant impact on the movement of the local currency sovereign conventional bonds and sukuk indices in the Indonesian bond market. While global interest rates does not have an effects on the movement of the local currency sovereign conventional bonds and sukuk indices in Indonesian bond market. Based on this study, bond and sukuk holders need to pay attention to exchange rate, world oil prices, and world gold prices movements. When the bond market conditions are good, gold can be used as an instrument for portfolio diversification, but not vice versa. In maintaining the performance of conventional bonds and sukuk, the Government needs to maintain stability of exchange rate volatility, maintain oil prices to control inflation, and strengthen the domestic investor base. In addition, this study can also enrich the literature in the capital market, especially the Government bond market, both SUN and SBSN."

"Penelitian ini secara empiris mengkaji respon suku bunga perbankan di Indonesia terhadap suku bunga kebijakan moneter, dengan fokus pada perubahan respon suku bunga yang terjadi setelah perubahan suku bunga kebijakan menjadi BI 7DRR pada 19 Agustus 2016. Studi ini menggunakan data bulanan suku bunga tabungan, deposito, dan pinjaman dari berbagai kelompok serta jenis produk perbankan pada periode September 2011 hingga Desember 2021. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa rezim suku bunga BI 7DRR telah meningkatkan respons suku bunga perbankan pada jangka panjang, namun tidak pada jangka pendek. Selain itu ditemukan bahwa suku bunga pinjaman menjadi lebih kaku ke atas (upward rigiditas), karena perbankan menjadi lebih responsif terhadap kebijakan moneter longgar daripada kebijakan moneter ketat.

---

This study empirically examines the asymmetric transmission of monetary shocks to various retail bank interest rates in Indonesia, focusing on changes in pricing behavior that may have occurred after the shift of benchmark policy rates to BI 7DRR in August 19, 2016. We analyzed monthly data on interest rates for savings, time deposits, and lending from various groups and products of retail bank from September 2011 to December 2021. We find that the BI 7DRR interest rate regime has improved the response of retail bank rates in the long term, but not in the short term. However, lending rates have become more rigid upwards, as lenders have become more responsive to monetary easing than to monetary tightening."

"Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Utang Negara (SUN), namun demikian dalam hal akan diterbitkannya suatu SUN maka Menteri Keuangan harus terlebih dahulu melakukan konsultasi terhadap Bank Indonesia dan mendapatkan persetujuan dari DPR. Transaksi repo SUN adalah transaksi jual beli SUN yang disertai adanya janji untuk membeli kembali SUN yang menjadi objek transaksi pada waktu dan dengan harga tertentu. Dalam rangka untuk menciptakan keseragaman perihal transaksi repo Surat Utang Negara, serta juga untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku transaksi repo, maka telah disusunlah suatu perjanjian induk untuk transaksi repo, yang dinamakan Master Repurchase Agreement (MRA). Adapun masalah yang dibahas adalah mengenai pengaturan terhadap penerbitan Surat Utang Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengenai tata cara transaksi repo sebagaimana ditetapkan dalam MRA, dan mengenai sejauh mana efektifitas MRA dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap para pelaku transaksi repo. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yang menyimpulkan bahwa MRA telah cukup dapat memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku transaksi repo SUN dengan dicantumkannya beberapa klausul yang cukup dapat memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku transaksi repo, yaitu: pembayaran dan pengalihan, pernyataan dan jaminan, pemahaman resiko dan kemandirian bertransaksi, pemeliharaan marjin, wanprestasi, penyesuaian, tuntutan terbatas, pengakhiran perjanjian, dan ketentuan mengenai penyelesaian sengketa."

"Fokus dari tesis ini adalah pada pengembangan Repo sebagai lembaga pendanaan di Indonesia Indonesia, khususnya yang terkait dengan Equity Repo; Konsep repo di Indonesia setelah diterapkan Peraturan OJK No. 9 / POJK.04 / 2015; dan implementasi Repo konsep di Pengadilan Indonesia. Ada beberapa masalah mengenai konsep Repo sebagai perjanjian yang diatur, digunakan dalam praktik berbeda dan di pengadilan putusan di Pengadilan Indonesia terkait dengan hak milik dan prinsip pribadi hukum berdasarkan KUHPerdata Indonesia. Maka, penulis merumuskan dan membahas masalah berikut: 1. Bagaimana implementasi konsep Repo secara khusus Repo Ekuitas melalui Regulasi dan Pasar Modal di Indonesia ?; 2. Bagaimana hubungan antara konsep Repo sebagai perjanjian dengan konsep hak properti di Indonesia kerangka kerja hukum swasta Indonesia ?; 3. Bagaimana implementasi darikonsep hak properti tentang Repo sebagai perjanjian di Pengadilan Indonesia Aturan? Dalam kesimpulan ini, pengembangan Equity Repo di Indonesia masih belum optimal dan peraturan tentang Repo tidak konsisten sehingga ada urgensi untuk menyelaraskan konsep Repo sebagai kesepakatan dalam kerangka hukum Indonesia kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan deskriptif analitistipologi.

---

The focus of this thesis is on the development of Repo as a funding institution in Indonesia Indonesia, specifically related to Equity Repo. The concept of repo in Indonesia after the implementation of OJK Regulation No. 9 / POJK.04 / 2015; and the implementation of the Repo concept in the Indonesian Courts. There are several issues regarding the concept of Repo as a regulated agreement, used in different practices and in court decisions in Indonesian Courts relating to property rights and personal legal principles based on the Indonesian Civil Code. So, the authors formulate and discuss the following issues: 1. How is the implementation of the Repo concept specifically Repo Equity through Regulations and Capital Markets in Indonesia ?; 2. What is the relationship between the concept of Repo as an agreement with the concept of property rights in Indonesia in Indonesias private legal framework ?; 3. How is the implementation of the concept of property rights regarding Repo as an agreement in Indonesian Court Rules? In this conclusion, the development of Equity Repo in Indonesia is still not optimal and the regulations on Repo are not consistent so there is an urgency to harmonize the concept of Repo as an agreement in the Indonesian legal framework. This study uses a normative juridical approach with analytical descriptive typology."

"Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) diterbitkan untuk membiayai anggaran negara, termasuk pembiayaan pembangunan untuk pengembangan proyek-proyek negara. Sesuai dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2008 tentang SBSN, penerbitan dan penjualan SBSN membutuhkan berbagai organ, yaitu agen pembayar, agen penata usaha, dan terutama agen penjual. Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memungkinkan Bank Umum Syariah untuk melakukan aktivitas bukan hanya sebagai agen penjual, tetapi juga sebagai agen pembayar dan agen penata usaha. Pengaturan mengenai peran Bank Umum Syariah sebagai agen telah sukses diimplementasikan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan terkait. Namun, tanggung jawab hukum Bank Umum Syariah sebagai agen penjual terbatas pada tanggung jawab terhadap pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab atas penerbitan dan penjualan SBSN, dan oleh karena itu membebaskan agen penjual dari segala tuntutan yang mungkin timbul dari pihak ketiga atau pemilik SBSN. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat menyusun dan memberlakukan peraturan yang berisi ketentuan tentang tanggung jawab hukum agen penjual terhadap investor, mengingat kurangnya ketentuan yang mengatur kewajiban agen penjual terhadap investor. Skripsi ini ditulis menggunakan pendekatan hukum normatif yang memberikan analisis deskriptif dari data sekunder dan didukung oleh data primer yang diperoleh melalui wawancara.

---

Sovereign Sukuk or State Sharia Bonds (SBSN) is issued in order to finance state budget, including financing construction for development of state projects. In accordance with Law No.19 Year 2008 on Sovereign Sukuk, the issuance and sales of sovereign Sukuk require the assistance of various organs, namely; paying agent, administrative agent and especially a selling agent. Law No.21 Year 2008 on Sharia Banking allows Sharia Commercial Bank to perform not only as a selling agent, but also a paying agent and an administrative agent. The provision of the role of Sharia Commercial Bank as agents has been successfully implemented in accordance with related laws and regulations. However, the legal responsibility of Sharia Commercial Bank as a selling agent is limited to the responsibility towards the government. The Government is responsible for the issuance and sales of the Sovereign Sukuk, and therefore free the selling agent of any possible claims arising from third parties or Sovereign Sukuk holders. Hence, the government shall draft and enact regulation which contained the provision on selling agents legal responsibility towards the investors, considering the lack of provision governing the liability of selling agent towards investors. This thesis is written in a normative legal approach providing descriptive analysis from secondary data and supported by primary data obtained through interviews. "

"Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara dengan perjanjian Ijarah berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara merupakan terobosan hukum dalam sistem hukum Indonesia dengan memperkenalkan konsep Benefit Rights sebagai salah satu hak kepemilikan atas suatu benda. Adanya Beneficial Rights yang diadopsi dari konsep di negara-negara dengan sistem hukum Common Law menimbulkan konflik dengan sistem hukum Civil Law yang diterapkan di Indonesia, khususnya mengenai hak kepemilikan atas suatu benda. Studi ini menganalisis keabsahan Hak Manfaat sebagai underlying asset, perbandingan penerapan Hak Manfaat sebagai underlying asset pada SBSN dan Sukuk Korporasi, serta praktek kedua jenis instrumen keuangan tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif analitik deskriptif yang didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber. Berdasarkan metode yang digunakan, dapat disimpulkan bahwa Hak Manfaat atas Barang Milik Negara sebagai underlying asset SBSN terbatas pada ruang lingkup penerbitan SBSN, namun Hak Manfaat tersebut tidak dapat diberlakukan atas Sukuk Perseroan dengan alasan terdapat tidak ada dasar hukum. Secara material, Hak Manfaat atas kekayaan perusahaan tidak diklasifikasikan sebagai hak kepemilikan atas suatu benda di Indonesia. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka perlu dipastikan ruang lingkup Benefit Rights sebagai underlying asset Sukuk di Indonesia dan pembentukan dasar hukum yang memadai untuk penerbitan sukuk korporasi di Indonesia.

---

The issuance of State Sharia Securities with an Ijarah agreement based on Law Number 19 of 2008 concerning State Sharia Securities is a legal breakthrough in the Indonesian legal system by introducing the concept of Benefit Rights as one of the ownership rights of an object. The existence of Beneficial Rights which is adopted from the concept in countries with the Common Law legal system creates a conflict with the Civil Law legal system applied in Indonesia, especially regarding ownership rights over an object. This study analyzes the validity of Benefit Rights as the underlying asset, the comparison of the application of Benefit Rights as the underlying asset on SBSN and Corporate Sukuk, and the practice of the two types of financial instruments. The method used is juridical normative analytic descriptive supported by the results of interviews with resource persons. Based on the method used, it can be concluded that the Benefit Rights over State Property as the SBSN underlying assets are limited to the scope of the SBSN issuance, however the Benefit Rights cannot be applied to the Company's Sukuk on the grounds that there is no legal basis. In material terms, Benefit Rights over company assets are not classified as ownership rights over objects in Indonesia. Based on these conclusions, it is necessary to ascertain the scope of Benefit Rights as the underlying asset of Sukuk in Indonesia and the establishment of an adequate legal basis for the issuance of corporate sukuk in Indonesia."

"Tesis ini membahas mengenai konsep dan potensi penerbitan Surat Berharga Syariah Negara investor Diaspora dengan ketentuan peraturan yang ada di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian ini hukum yuridis normatif. Secara umum, jumlah Diaspora Indonesia cukup besar dalam hal dihitung dari kuantitasnya yaitu kurang lebih 9.000.000 (sembilan juta) Diaspora, oleh karenanya dapat dikatakan bahwa potensi penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Diaspora berbanding lurus dengan hal tersebut. Namun demikian, meskipun jumlah Diaspora tersebut besar secara kualitas, namun demikian hal tersebut tidak tercermin dari kualitasya karena terdapat hambatan-hambatan yang menyebabkan kemampuan Diaspora Indonesia masih belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Lebih lanjut, selain mengkaji potensi penerbitannya, dilakukan pula analisis atas konsep dari Surat Berharga Syariah Negara Diaspora agar tercipta instrumen pembiayaan yang berkelanjutan. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis menyimpulkan bahwa pembiayaan yang bersumber dari investor Diaspora Indonesia memiliki potensi yang besar namun demikian masih terdapat beberapa faktor yang menghambat hal tersebut. Oleh karenanya, masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut agar penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Diaspora menjadi sumber pendanaan yang menjanjikan bagi Indonesia. Selain itu, konsep penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Diaspora dapat menggunakan Surat Berharga Syariah Negara seri Sukuk Negara Indonesia sebagai dasar konsepnya karena sama-sama diterbitkan di luar negara Indonesia.

---

The thesis discusses the concept and potential of issuing Government Islamic Securities with Diaspora investors with existing regulations in Indonesia. The method used in writing this thesis is normative law research. In general, the number of Indonesian Diaspora is quite large in terms of its quantity, which is approximately 9,000,000 (nine milion) Diaspora, therefore it can be said that the potential for issuance of Diaspora Government Islamic Securities is directly proportional to this. However, even though the number of Diaspora is large in terms of quality, this is not reflected in the quality because there are obstacles that cause the ability of the Indonesian Diaspora to still not be fully utilized. Furthermore, apart from assessing the potential for issuance, an analysis was also carried out on the concept of Diaspora Government Islamic Securities in order to create a sustainable financing instrument. Based on the research conducted by the authors, the authors conclude that financing sourced from Indonesian Diaspora investors has great potential, however, there are still several factors that hinder this. Therefore, further steps are still needed so that the issuance of Diaspora Government Islamic Securities becomes a promising source of funding for Indonesia. In addition, the concept of issuing Diaspora Government Islamic Securities can use the Sukuk Negara Indonesia (SNI) series of Indonesian Government Islamic Securities as the basis for the concept because they are both issued outside the country of Indonesia."