Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSejak berlakunya UU No. 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPerundang-Undangan.yang menggantikan UU No. 10 Tahun 2004,Peraturan Desa tidak lagi disebutkan secara eksplisit dalam UU No. 12Tahun 2004.Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui statusperaturan desa setelah berlakunya UU No. 12 Tahun 2011denganmenafsirkan serangkaian pasal 7 ayat (1), 7 ayat (2). 8 ayat (1) dan 8 ayat(2) dan dikombinasikan dengan masa sebelum berlakunyaUU No. 6 Tahun2014 tentang Desa dengan masa setelah berlakunyaUU No. 6 Tahun 2014tentang Desa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative denganmenggunakan kajian kepustakaan dan perundang-undangan, disusun secarasistematis dan komprehensif kemudian didapat kesimpulan yangmempunyai relevansi langsung dengan permasalahan terkait yang diteliti.Status Peraturan Desa setelah berlakunya UU No. 12 Tahun 2011 dan jikadikombinasikan dengan masa sebelum berlakunyaUU No. 6 Tahun 2014,maka masih termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan karenapengundangannya dalam Lembaran Derah/Berita Daerah. Sedangkansetelah berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 tidak termasuk dalam kategoriperaturan perundang-undangan, karena diundangkan dalam LembaranDesa/BeritaDesa, keberadaannya diakui dan mengikat bagi masyarakat. Jikadikaji dengan teori kewenangan, pembentukan Peraturan Desa inimerupakan kewenangan subdelegasi yang diberikan oleh DPRD kepadaBPD dalam tataran pemerintahan desa. Ketentuan sub delegasi jugadijabarkan dalam pasal 13 UU No. 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan.Untuk mengembalikan status peraturan desa masuk dalamkategori peraturan perundang-undangan maka diperlukan revisi pasal 69ayat 11 UU No. 6 tahun 2014 atau dengan mengeluarkan produk hukumberupa Permendagri yang menentukan bahwa PeraturanDesa diundangkandi Lembaran Daerah/Berita Daerah dan pembentukan Peraturan Desa agarlebih ditingkatkan lagi partisipasi masyarakat karena hal ini merupakan halyang sangat penting dalam perwujud dan demokrasi di pemerintahan desa

---

ABSTRACTSince the enactment of Law No. 12 Year 2011 on the EstablishmentRegulations Undangan.yang replace Law No. 10 In 2004, the VillageRegulations no longer explicitly mentioned in Law No. 12, 2004. Thepurpose of this study aims to determine the status of village regulationsafter the enactment of Law No. 12 in 2011 to interpret a series of article 7paragraph (1), 7 (2). 8 paragraph (1) and 8 (2) and combined with theperiod prior to the enactment of Law No. 6 of 2014 concerning the villagewith the period after the enactment of Law No. 6 of 2014 concerning thevillage. This research is normative juridical using study literature and law,arranged systematically and comprehensively then be concluded that havedirect relevance to the issues related to the investigation. Regulatory StatusThe village after the enactment of Law No. 12 Year 2011 and whencombined with the period before the enactment of Law No. 6 In 2014, it wasincluded in the category of legislation for enactment in the Gazette ofRegional / Local News. Meanwhile, after the enactment of Law No. 6 Year2014 are not included in the category of legislation, as promulgated in theGazette of the Village / Village News, its existence is recognized andbinding for the community. If assessed by the authority of the theory, theformation of a Village Regulation subdelegasi authority granted byParliament to BPD at the level of village government. Conditionssubdelegasi also spelled out in article 13 of Law No. 30 Year 2014 onGovernment Administration. To restore the status of village regulations inthe category of legislation would require a revision of article 69 paragraph11 of Law No. 6 2014 or by issuing a legal product in the form ofRegulation specifies that the Village Regulations promulgated in theRegional Gazette / Regional News and the establishment of villageregulations that further enhanced community participation because it is avery important point in the realization of democracy in villageadministration."

"Disertasi ini membahas mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Mewujudkan Kemandirian Desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Permasalahan mengenai kemandirian desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar muncul pasca pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mulai diberlakukan, hal ini menyebabkan terbentuklah pemerintahan desa secara administratif sehingga menyebabkan terjadinya kondisi penyesuaian berlakunya aturan undang-undang Desa dengan kondisi Pemerintah desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang secara umum masih terbilang prematur dalam menyikapi berlakunya undang-undang desa dengan berbagai tuntutan serta program yang harus dilaksanakan dalam proses pemerintahan desa. Pemahaman mengenai dinamika pengaturan desa masih terbilang minim sehingga menyebabkan jalannya roda pemerintahan desa menjadi tidak seimbang, belum lagi ditambah dengan kualitas sumber daya manusia yang tidak memadai sehiggga menyebabkan sering terjadi konflik dalam pemerintahan desa baik yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa maupun oleh masyrakat desa yang berimbas terjadinya konflik berkepanjangan antar desa sehingga dinamika pemerintahan desa belum dapat berjalan secara normal sesuai dengan tuntutan aturan Undang-Undang No 6 Tahun 2014. Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif yang dilengkapi dengan data primer dan sekunder yang dilakukan secara diskriptif kualitatif untuk menjawab pertanyaan mengenai : 1)Bagaimana Dinamika pengaturan desa-desa di Indonesia? 2)Bagaimana implementasi UU Desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar? 3) Bagaimana mewujudkan kemandirian desa melalui penyelenggaraan pemerintahan desa baik secara administrasi maupun adat?. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mewujudkan kemandirian desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sudah mulai di terapkan dengan baik meskipun Meskipun demikian, penyelenggaraan pemerintahan desa belum berjalan dengan optimal karena masih ditemui berbagai masalah dan kendala dalam mengimplementasikan UU Desa. Mewujudkan kemandirian desa melalui penyelenggaraan pemerintahan desa baik secara administrasi maupun adat adalah pengelolaan dan penataan aspek pemerintahan desa, namun juga berhubungan dengan masalah daerah, potensi daerah, kehidupan sehari-hari dan adat istiadat, kesiapan kelembagaan sosial, politik dan ekonomi pedesaan. Memberdayakan masyarakat desa yang dianggap sebagai metode untuk mencapai kemandirian desa diantaranya melalui partisipasi aktif masyarakat desa untuk menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki desa serta menuntaskan permasalahan di desa. Konsep dari pemberdayaan adalah bertujuan agar menemukan alternatif-alternatif baru menuju kemandirian dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu Pengaturan desa-desa di Indonesia hendaknya di berikan pendampingan tidak hanya pembentukan peraturan desa. Peraturan desa ialah produk hukum harusnya berdasarkan dengan teknik pembentukan Perpu yang tertulis pada Undang-Undang Tahun 2011 No. 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengingat keterbatasan SDM, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, penerapan konsep kemandirian sosial, politik dan ekonomi harus menjadi patokan utama sehingga kondisi desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dapat menjadi desa yang mandiri secara keseluruhan sehingga dapat menjadi contoh bagi desa desa di kabupaten/kota dalam propinsi Maluku maupun bagi desa-desa lain di Indonesia.

---

Dissertation discusses the Implementation of Village Government in Realizing Village Independence in the Tanimbar Islands Regency. Problems regarding village independence in the Tanimbar Islands Regency emerged after the implementation of Law no. 6 of 2014 concerning Villages came into force, this led to the formation of village government administratively thus causing conditions for adjusting the entry into force of village laws with the condition of village governments in the Tanimbar Islands Regency which in general were still fairly premature in responding to the enactment of village laws with various demands and programs that must be implemented in the process of village governance. Understanding of the dynamics of village regulation is still relatively minimal, causing the running of the village government to become unbalanced, not to mention the inadequate quality of human resources which causes frequent conflicts within village governance both carried out by village government officials and by the affected village community. the occurrence of prolonged conflicts between villages so that the dynamics of village government cannot run normally in accordance with the demands of Law No. 6 of 2014. This writing uses normative legal research supplemented by primary and secondary data which is carried out in a qualitative descriptive manner to answer questions regarding: 1 ) What are the dynamics of village arrangements in Indonesia? 2) How is the implementation of the Village Law on the implementation of village governance in the Tanimbar Islands Regency? 3) How to realize village independence through the administration of village administration both administratively and customarily? From the results of the study it can be seen that the implementation of village governance in realizing village independence in the Tanimbar Islands Regency has begun to be implemented well, although even so, the implementation of village governance has not run optimally because there are still various problems and obstacles in implementing the Village Law. Realizing village independence through the administration of village government both administratively and customarily is the management and arrangement of aspects of village governance, but also related to regional problems, regional potential, daily life and customs, preparedness of social, political and rural economic institutions. Empowering village communities is considered a method for achieving village independence, including through the active participation of village communities to explore and develop the potentials of the village and resolve problems in the village. The concept of empowerment is aimed at finding new alternatives towards independence in administering village governance. Therefore, the arrangement of villages in Indonesia should be provided with assistance not only in the formation of village regulations. Village regulations are legal products that must be based on the Perpu formation technique written in the 2011 Law No. 12 concerning Formation of Laws and Regulations bearing in mind the limited human resources, facilities and infrastructure in administering village governance, the application of the concept of social, political and economic independence must be the main benchmark so that the conditions of villages in Tanimbar Islands Regency can become independent villages as a whole so that they can become an example for villages in regencies/cities within the Maluku province as well as for other villages in Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai keberadaan otonomi asli yang dimiliki desa ketika desa tersebut berubah statusnya menjadi kelurahan. Otonomi asli yang dimiliki desa berbeda dengan otonomi daerah, dimana otonomi desa berasal dari dalam desa itu sendiri dan sudah tumbuh dan berkembang sejak dahulu, sementara otonomi daerah merupakan pemberian dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Ketika desa diubah menjadi kelurahan, keberadaan otonomi asli yang dimilikinya mulai diragukan apakah seutuhnya bertahan atau hilang semuanya.Skripsi ini membahas pengaturan desa sejak jaman penjajahan sampai saat ini karena setiap pengaturan mempunyai ciri khas tersendiri. Penelitian ini termasuk penelitian Yuridis Normatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis. Hasil penelitian menyarankan untuk dibuatnya suatu pengaturan bagi kelurahan agar otonomi desa yang dahulu ada tetap bertahan.

---

This thesis discusses existence of village autonomy in terms of changing village into district. The original village autonomy is unlike the autonomous region, village autonomy came from itself and had growned and developed since long time ago, while autonomus region was given by government. When village is changed into district, does that autonomy remain still or disappear?

This thesis discusses village regulation from colonial era until this time because it?s distinctive characteristics. This research is a normative juridicial study aims to describe and analyze. The results suggest to make regulation so village autonomy can remain still when it?s changed into disctrict."

"ABSTRAKTujuan dari Skripsi ini adalah untuk mengetahui kemampuan pemerintahan desa dalam mengelola keuangan terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh setiap perangkat desa dan pertanggungjawabannya.. Untuk mengetahui hal tersebut maka Penulis melakukan penelitianke Desa Haruman Kec. Leles Kab. Garut, agar mengetahui lebih jelas mengenai praktek pengelolaan keuangan desa untuk kemudian dibandingkan dengan bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur hal tersebut. Dari hasil penelitian ini Penulis menyarankan bahwa meskipun secara garis besar pengelolaan keuangan desa, utamanya di Desa Haruman telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun bukan berarti tidak ada kekurangannya, untuk Pemerintah Pusat maupun Daerah harus tetap melakukan pembinaan terkait pengelolaan keuangan kepada Aparatur Desa, agar setiap desa di Indonesia memiliki Perangkat Desa yang mampu mengelola keuangan dengan sebaik-baiknya.

---

ABSTRACTThe purpose of this thesis is to determine the ability of the village government for financial management. It is linked with the authority possessed by village officials and accountability. To determine the village?s financial management practices, the Authors conducted research into Haruman Village, Leles, Garut. After knowing the practices at Haruman Village, the the Author compared between practices and how the laws and regulation regulate about it. Although the village financial management has been conducted accordance with the laws and regulations, but still required the development from the Central and Local Goverment, so that every village in Indonesia were able to manage the finance as well as possible"

"Penelitian ini membahas program Desa Tangguh Bencana (Destana) yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Caritas Bogor yang ditujukan kepada warga Desa Cigorondong, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hasil dari pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana di Desa Cigorondong. Penelitian ini dilakukan dari Bulan September tahun 2021 sampai Bulan Desember tahun 2021. Alasan penelitian ini adalah karena pentingnya program Destana ini jika bisa dilaksanakan dengan baik bagi keberlangsungan hidup masyarakat Desa Cigorondong, mengingat tiga tahun yang lalu mereka mengalami bencana alam tsunami. Tujuan program ini secara umum adalah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan aparat desa dalam melakukan pengurangan risiko bencana tsunami. Penelitian ini merupakan penitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program Destana telah berjalan dengan baik dan cukup optimal. Hal itu dikarenakan enam dari tujuh kegiatan Destana berdasarkan Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012 telah dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan itu antara lain pengkajian risiko desa, rencana penanggulangan bencana, pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB), peningkatan kapasitas aparat dan warga dalam penanggulangan bencana, dan pemaduan PRB ke dalam rencana pembangunan desa. Namun, masih ada sedikit kekurangan dari hasil pelaksanaan program ini, yaitu masih kurangnya dukungan dari pihak luar dan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam kegiatan Destana belum merata. Selain itu, program ini belum melaksanakan kegiatan evaluasi.

---

This study discusses Desa Tangguh Bencana (Destana) program organized by Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) together with Caritas Bogor aimed at residents of Cigorondong Village, Sumur District, Pandeglang Regency, Banten. The purpose of this study was to determine the results of the implementation of Desa Tangguh Bencana Program in Cigorondong Village. This research was conducted from September 2021 to December 2021. The reason for choosing to do this research is because of the importance of this Destana program if it can be implemented properly for the survival of the people of Cigorondong Village, considering that three years ago they experienced a tsunami natural disaster. The general objective of this program is to increase the capacity of the community and village officials in reducing the risk of a tsunami disaster. This research is a descriptive study with a qualitative approach. The results of this study indicate that the Destana program has been running well and is quite optimal. This is because six of the seven Destana activities based on Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012 have been implemented. These activities include village risk assessments, disaster management plans, establishment of a Disaster Risk Reduction Forum or called Forum PRB, capacity building of officials and residents in disaster management, and the integration of Disaster Risk Reduction (DRR) into village development plans. However, there are still some shortcomings from the results of the implementation of this program, namely the lack of support from outside parties and the participation of those involved in Destana activities has not been evenly distributed. In addition, this program has not carried out any evaluation activities."

"Penelitian ini membahas mengenai penerapan peraturan perundang-undangan tentang administrasi pertanahan pada kegiatan pendaftaran tanah di lingkup pemerintah desa. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa penerapan peraturan perundang-undangan terkait dengan administrasi pertanahan di Desa Kelubir dan Desa Pimping, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Penelitian ini adalah penelitian dengan metode yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai referensi ataupun masukan bagi pengembangan ilmu di bidang hukum pada umumnya, khususnya di bidang pertanahan. Penelitian ini menunjukkan bahwa masih ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan administrasi pertanahan di pemerintah desa, khususnya berkaitan dengan pengumpulan data dan informasi pertanahan yang merupakan salah satu unsur dalam pemeliharaan data pada kegiatan pendaftaran tanah. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan pemahaman dari aparat pemerintah desa ataupun masyarakat membuat kesalahpahaman pada kegiatan pendaftaran tanah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlunya untuk diadakan pengaturan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendaftaran tanah pada lingkup pemerintah desa dan dilaksanakannya penyuluhan dan pembinaan mengenai administrasi pertanahan kepada aparat pemerintahan desa.This research discusses the application of laws and regulations concerning land administration in land registration activities within the scope of the village government. This research was conducted by analyzing the application of laws and regulations related to land administration in Kelubir Village and Pimping Village, Bulungan Regency, North Kalimantan Province. This research is research with a juridical-normative method. The results of this study are expected to be used as a reference or input for the development of science in the field of law in general, especially in the field of land. This research shows that there are still deficiencies in the implementation of land administration in the village government, specifically related to the collection of land data and information which is one element in maintaining data on land registration activities. In addition, the lack of socialization and understanding from village government officials or the community caused misunderstanding on land registration activities. This study concludes that there is a need to regulate the Minimum Service Standards (SPM) for land registration within the scope of village governments and the implementation of counseling and guidance on land administration to village government officials."

"Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan kewenangan menyelenggarakan pemerintahan sendiri berdasarkan asas rekognisi dan subsidiaritas. Terdapat dua jenis kewenangan desa yaitu kewenangan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang salah satunya mencakup perencanaan pembangunan dan tata ruang desa. Namun, seringkali perencanaan pembangunan desa belum menyentuh aspek penataan ruang. Apalagi, peraturan yang ada hanya mengatur kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam penataan ruang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder dengan cara studi kepustakaan dan wawancara. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara preskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan Desa tidak termasuk dalam hierarki penataan ruang berdasarkan Undang-undang Penataan Ruang karena desa bukanlah daerah otonom melainkan merupakan bagian dari wilayah daerah. Sehingga, dalam hal perencanaan, desa masuk ke dalam substansi yang diatur dalam RTRW Kabupaten sebagai bagian dari wilayah kabupaten. Desa memiliki kewenangan penataan ruang sebagai kewenangan asli desa berdasarkan asas subsidiaritas. Penyusunan tata ruang desa merupakan bagian dari RPJM Desa yang dalam proses penyusunannya harus diselaraskan dengan RTRW Kabupaten. Kewenangan desa dalam penataan ruang perlu didukung dengan adanya peraturan yang mempertegas kedudukan dan kewenangan desa dalam penataan ruang. Selain itu, hubungan perencanaan tata ruang kabupaten/kota dengan desa seharusnya tidak hanya berdasarkan kegiatan kawasan dan sebagai bagian dari RPJM Desa, tetapi harus memposisikan desa sebagai pemerintahan dengan kewenangan lokal berskala desa untuk melakukan penataan ruang yang hendaknya diperhatikan masukan dan aspirasinya sebagai pertimbangan pusat maupun daerah dalam menentukan arah kebijakan perencanaan ruang dan pembangunan.

---

Village is a legal community with the authority to organize its own government based on the principles of recognition and subsidiarity. There are two types of village authority, they are origin authority and local authority that include develoment planning and village spatial planning. However, development planning in village has not touched spatial planning aspect. Moreover, the existing regulation of spatial planning only regulate the authority of the central and local government . This research is a normative legal research. The type of data used in this research is secondary data that obtained from primary and secondary legal materials using library research and interview method. The data then analyzed with qualitative approach and presented in a prescriptive-analytical. The results of this research shows that the village is not include in the spatial planning hierarchy based on the Spatial Planning Law because the village is not an autonomous region but is part of a regional area. So, the village include as the substance that regulated in the Regency spatial planning as the part of the regency area. Village has spatial planning authority as its origin authority based on the principle of subsidiarity. Process of making village spatial planning is a part of village development planning that must be harmonized with regency spatial planning.  The authority of the village in spatial planning needs to be supported by regulations that emphasize the position and authority of the village in spatial planning. Moreover, the relationship between regency spatial planning and the village should not only be based on regional activities and as part of the village development planning, but also put the village as a government with local authority to do spatial planning with aspirations that should be  considered as the reasoning of central and local government in determining the direction of spatial planning and development policies.

"

"Melalui berbagai program kebijakan, pemerintah memberikan stimulus agar desa mampu mengelola potensi yang ada, sehingga desa dapat berkembang secara mandiri dalam meningkatkan perekonomiannya. BUMDes merupakan salah satu program yang menjadi andalan pemerintah dalam upaya pembangunan desa, dengan menjalankan perannya sebagai lembaga ekonomi dan lembaga sosial, keberadaan BUMDes diharapkan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh bidang usaha dan jumlah usaha yang dikelola oleh BUMDes terhadap tingkat pembangunan desa di Indonesia. Dengan Menggunakan metode Propensity Score Matching dan regresi linear pada data BUMDes antara tahun 2019 dan 2021. penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa BUMDes yang menjalankan bidang usaha sosial dan komersial memiliki dampak yang lebih signifikan pada tingkat pembangunan desa yang diukur melalui Indeks Desa Membangun (IDM), dibandingkan dengan BUMDes yang hanya memiliki salah satu bidang usaha. Sementara, semakin banyak jumlah usaha yang dijalankan justru akan menurunkan efektifitas keberadaan Bidang Usaha BUMDes terhadap tingkat pembangunan desa.

---

Through various policy programs, the government provides incentives to empower villages to harness their potential, enabling them to develop independently and enhance their economic growth. BUMDes (Village-Owned Enterprises) is one of the flagship programs of the government in the effort to develop villages, playing roles as economic and social institutions. The existence of BUMDes is expected to improve economic self-reliance and community welfare. This research aims to empirically analyze the influence of the business sector and the number of businesses managed by BUMDes on the level of village development in Indonesia. The study uses Propensity Score Matching and linear regression methods on BUMDes data between 2019 and 2021. The research concludes that BUMDes engaged in social and commercial sectors have a more significant impact on village development, measured through the Village Development Index (Indeks Desa Membangun or IDM), compared to BUMDes with only one sector of business. However, an increase in the number of businesses managed by BUMDes actually decreases the effectiveness of the presence of the Business Sector of BUMDes on village development."

"Upaya pengembangan kelistrikan desa di Indonesia, pada dasarnya mempunyai dua tujuan utama, yaitu meningkatkan segi material dan segi spiritual dari masyarakat desa itu sendiri. Seperti dimungkinkannya peningkatan produktivitas, dimana akan dapat menambah pendapatan masyarakat desa, serta bimbingan--bimbingan, kursus-kursus dan penyuluhan-penyuluhan yang sebelumnya hanya diselenggarakan pada waktu siang hari, akan dapat dilakukan pada waktu malam hari. Segi keagamaan, kegiatan-kegiatan sosial pun dapat lebih ditingkatkan. Listrik mempunyai peranan penting untuk pengembangan pedesaan. Program listrik masuk desa dapat berpengaruh jauh di dalam perkembangan teknologi dan informasi (Soemardian 1990:10). Sejauh ini pengembangan listrik pedesaan di Indonesia diterapkan dengan berbagai pendekatan seperti unit percontohan dari teknologi energi terbaharui. Terutama bagi desa-desa yang terpencil dan tidak terjangkau oleh jaringan distribusi listrik dari PLN. Listrik untuk pedesaan ini diutamakan dengan memanfaatkan sumber daya energi setempat, diantaranya energi matahari dan air. Serta bisa dikelola koperasi, swasta, atau masyarakat desa itu sendiri. Salah satu unit percontohan ialah listrik mikro-hidro yang terdapat di desa Winong, yang telah menggunakannya selama kurang lebih 5 tahun, dengan memiliki konsumen sebanyak 141 Kepala Keluarga. Penerapan listrik mikro-hidro ini memerlukan dukungan sikap penduduk desa itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah sikap penduduk terhadap listrik mikro-hidro. Selain itu apakah sikap tersebut ada hubungannya dengan tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan jenis pekerjaan. Kegunaan penelitian ini ialah:1. Untuk mendapatkan data/bukti-bukti empiris tentang sikap penduduk terhadap adanya listrik PLTM.2. Untuk mendapatkan kejelasan lebih rinci tentang manfaat adanya listrik PLTM di pedesaan.3. Memperkaya bahan pertimbangan pengambil keputusan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup penduduk pedesaan, terutama yang menggunakan listrik mikro-hidro.4. Memberikan dasar bagi penelitian selanjutnya. Pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara mendalam pada responden tertentu untuk menunjang hasil penelitian. Sedangkan analisis statistik dilakukan dengan menggunakan skor T untuk mengubah skor mentah dari kuesioner sikap yang menggunakan skala Likert. Berdasarkan skor T tersebut dilakukan penggolongan-penggolongan setuju, tidak setuju, netral. Untuk melihat hubungan antara sikap dengan tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan, dan jenis pekerjaan digunakan metode Chi-square (X2) dan Koefisien Kontingensi (C). Penelitian ini mengambil sampel secara random sebanyak 40 orang Kepala Keluarga, karena populasi sampel cukup homogen. Hasil analisis data menunjukkan bahwa penduduk yang menggunakan listrik PLTM pada dasarnya memiliki sikap setuju atau mendukung terhadap adanya listrik PLTM di desanya yaitu sebanyak 72,5% dan yang bersikap tidak setuju atau tidak mendukung sebanyak 27,5%. Sedangkan berdasarkan uji statistik ada hubungan antara sikap setuju terhadap adanya listrik PLTM dengan tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan. Tidak ada hubungan antara sikap setuju dengan tingkat pendapatan. Tidak ada hubungan antara sikap tidak setuju terhadap adanya listrik PLTM dengan tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan jenis pekerjaan. Penduduk masih banyak yang memiliki persepsi bahwa listrik PLTM adalah lama dengan listrik PLN sehingga timbul ketidak-puasan karena tidak sesuainya harapan dan kenyataan. Hal ini bisa dikatakan kurang berhasilnya program listrik PLTM di desa Winong. Selain itu terbatasnya pengadaan suku cadang mesin-mesin hidro mengganggu penggunaan listrik PLTM. Selain itu walaupun sikap penduduk yang setuju akan adanya listrik PLTM sebesar 72,5%, yang menyatakan tidak memenuhi kebutuhan sebesar 65%.

---

The effort of developing village?s electricity mainly has two goals: to improve their material needs as well as spiritual life. Such as the possibility to increase people productivity, on one hand, and can improve and increase their income, on the other hand. Besides the other night and day activities can be carried out continually such as courses, counseling. Electricity has contributed some evening creative activities to improve their social needs. It has played a very important role in developing rural life.

Electricity for the Rural Program has affected deeply for rural technology and information (Soemardjan 1990:10), The Development of Rural Electricity in Indonesia has been applied in various approaches such as by sampling-units, of Renewed-Energy Technology. As for remote rural areas in particular where the PLN (State Electricity Central Unit) is unoperationable, power can be gained and supplied by local possible power such as Solar Power and Hydro Power. This can be carried out and operated by social cooperative, private bodies, or by the people themselves. One of the Sampling-Unit is the Micro-Hydro Power (MHP) located in Winong Village which has been operated and used for about five years, supplying 141 families (houses).

The operation of such unit acquires and needs a full support of the villages. This research has taken place to study the attitude towards Micro-Hydro Power itself. Besides, it is also to find out whether such attitude has any relationship with their education, income rate and kind of job.

The purpose of this Research is:

1. To obtain the data and empirical proof on villager?s attitude towards the Micro-Hydro Power.

2. To obtain more detailed information on the need of Micro-Hydro Power in villages.

3. To enriched those who might concern to improve rural people quality of life, especially people who are using micro-hydro electricity.

4. To supply basic data for further research.

The data have been collected by questionnaire and interview to certain people to support the research results. Statistical analysis is used with T score to change raw data from attitude questionnaire which using Likert scales. Based on T score it is done to classify approve, disapprove, and neutral attitude. To know the relations among attitude with educations income rate, and kind of job, chi-square (X2) method is used and contingency coefficient (C). The sampling technique is random sampling, with 40 family heads because of the homogenous of sample population.

The data analysis has pointed out that villagers, who have been using MHP, basically have had an approval and supporting attitude toward the existence of MHP they are 72,5%, and 27,5% villagers with disapproval attitude. From the statistical test, it is found that there is a relation among people's approval attitude with educational level, and kind of job. There is no relation between people's approval attitude with income level. There is no relation among people's disapproval attitude toward HHP with educational level, income level and kind of job.

There are a lot of villagers perception that MHP is the same with Government Electricity (PLN) so that dissatisfied happened because of the reality is against the expectation. This is because of the unsuccessful MHP in Winong village, and the limitation of MHP spare-parts. Besides even though there is 72,5% people's approval of MHP but there is 85% said that unsatisfied using."

"Penelitian tesis ini akan membahas mengenai penerapan dan pelaksanaan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) oleh pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam ketentuan PermendesPDTT Nomor 16 Tahun 2018, yang mewajibkan desa untuk memenuhi alokasi minimal 30% dari APBDesa untuk pembayaran upah pekerja, dilakukan secara swakelola, dengan sasaran utama pengangguran, setengah pengangguran, rumah tangga miskin, dan keluarga Stunting. Dalam pelaksanaannya, praktik tata kelola PKTD oleh pemerintahan desa mulai proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan belum berjalan baik dan efektif dengan dinamika masyarakat desa yang sangat beragam. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan jenis dan bahan data yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, literatur, laporan hasil penelitian lapangan dan hasil wawancara dengan informan/narasumber pada beberapa lokasi penelitian di beberapa desa. Setidaknya ada tiga unsur yang sangat memengaruhi proses implementasi PKTD di beberapa wilayah desa, antara lain peran aktor dalam implementasi PKTD, mekanisme implementasi program yang dilaksanakan, dan penetapan target sasaran utama program. Pada beberapa desa tidak semua desa memenuhi ketentuan minimal 30% pada APBDesanya, mekanisme penetapan sasaran utama pekerja masih didominasi kepala desa, namun semua desa merasa puas karena upah langsung dirasakan masyarakat. Sebagai perbaikan program PKTD kedepan, pemerintah sebaiknya tidak perlu mematok anggaran minimal 30% APBDesa, penentuan sasaran PKTD sebaiknya hanya untuk posisi pekerja, dan penetapan sasaran PKTD dilaksanakan melalui musyawarah desa.

---

This thesis research will discuss the implementation and implementation of the Village Cash for Work (PKTD) Program by the village as stipulated in the provisions of PermendesPDTT Number 16 og 2918, which obliges villages to fulfill a minimum allocation of 30% of the APBDesa for payment of worker wages, PKTD is being carried out independently, with the main targets of unemployment, underemployment, poor households, and stunting families. The implementation of PKTD by the village government which start from the budgetting, implementation, and reporting processes, have not yet gone well and effective with the dynamics of villages and village communities that are very diverse. This research is a normative juridical research, with the types and data materias used ara statutory regulations, literature, field research reports and interviews with informants/resource persons at several research locations in several villages. There are at least three elements that greatly influence the PKTD implementation process ini several village areas, including the role of actors in PKTD implementation, the program implementation mechanism being implemented, and the determination of the main target of the program. In some villages, not all villages met the minimum 30% requirement in their APBDesa and the main target setting mechanism for workers was still dominated by the village head. However, all villages were satisfied because the community felt the wages immediately. As an improvement in The PKTD program in the future, the government should not need to set a minimum budget of 30% of the Village Budget, PKTD targetting should only be for the position of workers, and PKTD targetting is carried out through village meetings."