Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Belanja pemerintah yang dianggarkan melebihi pendapatannya berdampak pada terjadinya anggaran defisit yang dialami daerah. Besarnya anggaran deficit ini selayaknya dapat menjadi stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pada penelitian dilakukan untuk meneliti pengaruh defisit anggaran yang terjadi pada 33 provinsi di Indonesia kurun waktu 2005-2013 dengan menggunakan metode analisis data panel. Hasil estimasi menunjukkan bahwa deficit anggaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan (α=10%) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini berarti bahwa deficit anggaran yang terjadi pada beberapa pemerintah daerah memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah daripada pada daerah yang mengalami surplus anggaran. Sumber deficit anggaran di daerah yang merupakan alokasi dari belanja yang tidak produktif diperkirakan menjadi penyebab dari kecilnya pengaruh deficit anggaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerahnya. Berdasarkan hasil estimasi model, variable lain yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah variable inflasi dan investasi PMA dan PMDN, sedangkan variable tenaga kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

---

Government spending which is exceeds than revenue, can influence the budget deficit of the region. The size of the budget deficit should be a stimulus to encourage economic growth in the region. In a study conducted to examine the impact of the budget deficit which occurred in 33 provinces in Indonesia in the period of 2005-2013. Data panel analysis is used to estimate econometric model. The results showed that the provinces experiencing budget deficit have lower economic growth than others have surplus budget. Budget deficit which occurred in the region is estimated to come from unproductive government spending allocation. Based on the results of model estimation, other variables that have a positive and significant impact on economic growth is variable inflation and foreign and domestic investment, while the variable labor and no significant positive effect on economic growth."

"Defisit anggaran berperan memberikan ruang pembiayaan yang lebih dalam menstimulus perekonomian. Namun defisit anggaran yang terlalu tinggi akan membebani perekonomian pada jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan non-linear antara defisit anggaran dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan untuk mengestimasi nilai ambang batas dari defisit anggaran yang bermanfaat sebagai referensi empiris bagi pemerintah untuk mengoptimalkan ruang defisit anggaran dan untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan perekonomian Indonesia dalam jangka panjang. Analisis empiris menggunakan data tahunan dengan periode 1969-2020. Hasil estimasi membuktikan adanya hubungan non-linearitas antara defisit anggaran dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan dengan menggunakan model threshold regression Hansen (2000), estimasi terhadap nilai ambang defisit anggaran adalah sebesar 2,925 persen dari PDB. Penelitian ini menemukan bukti empiris bahwa defisit anggaran yang berada di atas nilai ambang batas akan mengarah pada instabilitas perekonomian dan secara signifikan akan menghambat pertumbuhan ekonomi, sementara defisit anggaran di bawah ambang batas tidak akan membebani perekonomian.

---

Budget deficit plays a role in providing more financing space to stimulate the economy. However, a budget deficit that is too high will burden the economy in the long run. This study aims to identify a non-linear relationship between the budget deficit and economic growth in Indonesia and to estimate the threshold value of the budget deficit which is useful as an empirical reference for the government to optimize the budget deficit space and to maintain the stability and sustainability of the Indonesian economy in the long term. Empirical analysis uses annual data for the period 1969-2020. The estimation results prove that there is a non-linearity relationship between the budget deficit and economic growth in Indonesia and by using Hansen's (2000) threshold regression model, the estimate of the budget deficit threshold is 2.925 percent of GDP. This study finds empirical evidence that a budget deficit that is above the threshold value will lead to economic instability and will significantly hamper economic growth, while a budget deficit below the threshold will not burden the economy.

"

"The phenomenon of a budget deficit in local governments at the provincial, regency, and city levels shows that there is budget stress. Budget stress is a regional fiscal condition reflected in the lower revenue budget, while regional expenditure is getting higher. The consequence of budget stress is low budget implementation, and it reduces the quality of services to the public. This study aims to map the regions experiencing budget stress at the local government levels. Furthermore, this study examines and analyzes the consequences of budgetary stress on budget implementation. The research sample used local governments at the provincial, regency, city levels throughout Indonesia during 2016-2020. This study uses Ordinary Least Square (OLS) to test the research hypothesis. This study groups the five regions with the highest budget stress during 2016-2020. The results of this study can contribute to the theory, methodology, and implementation related to the budget. The theory's contribution is that the political budget cycle can maintain government performance through various efforts to reduce budget stress. This study also found that budget stress can reduce budget implementation. Therefore, the government needs to pay attention to indicators of budget stress."

"Dalam menghadapi kondisi ekonomi global yang penuh dengan ketidakpastian, inflasi merupakan salah satu masalah besar dalam pelaksanaan pembangunan di beberapa negara khususnya negara sedang berkembang. Indonesia sebagai salah satu negara small open economy, saat ini tengah giat melakukan pembangunan ekonomi yang tentunya perlu dukungan pemerintah dalam menerapkan kebijakan fiskal yang tepat guna mencapai target pembangunan dimaksud. Namun di satu sisi peranan kebijakan fiskal dengan menerapkan sistem anggaran defisit dalam mendorong perekonomian menempatkan Indonesia pada negara dengan tingkat inflasi yang cukup tinggi dibandingkan dengan beberapa negara lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengukur pengaruh defisit anggaran terhadap tingkat harga di Indonesia dan pengkinian penelitian terdahulu terkait dampak defisit anggaran pemerintah terhadap tingkat harga di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis linier berganda menggunakan Ordinary Least Square (OLS) untuk melihat pengaruh sekaligus mengukur besarnya pengaruh dampak defisit anggaran pemerintah terhadap tingkat harga di Indonesia. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa secara statistik defisit anggaran pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap tingkat harga di Indonesia. Hal ini menandakan bahwa inflasi pada periode penelitian selain dikendalikan oleh otoritas moneter juga dipengaruhi oleh otoritas fiskal.

---

Inflation has been one the utmost growth constraints for developing economy especially in the midst of global economic uncertainty. As a small open economy, Indonesia is striving to achieve sound economic development which requires implementation of effective fiscal policy. However, the role of fiscal policy that put heavy emphasizes on budget deficit has put Indonesia to have higher inflation rate than other countries. This paper aims to observe and measure the impact of budget deficit on price level in Indonesia as well as updating the previous research on this matter.

Our method relies on multiple linear analysis using Ordinary Least Square (OLS) to observe and measure the impact of government’s budget deficit on price level in Indonesia. The conclusion of our research states that, statistically, our budget deficit has positive correlation with the price level in Indonesia. This implies that inflation throughout our research period is not solely influenced by monetary authorities but conjointly affected by fiscal authorities."

"lssu defisit anggaran pemerintah telah mendapat perhatian yang cukup luas dan bahkan telah menjadi the forefront policy of macroeconomic adjustment ataupun muncul sebagai bagian dari program stabilisasi ekonomi negara-negara berkembang maupun industri sejak tahun 1980-an hingga 1990-an. Di negara-negara berkembang, Easterly dan Schmidt-Hebbel (1991) serta Easterly, Rodriguez dan Schmidt-Hebbel. (1994), misalnya, mencatat bahwa menguatnya issu ini bertalian dengan dekade over-indebtedness yang diikuti oleh fenomena inflasi tinggi serta rendahnya kinerja pertumbuhan ekonomi dan investasi di tahun 1980-an. Sementara itu, di negara-negara Eropa Timur dan USSR lama issu ini mengemuka sejalan dengan adanya pelbagai program reformasi massive bagi perbaikan ekonomi di era 1990-an. Di Amerika Serikat (McKibbin dan Bagnoli, 1993) dan Swedia (Becker dan Paalzow, 1997) issu defisit anggaran telah menjadi topik debat publik tentang kebijakan ekonomi. Sejalan dengan itu, sebagaimana ditunjukkan Cuddington dan Vinals (1986) serta Weiss (1995), the International Monetary Fund (IMF) juga menaruh perhatian khusus terhadap issu ini, bahkan budget balancing dijadikan sebagai standard policy dalam pelbagai program stabilisasi yang diterapkannya di berbagai negara."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh realisasi belanja fungsipendidikan, belanja fungsi kesehatan, belanja modal, kemandirian fiskal daerah,pertumbuhan ekonomi daerah, jumlah penduduk dan jenis pemerintahan daerahterhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. Penelitian ini merupakanpenelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel dan model regresi randomeffects melalui aplikasi Eviews 9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasibelanja fungsi pendidikan, belanja modal, kemandirian fiskal daerah, danpertumbuhan ekonomi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.Realisasi belanja fungsi kesehatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadapIPM, jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM sertaperbedaan jenis pemerintahan mempengaruhi IPM suatu daerah

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the effect of the budget realization, regional fiscalautonomy, local economic growth and government size against HDI in Indonesia.This research is a quantitative research using panel data with random effectsmodel on Eviews version 9. The analysis shows that the expenditure in education,capital expenditures, regional economic growth and regional fiscal autonomy hasa positive and significant effect on the HDI. Expenditures in health does not effecton the HDI, and the total population has a significant negative effect on the HDI,as well as differences in the type of government has a significant effect on theHDI."

"Pengaruh belanja pemerintah pusat menurut fungsi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia diteliti dengan menggunakan Ordinary Least Squares (OLS) rentang periode kuartal dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2013. Dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi, digunakan variabel bebas berupa belanja pemerintah pusat menurut fungsi ekonomi, fungsi pelayanan umum, dan fungsi pariwisata. Berdasarkan hasil pengolahan data, ditemukan bahwa belanja pemerintah pusat fungsi ekonomi, fungsi pelayanan umum, dan fungsi pariwisata memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

---

The impact of central government expenditure by function to economic growth in Indonesia examined using Ordinary Least Squares (OLS) quarter period from 2005 to 2013. To explain the economic growth, the idependent variable is used in the form of central government expenditure by economic function, the function of public services, and tourism functions. Based on the results of data processing, it was found that the economic function, public services function, and tourism functions has a significant and positive effect on economic growth in Indonesia."

"Tesis ini berisi analisis mengenai kontribusi pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia di Provinsi Banten pada periode 2002-2011.Secara teori, pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dapat menstimulasi perekonomian, sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, berlawanan dengan teori, data empiris justru menunjukkan bahwa hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi tidak ada yang konsisten. Mengikuti Barro (1990), kontribusi pengeluaran yang produktif akan positif terhadap pertumbuhan ekonomi , dan sebaliknya untuk pengeluaran yang tidak produktif.Model dalam penelitian diadaptasi dari model Ramirez et.al (1998). Untuk mencapai tujuan penelitian, pada model dasar tersebut dilakukan sedikit modifikasi sehingga lebih fokus pada pengeluaran pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan dalam lingkup Provinsi Banten untuk tingkat kabupaten/kota dengan periode tahun penelitiannya adalah tahun 2002-2011. Data yang digunakan terdiri adalah data sekunder. Analisis dilakukan dengan menggunakan model ekonometrika data panel.Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel belanja ekonomi dan belanja sosial pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Sebaliknya, variabel belanja lainnya dari pemerintah daerah tidak signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Variabel belanja lainnya adalah belanja untuk kegiatan rutinitas pemerintahan yang tidak terkait langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Belanja jenis ini disinyalir rentan dengan mis-alokasi yang tercermin dari tidak diikutinya prinsip anggaran kinerja maupun akuntabilitas kebijakan anggaran, sehingga dapat dipahami bila tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia.

---

This thesis contains an analysis of the contribution of local government expenditure on economic growth and human development in Banten province in the period 2002 ? 2011 . By the theory, government expenditure is one of the instruments of fiscal policy to stimulate the economy, which had a positive impact on economic growth. However, contrary to theory, empirical data show that the relationship between government expenditure and economic growth nothing consistent. Following Barro(1990), the contribution of productive expenditure will positively to economic growth, and vice versa for unproductive expenditure.

The model in this study was adapted from the Ramirez?s models et.al (1998). To achieve the research objectives, the basic model is slightly modified so that more focus on local government spending. This research was conducted within the scope of Banten province to the district period 2002 ? 2011. The data used is composed of secondary data. Analyses were performed using a panel data econometric model.

The results showed that the variables of economic expenditure and variables of social expenditure on government expenditure has a positive influence on economic growth and human development. In contrast, variables of other government expenditure does not significantly affect economic growth and human development. Variables of other expenditures are expenditures for routine government activities that are not directly related to the welfare of society. Expenditures of this type allegedly prone to miss-allocation and does not follow the principle sof good governance, so that it can be understood if no significant effect on economic growth and human development."

"Desentralisasi fiskal yang dilaksanakan sejak tahun 2001 telah membawa perubahan yang besar bagi tata kelola keuangan publik di Indonesia. Penelitian ini mencoba melihat pengaruh pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia terhadap ukuran pemerintah daerah provinsi [rasio antara pengeluaran pemerintah daerah provinsi (konsolidasi provinsi dan kabupaten kota) terhadap PDRB provinsi]. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis yang dikemukakan oleh Brennan dan Buchanan (1980) dan Wallis dan Oates (1988) mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ukuran pemerintah daerah.Selain melihat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ukuran pemerintah daerah provinsi, penelitian ini juga mencoba melihat pengaruh ukuran pemerintah daerah provinsi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah provinsi. Hal tersebut mengacu pada hipotesis yang dikemukakan oleh Armey (1995), bahwa ukuran pemerintah juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model ekonometrika data panel untuk data dari 26 provinsi di Indonesia pada tahun 1995-2013.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia berpengaruh positif terhadap ukuran pemerintah daerah provinsi. Ukuran pemerintah daerah provinsi juga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah provinsi. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa ukuran optimal dari pemerintah daerah provinsi yang memaksimumkan pertumbuhan ekonomi daerah provinsi belum/tidak terjadi di Indonesia berdasarkan data yang digunakan.

---

Fiscal decentralization which has been doing since 2001 brought massive transformation for the governance of the public finance in Indonesia. This research aimed to observe the effect of fiscal decentralization in Indonesia on provincial government size [ratio between provincial government expenditure (consolidation between province and district, city) on GDRP of province]. It was based on hypothesis by Brennan & Buchanan (1980) and Wallis & Oates (1988) about the effect of fiscal decentralization on subnational government size.

In addition to observing the effect of fiscal decentralization on provincial government size, this research also aimed to observe the effect of provincial government size on the regional economic growth. It based on hypothesis stated by Armey (1995) that government size is related to economic growth. Method of the research was econometric panel data modelling for data of 26 provinces in Indonesia from 1995 to 2013.

Result showed that fiscal decentralization in Indonesia had positive effect on provincial government size. Provincial government size also positively affected regional economic growth. However, this study showed that optimal size of provincial government in order to maximize regional economic growth had not or did not occur in Indonesia based on data used."

"[Selain menghadapi permasalahan kemiskinan, Indonesia juga dihadapkan pada dua tantangan mendasar yang saling terkait yakni bagaimana mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan. Dalam menghadapi berbagai hal tersebut, Pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan redistribusi melalui strategi pertumbuhan yang inklusif dengan menyalurkan pengeluaran sosial dalam bentuk belanja bantuan sosial dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Akan tetapi, belum banyak buktiempiris yang dapat menjelaskan dampak pengeluaran sosial terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, belum dapat dibuktikan apakah pengeluaran sosial yang disalurkan oleh pemerintah Indonesia dapat dikategorikan sebagai strategi pertumbuhan yang pro-poor dan inklusif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh belanjabantuan sosial dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap pertumbuhan ekonomi di 33 provinsi di Indonesia tahun 2006-2012 menggunakan alat analisis regresi dengan Fixed Effect Model. Setelah mengetahui jenis pengeluaran sosial yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, selanjutnya penelitian ini akan mengidentifikasi apakah pengeluaran sosial tersebut dapat dikategorikan sebagai instrumen pertumbuhan yang pro-poor dan inklusif dalam kaitannya dengan pengurangan kemiskinan dan pembangunan manusia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang secara statistik berpengaruh dalam meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga membuktikan bahwa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat dikategorikan sebagai instrumen pertumbuhan yang pro-poor dan inklusif.

---

While battling poverty incidence, Indonesia is also confronted with two interwoven rudimentary challenges, sustained economic growth fueled with prevalent income inequality. Henceforth, the Government had intervened by

executing redistributive policy through the inclusive growth strategy by social expenditures provision in the form of social assistance spending and education support spending (BOS Program). Nonetheless, little has been proven empirically concerning the effect of social expenditures to economic growth and whether such spending can be categorized as pro-poor growth and inclusive growth strategy in the Indonesian context. Against this backdrop, this paper attempts to shed a light in this area by employing regression analysis through the Fixed Effect Model to investigate the effect of social assistance spending and education support spending (BOS Program) to economic growth in 33 Indonesian provinces from 2006-2012. After identifying the type of social spending which is able to stimulate economic growth, this paper then tries to determine whether such social spending can be categorized as pro-poor growth and inclusive growth instrument in the context of its efficacy on poverty alleviation and human development improvement respectively. The result suggests that only education support spending (BOS Program) that statistically significant in uplifting economic growth level. Furthermore, closer investigation indicates that this particular spending can be classified both as pro-poor growth and inclusive growth instrument.;While battling poverty incidence, Indonesia is also confronted with two

interwoven rudimentary challenges, sustained economic growth fueled with

prevalent income inequality. Henceforth, the Government had intervened by

executing redistributive policy through the inclusive growth strategy by social

expenditures provision in the form of social assistance spending and education

support spending (BOS Program). Nonetheless, little has been proven empirically

concerning the effect of social expenditures to economic growth and whether such

spending can be categorized as pro-poor growth and inclusive growth strategy in

the Indonesian context.

Against this backdrop, this paper attempts to shed a light in this area by

employing regression analysis through the Fixed Effect Model to investigate the

effect of social assistance spending and education support spending (BOS

Program) to economic growth in 33 Indonesian provinces from 2006-2012. After

identifying the type of social spending which is able to stimulate economic

growth, this paper then tries to determine whether such social spending can be

categorized as pro-poor growth and inclusive growth instrument in the context of

its efficacy on poverty alleviation and human development improvement

respectively. The result suggests that only education support spending (BOS

Program) that statistically significant in uplifting economic growth level.

Furthermore, closer investigation indicates that this particular spending can be

classified both as pro-poor growth and inclusive growth instrument, While battling poverty incidence, Indonesia is also confronted with two

interwoven rudimentary challenges, sustained economic growth fueled with

prevalent income inequality. Henceforth, the Government had intervened by

executing redistributive policy through the inclusive growth strategy by social

expenditures provision in the form of social assistance spending and education

support spending (BOS Program). Nonetheless, little has been proven empirically

concerning the effect of social expenditures to economic growth and whether such

spending can be categorized as pro-poor growth and inclusive growth strategy in

the Indonesian context.

Against this backdrop, this paper attempts to shed a light in this area by

employing regression analysis through the Fixed Effect Model to investigate the

effect of social assistance spending and education support spending (BOS

Program) to economic growth in 33 Indonesian provinces from 2006-2012. After

identifying the type of social spending which is able to stimulate economic

growth, this paper then tries to determine whether such social spending can be

categorized as pro-poor growth and inclusive growth instrument in the context of

its efficacy on poverty alleviation and human development improvement

respectively. The result suggests that only education support spending (BOS

Program) that statistically significant in uplifting economic growth level.

Furthermore, closer investigation indicates that this particular spending can be

classified both as pro-poor growth and inclusive growth instrument]"