Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenerapan kebijakan Sanitary and Phytosanitary (SPS)sebagai Non-TariffMeasuresdi Negara-negara European Union (EU) melaluiComission Regulation(EC) No. 1881/2006 tentang setting maximum levels for certain contaminants infoodstuffs diduga berdampak terhadap ekspor lada dan pala Indonesia. Untuk itudilakukan penelitian dengan pendekatan gravity model menggunakan variabeldummy SPS yang diberlakukan EU pada analisis ekspor komoditi tersebut.Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisisekonometrika dengan data panel. Estimasi dilakukan pada model dengan periodewaktu penelitian tahun 1996-2015 dengan variabel kontrol yaitu gross domesticproduct (GDP), produksi, real exchange rate (RER), dummy regulasi SPS, harga,biaya transportasi, tarif serta interaksi antara variabel tarif dan SPS.Hasil penelitian menunjukan bahwa diberlakukannya regulasi SPS oleh EUberpengaruh negatif terhadap ekspor lada dan pala Indonesia masing-masing padatingkat kepercayaan 99%.

---

ABSTRACTImplementation of sanitary and phytosanitary (SPS) as one of non-tariff measureswithin European Union (EU) countries member by Comission Regulation asECNo. 1881/2006 about setting maximum levels for certain contaminants infoodstuffs, is predicted influencing the export of pepper and nutmeg ofIndonesia.To prove the hypothesis, research was done using gravity modelapproachment with dummy SPS as variable target which described regulationimplemented in EU, for analyzing the impact on export of these commodities.The analytical method used in this research is the econometric analysis modelwith panel data. Estimation data was made in terms of periode time on 1996 up to2015 with control variables were gross domestic product (GDP), production, realexchange rate (RER), dummy regulation of SPS, price, transportation cost, tariffand interaction of variables as dummy regulation of SPS and tariff.Result of estimations show that SPS regulation of EU is significantly had negativeimpact on export of nutmeg and pepper of Indonesia to EU within 99% ofconfidence level of estimation of each"

"Penelitian ini membahas bagaimana pengaruh implementasi Standar Keamanan Pangan Uni Eropa (EC) No.1881/2006 terhadap ekspor komoditas pala, lada, jahe, kayumanis, dan kopi Indonesia ke 6 negara tujuan ekspor Uni Eropa seperti Belanda, Jerman, Prancis, Italia, Belgia, dan Spanyol pada periode penelitian 1999-2011. Metode penelitian yang digunakan adalah gravity model panel dengan pendekatan fixed effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dummy Implementasi Standar Keamanan Pangan berpengaruh negatif dan signifikan pada ekspor komoditas pala, lada, jahe, dan kayumanis.

---

The purpose of this research is to seek the impact of implementation European Union Food Safety Standard (EC) No. 1881/2006 on Indonesia?s export comodity of nutmeg, pepper, ginger, cinnamon, and coffee to 6 European Union Country (Netherland, German, France, Italy, Belgia, and Spain) during period of 1999-2011. We use gravity panel model with fixed effect approach. The results show that dummy implementation of Food Safety Standard variable has negative impact and decrease Indonesia?s export comodity of nutmeg, pepper, ginger, and cinnamon."

"ABSTRAKPerjanjian SPS memuat kerangka aturan dan tata tertib secara multilateral yang harus dipatuhi oleh seluruh negara anggota dalam langkah untuk mengembangkan dan menegakkan tindakan-tindakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan agar memperkecil pengaruh negatif terhadap perdagangan melalui pengharmonisasian tindakan-tindakan tertentu. Perjanjian SPS memperbolehkan negara anggota dalam menerapkan kebijakannya sendiri untuk menentukan standar kesehatan atau tindakan yang dapat dilakukan untuk mengamankan produk pangannya ataupun atas hewan dan tanaman di dalam wilayahnya (standar nasional). Namun, di sisi lain, Perjanjian SPS tidak secara rinci mengatur penerapan atau ruang lingkup dari standar nasional oleh negara anggota. Berkaitan dengan penulisan hukum yang dilakukan, timbul permasalahan mengenai pengaturan kebijakan standar nasional oleh negara-negara anggota WTO serta dampak dari pemberlakuan Perjanjian SPS bagi produk pertanian Indonesia sesuai dengan peraturan-peraturan internasional dan hukum positif Indonesia.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada data sekunder dan data kepustakaan sebagai sumber utama serta hukum positif yang berlaku, antara lain konsep-konsep hukum perdagangan internasional dalam kerangka Organisasi Perdagangan Dunia, teori-teori mengenai standar privat dan nasional, serta Perjanjian Perlindungan Kesehatan dan Kehidupan Manusia, Hewan, dan Tumbuhan

---

ABSTRACTSPS Agreement contains rules and orders in a multilateral manner which must be obeyed by all members for taking sanitary and phytosanitary measures necessary for reducing negative impact on trade through specified measures harmonization. In the SPS Agreement, members have the right to take sanitary and phytosanitary measures through its regulations and policies by choosing healthy standard or actions which can be done for saving food products or another actions for its sanitary and phytosanitary in their territories (national standard). However, SPS Agreement is not in detail regulating the application or scope of national standard by members. Regarding with this issUni Eropa, there are several problems of setting policy of national standard by WTO members and the impact of this Agreement for Indonesian Agriculture products according to the international regulations and prevailing law of Indonesia.The method of this final project is a normative juridical, which emphasize on the secondary data and literature study as its primary source and also the governing law and regulation. These data would be in the form of concepts in international trade law in the framework of World Trade Organization, the theory national standard and private standard, as well as the Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures"

"This article examines the state of play of the relations between the European Union and Indonesia.It proposes a review of the progress achieved since the publication in 2000 of the communication from the European Comission that is aimed at strengthening the relations between Indonesia and The European Union. It underlines that both the European Union and Indonesia have become stronger players in the international and regional arena. It also finds that the EU-Indonesia relations have intensified,diversified and given new perspectives for stronger EU-Indonesia partnership."

"The European Union (EU) has signed a co-operation agreement with Indonesia in form of an economic relation since the beginning of the 1980s. comparing to other co-operations is this agreement in the lowest level of economic relations without any preferential treatment in trade except for the common Generalized system of Preferences (GSP). Under the agreement like this, Indonesia doesn't receive and enjoy special treatments and facilities like the other countries grouping such as African, Caribia and Pacific (ACP) countries."

"Ultranationalism in EuropeAnalysis and Outlook with regard to Ultranasionalisme di Eropa yang telah berakar sekian lama tidak dapat dipandanghanya dari kondisi lingkungan yang di sekelilingnya maupun digeneralisasi. Hal inidisebabkan kondisi historis, sosiologis, politik, negara-negara di Eropa berbeda satusama lain, sehingga diperlukan pendefinisian yang jelas. Tulisan ini memaparkanperbandingan ultranasionalisme di Eropa Barat, Tengah, dan Timur; yang antaralain disebabkan masih tidak jelasnya profil ideologi politik negara-negara Eropa Timurpasca Perang Dingin. Hal ini menunjukkan bahwa ultranasionalisme perlu untukdipelajari lebih lanjut. Ketika kelompok ekstrimis sayap kanan memegang kekuasaan,kelompok masyarakat sipil perlu mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Namunmengucilkan pandangan ultranasionalisme dan kelompok tersebut, dari perdebatanpublik juga bukan tindakan yang tepat. Fenomena ini harus dipahami dan dikajisecara mendalam agar negara-ngara Eropa dan Uni Eropa mampu menghadapinyadan menjaga Eropa untuk tetap ?berpegang teguh pada prinsip-prinsip demokrasinya.Tulisan ini juga menyatakan bahwa generasi muda di Eropa perlu diyakinkan padanjlai-nilai dasar yang fundamental dalam sebuah masyarakat yang demokratis agartidak terjadi persepsi dan mispersepsi terhadap dinamika ultranasionalisme itusendiri di Eropa."

"Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh TBT dan SPS yang diimplementasikan oleh negara RCEP terhadap ekspor Indonesia. Supaya dampaknya terukur secara efektif, digunakan modifikasi model gravitasi dan metode the Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML). Studi ini menghitung frequency index dan coverage ratio untuk kuantifikasi NTM. Penelitian tidak hanya mencakup total ekspor tetapi juga agrikultur dan manufaktur. Estimasi menunjukkan bahwa pengaruh TBT dan SPS berbeda berdasarkan sektor dengan menggunakan data ekspor bilateral dengan periode 2015 hingga 2021 pada HS 2-digit. Hasil utama dari penelitian menunjukkan bahwa TBT memiliki dampak negatif terhadap total ekspor, agrikultur dan manufaktur. Namun SPS secara positif mempengaruhi ekspor agrikultur tetapi tidak secara signifikan mempengaruhi total ekspor dan manufaktur. Temuan ini memberikan perspektif lain tentang berbagai dampak TBT dan SPS terhadap perdagangan, khususnya dengan ruang lingkup RCEP.

---

This research explores the effect of implementation of TBT and SPS from RCEP countries on Indonesian exports. In order to effectively measure their impact, we utilize a modified version of the gravity model and the Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML). The study calculates frequency index and coverage ratio for NTM quantification. The analysis also covers not only total exports but also agriculture and manufacture. Using exports data from 2015 to 2021 at the HS two-digit level, our results show that the effects vary by sector. The key results from our study showed that TBT have negative impacts for total exports, agriculture and manufacture. However, SPS enhances trade in agriculture but not significantly affect total exports and manufacture. The findings provide another perspective on the varying impacts of TBT and SPS on trade, specifically from RCEP countries."

"Krisis euro yang terjadi sejak tahun 2009 mengindikasikan adanya masalah dalam pelaksanaan peraturan European Monetary Union (EMU) dalam kerangka European Union (EU). Sebagai institusi internasional yang dianggap paling berhasil mengatur hubungan interdependensi berdasarkan perspektif liberal institusionalis, EU ternyata tidak dapat mencegah dan memperbaiki pelanggaran tingkat defisit dan tingkat utang yang terjadi di beberapa negara anggota Eurozone, khususnya Yunani, Italia, Irlandia, Portugal, dan Spanyol, sehingga krisis euro dapat terjadi. Ini menunjukkan bahwa EU belum sepenuhnya efektif untuk membentuk kebijakan ekonomi negara-negara anggota Eurozone. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas EU membentuk kebijakan ekonomi negara-negara anggota Eurozone, dengan menggunakan dasar teori efek independen institusi internasional berdasarkan perspektif neoliberal institutionalism dan metode congruence. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa EU tidak efektif dalam membentuk kebijakan ekonomi negara-negara anggota Eurozone pada periode 2002-2012 karena lima alasan berikut: (1) tidak mempunyai kepentingan independen dalam EMU yang merepresentasikan seluruh negara anggota, (2) tidak dapat menghilangkan ketidakjelasan masa depan dalam pelaksanaan EMU, (3) tidak memberikan hasil kesejahteraan ekonomi yang diharapkan dari EMU, (4) tidak dapat memfasilitasi hubungan pengaruh politik dan kapasitas ekonomi yang setara dalam pelaksanaan EMU, dan (5) tidak mempunyai struktur institusi yang independen dan ajeg untuk pelaksanaan EMU.

---

The euro crisis that happened since 2009 indicates that there was a problem in executing European Monetary Union (EMU) rules within the European Union (EU) framework. Regarded by liberal institutionalists as the most successful international institution in dealing with interdependence, EU was proven to be ineffective in preventing and correcting excessive deficit and debt of several Eurozone countries, especially Greece, Italy, Ireland, Portugal, and Spain. This problem signifies that EU was ineffective in shaping economic policy of Eurozone countries.

This study aims to uncover factors that influence EU effectiveness in shaping economic policy of Eurozone countries by using independent effect of international institution theory based on neoliberal institutionalism, with congruence method.

The results show that EU was ineffective in shaping economic policy of Eurozone countries in 2002-2012 because of the following reasons: (1) EU did not have independent interest that represent all member countries? interests, (2) EU was not able to eliminate future unpredictability in implementing EMU, (3) EU was not able to deliver economic welfare that was expected from EMU, (4) EU was not able to facilitate political and economic equality in implementing EMU, and (5) EU did not have independent and firm structure in implementing EMU."

"Skripsi ini menganalisis alasan pemerintah Jepang meliberalisasi sektor agrikulturnya pada European Union-Japan Economic Partnership Agreement (EU-JEPA) padahal sebelumnya, seringkali mendapatkan penolakan dari aktor-aktor domestiknya. Metodologi yang digunakan studi ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan wawancara. Melalui teori two-level games, skripsi ini menjelaskan proses negosiasi dan alasan Jepang meliberalisasi sektor agrikulturnya melalui tiga determinan dan satu faktor pendukung dalam penelitian ini yang dirangkum dari proses negosiasi di Level I dan Level II. Pada Level I, terdapat kompromi antara Jepang dan UE terhadap tarif produk sektor agrikultur yang menguntungkan kedua belah pihak dan adanya kebijakan Abenomics dengan salah satu pilar reformasi agrikultur. Pada Level II determinan I, terdapat pengurangan dominasi aktor-aktor domestik yang tidak pro liberalisasi sektor agrikultur dan adanya kepentingan Shinzo Abe untuk melakukan kerja sama ekonomi. Pada Level II determinan II, semakin besarnya peran lembaga eksekutif Jepang (perdana menteri dan Kantei) di bawah Shinzo Abe yang intervensionis dan suara partai oposisi yang terpecah belah dan lemah. Adapun faktor pendukung yang ditemukan dalam studi ini adalah keberhasilan liberalisasi sektor agrikultur Jepang di Trans-Pacific Partnership (TPP). Berdasarkan temuan tersebut, studi ini melihat bahwa sikap proteksionis Jepang terhadap sektor agrikulturnya mengalami adaptasi seiring dengan desakan liberalisasi.

---

"