Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perbuatan melawan hukum dalam perkara No. 26/PDT/2012/PTR telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini disebabkan pihak penggugat selaku pihak yang merasa dirugikan telah dapat membuktikan kepemilikan hak atas tanah yang di ajukan ke pengadilan negeri Pekanbaru serta dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 26/PDT/2012/PTR yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, serta telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dari segi hukum pidana yang melanggar tergugat melanggar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 51 Tahun 1960 Tentang : Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya. Sehingga telah terbukti tergugat telah melakukan perbuatan melawan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, penarikan kesimpulan penelitian ini dilakukan dengan metode logika deduktif.Kesimpulan yaitu dimana tergugat telah melakukan Penguasaan dan Penggunaan Tanah secara Illegal, yaitu Tergugat telah melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasannya mengatakan ?Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, sehingga sangsi pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasannya.

---

The unlawful act in case No. 26 / PDT / 2012 / PTR has met the elements of unlawful act as provided for in Article 1365 of Civil Code. This is due to the plaintiff as the party who feels aggrieved has been able to prove ownership of land rights in the District Court of Pekanbaru and upheld by the High Court Pekanbaru No. 26 / PDT / 2012 / PTR who already have permanent legal force, and has fulfilled the elements of unlawful act in terms of criminal law that violates. The defendant violated Government Regulation of law No. 51 Year 1960 About: Prohibition of Use of Land Without Permission of The Eligible or The Proxy. So that has been proven that the defendant be liable of unlawful act. The method used in this research is normative juridical methods. At this research, the conclusion draws will be carried out by the method of deductive logic.It is concluded that the judge did not consider the terms of the criminal law that where the defendant has done Tenure and Land Use in Illegal, that Defendant had violated Article 2 of Law No. 51 Prp of 1960 on Prohibition of Use of Land Without Permission of The Eligible or The Proxy, which mentioned "Banned uses the land without permission entitled or authorized proxy ", so the judges should deciding cases consider this matter with the settlement dispute that the defendant not only got the sanction for damages materially, but exposed to penal sanctions as contained in Article 6 of Law No. 51 Prp Year 1960 on Prohibition of Use of Land Without Permission of The Eligible or The Proxy."

"Skripsi ini membahas bagaimana ketentuan perbuatan melawan hukum diterapkan apabila terdapat permasalahan mengenai pelanggaran hak atas tanah. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai tiga hal. Pertama, pembahasan mengenai jual-beli tanah dan bangunan secara lisan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-undang Pokok Agraria. Kedua, pembahasan mengenai pengaturan daluarsa suatu gugatan yang ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Ketiga, pembahasan mengenai perbuatan melawan hukum dalam kasus Basilius Taroreh melawan Leonard A.J. Kaligis. Aspek perbuatan melawan hukum yang diteliti adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Leonard A.J. Kaligis dalam hal menempati tanah dan bangunan milik Basilius Taroreh yang menyebabkan kerugian secara materiil dan immateril bagi Basilius Taroreh merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dimana data penelitian ini sebagian besar dari studi kepustakaan yang diperoleh. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) jual-beli tanah tidak dapat dilakukan secara lisan berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria, dikarenakan jual-beli tanah harus dilakukan secara terang dan tunai, (2) gugatan Basilius Taroreh terhadap Leonard A.J. Kaligis tidak dapat dinyatakan sebagai suatu daluarsa, atas hal ini Leonard A.J. Kaligis juga tidak dapat untuk memperoleh hak milik secara daluarsa, (3) perbuatan Leonard A.J. Kaligis dalam menempati tanah dan bangunan milik Basilius Taroreh adalah suatu perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan tersebut melanggar hak subjektif Basilius Taroreh sebagai pemilik sah atas tanah dan bangunan tersebut.

---

This thesis is discussing about how the unlawful act provisions will be applied in the event there are issues on breach of rights over land. This thesis will be focused on three issues. First, the explanation on orally sale and purchase of land and building pursuant to Indonesian Civil Code and Agrarian Law. Second, the explanation on expiration (daluarsa) of submitting a lawsuit pursuant to Indonesian Civil Code. Third, the explanation on unlawful act in the case of Basilius Taroreh against Leonard A.J. Kaligis. The unlawful act aspects which is observed i.e. whether the action conducted by Leonard A.J. Kaligis to stay in land and building owned by Basilius Taroreh that has caused material and immaterial losses incurred by Basilius Taroreh constitute as an unlawful act. This research is a normative juridical research, which some of the data are based on the related literatures. The result of this research states that (1) the sale and purchase of land may not be conducted orally pursuant to the Agrarian Law, due to the fact that sale and purchase of land should be conducted clear and in cash (terang dan tunai), (2) lawsuit by Basilius Taroreh to Leonard A.J. Kaligis can not be constituted as an expiration (daluarsa), in which Leonard A.J. Kaligis also cannot possess ownership rights by expiration (daluarsa), (3) the action of A.J. Kaligis which has stayed the land and building owned by Basilius Taroreh constitutes as the unlawful act, which such action has violated the subjective rights of Basilius Taroreh as the legal owner of such land and buildings."

"Hukum Tanah Indonesia menganut asas pemisahan horisontal, yaitu asas yang menyatakan bahwa pemilikan hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi pemilikan bangunan dan/atau tanaman yang ada di atasnya. Namun dalam prakteknya, dimungkinkan suatu perbuatan hukum mengenai hak atas tanah meliputi juga bangunan dan/atau tanaman yang ada di atasnya, asalkan perbuatan hukum pemindahan hak tersebut haruslah dinyatakan secara tegas dalam akta pemindahan hak yang bersangkutan bahwa perbuatan hukum pemindahan hak yang dilakukan adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah beserta perbuatan hukum pemindahan hak atas bangunan dan/ atau tanaman dan/atau benda-benda tetap yang ada di atas tanah dan nerupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut.Oleh karena dalam prakteknya sering dilakukan perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah yang disertai dengan pemindahan hak atas bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda tetap yang ada di atasnya, masyarakat banyak yang menjadi tidak mengenal adanya asas pemisahan horisontal ini dan menyebabkan timbulnya Salah paham bahwa dengan melakukan suatu perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah akan dengan sendirinya juga mengakibatkan pemindahan hak atas bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda tetap yang ada di atasnya. Atau kebalikannya, bahwa dengan dilakukannya perbuatan hukum pemindahan hak atas bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda tetap yang ada di atas suatu bidang tanah, yang merupakan satu kesatuan dengan bidang tanah tersebut, secara otomatis juga telah meliputi perbuatan hukunn pemindahan hak atas tanah yang bersangkutan.Penelitian ini bersifat penelitian eksplanatoris yang bertujuan menerangkan mengenai perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah dan perbuatan hukum pemindahan hak atas bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda tetap yang ada di atas tanah tersebut berdasarkan asas pemisahan horisontal Serta menganalisa kasus yang timbul akibat adanya kesalahpahaman yang terjadi dalam masyarakat mengenai pengertian asas pemisahan horisontal ini. Sebagai contoh kongkrit adalah kasus sengketa tanah antara Daud Simandjuntak dengan Direktorat Jenderal Pariwisata Republik Indonesia yang dianalisa dalam penelitian ini."

"Tanah ulayat kaum merupakan harta milik bersama suatu kaum dan diwarisi secara turun-temurun. Dalam praktik pendaftaran sertipikat hak atas tanah harta pusaka tinggi di Minangkabau, banyak terjadi pensertipikatan atas nama perorangan tanpa sepengetahuan dan persetujuan anggota kaum atau disertipikatkan pertama kali oleh orang yang tidak berhak atas Harta Pusaka Tinggi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum sertipikat hak milik atas tanah harta pusaka tinggi kaum yang dinyatakan lumpuh dan tidak berharga karena perbuatan melawan hukum, serta mengungkap peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam peralihan hak atas tanah harta pusaka tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah Doktrinal, yang mengacu kepada norma hukum sebagai sasaran penelitian. Akibat sertipikat hak milik atas tanah harta pusaka tinggi kaum yang dinyatakan lumpuh dan tidak berharga adalah tidak mempunyai kekuatan hukum sertipikat hak atas tanah serta segala dokumen yang dilahirkan sebelum ataupun setelah diterbitkan sertipikat, perbuatan hukum yang dilakukan setelah diterbitkannya sertipikat lumpuh dan tidak berharga, kembali ke keadaan semula, pemilik yang sebenarnya dapat mengajukan permohonan pembatalan sertipikat dan ganti kerugian. PPAT dalam melakukan tindakan hukum harus senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian. Berkaitan dengan peralihan hak atas tanah pusaka tinggi, peranan PPAT antara lain memastikan bahwa penghadap benar sebagai pemilik tanah, melakukan checking terhadap sertipikat, melakukan pengecekan terhadap warkah, melakukan konfirmasi faktual mengenai Harta Pusaka Tinggi tersebut ke nagari tempat objek tersebut berada, melakukan pengecekan SKPT, meminta dokumen lain seperti Ranji, Sporadik, Surat Penyataan Kepemilikan Tanah, Surat Kesepakatan atau Persetujuan Kaum, Surat Keterangan Wali Nagari atau Lurah setempat, Bukti bayar PBB serta KTP dan KK penghadap serta mengerti tentang hukum adat daerah di mana PPAT berkedudukan.

---

The customary land of the people is a joint property of a people and is inherited from generation to generation. In the practice of certifying high inheritance land rights in Minangkabau, there are many certificates in the name of individuals who do not get approval from members of other customary clans or are certified for the first time by individuals who are not entitled to the land which causes disputes over inherited land in the future. This study aims to analyze the legal consequences of ownership certificates on the High Inheritance’s land of people who are declared paralyzed and worthless due to acts against the law and to reveal the role of the Land Deed Making Officer (PPAT) in the transfer of rights to High Inheritance’s Land. The research method used is Doctrinal, which refers to legal norms as research targets. This study uses primary and secondary data with qualitative analysis methods. Legal consequences of land ownership certificates of high inheritance that has been declared paralyzed and worthless due to unlawful acts is certificates of land rights do not have the force of law, and all documents issued before or after the issuance of the certificate and legal actions taken after the issuance of the certificate are paralyzed and worthless, returning to their original state, the actual owner can apply for cancellation of the certificate and compensation. In carrying out legal actions, PPAT must always apply the precautionary principle. Concerning the transfer of rights to heritage high land, the role of the PPAT includes ensuring that the claimant is genuinely the owner of the land, checking the certificate, checking the Warkah, making factual confirmation regarding the inheritance to the Nagari where the object is located, checking the SKPT, ask for other documents such as Ranji, Sporadic, Declaration of Land Ownership, Letter of Agreement or Clan Agreement, Certificate of Wali Nagari or local Lurah, Proof of PBB payment and KTP and KK of the party and understand the customary law of the area where the PPAT is domiciled, thus can minimize disputes over high inheritance land within the scope of PPAT."

"Pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia mulai pertengahan 1997 daya beli masyarakat untuk membeli tanah beserta bangunan yang didirikan di atas tanah yang dibeli menurun disebabkan melambung tingginya harga bahan-bahan bangunan. Menghadapi krisis ekonomi saat itu, Menteri Negara Perumahan Dan Pemukiman Republik Indonesia menerbitkan surat yang memungkinkan badan usaha di bidang pembangunan perumahan dan permukinan dapat menjual kaveling tanah matang ukuran.Kemungkinan tersebut dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti kemungkinan batal atau dapat dibatalkan Surat Pengikatan Jual Beli yang dilakukan antara Badan Usaha di bidang pembangunan perumahan dengan pembeli yang telah lewat waktu tidak mendirikan bangunan di atas tanah yang dibeli. Demikian juga mengenai perlindungan hukum bagi pembeli apabila pada saat masa berlaku Hak Guna Bangunan berakhir pendaftarannya belum dilaksanakan.Sehubungan dengan permasalahan di atas telah dilakukan penelitian yuridis-normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris-fact finding menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum Primer dan bahan hukum Sekunder dengan analisis metode kualitatif sehingga hasil penelitian bersifat eksplanatoris-analitis.Pada saat terjadinya pengikatan jual beli kavling tanah matang berlangsung atas adanya kebutuhan yang sama antara badan usaha pengembang perumahan dan permukiman sebagai penjual yang membutuhkan dana dengan menjual kavling tanah matang kepada masyarakat dan pembeli yang menginginkankan memiliki kavling tanah matang. Hal itu melahirkan kewajiban untuk melindungi kepentingan pembeli sebagai calon pemegang hak atas tanah yang baru. Berkaitan dengan perlindungan hukum bagi para pembeli apabila pada saat masa berlaku Hak Guna Bangunan berakhir pendaftaran peralihan hak atas tanah yang dibelinya belum dilaksanakan, mengingat proses penandatanganan akta jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah belum terlaksana, pembeli belum dapat menjadi pihak yang berhak mengajukan permohonan perpanjangan masa"

"Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Pihak yang diberikan bagian tanah Hak Pengelolaan dapat menggunakan bagian tanah tersebut untuk keperluan usahanya, salah satunya adalah untuk membangun rumah susun. Pihak penyelenggara pembangunan rumah susun atau developer yang mendirikan rumah susun di atas tanah Hak Pengelolaan mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan status tanah bersama menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai sebelum menjual satuan rumah susun tersebut.Masalah yang diteliti dan dibahas adalah mengenai resiko yang dihadapi oleh para pemilik satuan rumah susun apabila bangunan rumah susun dibangun di atas tanah Hak Pengelolaan. Selain itu jugs dibahas mengenai apakah ada kepastian hukum dalam pemberian Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan, Berta perbedaan antara rumah susun yang dibangun di atas suatu hak atas tanah dengan rumah susun yang dibangun di atas Hak Pengelolaan.Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum empiris, dimana untuk menjawab permasalahan dilakukan melalui wawancara dan kegiatan studi dokumen.Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa rumah susun yang di dirikan di atas tanah Hak Pengelolaan memiliki akibat hukum bagi pemilik satuan rumah susun untuk membayar biaya uang pemasukan kepada pemegang Hak Pengelolaan, sebagai konsekuensi yang harus dipenuhi untuk melakukan berbagai perbuatan hukum terhadap satuan rumah susun.Selain itu pemberian Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan dapat memberikan kepastian mengenai hukum kepada pemegang Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yaitu dengan adanya Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, dimana pemilik satuan rumah susun harus selalu memperpanjang atau memperbaharui jangka waktu hak atas tanah bersamanya. Dan untuk rumah susun yang dibangun di atas suatu hak atas tanah mempunyai nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan rumah susun yang dibangun di atas tanah Hak Pengelolaan.

---

Management Right is the right of control granted by the State, the implementation authority of which is partially delegated to the holder thereof. The party granted with Management Right land may use the portion of the land for the interest of his/her business, one of which is to construct high rise. Developer constructing high rise above land with Management Right shall the obligated to settle the status of joint land into Building Right or Right of Use prior to selling the unit of high rise.

The problem examined and discussed in this research is the risk faced by owners of high rise constructed above land with Management Right. In addition, it also discusses legal certainty in giving Building Right above land with Management Right, and the difference between high rise constructed above land with land rights and that constructed above land with Management Right.

Method of research used is empirical law research method, in which answers to the problems are obtained from interview and document study.

From the result of the research, researcher found the data revealing that high rise constructed above land with Management Right implies legal consequence for the owner of the unit of high rise to pay cost of revenue money to the holder of Management Right, as the consequence that must be fulfilled to conduct various legal acts against the unit of high rise.

In addition, grant of Building Right above land with Management Right can provide legal certainty to the Holder of Right to the Unit of High Rise, namely by Certificate of Ownership Right to Unit of High Rise, in which the owner of unit of high rise must always extend or renew the period of land right in him. And high rise constructed above land with land right will have higher sale price compared with that constructed above land with Management Right."

"ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan pembangunan bangunan-bangunan gedung maupun infrastruktur di perkotaan telah mengakibatkan terbatasnya ruang dan tanah yang tersedia. Fenomena ini menjelaskan betapa pentingnya pengaturan akan ruang di atas tanah yang sistematis dan komprehensif. Ruang di atas tanah dalam UndangUndang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 disebut sebagai ruang angkasa adalah ruang di atas bumi dan air. Pengaturan hukum Indonesia terhadap penguasaan dan penggunaan ruang di atas tanah memiliki kaitan erat dengan hak atas tanah, dimana kewenangan penguasaan dan penggunaan ruang di atas tanah bersumber dari Hak Menguasai Negara yang diatur Pasal 2 Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dan sebagai akibat hukum dari hak atas tanah sebagaimana diatur Pasal 4 Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960. Pelaksanaan penguasaan dan penggunaan ruang di atas tanah di Indonesia dapat dilihat dalam praktik stasiun-stasiun layang dan jalan-jalan rel layang Prasarana MRT Jakarta, Jembatan Multiguna Senen dan Jembatan Pondok Indah Mal yang melintasi prasarana dan/atau sarana umum di DKI Jakarta yang didasari pada Izin Mendirikan Bangunan. Penelitian dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan nasional yang ada dan membandingkan pengaturan akan ruang dalam Hukum Belanda dan Hukum Singapura dengan cara menelaah pengaturan yang ada serta menganalisis dalam perspektif Hukum Indonesia. Penguasaan dan penggunaan ruang di atas tanah merupakan tindakan hukum menguasai ruang di atas tanah dengan batas-batas yang ditentukan dalam penataan ruang dan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

---

ABSTRACT

---

Technological developments and the construction of buildings and infrastructure in urban areas have resulted in limited available space and land. This phenomenon explains the importance of systematic and comprehensive regulation of airspace. Airspace in the Agrarian Basic Law No. 5 of 1960 are referred as space which are above earth and water. Indonesian regulation on control and utilization of airspace has a close connection with land rights, where the authority to control and utilization of airspace comes from the State Ownership Rights which are regulated in Article 2 of the Agrarian Basic Law No. 5 of 1960 and as a legal consequence of land rights as stipulated in Article 4 of the Agrarian Basic Law No. 5 of 1960. The implementation of control and utilization of airspace in Indonesia can be seen in the practice of elevated stations and elevated railroad tracks of the Jakarta MRT Infrastructure, Senen Multipurpose Bridge and Pondok Indah Mall Bridge which cross above infrastructure and/or public facilities in DKI Jakarta which are based on Building Construction Permits. This study analyzed national legislation and compared the regulations of airspace in Netherlands Law and Singapore Law by examining existing regulations and analyzes in the perspective of Indonesian Law. This study explains the need for regulation of a new land rights in the form of air space rights.

"

"Skripsi ini membahas tentang sengketa jual beli tanah dan bangunan yang dilakukan dengan perjanjian jual beli dibawah tangan. Di dalamnya akan dibahas mengenaikeabsahan dan kekuatan mengikat dari suatu perjanjian jual beli tanah dan bangunan yang dilakukan dengan perjanjian jual beli dibawah tangan. Selain itu, dalam skripsi ini juga akan dibahas bagaimana suatu dalil perbuatan melawan hukum dapat digunakan untuk mengajukan gugatan terhadap sengketa yang lahir karena suatu perjanjian dimana dalam hal ini diterapkan pada sengketa jual beli tanah dan bangunan. Untuk lebih memahami penerapan gugatan perbuatan melawan hukum ini, maka akan dianalisa putusan dari sengketa jual beli tanah dan bangunan yang digugat dengan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian dengan lebih mengutamakan data sekunder, khususnya terhadap bahan hukum primer berupa putusan pengadilan.

---

This thesis discusses the dispute over private deed on the sale and purchase of land and buildings agreement. In thesis will be discussed regarding the validity and binding force of a contract of private deed on sale and purchase of land and buildings agreement. Moreover, this thesis will also discuss how a proposition of unlawful act can be used to file a lawsuit against the dispute, which was born as an agreement where in this case applied to disputes on sale and puchase of land and buildings. To better understand the application of this unlawful act suit is by analyzing the court decision on sale and purchase of land and buildings disputes which sued by the unlawful act suit. This research is a juridical-normative that prioritize research with secondary data, especially on prime legal materials in the form of a court decision."