Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSecara global terdapat dua macam sistim publikasi dalam pelaksanaanpendaftaran tanah pertamakali, yaitu pertama sistim publikasi negatif danyang kedua adalah sistim publikasi positif. Indonesia adalah negara yangmemilih sistim publikasi negatif dalam pelaksanaan pendaftaran tanahnya,sebagaimana hal tersebut dapat dilihat dari pasal 19 Undang-Undang Nomer5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau dikenaljuga dengan Undang Undang Pokok Agraria (UUPA). Walupun Indonesiatidak menganut sistim publikasi negatif secara murni, namun demikianprinsip perlindungan terhadap pemegang hak yang sebenarnya adalahkonsep utama dari sistim publikasi negatif. Sebagaiman sistim publikasinegatif ini dipengaruhi oleh asas nemo plus juris yaitu dimana seseorangtidak dapat mengalihkan sesuatu lebih dari apa yang dimilikinya. DalamUUPA pengaturan lebih detail mengenai pendaftaran tanah diatur dalamPeraturan Pemerintah no 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitupenyempurna dari Peraturan Pemerintah no 10 tahun 1961 tentangPendaftaran Tanah. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalahpenelitian kepustakaan yang bersifat normatif. Tujuan penelitian inidilakukan adalah untuk melakukan study banding antara PP no 10 tahun1961 tersebut dengan PP no 24 tahun 1997 tersebut. Yang hasilnyamenghubungkan pengujian atas kekonsitensian sistim publikasi negatifdalam pelaksanaan pendaftaran tanah pertamakali. Dimana ditemukanbahwa ternyata tidak terdapat konsistensi dalam PP no 24 tahun 1997tersebut terhadap sisitim publikasi negatif tersebut yang diberlakukan diIndonesia. Sebagaimana hal ini dapat dilihak dari adanya putusan atas kasussengketa tumpang tindih hak atas tanah Komplek Ex Mabes TNI yangdiangkat dalam penelitian. Dimana hakim dalam pengadilan tidak dapatmenjalankan rumusan Ps.32 ayat (2) PP no 24 tahun 1997 tersebut, namunmembatalkan Sertifikat Hak Pakai yang walaupun sudah dikeluarkan kuranglebih 10 tahun sebelum diajukan gugatan untuk pertama kalinya.PP tersebut selain tidak sejalan dengan UUPA tidak juga sejalan denganPs.1320 ? Ps.1337 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dimanamerumuskan ketentuan yang melindungi pemegang hak yang sebenarnya,karena perjanjian atau ikatan adalah batal jika tidak terjalin kesepakatanantara kedua belah pihak atau karena adanya suatu kesalahan atau paksaandidalamnya. Dengen demikian PP ini tidak dapat dilaksanakan secaraeffektif sebagaimana peraturan ini tidak diindahkan oleh hakim dalampraktek peradilan sebagaimana dapat dilihat dalam putusan kasus tersebut

---

ABSTRACTGlobally, there are two kinds of publication systems in the implementation of the first land registration, which are, negative publication system and positivepublication system. Indonesia is the country that selects negative publicationsystem in the implementation of its land registration, as it can be seen fromArticle 19 of Act Number 5 of 1960 on the Basic Regulation of Agrarian or alsoknown as the Agrarian Basic Law (Undang Undang Pokok Agraria /UUPA).Even though Indonesia does not purely practice negative publication system, the protection principle of the actual rights holder is the main concept of thenegative publication system. This negative publication system is influenced bynemo plus juris basis in which a person cannot transfer anything more than what he has. In UUPA, more detail setting concerning land registration is stipulated in Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration that is a complement of the Government Regulation No. 10 of 1961 on LandRegistration. Method used in this research is normative literature research. Theaim of this research is to conduct a comparative study between the Government Regulation No. 10 of 1961 and Government Regulation no 24 of 1997, which result connects the testing on consistency of negative publication system in the implementation of first land registration. It is found that there is no consistency in Government Regulation no 24 of 1997 with negative publication system that is applicable Indonesia. As it can be seen from the decision in disputes case of overlapping land rights in ex Mabes TNI Complex raised in the research. Judgein court cannot run formulation of Article 32 clause (2) of the GovernmentRegulation no 24 of 1997, surprisingly, he cancels Use Rights Certificate whichis although it had already issued approximately more than for 10 years before itis filed a lawsuit for the first time. in addition to The Government Regulationthat does not in line with UUPA, it also does not in line with Article1321 ?Article 1337 of Indonesian Civil Code to formulate the provisions protecting theactual right holders, it is because agreement or bonding shall be canceled if there is no agreement exists between the parties or because the existence of a fault or force therein. Therefore, this Government Regulation cannot be implemented effectively as this rule was ignored by the judge in the judicial practice, it can be seen in the decision of the case"

"Sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentangPendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya. Program ini digadang-gadangkan sebagai pendaftarantanah yang gratis atau tanpa pungutan biaya. Namun, pada kenyataannya tidak seperti itu. Seperti yang terjadi di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, banyak warga yang mengeluhkan bahwa pengajuan PTSL mereka ditolak. Adapun yang menjadi alas an penolakan pengajuan penerbitan sertifikat tanah warga tersebut salah satunya adalah masalah status tanah eks-kotapraja.Dari latar belakang permasalahan tersebut didapatkan dua pokok permasalahan yakni yang pertama adalah bagaimana ketentuan yang mengatur tentang pendaftaran tanah eks-kotapraja dalam rangka PTSL di Jakarta Selatan, dan yang kedua adalah bagaimana implikasi pengaturan mengenai tanah eks-kotapraja dalam pelaksanaan PTSL. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya pengaturan mengenai tanah eks-kotapraja berimplikasi dalam kegiatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Mengingat bahwa seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa tujuan pendaftaran tanah adalah untukmenjamin kepastian hukum sehingga tercipta perlindungan hukum bagi pemegang hak, hal ini tidak dapat dilaksanakan karena masyarakat yang memiliki tanah ekskotapraja kemudian mendaftarkannya melalui PTSL, maka akan terhambat prosesnya akibat diharuskan terlebih dahulu untuk membayar retribusi agar terbit rekomendasi dari Gubernur DKI Jakarta, sehingga tidak terjamin kepastian hukum atas pemilik tanah eks-kotapraja.As stated in the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and GovernanceRoom/Head of the National Land Agency Number 6 of 2018 concerningComplete Systematic Land Registration, Complete Systematic Land Registration, hereinafter abbreviated as PTSL, is a Land Registration activity for the first time which is carried out simultaneously for all Land Registration objects throughout the territory of the Republic of Indonesia in one village/kelurahan area or other names of the same level, which include collection of physical data and juridical data regarding one or several objects of Land Registration for the purposes of its registration. This program is predicted as registrationfree or free land. However, in reality it is not like that. As happened in Bukit Duri Village, Tebet District, South Jakarta, many residents complained that their PTSL applications were rejected. One of the reasons for the refusal to apply for the issuance of the residents' land certificates was the issue of the status of the ex-municipal land.From the background of these problems, two main problems were obtained, namely the first is how the provisions governing the registration of ex-municipal land in the context of PTSL in South Jakarta, and the second is how the implications of regulations regarding ex-municipal land in the implementation of PTSL are. The method used in this research is normative legal research. The results of the study indicate that the regulation regarding ex-municipal land has implications for the implementation of Complete Systematic Land Registration. Bearing in mind that as previously mentioned that the purpose of land registration is to guaranteeing legal certainty so as to create legal protection for rights holders, this cannot be implemented because people who own exkotapraja land then register it through PTSL, the process will be hampered due to being required to first pay a levy in order to issue a recommendation from the Governor of DKI Jakarta, so there is no guarantee of certainty law on ex-municipal land owners."

"Pemberian kredit erat kaitannya dengan pemberian jaminan/agunan, pemberian jaminan yang sering digunakan oleh bank adalah dengan menggunakan tanah, dengan telah terjadi univikasi dibidang hukum jaminan khususnya dengan tanah maka pengikatan jaminan yang aman menggunakan hak tanggungan yang lelah diamanatkan oleh pasal 51 UUPA maka terbentuk UU No:4 tahun 1996 mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah sebagai jaminan. UUHT mempunyai sifat Droite de suite dan Droite de preferen, juga masih ada pembaharuan lain dibanding hipotek misalnya untuk tanah-tanah yang dapat diikat dengan hak tanggungan seperti hak milik, hak atas usaha, hak guna bangunan dan hak pakai, sedangkan untuk hipotek hanya tanah-tanah yang berstatus hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan, dalam hal pengikatan dapat dilakukan oleh pejabat Notaris dan PPAT, pelaksanaan eksekusinya mudah dan pasti melihat uraian tersebut diatas kiranya UUITT dapat meminimalisasikan kerugian yang akan timbul dari nasabah yang wanprestasi."

"Masalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan hal yang sangat panting di DKI Jakarta. Pesatnya pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur yang cukup tinggi menuntut kebutuhan akan tanah yang cukup tinggi pula. Dilain pihak ketersediaan tanah yang ada di wilayah DKI Jakarta sangatlah terbatas. Untuk itu diperlukan berbagai cara agar kebutuhan tanah dapat terpenuhi dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Masalah utama dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Provinsi DKI Jakarta adalah ganti rugi, karena ganti rugi merupakan bukti terhadap pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam praktek pembebasan atau pelepasan hak atas tanah sering terjadi masalah berkaitan dengan penetapan besamya nilai ganti rugi. Pemberian ganti rugi seharusnya dilakukan dengan memperhatikan rasa keadilan bagi pemegang hak atas tanah, dan tidak membuat pemegang hak atas menjadi iebih miskin dari keadaan semula. Namun demikian harus tetap berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai tatacara pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang didalamnya diatur pula mengenai dasar dalam menetapkan besarnya nilai ganti rugi. Masalah penetapan besamya nilai ganti ganti rugi merupakan isu sentral yang paling rumit penanganannya dalam upaya pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dalam ketentuan yang mengatur mengenai Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, yaitu Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 dan telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 , penetapan besarnya nilai ganti rugi khususnya ganti rugi tanah berdasarkan nilai alas Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP. PadahaI dalam kenyataanya nilai tanah yang ditetapakan dalam NJOP jauh lebih murah daripada harga pasar di Iokasi tanah yang sama. Permasaiahan dalam penetapan nilai ganti rugi akan muncul ketika pemegang hak atas tanah meminta ganti rugi tanah sesuai harga pasar, padahal sampai saat ini tidak ada standar yang jelas untuk dapat menentukan harga pasar tanah di suatu lokasi. Dalam menghadapi permasalahan ini diperlukan upaya untuk menata kembali ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai dasar perhitungan ganti rugi, pemahaman aparat pelaksana terhadap ketentuan yang mengatur mengenai penetapan besarnya nilai ganti rugi, dan masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah yang akan menerima ganti rugi. Adanya keterlibatan lembaga independen dalam menilai harga tanah sangat membantu dalam proses penetapan besarnya ganti rugi, agar dalam penetapan besarnya nilai ganti rugi lebih obyektif. Selain itu adanya pedoman untuk menetapkan harga tanah yang ditctapkan oleh lembaga yang berwenang dapat pula membantu untuk lebih memberikan kepastian dan menjembatani besarnya perbedaan harga tanah antara NJOP dengan harga pasar."

"Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (UUPR) dalam Pasal 7 ayat (1) UUPR disebutkan bahwa penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya. Dalam hal ini, sempadan sungai termasuk dalam kawasan lindung. Namun dengan banyaknya permukiman disepanjang tepi sungai kota Jakarta, akibat yang ditimbulkan menurunnya kualitas lingkungan pada kawasan daerah aliran sungai serta tepi sungai. Penulisan ini membahas tentang hukum perencanaan tata kota yang berkaitan dengan penataan permukiman di daerah bantaran kali Jakarta Utara, antara lain apakah terdapat harmonisasi dan sinkronisasi hukum dari berbagai regulasi yang berkaitan dengan perencanaan tata kota dalam hal rencana penataan permukiman di daerah bantaran kali kemudian masalahmasalah apa sajakah mengenai hukum dan non hukum yang timbul dalam penataan permukiman di wilayah bantaran kali Jakarta Utara dan bagaimana upaya menyelesaikannya. Berkaitan dengan perencanaan tata kota dalam hal rencana penataan permukiman di daerah bantaran kali Jakarta utara belum dapat dikatakan terdapat keharmonisan dan sinkronisasi hukum. Dalam pelaksanaan penataan ruang berkaitan dengan permukiman di daerah bantaran kali Jakarta Utara mengalami masalah yang cukup pelik karena begitu banyak faktor-faktor yang saling berkaitan tumpang tindih didalamnya. Masalah hukum dan non hukum, mengenai masalah hukum berkaitan dengan lemahnya penegakan hukum, kurangnya profesionalitas aparat penegak hukum, dan kurangnya kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat. Kemudian mengenai masalah non hukum berkaitan dengan masalah kependudukan, permukiman kumuh, pencemaran sungai, banjir. Permukiman sebagai wadah kehidupan manusia bukan hanya menyangkut aspek fisik dan teknis saja tetapi juga aspek-aspek sosial, hukum, ekonormi dan budaya. Upaya yang dilakukan dalam menangani masalah dalam penataan ruang berkatan dengan permukiman di daerah bantaran kali Jakarta Utara, tidaklah mudah sebab antara masalah yang satu dengan yang lainnya saling memiliki keterkaitan. Di butuhkan peran serta yang dilakukan tidak hanya oleh pemerintah tapi juga melibatkan masyarakat dan pihak swasta untuk mengatasi berbagai masalah tersebut.

---

According to the law of 24 the year 1992 about space ordering (Penataan Ruang/ UUPR) in paragraph 7 article (1) UUPR, it is mentioned that the main function of space ordering covering patronage region and cultivation. However, because o lot of residences along river side of Jakarta, the environment quality of that region is descending. This paper is about the planning law of city order that related to residences order at flood plain of river in port Jakarta, i.e. is there an harmonizing and synchronizing of law from any regulation that related to the planning law of city order in program of residence order at flood plain of river and then what kind of matters of law and non law that appear in ordering residences at flood plain of river in north Jakarta and what are the solutions. In the case of residence order at flood plain of river in north Jakarta, there is no a harmonized and synchronized of law. There are too many complex factors in giving implementation of residence order at flood plain of river in north Jakarta. In matter of law, less professionalism of the apparatus of law, and less consciousness and culture of law of citizen, become a reason of those factors. In the matter of non law it related to demography, vile residences, soiled river and flood. Residences as place of human living is not just about physically and technically aspect but also is about the aspect of social, law, economy and culture. It is not easy to take in hand the matter of space order that in line with residence at flood plain of river in north Jakarta one problem and another is link to each other. It needs contribution not only from the government but also from community it self and private to give solutions towards those kinds of problems."

"Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang diduga mempengaruhi pemanfaatan aset berupa tanah dan bangunan di kawasan Perkampungan Industri Kecil (PIK) Pulogadung, Cakung, Jakarta Timur. Faktor-faktor tersebut adalah faktor aksesibilitas kawasan PIK, faktor tipe bangunan yang disediakan, faktor biaya pemanfaatan dan faktor prosedur pemanfaatan.Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif yang bersifat penjelasan yaitu menjelaskan hubungan kausal atau hubungan saling mempengaruhi. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner, yang selanjutnya diolah dengan uji statistik. Sedangkan untuk melengkapi data primer yang diuji statistik, dilakukan juga pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi obyek penelitian dan studi literatur. Analisa yang dilakukan adalah dengan mengkaitkan hasil uji statistik dengan data lapangan yang diperoleh.Dari analisis terhadap hasil uji statistik, disimpulkan bahwa : hanya dua faktor yang mempengaruhi pemanfaatan tanah dan bangunan di PIK, yaitu faktor aksesibilitas dan faktor tipe bangunan, sedangkan faktor biaya pemanfaatan dan prosedur pemanfaatan tidak berpengaruh.Hasil penelitian menyarankan bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan tanah dan bangunan diperlukan kejelasan fungsi kawasan PIK Pulogadung, perbaikan aturan tentang penggunaan lahan dan pengawasan terhadap penggunaannya.

---

This research focused at factors anticipated influence the asset (land and building) exploiting in the form of real property at Small-Medium Scale Enterprise Industrial Village ( PIK) Pulogadung, Cakung, East Jakarta. The Factors areaccessibility of PIK area, building type of real property PIK, expense of exploitingand exploiting procedure.This research is a quantitative research having the character of clarification that is influencing each other.Data collecting was done with the questionaire distribution, then conducted with the statistical test. While to equip the statistical examinee primary data, data collecting also done with interview, and documentation of object research.Analyse is taken by correlating result of statistical test with the obtained field data. From statistical test result, concluded that : only two factors influencing exploiting of real property in PIK, that is accessibility and building type, while factor expense of exploiting and exploiting procedure do not have an effect on.Result of this research suggest that to optimize exploiting real property needed by function clarity of PIK Pulogadung area, order repair about usage of farm and observation to its use."

"A land cover/land use classification is proposed covering most of the major features found in the Indonesian Archipelago. The classification is based on a complex set of criteria related to physiognomic, functional and ecological characteristics of the ecosystems. The open-ended, hierarchical classification is supplemented with the definitions of the classes. An attempt is then made to identify complexes of land use as an important step in the characterization of ecosystems. Spatial sequences or catena of land use types are recognized for Java and Sumatra. "

"Cekungan Bandung merupakan salah satu wilayah dengan pertumbuhan penduduk yang besar di Jawa Barat. Kondisi seperti ini telah mengakibatkan perubahan penggunaan tanah yang intensif di daerah Cekungan Bandung dari tahun 1994-2010. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kecenderungan perubahan penggunaan tanah di Cekungan Bandung, terutama tanah terbangun. Informasi penggunaan tanah diolah dari peta penggunaan tanah yang didapat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan citra satelit dengan verifikasi lapang sebanyak 33 lokasi. Analisis deskriptif dengan pendekatan keruangan dilakukan untuk mengetahui arah perubahan penggunaan tanah terbangun. Hasil analisis memperlihatkan bahwa tanah terbangun cenderung bergerak kearah selatan dan timur. Pada bagian utara meskipun penduduknya lebih padat, faktor topografi dan kemiringan lereng mempengaruhi perkembangan tanah terbangun di bagian utara. Pada bagian selatan dan timur, faktor topografi yang datar dengan kemiringan lereng yang landai menyebabkan perubahan tanah terbangun cenderung menuju kedua arah ini.

---

The Bandung basin is one of the areas with a large population growth in West Java. This condition has resulted in intensive land use change in the area of Bandung Basin from 1994-2010. The purpose of this research is to know the trend of land use change in Bandung Basin, especially urban land. Land use information from land use map is obtained from the Badan Pertanahan Nasional (BPN) and satellite imagery with ground verification by as much 33 location. Analysis descriptive with spatial approach conducted to determine land use change direction, especially urban land.

Results of the analysis show that urban land tend to move towards the south and east. In the North despite the inhabitants are more dense, topography and slope of slope factors influenced the development of the urban land in the North. On the south and the east, a factor of topography and slope caused change to urban land tend to rise in two directions."

"Skripsi ini membahas nilai tanah pada suatu permukiman di Kecamatan Beji Kota Depok dengan menggunakan analisis regresi berganda dari harga tanah di permukiman di Kecamatan Beji Kota Depok pada tahun 2008 berdasarkan beberapa variabel, yaitu jarak dari jalan kolektor, jarak dari jalan lokal, jarak dari stasiun kereta api, jarak dari pasar tradisional, jarak dari mal/pertokoan, jarak dari perguruan tinggi, jarak dari sekolah, jarak dari fasilitas kesehatan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan analisis deskriptif keruangan. Hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui permukiman mana di Kecamatan Beji Kota Depok yang memiliki nilai tanah yang tinggi, sedang, maupun rendah pada tahun 2008 dan variabel apa saja yang mempengaruhinya.

---

This script discusses about land value in one settlement in Beji District, Depok City, by utilizing multiple regression analysis from land price of settlements in Beji District, Depok City in 2008, based on couple variables, such as dictance from collector road, distance from local, distance form railway, distance from traditional market, distance from malls and retails, distance from university, distance from school, distance from public health facility. This research is close to quantitative research by spatial descriptive analysis. The output of this research is to know which settlements, in Beji District, Depok City, has high land value, which one is middle, or low in 2008 and to know what variables influence them."

"Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang pasar modern di Kota Cirebon. Perkembangan pasar modern menimbulkan permasalahan jika tidak mengikuti aturan pengendalian pemanfaatan ruang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan belum dapat mengendalikan pasar modern. Faktor penghambat dalam implementasi adalah kepentingan bisnis pengusaha, kurangnya sinergitas pasar modern dan pasar tradisional, kurangnya sosialisasi, pengawasan, dan keterbatasan sumber daya finansial. Faktor pendukung dalam implementasi adalah kesadaran pengusaha, dukungan masyarakat, dan pola pikir pedagang. Rekomendasi penelitian ini antara lain koordinasi, mempertegas instrumen kebijakan, evaluasi kebijakan, sosialisasi, pengawasan, dan pembinaan.

---

This research discuss the implementation of land use control policy on modern retail in Municipality of Cirebon. Modern retail’s development causes problems if not comply with the land use control policy. This research used qualitative approach with in-depth interviews, observation and literature study.

The result showed implementation of the policy have yet controlled modern retail. Implementation’s barriers identified in this research were business interest, synergy between modern and traditional retail, lack of socialization, monitoring, and limited financial resources. Supporting factors were retailer's awareness, community support, and retailers mindset.

This research's recommendations are coordination, policy instruments affirmation, policy evaluation, socialization, monitoring, and assistancy."