Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTerdapat beberapa persoalan yang terjadi pada keluarga di perkotaan dalam meniti karir merumah, antara lain masalah keterbatasan pilihan penyediaan perumahan yang sesuai, terutama yang sesuai dengan pendapatan rendah. Masalah penyediaan rumah yang masih dominan adalah dari sektor formal. Riset yang mengambil kasus di Tangerang Selatan ini berusaha mengungkap aspek informal dari para pencari rumah terutama dalam hal preferensi. Fokus penelitian adalah korelasi antara keterjangkauan dan pilihan co-residence pada keluarga di perkotaan serta pengaruhnya pada ruang bermukim. Metoda untuk mengungkap fenomena tersebut mengunakan metoda kuantitatif sebagai metoda utama dan kualitatif sebagai metoda pendukung. Pengumpulan data dilakukan melaui observasi, kuesioner dan wawancara, yang dilakukan terhadap pasangan dewasa dengan penghasilan rendah dan sebagai sampel kontrol, warga senior dan lansia dengan penghasilan menengah. Hasil analisis memperlihatkan adanya hubungan antara pendapatan dengan lama co-residence yakni semakin besar pendapatan, semakin lama durasi co-residence. Temuan lainnya pada warga senior dan lansia dengan pendapatan menengah adalah bahwa pendapatan berpengaruh pada karir merumah, semakin besar pendapatan maka semakin meningkat karir merumah. Dari sisi spasial, hubungan pendapatan dan co-residence tersebut mempengaruhi ruang bermukim, living arrangements dan dinamika yang terjadi di dalamnya.

---

ABSTRACTThere are several problems that occur in urban families, especially newly couples, in building their housing career, among others, the problem of limited selection of appropriate housing, particularly for those with low incomes. Stock problem on housing is still predominantly from the formal sector. This research, which takes place in South Tangerang, is trying to disclose the informal aspect of home seekers, particularly in terms of preference. The focus of this research is the correlation between affordability and the choice of co-residence of the families in urban areas, and its spacial effect. The method adopted to uncover this phenomenon is a mixed method primarily quantitative and qualitative method to reveal signification. The data collection is carried out through questionnaires, interviews, and observations conducted on adult couples with low incomes and as control sample, on senior citizens and old couples with middle incomes. The results have shown that there is a positive correlation between income with the choice of co-residence, that is the greater the income, the longer the duration of co-residence. Other findings on senior citizens and old couples with middle incomes is that income affects their housing career, that is the greater the household incomes, the more improved the housing career. In terms of spatiality, the correlation between income and co-residence affects their living space, living arrangements and the dynamics that occur within it."

"ABSTRAK"Makin majunya cars-cars pelaksanaan konstruksi dewasa ini menyebabkan makin perlunya menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang baik di dalam mencapai sasaran-sasaran kegiatan pelaksanaan pekerjaan di suatu proyek.Hal ini terutazr+a disebabkarn oleh waktu yang tersedia untuk mencapai hasil karya yang diminta mempengaruhi banyak hal, terutama biaya yang dipergunakan untuk penanaman modal pembangunan suatu proyek, sehingga orang rnulai menghargai waktu sebagai suatu dimensi yang sangat penting. Dengan demikian, maka basil produksi optimal dengan mute yang mememdii persyaratan teknis dalam waktu yang minimal merupakan suatu tuntutan yang wajar.Biaya dan tenaga kei ja merupakan sumber days yang akan mengalami banyak peiubahan bila dilakukan percapatan waktu pelaksanaan proyek, untuk itu perlu mendapatkan perhatian yang optimal dan continue, agar tertaksananya pelaksanaan percepatan itu sendiri akan mcngltasilkan keuntungan, balk dari segi waktu maupun biaya.Studi tentang Pengaruh Percepatan PeIaksanaan Proyek Terhadap Biaya dan Pengaturan Tenaga Ketja ini, disajikan supaya berbagai pihak dapat melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan percepatan, untuk dapat mengambil tindakan dan analisa yang tepat, guna mengambil keuntungan dari pelaksanaan percepatan tersebut.Studi yang dipakai adalah dengan cars menganalisis setial) kegiatan yang terdapat dalaln diagram CPM, tenutama kegiatan-kegiatan yang melalui jalur kritis. Sumber-sumber daya yang digunakan sebelbm dilaksanakan percepatan dan setelah melakukannya harus dianalisis dengan lepat agar dapat mencapai sasaran yang diinginkan dengan benar dan tidak ter adi pemborosan pemakaian sumber days, karena dengan pelaksanaan percepatan sumber-cumber daya tersebut akan meningkat kebutuliannya, sehubungan dengan bertambalinya kegiatan yang hares diselesaikan. Dari hasiI studi yang dilaksanakan didapatkan hash bahwa waktu inempunyai zulai tersendiri dari seluruli anggaran proyek, sehingga percepatan waktu pelaksanaan proyek secara tepat dapat memberikan keuntungan tersendid, terutama keuntungan dalam lial waktu dan biaya.Hal lain yang perlu diperha"",an adalah pada saat percepatan pengatvran tenaga kerja harus dilakukan dengan baik sehingga jumlali tenaga kerja yang meningkat akibat adanya percepatan, akan meghasilkan basil pekerjaan yang seimbanglmeningkat kuantitasnya dan dengan jumlah tenaga yang lebih banyak pula, harus diperhatikan faktor K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), sehingga pelaksanaan pekerjaan di proyek tersebut tidak akan terjadi hal-lial yang merugikan, contohnya: terjadinya kecelakaan di proyek, lingkungan kerja yang lidak sehat dan sebagainya.Dari contoh Proyek Pembangunan Gedung Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dapat dilihat bahiva pengaruh yang timbul dengan adanya percepatan selama 4 bulan adalah terjadinya peningkatan biaya sebesar Rp. 142 J'uta pada saat dilaksanakannya percepatan. Tetapi nilai pengeluaran proyek secara keseluruhan bila dijuHali di akhir masa penyelesaian proyek itu sendiri, terdapat penghematan biaya, baik bagi pemilik proyek yaitu Rp. 5.438.000.000,- ataupun bagi kontraktor pelaksana yaitu Rp. 7.486.000.000,- Hal ini disebabkan karena bila tidak dilaksanakannya percepatan, maka proyek akan mundur selama 4 bulan, yang berarti dana yang kits tanamkan pada proyek tersebut akan rnembengkak sebagai akibat dari berjalannya fungsi waktu sebagai pengaruh dari berlakunya suku bunga bank yang ada."

---

"

"ABSTRACTIndonesian administration so far has produced several decentralization policies contained the principles of federal anangcments: Acts No. 2/I999 concerning Local Administration, and two specific autonomy regulation i.e. Acts No. l8r2001 conceming Specific Autonomy for Nanggroe Aceh Darussalam (Aceh Province) and Acts No. 2l/th 2001 concerning Specific Autonomy for Papua Province. Those regulations hold some federal arrangements principles which in turn raised opinions about lndonesia`s shift from unitary state (Negara Kesatuan Republik Indonesia) to federal administration system. Judicially, as well as empirically, such decentralization policies which led to federal system have influenced the implementation of State Function as mandated by the 1945 Constitution.This research hold several purposes. First, to explain reasons behind decentralization policies as implied on Acts No. 22/1999 and Acts No. 32/2004 which led to federal system administration. Second, to untold the influence of decentralization policies over state function based on unitary state , administration as experienced by The Republic of Indonesia not-radays. Third, to formulate efforts in order to adjust such decentralization policies supporting state functions as mandated by 1945 Constitution.As normative law research, the researcher examinated literature material consisted of primary law material, i.e regulation about local administration; secondary law "aterial, i.e. literature related with governance: and tertiary law material, i.e. dictionary and encyclopedia of law. This research employed theory of law state as grand theory, power segregation theory as middle range theory and decentralization theory as applied theory. To support the analysis, reviews about administration on several unitary state and federal state was added. Content analysis was conducted to attain details concerning decentralization which led to federal arrangements implied on regulations concerning local administration. Such analysis also worked to describe Local Administration policies according to the development history of constitutuion.There are several conclusions following research and findings. First, there are two reasons that lie beneath decentralization policies as implied on Acts No. 2/1999 and Acts No. 32/2004 which in turn led to Federal System: (a) to maintain the entirety of Indonesia as unitary state (Negara Kesatuan Republik Indonesia): and (b) to implement equality in development for nation`s wealth. Second, decentralization policies which led to federal administration system have resulted on both positive and negative consequences. Positive result comes from democracy uprising in governmental practices, meanwhile the negative one was Constitution mismatched in several affairs. Third, in order to keep decentralization policies successfully supporting state function as mandated by 1945 Constitution, one must arrange immediately implementation regulation derived from Acts No. 32/2004 by prioritize articles which potentially bring about various interpretations and vaguely understood by many parties.

---

AbstractIndonesian administration so far has produced several decentralization policies contained the principles of federal anangcments: Acts No. 2/I999 concerning Local Administration, and two specific autonomy regulation i.e. Acts No. l8r2001 conceming Specific Autonomy for Nanggroe Aceh Darussalam (Aceh Province) and Acts No. 2l/th 2001 concerning Specific Autonomy for Papua Province. Those regulations hold some federal arrangements principles which in turn raised opinions about lndonesia`s shift from unitary state (Negara Kesatuan Republik Indonesia) to federal administration system. Judicially, as well as empirically, such decentralization policies which led to federal system have influenced the implementation of State Function as mandated by the 1945 Constitution.This research hold several purposes. First, to explain reasons behind decentralization policies as implied on Acts No. 22/1999 and Acts No. 32/2004 which led to federal system administration. Second, to untold the influence of decentralization policies over state function based on unitary state , administration as experienced by The Republic of Indonesia not-radays. Third, to formulate efforts in order to adjust such decentralization policies supporting state functions as mandated by 1945 Constitution.As normative law research, the researcher examinated literature material consisted of primary law material, i.e regulation about local administration; secondary law "aterial, i.e. literature related with governance: and tertiary law material, i.e. dictionary and encyclopedia of law. This research employed theory of law state as grand theory, power segregation theory as middle range theory and decentralization theory as applied theory. To support the analysis, reviews about administration on several unitary state and federal state was added. Content analysis was conducted to attain details concerning decentralization which led to federal arrangements implied on regulations concerning local administration. Such analysis also worked to describe Local Administration policies according to the development history of constitutuion.There are several conclusions following research and findings. First, there are two reasons that lie beneath decentralization policies as implied on Acts No. 2/1999 and Acts No. 32/2004 which in turn led to Federal System: (a) to maintain the entirety of Indonesia as unitary state (Negara Kesatuan Republik Indonesia): and (b) to implement equality in development for nation`s wealth. Second, decentralization policies which led to federal administration system have resulted on both positive and negative consequences. Positive result comes from democracy uprising in governmental practices, meanwhile the negative one was Constitution mismatched in several affairs. Third, in order to keep decentralization policies successfully supporting state function as mandated by 1945 Constitution, one must arrange immediately implementation regulation derived from Acts No. 32/2004 by prioritize articles which potentially bring about various interpretations and vaguely understood by many parties."

"Skripsi ini membahas mengenai dugaan praktik Tying Agreement dan Vertical Agreement on Discount yang dilakukan oleh PT. AHM terkait dengan perjanjian eksklusif antara PT. AHM dengan Main Dealer dan/atau bengkel AHASS. Dugaan bentuk pelanggaran berupa Tying Agreement terdiri atas dua bentuk pengikatan, yaitu kewajiban bagi calon pemilik bengkel AHASS untuk membeli strategic tools yang disediakan oleh PT. AHM pada saat pertama kali membuka bengkel AHASS dan kewajiban bagi pemilik bengkel AHASS untuk hanya menjual suku cadang (termasuk pelumas) asli PT. AHM. Sedangkan dugaan bentuk pelanggaran berupa Vertical Agreement on Discount yaitu kebijakan pemberian insentif berupa potongan harga bagi bengkel AHASS atas pembelian pelumas AHM Oil pada Main Dealer jika bengkel AHASS tersebut hanya menjual pelumas AHM Oil dan/atau tidak menjual pelumas merek lain. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan para saksi, para ahli, dan terlapor, PT. AHM tidak terbukti melakukan Tying Agreement dan Vertical Agreement on Discount sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Persaingan Usaha.

---

This thesis discusses about the alleged practice of Tying Agreement and Vertical Agreement on Discount conducted by PT. AHM regarding to the exclusive agreement between PT. AHM with the Main Dealer and/or the AHASS workshop. The alleged violation of a tying agreement consists of two forms of binding. First, the obligation for the prospective AHASS workshop owner to purchase strategic tools that provided by PT. AHM and the second form is the obligation for the AHASS workshop owner to only sell genuine spare parts (including lubricants) by PT. AHM. Meanwhile, the alleged violation of a Vertical Agreement on Discount is the provisions of providing incentives in the form of discounted prices for AHASS workshops for the purchase of AHM Oil lubricants at the Main Dealer if the AHASS workshops only sell AHM Oil lubricants and/or does not sell other brands of lubricants. This research uses a normative juridical method using a qualitative data analysis approach. The results showed that based on the statements of the witnesses, experts and reported parties, PT. AHM is not proven guilty of performing Tying Agreement and Vertical Agreement on Discount as regulated in Article 15 verse (2) and (3) of the Monopoly Law 5/1999"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh flexibility of work terhadap employee productivity dengan work life balance dan employee wellbeing sebagai variabel mediasi pada karyawan perusahaan e-commerce di Jabodetabek. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode survei pada karyawan perusahaan e-commerce di Jabodetabek. Peneliti menggunakan metode Average Variance Extracted (AVE) untuk uji validitas dan Cronbach;s Alpha utntuk uji reliabilitas. 135 data responden yang berhasil didapatkan dioleh dengan Structural Equation Modelling (SEM) menggunakan aplikasi SmartPLS. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa work life balance dan employee wellbeing mempunyai pengaruh langsung yang signifikan terhadap employee porductivity. Selanjutnya, flexibility of work mempunyai pengaruh langsung dan tak langsung yang signifikan terhadap employee productivity.

---

This study aims to analyse the effect of flexibility of work on employee productivity dengan work life balance and employee wellbeing as median variable employees of e-commerce companies in Jabodetabek. This study uses a quantitative approach and survey methods on employees of e-commerce companies in Jabodetabek. The researcher used the Average Variance Extracted (AVE) methot to test the validity and Cronbach’s Alpha to test the reliability. 135 respondent data that were obtained successfully were use Structural Equation Model (SEM) for hypotesis testing. The findings of this study indicate that work life balance and employee wellbeing have a significant direct influence on employee productivity. Furthermore, flexibility of work has significant direct and indirect influence on employee productivity."

"Skripsi ini membahas mengenai adanya dugaan pelanggaran tying agreement dan penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Telkom pada produk IndiHome berdasarkan putusan KPPU No. 10/KPPU-I/2016. Adanya dugaan praktik anti persaingan tersebut ditenggarai dengan adanya perjanjian berupa formulir berlangganan triple play IndiHome yang diduga memaksa konsumen untuk berlangganan triple play IndiHome sehingga konsumen tidak memiliki pilihan lain dan wajib untuk menggunakan ketiga layanan sekaligus. Selain itu Telkom sebagai market leader dengan presentase 99 pangsa pasar atas jasa layanan telepon tetap di Indonesia diduga berpotensi melakukan penyalahgunaan posisi dominan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah untuk membahas apakah penjualan yang dilakukan oleh Telkom pada produk IndiHome secara bundling diperbolehkan UU No. 5 Tahun 1999 dan apakah tindakan yang dilakukan oleh Telkom pada produk IndiHome dapat dikatakan sebagai praktek tying agreement menurut hukum persaingan usaha. Penulisan skripsi ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penulisan skripsi ini menunjukkan bahwa penjualan triple play IndiHome yang dilakukan Telkom merupakan mixed bundling dan saat ini dikenal sebagai technological tying sehingga hal tersebut tidak melanggar UU No. 5 Tahun 1999.

---

In this research, the author brings an issue about alleged violation of tying agreement and abuse of dominant position which done by PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Telkom on IndiHome product based on The KPPU Verdict No. 10 KPPU I 2016. This presumption about anti competition practice caused by an agreement form of IndiHome triple play subscription which allegedly force customers to subscribe triple play IndiHome and to use all three services at once, without giving any options. Beside that, as a market leader fixed line services with 99 market share in Indonesia, Telkom is potentially misusing its dominant position which will interrupt the healthy competition in the industry.

The core issue in author's research is to discuss whether sales efforts on IndiHome product undertaken by Telkom in bundling strategy is legal or not according to Monopoly Law Number 5 1999 and whether the actions taken by Telkom on IndiHome product can be regarded as the practice of tying agreement according to business competition law. This is juridical normative research using primary and secondary data.

The result of author's research shows that triple play Indihome selling efforts done by Telkom is one example of mixed bundling practice and known as technological tying nowadays, so that it does not break the rule of Monopoly Law Number 5 1999."

"This study aimed at assessing the impact of male and female migration on women empowerment and livelihood. Formal survey was conducted at 12 villages in four districts including 7 villages of rianfed and 5 villages of irrgated low land area. Two hundred and ninety seven of respondents were interviewed longterm for international and seasonal for rural to rural/city migration... "

"Tujuan penelitian mempelajari pengaruh pengaturan tempat tinggal, yaitu tinggal sendiri, berdua dengan pasangan dan bersama terhadap perilaku pencarian pengobatan lansia dengan memperhitungkan variabel jenis kelamin, kelompok umur, tingkat pendidikan, daerah tempat tinggal, status ekonomi dan akses pelayanan kesehatan dengan menggunakan data Susenas 2012 dan Podes 2011. Hasil regresi logistik multinomial menunjukkan bahwa pengaturan tempat tinggal secara signifikan memengaruhi perilaku pencarian pengobatan lansia, baik mengobati sendiri maupun berobat jalan. Setelah memperhitungkan faktor klasifikasi, ketika tidak tinggal sendiri, lansia laki-laki memiliki kecenderungan yang tinggi untuk mengobati sendiri maupun berobat jalan, dan sebaliknya pada lansia perempuan. Setelah memperhitungkan pengaturan tempat tinggal dan jenis kelamin, faktor terkuat dalam menentukan perilaku pencarian pengobatan lansia adalah umur dan status ekonomi, terutama untuk berobat jalan.

---

This study examines the effect of living arrangement, which are living alone, couple and with others on health seeking behavior of elderly, both self-treatment and outpatient treatment by controlling variables such as sex, age group, education level, rural urban, economic status and access to health services. Results of multinomial logistic regression analysis using Susenas 2012 and Podes 2011 data show that living arrangement affect health seeking behavior of elderly, both self-treatment and outpatient treatment. According control variables, if the elderly not living alone, men more likely than women to has self-treatment and outpatient treatment, and vice versa if they living alone. According to living arrangement and sex, the strongest determinants of health seeking behavior of elderly, are age group and economic status, especially for outpatient treatment."

"Sebagai ibukota dan kota terbesar di Indonesia, Jakarta mengalami masalah dalam pemenuhan kebutuhan tempat tinggal penduduknya. Kepemilikan tempat tinggal di Jakarta terendah se-Indonesia. Selain itu, harga tempat tinggal di Jakarta relatif tinggi. Oleh karena itu, skripsi ini ingin membahas bagaimana keterjangkauan tempat tinggal di Jakarta untuk dimiliki selama ini. Pemenuhan kebutuhan tempat tinggal menjadi penting karena tempat tinggal merupakan tempat berlangsungnya berbagai aktivitas, khususnya aktivitas privat. Kepemilikan tempat tinggal memiliki tujuan yang berbeda dibandingkan dengan sewa, yaitu berfokus pada keamanan kepemilikan serta pemenuhan kebutuhan jangka panjang. Kota Jakarta sendiri sudah menjadi daya tarik bagi pendatang sejak zaman Hindia Belanda. Tren tersebut berlanjut hingga tahun 1990-an di mana perpindahan penduduk Jakarta lebih banyak keluar daripada datang. Karena skripsi ini berfokus pada kepemilikan tempat tinggal, metode yang akan dipakai adalah perbandingan antara harga tempat tinggal dengan pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat menggunakan UMP DKI Jakarta karena UMP ditetapkan berdasarkan angka kebutuhan hidup layak (KHL). Selain itu, perbandingan kenaikan harga tempat tinggal dengan pendapatan juga akan dilakukan untuk mengetahui perbandingan keterjangkauan kepemilikan tempat tinggal di Jakarta. Berdasarkan analisis, tempat tinggal di Jakarta masih jauh dari terjangkau. Kenaikan UMP DKI Jakarta belum berhasil mencapai kepemilikan tempat tinggal yang terjangkau.

---

As the capital and the largest city, Jakarta faces problems in fulfilling housing ownership needs. Jakarta’s housing ownership rate is the lowest in Indonesia. Besides that, housing costs in Jakarta are relatively high. So, this thesis is written to discuss housing ownership affordability trends in Jakarta. Housing ownership needs fulfillment is important because living place is a place where some activities occur, especially private activities. Housing ownership has different goals compared to rent, to secure housing needs and to fulfill long term needs. Jakarta has become attractive to newcomers since Dutch East Indies era. The trend continued until 1990s, where more people left Jakarta than came to the city. Because this thesis focuses at housing ownership, the method that will be used is ratio between housing prices and income. The income will refer to Jakarta’s minimum wage because Jakarta’s minimum wage is based on decent living rate. Then, the income growth and housing price growth will be compared to find out how is Jakarta’s housing ownership affordability changed during years. According to this thesis, Jakarta’s housing is still far from affordable to be owned. Jakarta’s minimum wage growth hasn’t reached affordable housing ownership."

"Sejak Pandemi Covid-19 melanda indonesia, kesehatan menjadi hal yang utama. Gaya hidup sehat menjadi hal yang sangat penting untuk menaikkan imunitas. Penelitian WHO menunjukkan adanya penurunan aktifitas fisik dan pola hidup sehat selama masa Pandemic. Mayoritas penurunan perilaku hidup sehat terjadi di kalangan remaja. Dalam berbagai penelitian lain, gaya hidup tidak sehat pada remaja mendorong seseorang untuk menggunakan narkoba pada masa dewasanya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan resiko penyalahgunaan narkoba serta upaya untuk meningkatkan imunitas di masa pandemic ini adalah melalui perubahan tingkah laku hidup sehat yang dapat dijalankan melalui program di sekolah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji intervensi self as doer dalam meningkatkan gaya hidup sehat siswa di salah satu sekolah di daerah Bekasi. Studi baseline yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pola hidup tidak sehat serta siswa yang menyalahgunakan narkoba di Sekolah ini cukup banyak. Penelitian ini menggunakan desain quasi-experimental dengan two group pretest posttest design, studi dengan menggunakan siswa kelas X (n= 57) dari salah satu sekolah di Bekasi. Instrumen yang digunakan adalah Exercise Orientation Questionnaire (EOQ) untuk mengukur tingkat gaya hidup sehat siswa. Hasil uji beda menunjukkan peningkatan gaya hidup sehat signfikan (p<0.05) setelah intervensi Self as doer yang dijalankan selama satu bulan. Diindikasikan bahwa intervensi memiliki efektivitas pada sampel siswa kelas X sekolah menengah atas tersebut, namun validitas eksternal dan dampak pada pencegahan penyalahgunaan napza membutuhkan studi dengan sampel penelitian lebih besar dan desain penelitian yang lebih sistematis.

---

Since the Covid-19 pandemic occure in Indonesia, health has become the main thing. A healthy lifestyle is very important to increase immunity. WHO research shows a decrease in physical activity and healthy lifestyles during the Pandemic. The majority of the decline in healthy living behavior occurs among adolescents. In various other studies, unhealthy lifestyles in adolescents encourage someone to use drugs in adulthood. One of the efforts that can be done to reduce the risk of drug abuse as well as efforts to increase immunity during this pandemic is through changes in healthy living behavior that can be carried out through programs in schools. The purpose of this study was to examine the self as doer intervention in improving the healthy lifestyle of students in a school in the Bekasi area. The baseline study conducted in this study shows that there are quite a lot of unhealthy lifestyles and students who abuse drugs in this school. The purpose of this study was to examine the self as doer intervention in improving the healthy lifestyle of students in a school in the Bekasi area. The baseline study conducted in this study shows that there are quite a lot of unhealthy lifestyles and students who abuse drugs in this school. This study used a quasi-experimental design with a two group pretest posttest design, the study used class X students (n = 57) from a school in Bekasi. The instrument used is the Exercise Orientation Questionnaire (EOQ) to measure the level of students' healthy lifestyle. The results of the different test showed a significant increase in a healthy lifestyle (p<0.05) after the Self as doer intervention which was carried out for one month. It is indicated that the intervention has effectiveness in this sample of class X senior high school students, but its external validity and impact on drug abuse prevention requires a study with a larger research sample and a more systematic research design."