Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMineral radioaktif merupakan salah satu sumber daya alam yang belum dimanfaatkan di Indonesia, walaupun dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif untuk menggantikan energi fosil. Hingga saat ini perihal pengaturan mengenai pemberian izin pertambangan mineral radioaktif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran belumlah jelas. Terlebih lagi, apabila mineral radioaktif tersebut bersifat padu dengan mineral lainnya yang kewenangan pemberian izinnya berada di pada pemerintah daerah provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini adalah penelitian dengan desain preskriptifanalitis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, mineral radioaktif memiliki sifat strategis bagi pertahanan dan keamanan Indonesia, sehingga izin pertambangannya harus diterbitkan oleh BAPETEN. Kedua, terdapat dua alternatif yang dapat dilakukan apabila mineral radioaktif yang akan ditambang bersifat padu dengan mineral lainnya, yakni dengan jalan melakukan pemisahan ataupun dengan memberlakukan izin roentgen.

---

ABSTRACT

Radioactive mineral is one of the natural resources has yet to be exploited in Indonesia, even though it can be used as an alternative energy resource to replace fossil energy. The provisions regarding radioactive mineral mining permit which are contained in Law Number 10 of 1997 on Nuclear Energy are still unclear up until now. The ruling is even more unclear when it comes to radioactive minerals embedded with other minerals, as, according to Law Number 23 of 2014 on Local Government, the permission shall be granted by the local government. This research is a prescriptive-analytic design.

The result shows that, firstly, the radioactive mineral has a strategical role in Indonesia?s defense and security, so the permit has to be granted by the BAPETEN. Secondly, there are two alternatives which can be done when the radioactive minerals are embedded with other minerals, namely by separating the minerals from radioactive mineral or by granting roentgen permit."

"ABSTRAKKewenangan untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam kegiatan pertambangan. Para pelaku usaha yang akan  melakukan kegiatan pertambangan harus menaati aturan-aturan yang ada agar terlaksananya penambangan yang baik. Pemerintah Provinsi diberikan kewenangan untuk mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan kepada pelaku usaha agar terlaksananya kegiatan pertambangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis implementasi kewenangan pemberian IUP di Provinsi Jawa Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara kepada informan terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik analisis data kualitatif.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kewenangan pemberian IUP di Provinsi Jawa Barat belum berjalan dengan maksimal. Adapun saran yang rekomendasikan adalah koordinasi serta sosialisasi kepada stakeholders agar pelaksanaan pemberian IUP berjalan lancar.

---

ABSTRACTThe authority to issue Mining Permits (Izin Usaha Pertambangan hereinafter abbreviated as IUP) is one of the most important requirements for businesses that conduct mining activities. Business actors who will carry out the mining activities must comply with existing regulations so that good mining is carried out. The Provincial Government is given the authority to issue IUP to the business actors so that the implementation of mining activities in accordance with applicable regulations. The purpose of this research is to analyse the implementation of authority in granting IUPs in the Province of West Java. The method that is used in this research is conducting interviews of relevant informants. This research uses the post-positivist approach with the method of qualitative data analysis. The result of this research shows that the implementation of authority in granting IUPs in the Province of West Java is not conducted optimally.  The recommendations as a result of this research is that there is a need for further coordination and socialisation towards stakeholders, so as to ensure that the granting of IUPs is conducted optimally and smoothly."

"Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dilakukan di daerah kerap kali  menimbulkan polemik. Permasalahan yang terkait dengan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) ini bisa merugikan negara hingga mencapai angka triliun rupiah. Terlebih, hal ini berkaitan dengan tindakan Badan/Pejabat Negara dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini menjadi penting untuk meninjau kembali penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam menjalankan pemerintahan guna mewujudkan good governance untuk Indonesia yang lebih maju. Dalam menyusun tulisan ini, Penulis mencari dan mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan yang terjadi dalam penerbitan izin tersebut. Dimana dari kasus-kasus yang diambil ditemukan adanya pelanggaran terhadap kelima Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yakni asas kepentingan umum, asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas pelayanan yang baik, asas keterbukaan, dan asas non-diskriminasi. Sehingga dapat mengatasi kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran lain dalam praktik pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP).

---

The granting of mining business permits (IUP) is often creates polemics. Problems associated with the granting of mining business permits (IUP) can cause losses to the state up to trillions of rupiah. Moreover, this is related to the actions of State Agencies/Officials in running the government. This is important to review the implementation of the General Principles of Good Governance (AUPB) in running the government in order to realize good governance for a more advanced Indonesia. In compiling this paper, the author looks for and collects secondary data to re-examine the granting of Mining Business Permits (IUP) in the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 7 of 2020 against the five General Principles of Good Governance (AUPB), namely the principle of public interest, the principle of not abusing authority, the principle of good service, the principle of openness, and the principle of non-discrimination. So that it can overcome the possibility of other violations in the practice of granting Mining Business Permits (IUP)."

"Tesis ini membahas kebijakan clean and clear yang merupakan instrumen dalam menata izin usaha pertambangan mineral dan batubara yang sudah diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota. Dalam rangka menata izin usaha pertambangan pemerintah melaksanakan kegiatan Rekonsiliasi Nasional Data Izin Usaha Pertambangan yang terdiri dari inventarisasi, verifikasi dan klasifikasi. Output dari inventarisasi adalah tersedianya data KP/SIPD/SIPR yang sudah disesuaikan legalitas usaha pertambangannya menjadi IUP atau IPR. Sedangkan output dari verifikasi adalah klasifikasi IUP yang mendapat status Clean and Clean (dinyatakan tidak bermasalah atau tumpang tindih). Upaya Pemerintah dalam mengevaluasi IUP melalui kebijakan clean and clear harus diapresiasi dan didukung oleh semua pihak. Mengingat implikasi sertifikasi Clean and Clear berpengaruh terhadap kegiatan usaha pertambangan lainnya maka legalitas kebijakan Clean and Clear mutlak diperlukan. Keberadaan dasar hukum bagi tindakan pemerintah berguna untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Oleh sebab itu kebijakan Clean and Clear perlu untuk dievaluasi dan diberi format hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

This thesis describes about the clean and clear policy that is an instrument in managing the mining and coal license that has been issued by Provincial Government, District/City. In order to manage the mineral mining lisence the government commits National Reconciliation Data Mining License consists of inventarization, verification and classification.The inventarization's output is the availability of KP/SIPD/SIPR data that legality mining license has been adjusted into IUP or IPR. Meanwhile the verification's output is IUP classification that has been granted clean and clear status (declared has no problem or overlapping). The government's effort to evaluate IUP through clean and clear policy must be appreciated and supported from all of the parties. Considering the implication of clean and clear certification has an influence to the other mining activity, the legality of clean and clear policy is absolutely needed. Therefore clean and clear policies need to be evaluated and given a legal format in accordance with the provisions of the legislation."

"Tesis ini membahas tentang pemberian izin pertambangan batu bara, di antaranya adalah di Kabupaten Berau. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan yang luas kepada pejabat daerah untuk memberikan izin usaha pertambangan membuat penerbitan izin usaha pertambangan seperti tidak bisa dikendali. Izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh pejabat setempat banyak yang melanggar peraturan perundang-undangan, seperti luas wilayah izin usaha pertambangan yang melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Akibat dari penerbitan izin usaha pertambangan yang tidak terkendali tersebut, membuat dampak yang sangat besar, seperti tumpang tindih hak pengusahaan pertambangan dengan hak pengelolaan sumber daya alam lainnya dan berbagai penolakan masyarakat sekitar terhadap penerbitan izin usaha pertambangan yang baru. Dari hal tersebut, penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian izin pertambangan batu bara di Kabupaten Berau sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Batu Bara, dan hambatan dan solusi dalam pemberian izin pertambangan batu bara di Kabupaten Berau setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Batu Bara. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis. Hasil penelitian menyarankan bahwa segera dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Batu Bara untuk menyelaraskan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah terkait dengan kewenangan Bupati dan Walikota yang tidak lagi berwenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan.

---

This thesis discusses the granting of coal mining, among which are in Berau. Since the enactment of Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal as well as Law No. 32 Year 2004 on Regional Government which provides broad authority to local officials to provide mining license makes mining permit such issuance could not are controlled. Mining permit issued by local officials who violate many laws and regulations, such as the area of the mining permit that exceed the provisions laid down by law. As a result of the issuance of the mining permit uncontrolled, making a huge impact, such as mining concessions overlap with the right management of natural resources and a variety of local community rejection of the issuance of new mining permit. From this, the authors wanted to examine more deeply about the local government authority in granting coal mining in Berau before and after the enactment of Law No. 4 of 2009 on Mining and Coal, and the barriers and solutions in coal mining permits in Berau regency after the enactment of Law No. 4 of 2009 on Mining and Coal. This research is a normative juridical research, ie research that emphasizes the use of legal norms in writing. Results suggest that immediate revision of Law No. 4 of 2009 on Mining and Coal to align with Law No. 23 of 2014 on Regional Government relating to the authority of regents and mayors are no longer authorized to issue Mining Permit."

"Pada bidang energi dan sumberdaya alam terdapat sektor pertambangan Mineral dan Batubara merupakan energi yang tak dapat diperbaharui serta berasal dari bawah tanah, sehingga memerlukan perhatian dalam melakukan pengelelolaan. Dalam hal pengelolaan tersebut pemerintah pusat medistribusikan kewenangannya untuk melakukan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berdasarkan pada asas-asas otonomi daerah. Dengan didasari atas asas-asas otonomi daerah tersebut maka adanya pembagian atas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sumberdaya alam mineral dan batubara berdasarkan pada UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara diberikan secara setelah berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

---

In the field of energy and natural resources containing mineral and coal mining sector are the non-renewable energy and derived from underground, requiring attention in managing. In terms of the management of the central government authority distributed the management of mineral and coal based on the principles of local autonomy. Based on the principles of local autonomy discords by the top division of government affairs under the authority of the central government, provincial government and regency/district governments. The authority of regency/district government in natural resource management of mineral and coal base Law Number 4 Year 2009 in concern Mineral and Coal granted after the enactment of Law Number 23 Year 2014 on Regional Government."

"Sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berlaku, penyelesaian sengketa antara Pemerintah dengan penanam modal (investor) diselesaikan berdasarkan kesepakatan Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B), dimana para pihak dapat menentukan forum penyelesaian sengketa baik melalui arbitrase nasional maupun internasional atas dasar kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian. Namun saat ini dengan berubahnya rezim kontrak menjadi rezim perizinan ketentuan penyelesaian sengketa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menentukan bahwa setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berubahnya rezim ini telah merubah posisi negara yang sebelumnya sejajar dalam sebuah kontrak karena bertindak sebagai subyek hukum perdata menjadi lebih tinggi sebagai regulator berada diatas perusahaan pertambangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan penyelesaian sengketa pada UU Minerba yang diatur pada pasal 154 menimbulkan multi tafsir dan ada kalanya justru tidak dapat dilaksanakan, karena dapat diartikan secara berbeda oleh pihak-pihak yang berkepentingan, yang berakibat kepada ketidak-pastian hukum. Sehingga untuk membangun kepastian hukum sesuai dengan kehendak dan kesepakatan subyek hukum (yang bersengketa), maka ketentuan penyelesaian sengketa pada UU Minerba perlu diperjelas dan dilakukan sinkronisasi dengan ketentuan perundang-undangan penanaman modal dan arbitrase Indonesia, baik mengenai substansi maupun rumusannya.

---

AbstractPrior to the enactment of Law Number 4 of 2009 concerning Mining and Coal, the settlement of disputes between the Government and investors resolved in the agreement of Contract of Work (CoW) and Coal Mining Exploitation Working Arrangements (CMEWA), where the parties can determine the dispute of settlement forum either through national or international arbitration. However, the current Mining dispute settlement provisions for investment pursuant to the provisions of Law Number 4 of 2009 concerning Mining and Coal, determines that any disputes that arise in the implementation of IUP, IPR, or IUPK resolved through domestic courts and arbitration in accordance with the provisions of the Law. Changes in contract regime into permitting regimes has impact on changing the position of state that were previously equal in a contract to be higher in the licensing system. Thus the government's position as regulators are above the mining company. The results showed that the provision regarding dispute resolution on Mining Law, provoke to multi-interpretations that lead to legal uncertainty. Thus to build a law certainty in accordance with the will and the subject of legal agreement (the dispute), the dispute settlement provisions of the Mining Law needs to be clarified and synchronized with Indonesian Investment Law (Law Number 25 of 2007) and Arbitration Law (Law Number 30 of 1999), either on substance or formulation."

"ABSTRAKUndang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengganti sistem kontrak karya sistem perizinan. Undang-undang tersebut menentukan bahwa kontrak karya yang telah ada sebelum UU ini dikeluarkan dinyatakan tetap berlaku hingga jangka waktunya berakhir sehingga pemegang kontrak karya masih dapat melanjutkan kegiatan pengusahaan pertambangannya dengan landasan kontrak. Namun selanjutnya pada tahun 2017, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2018 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri. Kedua peraturan ini menjadi dasar hukum bagi pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus bagi pemegang kontrak karya tanpa mengakhiri kontrak karya yang berlaku sehingga pada satu kegiatan pengusahaan pertambangan terdapat dua instrumen yang berlaku sebagai landasannya yakni kontrak karya dan izin pertambangan. Skripsi ini meneliti bagaimana kontrak karya sebagai perjanjian dan Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai suatu izin berlaku secara bersamaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis-normatif yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kontrak karya dan Izin Usaha Pertambangan Khusus tidak dapat diberlakukan secara bersamaan pada satu kegiatan tambang yang sama karena menimbulkan beberapa implikasi hukum dan tidak memberikan kepastian hukum. Kata kunci:Kontrak karya, Izin Usaha Pertambangan Khusus, Pertambangan Mineral.

---

ABSTRACTLaw Number 4 Year 2009 concerning Mineral dan Coal Mining replaces the contract of work system with a licensing system in mining activities. This Law states that all existing contract of works are still honoured until the stipulated expiry date therefore contract of work holder may continue their business based on the contract. However in 2017, the Ministry of Energy and Mineral Resources issued Regulation Number 15 Year 2017 concerning Procedures for the Granting of Mining Business License for Production Operation as a Continuation of Contract of Work Operation or Coal Mining Concession Working Agreement and Regulation Number 28 Year 2017 concerning Amendment to Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources Number 05 Year 2018 on Increasing Mineral Added Value through In Country Mineral Processing and Refinery. These two rules provide the legal basis for the granting of a special mining license for the holder of the contract of work without terminating the applicable contract of work therefore in one mining operation there are two instruments that serve as the basis of the mining activity. This thesis deals with how the contract of work as an agreement and the Special Mining Business License as a license are both valid at the same time. Research method used on this thesis is juridical normative with qualitative research. This study concludes the contract of work and the Special Mining Business License can not be applied simultaneously on the same mining activity as it raises some legal implications and does not provide legal certainty. Key words Contract of work, Special Mining Licence, Mineral Mining "

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai penguasaan Negara terhadap pertambangan yang merupakan salah satu hasil kekayaan alam terkandung di wilayah Negara kesatuan Indonesia. Penguasaan yang diberikan terhadap Negara merupakan amanat konstitusi pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang telah menjadi kesepakatan bersama seluruh rakyat Indonesia. Penafsiran terkait penguasaan Negara dalam hal ini, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi terhadap seluruh kegiatan pertambangan sejauh yang berda dalam wilayah Indonesia. Dalam hal pengaturan dimuat dalam undang-undang nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan batubara yang kemudian diikuti peraturan-peraturan terkait lainnya yang berada dibawah undang-undang. Kemudian dalam hal pengurusan Negara terlibat sebagai pelaku usaha melalaui perusahaan Negara atau dikenal dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selanjutnya dalam hal pengawasan dilakukan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota Sesuai dengan kewenangannya masing-masing yang diatur dalam pasal 140 (3) dan 141 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara. Selanjutnya dalam hal upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan program Community development, Corporate social responsibility (CSR), Sustainable development, Good Corporate Governace (GCG). Simpulan dari hasil penelitian ini, bahwa ketentuan undang-undang yang berlaku saat ini ternyata memiliki banyak permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraannya. Diantaranya terkait dengan perizinan yang sering tumpang tindih, kegiatan pertambangan yang illegal, penggelapan pajak oleh para pelaku usaha pertambangan, dan adanya ketentuan terkait divestasi saham bagi asing dalam jangka waktu tertentu. Dari permasalahan tumpang tindih perizinan maka penulis menyarakan agar dilakukan sebagaimana yang dimuat dalam undang-undang nomor 37 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan yang pernah berlaku di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discus about the governance of nation on mining which has been one of natural wealth contained in the unitary state o Indonesia. The governance given to country is a constitutional mandate of article 33 paragraphs 3 of the 1945 constitution which has been agreed by all Indonesian societies. Interpretations related to control of the State in this case, the government has the authority to manage, administer, and oversee the entire drift mining activities in the region as far as Indonesia. In terms of the regulation contained in Law No. 4 Year 2009 on Mineral and Coal which is then followed by other relevant regulations under the legislation. Then in terms of the maintenance of the State involved as entrepreneurs through State company, known as State Owned Enterprises (SOE). Furthermore, in terms of supervision by the Minister, Governor and Regent / Mayor accordance with their respective authorities are set out in article 140 (3) and 141 of Law Number 4 Year 2009 on Mineral and Coal. Then in terms of improving the welfare of the community can be actualized with the Community development, corporate social responsibility (CSR), Sustainable development, good corporate Governance (GCG). The conclusions from this research, that the provisions of law applicable at this time have many problems that occur in its implementation. Some of them were related to licensing that often overlap, illegal mining, tax evasion by businesses of mining, and the provisions relating to foreign divestment within a certain timeframe. Overlapping of the licensing issues, the author advised that done as contained in Law No. 37 Year 1967 About Basic Provisions of Mining ever in Indonesia."