Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang kewenangan Penjabat kepala daerah yang mengisi kekosongan jabatan kepala daerah pada pemilukada serentak. Tujuannya adalah menganalisa sejauh mana kewenangan seorang Penjabat kepala daerah yang mengisi kekosongan jabatan kepala daerah pada daerah-daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturah Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Dearh serta peraturan terkait lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini mengemukakan tentang kewenangan yang dimiliki oleh seorang Penjabat kepala daerah serta batasan-batasan kewenangannya, atau dengan kata lain menjelaskan mengenai hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang Penjabat dalam menjalankan tugas sekalu Penjabat yang ditunjuk oleh Kementrian Dalam Negeri. Penunjukan seorang Penjabat oleh Kementrian Dalam Negeri pada prinsipnya hanya untuk meneruskan jalannya roda administrasi pemerintahan pada wilayah-wilayah yang ditinggal oleh kepala daerah definitif baik karena telah habis masa jabatan ataupun karena mengundurkan diri untuk mencalonkan kembali sebagai kepala daerah di wilayah yang berbeda.

---

ABSTRACTThis thesis talk about the authority of Ad Interim of Local Leader that fills a vacancy of Local Leader on Silmutaneous Regional Elections. The purpose is to analyze how far the authority of Ad Interim in a region that will perform the regional election based on Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Pearaturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah and Undang ?Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah and others related regulation. The method in this research is normative juridical by using primary material of law and secondary material of law. The result of this research propose about Ad Interim authority and limitation of authority, in other words it is explain about things to do and things not to do by ad interim that choosed by Home Ministry. Indication of ad interim by Home Ministry is to operate the government administration in the region has left by definitive local leader, both had expired term of office or resigned to run back as Local Leader in differentregions."

"

Pemenuhan hak pilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, sering memunculkan permasalahan yang selalu berulang. Mulai dari tindakan sewenang-wenang penyelenggara pemilu dalam mengupayakan pemenuhan hak pilih, sampai dengan berkurangnya kemurnian hak pilih. Bahkan di beberapa tempat, tak jarang wajib pilih yang kehilangan hak pilihnya. Melalui tesis berjenis yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan bertipologi prespektif evaluatif, tesis ini akan menjawab dan memberikan solusi atas pertanyaan “Bagaimanakah penerapan Hukum Administrasi Negara dalam pemenuhan hak pilih, dan bagaimanakah penegakan sanksi atas pelanggaran norma pemenuhan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak?”.Penerapan Hukum Administrasi Negara melalui pengaturan tiga pengaturan Undang-Undang untuk melindungi pemenuhan hak pilih, sudah berjalan, namun kepatuhan untuk tunduk dan melaksanakan pengaturan tersebut masih jauh dari ekspetasi masyarakat. Demikian halnya dengan penegakan sanksi  atas pelanggaran norma pengaturan pemenuhan hak pilih yang tidak dijalankan secara menyeluruh dan konsekuen, baik dalam sanksi administrasi, etik dan pidana. Oleh sebab itu, Penerapan dan Penegakan Sanksi seluruh norma pengaturan pemenuhan hak pillih, seharusnya dijalankan secara murni dan konsekuen, sehingga permasalahan-permasalahan yang selalu berulang dalam pemenuhan hak pilih dalam penyelenggaraan Pemilihan kepala Daerah dapat diminimalisir, bahkan tidak terjadi kembali.

 

---

Fulfillment of voting rights in the implementation of Regional Head Elections, often raises problems that always recur. Starting from the arbitrary actions of the election organizers in seeking the fulfillment of their right to vote, to the reduction of the purity of their right to vote. Even in some places, it is not uncommon to choose those who lose their voting rights. Through a normative juridical thesis, with a statutory approach and evaluative perspective, this thesis will answer and provide solutions to the question "How is the Implementation Of State Administration Law And Law Enforcement Infringement Of Voting Rights Norm Fulfilment In Simultaneous The Election Of The Head Of Local Government? The application of State Administrative Law through the regulation of three regulations to protect the fulfillment of the right to vote, has been running, but compliance to submit and implement the regulation is still far from the expectations of the community. Likewise with the enforcement of sanctions for violating the norms for regulating the fulfillment of voting rights that are not carried out thoroughly and consequently, both in administrative, ethical and criminal sanctions. Therefore, the Implementation and Enforcement of Sanctions for all norms for regulating the fulfillment of rights should be carried out purely and consequently, so that the problems that are always recurring in the fulfillment of the right to vote in the Regional Head Election can be minimized, not even recurring.

"

"Pemungutan suara ulang adalah suatu prosedur yang diambil ketika terdapat kondisi- kondisi yang diatur oleh undang-undang seperti kecurangan-kecurangan berupa beberapa pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali dan terdapat beberapa pemilih tidak terdaftar yang terbukti ikut memilih. Hal ini dapat dilaksanakan di dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Hal ini ditujukan untuk memberikan keadilan bagi seluruh pihak di dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah namun di dalam pelaksanaannya dapat memakan waktu yang cukup lama. Di lain sisi, jabatan pemerintahan harus segera diisi untuk dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dengan melihat hal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pemungutan ulang dapat menyebabkan terhambatnya pelantikan bagi pasangan calon terpilih yang merupakan awalan dari masa jabatan pejabat tersebut. Skripsi ini akan membahas mengenai mekanisme pemungutan suara ulang di Indonesia. Pembahasan akan dititikberatkan kepada kasus Pemilihan Kepala Daerah di Labuhanbatu pada tahun 2020 yang berujung pada dilaksanakannya pemungutan suara ulang sebanyak dua kali di daerah pemilihan tersebut. Skripsi ini dituliskan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menganalisis Pemilihan Kepala Daerah dan pemungutan suara ulang di Indonesia.

---

Re-election is the procedure that can be happened when there are some conditions which stated according to the law such as several voters used their voting right more than once and several unregistered voters using the right to vote. This thing also can be used in the election of the regional head officer in Indonesia. The purpose of this is to bring justice for everyone in the process of the election of the regional head officer but it also can consume a lot of times. On the other hand, the head of regional officer position needs to be changed in short period of time to bring the legal certainity for the people. Looking into this condition, we can conclude that this thing can impact the delay on the time of the inaugration for the elected candidate, which also the delay on the beginning of govern period. This thesis will discuss about the mechanism od the re-election in Indonesia. The discussion will be focused about the case of the regional head officer election in Labuhanbatu in 2020 which led into two times re-election in that region. This thesis is using the juridical normative method to analyze the election of the regional head officer and re-election in Indonesia."

"Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kota Bandar Lampung merupakan sebuah proses pemilihan yang telah di atur dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2016. Namun dalam mekanisme tahapan terdapat pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif menurut temuan Bawaslu Provinsi Lampung yang berdasarkan laporan yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Lampung. Terdapat pelanggaran sebelum dan sesudah dalam penetapan calon, pelanggaran tersebut melibatkan penggunaan ASN, pembagian uang kepada masyarakat serta penyalahgunaan bantuan sosial Covid-19 untuk tujuan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon No. urut 03 Eva Dwiana dan Deddy Amrullah. Dalam keputusan KPU membatalkan pasangan calon No. urut 03 dan pasangan No. urut 03 mengajukan banding ke Mahkamah Agung membatalkan atas keputusan KPU Kota Bandar Lampung dengan permohonan untuk mecabut diskualifikasi. Dalam hal ini pasangan No. urut 02 Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo meregistrasi perkara terkait penetapan rekapitulasi perhitungan perolehan suara pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung, lalu penggugat menarik kembali permohonan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian dalam penulisan tesis ini yaitu penelitian hukum doktrinal dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan untuk menjawab permasalahan yang kemudian hasilnya diharapkan akan bertujuan memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan. Berangkat dari pembahasan, sengketa proses administrasi pemilihan dan sengketa hasil Pilkada yang menjadi akar permasalahan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kota Bandar Lampung. Solusi yang ditawarkan ialah regulasi Pilkada 2020 berdasarkan pada UU Nomor 10 Tahun 2016 mengatur penyelenggaraan Pilkada dalam keadaan normal artinya belum terjadi pandemi Covid-19. Akan tetapi, UU tersebut harus dilakukan revisi karena Indonesia dalam kondisi pandemi Covid-19, dan perubahan regulasi Pilkada oleh KPU RI tidak secara tiba-tiba bagi KPU di Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, tetapi perubahan regulasi dilakukan secara koordinatif dan sesuai tahapannya sehingga partisipasi masyarakat dapat terjaga secara kondusif untuk mengikuti proses demokrasi atau memberikan suaranya di TPS.

---

The 2020 Regional Head Election in Bandar Lampung City is an election process that has been regulated in Law No. 10 of 2016. However, in the stage mechanism there are Systematic and Massive Structured violations according to the findings of the Lampung Provincial Bawaslu based on reports followed up by the Lampung Provincial Bawaslu. There were violations before and after in determining candidates, the violations involved the use of ASN, the distribution of money to the community as well as the misuse of Covid-19 social assistance for campaign purposes carried out by the candidate pair No. 03 Hj. Eva Dwiana and Deddy Amrullah. In the decision of the KPU to cancel the candidate pair No. 03 and the pair No. 03 appealed to the Supreme Court to cancel the decision of the Bandar Lampung City KPU with an application to revoke the disqualification. In this case, the couple No. 02 Yusuf Kohar and Tulus Purnomo registered a case related to the determination of the recapitulation of the calculation obtained votes for the election of Mayor and Deputy Mayor Candidates of Bandar Lampung, then the plaintiff withdrew the application to the Constitutional Court. The research method in writing this thesis is doctrinal legal research with a method of collecting literature study data to answer problems which then the results are expected to aim at provide solutions or suggestions to overcome problems. Departing from the discussion, disputes over the election administration process and disputes over the results of the regional elections are the root of the problem in the 2020 Regional Head Election in Bandar Lampung City. The solution offered is the regulation of the 2020 Regional Elections based on Law Number 10 of 2016 regulating the implementation of the Regional Elections under normal circumstances, meaning that the Covid-19 pandemic has not occurred. However, the law must be revised because because Indonesia is in the condition of the Covid-19 pandemic, and the change in Regional Election regulations by the KPU RI is not sudden for the KPU in the Province and the Regency/City KPU, but the change in regulations is carried out in a coordinated manner and according to the stages so that public participation can be maintained in a conducive manner to follow the democratic process or vote at the polling station."

"Studi ini bertujuan untuk meneliti praktek politisasi anggaran di Indonesia dengan menguji hubungan antara keberadaan petahana pada pilkada serentak tingkat kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2015, 2017, 2018 dan 2020 terhadap bantuan keuangan di pedesaan. Berdasarkan data bantuan keuangan pemerintah kabupaten/kota bagi desa. Dengan menggunakan data bantuan keuangan desa yang dialokasikan pemerintah kabupaten/kota periode tahun 2013 hingga 2021, penelitian ini melakukan analisis regresi dengan menggunakan model random effect. Hasil penelitian menemukan bahwa politisasi anggaran justru terjadi pada tahun-tahun menjelang pilkada serentak. Keberadaan petahana tingkat kabupaten/kota secara signifikan berkorelasi dengan meningkatnya proporsi bantuan keuangan pada satu tahun dan dua tahun sebelum pilkada. Sebaliknya, pada tahun pilkada, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara adanya petahana dan alokasi bantuan keuangan bagi desa. Temuan ini memperlihatkan bahwa politisasi anggaran bantuan keuangan bagi desa justru terjadi di tahun-tahun sebelum pilkada.

---

This study aims to inquire the existence of the political budget cycle in Indonesia by examining the relationship between the presence of an incumbent during the simultaneous district/city level elections in 2015, 2017, 2018 and 2020 and district governments financial assistant towards villages. Using the village financial assistant data at the district/city level for the period of the year of 2013 to 2021, this study conducts a regression analysis with a random effect model. The results showed that the political budget cycle occured before the election year. The existence of an incumbent at district/city level is significantly correlated with an increase in village financial assistant in one or two years prior to the election. Meanwhile, in the election year, there is no significant relationship between the presence of an incumbent and the allocation of village financial assistant. The finding shows that the political budget cycle on village financial assistant took place in the years prior to election."

"ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi fenemona transformasi peran kiai setelahreformasi dari yang disebut Geertz sebagai makelar budaya (cultural broker) menjadimakelar politik atau bahkan aktor politik (politic broker). Kiai dan pesantren masihmenjadi tujuan utama dalam mencari dukungan politik dalam pilpres 2014. PesantrenAreng-Areng pada pilpres 2014 dijadikan tempat deklarasi dukungan politik kepadacalon presiden Prabowo oleh kiai se-Jawa Timur. Oleh karena itu, penelitian inidilakukan untuk mencari jawaban Bagaimana bentuk-bentuk peran kiai dalammendukung pasangan Prabowo-Hatta dalam pemilihan presiden tahun 2014.Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori status dan peran(Linton dan Merton), teori elit (Pareto, Mosca dan Keller), dan teori kepemimpinan(Weber). Ketiga teori tersebut diperkuat dengan teori pendukung, yaitu teori patronklien(Scott, Jackson dan Maswadi Rauf)Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik analisa datamenggunakan deskriptif-analitis. Dalam penelitian ini digunakan dua methodepengumpulan data yaitu: Pertama, studi literatur meliputi buku, penelitian terdahulu,berita cetak/online. Kedua, melalui wawancara mendalam (indepth interview)terhadap narasumber para kiai pendukung Prabowo-Hatta, tim sukses dan paraakademisi.Berdasarkan hasil temuan penelitian di lapangan mempertegas penelitianterdahulu terutama pasca reformasi bahwa kiai sebagai makelar (broker) politikmasih berlangsung. Fenomena dapat dilihat bagaimana kepiawaian dan fleksibilitaskiai duntuk menjaga eksistensi kekuasaan informalnya. Sehingga antara kepentinganpesantren, yang diwakili dirinya, dan kepentingan luar keseimbangan tetapterakomodasi. Selain itu bentuk peran politik kiai dalam pemilihan presiden 2014,mencakup sebagai: (1) menggunakan agama untuk kepentingan politik, (2)pembentuk opini,(3) fasilitator, (4) juru kampanye dan penggerak massa.Implikasi teoritis kajian ini menunjukan keterlibatan kiai dalam politikmenguatkan teori patron-klien antara kiai dengan santri. Namun, hubungan patronklien jaga terjadi antara sesama kiai terutama kiai sepuh bertindak sebagai guru(patron) dan kiai yang lebih muda sebagai murid (klien). Demikian juga teori elit dankekuasaan weber relevan untuk digunakan bentuk kekuasaan kiai adalah kekuasaankharismatik-patronase, yaitu kekuasaan yang bersumber dari kharisma sang kiaisebagai elit agama. Teori peran dan status Linton para kiai dengan perangkatnyatidak hanya menjalankan status dan peranannya di wilayah keagamaan saja, merekajuga terlibat dalam wilayah politik, karena faktor kepentingan (interest).

---

ABSTRACTThis study is motivated by phenomenon of transformation of kiai role afterreformation which is called Geertz as a cultural broker become political broker oreven political actor. Kiai and boarding school still be main objective in looking forpolitical support in the presidential election. Areng-Areng boarding school on the2014 presidential election be used as a declaration of political support to presidentialcandidate Prabowo by kiai throughout East Java. Therefore, this study was conductedto look answers How the forms of kiai role in supporting the pair of Prabowo-hatta inthe 2014 presidential election.As a theoretical foothold, this study uses the theory of status and role (Lintonand Merton), the theory of elite (Pareto, Mosca, and Keller), and theory of leadership(Weber). These three theory is reinforced with supporting theory, namely the theoryof patron-client (Scott, Jackson, and Maswadi Rauf).This study uses a qualitative approach. While data analysis technique usingdescriptive-analytic. In this study used two methods of collecting data: First, thestudy of literature, including book, previous research, newsprint/online. Second,through in-depth interview to sources the kiai?s supporter Prabowo-Hatta, successfulteam and academics.Based on the result of research in the field reinforce previous research,especially after reformation that kiai as the political broker is still on going. Thephenomenon can be seen how the expertise and flexibility of kiai maintain existenceof informal power. So between the interest of boarding school, that representthemselves, and outside interest balance remains accommodated. In addition, kiai?spolitical role in the 2014 presidential election, includes: (1) use religion for politicalpurposes, (2) opinion formers, (3) the facilitator, (4) campaigners and communitymobilisers.The theoretical implications of this study indicate kiai involvement in politicstrengthen of patron-client between kiai with student. However, the patron-clientrelationship also occur among kiai mainly the elderly kiai which act as teachers(patron) and sub kiai who are younger as a student (client). Likewise, the theory ofelite and power weber relevant to be used forms of kiai power is charismaticpatronagepower, the power that comes from kiai charisma as the religious elite. Thetheory of role and status Linton kiai?s with their device not only run status and role inthe religious sphere, they are also involved in the political realm, because of theinterest."

"Kota Solo di bawah kepemimpinan Walikota Joko Widodo (2005 -2010 dan 2010 - 2015) merupakan salah satu daerah yang dirujuk sebagai best practice dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tesis ini bertujuan mendeskripsikan causal maps kepemimpinan Joko Widodo dalam merumuskan kebijakan daya saing daerah di Kota Solo. Analisis data menggunakan teknik cognitive maps dengan panduan dari Ackermann, dkk., kemudian dikonversi melalui metode NUMBER (Normalized Unit Modeling By Elementary Relationship) yang diperkenalkan Kim Dong-Hwan, sehingga menjadi system dynamics dengan bantuan software Vensim. Untuk menunjang penelitian, teori yang digunakan untuk menganalisis yaitu teori daya saing daerah, teori kepemimpinan dan teori dynamic capabilities. Hasil dari penelitian ini berupa peta pemikiran Joko Widodo dalam kapasitasnya sebagai pemimpin dalam merumuskan kebijakan daya saing daerah di Kota Solo. Hasilnya berdasarkan causal maps Joko Widodo dalam merumuskan kebijakan daya saing daerah, penyebab (causes) daya saing daerah Kota Solo adalah program pro rakyat, yang pada akhirnya meningkatkan dua faktor pembentuk daya saing daerah, yaitu lingkungan usaha yang produktif dan meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan. Dalam perumusan kebijakan yang dilakukannya, Joko Widodo bersifat balancing atau keseimbangan antara satu kebijakan dengan kebijakan yang lainnnya. Hasil kebijakan daya saing daerah Kota Solo akan terlihat setelah 65 bulan berjalan. Sisi kepemimpinan Joko Widodo dalam merumuskan daya saing daerah dikategorikan ke dalam tipe transformational leadership. Joko Widodo mendorong praktek dynamic governance dalam kepemimpinnya. Agile process dan able people dimulai dengan melakukan reformasi di bidang pelayanan publik. Untuk kemampuan thinking ahead, thinking again dan thinking across Pemerintahan Kota Solo sebagian besar berasal dari Joko Widodo, sehingga diperlukan kebijakan khusus agar inovasi dan kebijakan yang telah berjalan dapat berkelanjutan di masa yang akan datang.

---

The city of Solo under the leadership of Mayor Joko Widodo (2005 -2010 and 2010 - 2015) is one of local areas referred to be as the best local government practice. This thesis aim is to describe the causal maps of Joko Widodo leadership in formulating a regional competitiveness policy in the city of Solo. Analysis of data using the techniques of cognitive maps using the guide of Ackermann, et al. Then converted through a NUMBER method (Normalized Units By Elementary Relationship Modeling), which was introduced by Kim Dong-Hwan, to become the system dynamics. The simulation process is help by Vensim software.

To support the research, theories used to analyze are the theory of regional competitiveness, leadership theory and the theory of dynamic capabilities. The results of this study was forming the causal maps of Joko Widodo in his capacity as a leader in formulating regional competitiveness policy in the city of Solo.

By the results on causal maps of Joko Widodo in formulating regional competitiveness policy, the causes of regional competitiveness in Solo is a propeople programs, which in turn increases the competitiveness of the two factors that forming regional competitiveness, which is a business productive environment and improvement on the quality of infrastructure and the environment. In the formulation of his policy, Joko Widodo reinforcing or strengthening of one policy with another policy. The results of competitiveness policy in the city of Solo will be seen after 65 months of practice.

Joko Widodo side of leadership in formulating regional competitiveness policy categorized into the type of transformational leadership. Joko Widodo encourage dynamic governance practices in leadership. Agile process and able people begin with reforms of public services. The ability of thinking ahead, thinking again and thinking across of the City of Solo mostly come from Joko Widodo, so it requires a special policy for innovation and policies that have run can be sustained in the future."

"The main subject of this research is to identify how the government policy is in implementing the Law No. of 2004 concerning Local Government in local government direct election (Pilkada). What the impact of local government direct election regarding the responsibility and the depose of the head of local government (kepala daerah) is; and how the future prospect relatiop between the head of local government and local parliament (DPRD) in performing the local administration as a result of the local election is.

The secondary source as the collected data is the main source in this research, collected through library research, which is supported by primary source that being fetched through interview with several respondents under purposive sampling. ln addition, all the collected data has been analyzed quantitatively. The outcome of this research is that the direct election of local govemment (pilkada) is the new paradigm of local govemment election in Indonesian history, and the government has already implemented the Law No. 32 of 2004 through law and regulation and socialized the election in order to succeed the local government election that will be started in 1 June 2005.

The impact of this election is that the head of local government only present annual final report to local parliament. Moreover, the head of local government should provide the local government administration progressive report to central government and inform this report to public. The direct impact of these tinal and progressive reports as well as the information to public is without any sanction that could depose the head of local government. The head of local government only can be ousted before the period because of violating the law.

The procedure of depose the head of local government due to the breach of law, may come from public because of the crisis concerning the leadership of the head of local government may also extend from local parliament because of the violation of the vow. Furthermore, the deposing may approach from president due to the allegation of conducting corruption, coup d'etat and terrorism.

The local government direct election (Pilkada) will provide the bright future for the performance of government administration.

The new issue found in this research is that although it is possible under Indonesian regulation, however the fact is that it is difficult for an individual to enter the local election as a personal candidate."

"Studi ini secara khusus memfokuskan pada munculnya fenomena perilaku tradisional, dalam masyarakat yang sedang mengalami proses transisi demokrasi. Studi ini menjadi penting dalam rangka menjelaskan perkembangan masyarakat pemilih, yang dapat diamati dari sikap dan perilakunya terhadap sistem politik yang sedang mengalami proses transisi tersebut.Dalam rangka memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang mengapa dan bagaimana fenomena perilaku tradisional tersebut muncul pada Pemilu 1999 yang dikenal sebagai Pemilu yang berlangsung pada era transisi demokrasi, digunakan alat analisis (tool analysis) yang dibangun dari teori-teori perilaku (behavior theory), yang dikemukakan dari para pendukung pendekatan sosiologi, psikologi, dan antropologi politik. Didukung dengan berbagai basil penelitian yang pernah dihasilkan oleh para penstudi perilaku pemilih di Indonesia Dari berbagai penjelasan teoritik yang ada, orientasi perilaku tradisional (political realignment) hanya dilihat sebagai kuatnya pengaruh nilai-nilai primordial dan ideologi. Dalam kenyataan di lapangan, orientasi perilaku tradisional pemilih pada era transisi demokrasi di pedesaan, disamping dipengaruhi oleh nilai-nilai primordialisme, ideologi, kekerabatan (kingship), juga identifikasi partai. Dengan demikian, identifikasi partai juga sangat menentukan sikap konservatif dan orientasi perilaku tradisional pemilih.Dalam kenyataan yang lain ditemukan bahwa, fenomena orientasi tradisional yang nampak di permukaan, tidak serta merta didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang tidak rasional, sebaliknya tidak semua tindakan yang nampak rasional selalu terbebas dari ikatan-ikatan tradisionalnya.Pada fenomena pertama dapat dilihat dari perilaku para elm. PKI mendukung PDIP, yang di permukaan nampak sebagai orientasi tradisional, karena terkait dengan hubungan politik masa lalu, bahwa kelompok abangan akan mendukung partai sekuler, tetapi ternyata di balik fenomena yang muncul dipermukaan tersebut, terdapat alasan yang cukup rasional, yaitu atas dasar pertimbangan situasi dan kondisi serta peluang untuk berperan dalam mengeliminasi sekat-sekat politik yang membatasi kebebasannya di masa datang, bukan semata-mata disiarkan atas orientasi sekuler dan pemilih abangan.Pada fenomena kedua, dapat ditemukan dalam dukungan dan pilihan beberapa kelompok muda Islam terhadap PAN, meskipun alasannya cukup rasional, tetapi kalau dilacak lebih jauh akan nampak adanya pengaruh ikatan-ikatan primordial yang membentuk orientasi tradisionalnya, karena dukungannya terhadap PAN juga terkait dengan kedudukannnya sebagai pendukung Islam modemis.Pada akhirnya meskipun perubahan politik telah berlangsung, tetapi dalam era transisi demokrasi, yang penuh kebebasan dan ketidakpastian tersebut, telah memperkuat sebagian besar anggota masyarakat yang memiliki afiliasi kelompok untuk mengikatkan din. pada kelompok Dalam kenyataan yang demikian, kesadaran kelompok (collective conscience) tetap kuat mempengaruhi perilaku pemilih.

---

This Study peculiarly focused at traditional behavioral phenomenon appear in societies which is experiencing of democratic transition process. This study becomes important in order to explain an improvement of voter's society, by perceived from its attitude and behavior toward a political system which is experiencing of transition process.

In order to obtaining the main understanding about why and how the traditional behavioral phenomenon emerge at General election 1999 known as General election that goes on democracy transition era, this study using a behavioral approach as its tools of analysis. This is a multidiscipline approach consist of sociology, psychology, and political anthropology. These studies also supported by various researches about voters behavior that have been conducted in Indonesia.

Explanation from various existed theory, the traditional behavioral orientation (political realignment) has strength and influence of values of primordial and ideology

Rural voters that have traditional behavioral orientation beside influenced by values of primordial, ideology, consanguinity (kingship), also a party identification. Thereby, party identification also determine conservative attitude and traditional behavioral orientation.

Another fact that has found a traditional orientation phenomenon look on the surface, do not at moments notice relied on irrational considerations on the contrary not all action which look rational always free from traditional confining on him.

First phenomenon can be seen from ex PM behaviors that support PDIP what on the surface looked as traditional orientation, because in the past PM as abangan will support secular Party, but behind this, it happen different but the reason of this part is also rational_ The main considerations are the condition and the opportunity could be taken to eliminate their limitation in the past to have freedom for the coming period. Secular orientation of abangan voters not solely the explanation of their behavior.

At second phenomenon, can be found at young Islamic group that choice and support PAN. Though its reason looks rational enough, but if we traced farther we will find the influence of primordial confining which forming traditional orientation on them. Their support to PAN also related to their principle as modernist Islam

In the end though political changing have taken place democracy transition era, that full of uncertainty and freedom, have strengthen most society member group affiliation to their group. Therefore, collective conscience remain to be strong factor influence voters behavior."