Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini berjudul: Perspektif Intelijen Dalam Rangka Pembentukan KomisiPemberantasan Korupsi. Hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah sedangmenghangatnya upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yang dipicu daridibentuknya suatu lembaga anti korupsi dengan sepak terjang yang luar biasa.Darisinilah muncul pertanyaan terkait dengan apa yang menjadi tujuanpembentukan KPK yang sebenarnya, mengapa lembaga yang secara khususdirancang untuk melakukan pemberantasan korupsi tidak sanggup meningkatkanperingkat IPK Indonesia secara signifikanDalam penelitian ini digunakan Teori Intelijen khususnya Teori OrganisasiIntelijen khususnya alur rasionalitas produksi intelijen yang kemudian dibalikproses alur pembentukkannya sehingga memungkinkan dijadikan PerangkatAnalisa Organisasi Intelijen. Penelitian ini dilakukan di Jakarta yakni di KomisiPemberantasan Korupsi. Metode Penelitian yang dipakai adalah metode analisadengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh melalui studi pustaka danstudi lapangan berupa wawancara narasumber. Penentuan narasumber ditentukandari seberapa jauh narasumber terlibat dalam proses awal pembentukan KPK.Hasil penelitian menunjukkan beberapa ketidak selarasan antara perangkatorganisasi KPK dengan kebutuhan KPK untuk mendorong pemberantasankorupsi. Terlalu beratnya perangkat organisasi KPK kepada upaya penindakantindak pidana korupsi, menyebabkan timpangnya upaya pemberantasan korupsiyang bertumpu pada keseimbangan upaya penindakan dan pencegahan. Terlihattujuan sebenarnya pembentukan KPK adalah untuk penindakan korupsiOleh karena itu dibutuhkan kajian lebih lanjut untuk menyesuaikan kembaliperangkat-perangkat organisasi didalam KPK apabila tujuan dari pembentukanKPK merupakan untuk mendorong pemberantasan korupsi. Dan apabila tidak adapenyesuaian, KPK harus mengakui bahwa tujuan dari pembentukan KPK adalahhanya untuk menindak korupsi

---

ABSTRACTThis study entitled: Intelligence Perspectives in the Establishment of CorruptionEradication Commission. The background of this research is being warmingefforts to eradicate corruption in Indonesia that triggered the establishment of ananti-corruption agency with tremendous result. But unfortunately the internationaltransparency of data shows that the level of corruption in Indonesia is still quitehigh , which in the 10 years since the establishment of the Commission, the valueof Indonesian corruption CPI increased only gradually . In addition, whencompared with neighboring countries that also seeks to eradicate corruption inIndonesia's rating is still far below them . from here on appeared questions relatedto what the actual purpose of establishing the Commission , why institutions thatare specifically designed to combat corruption cannot significantly increaseIndonesian GPA rank. This research use intelligence theory, especiallyIntelligence Organization Theory who then Modified to serve the needs ofOrganization Analysis Tool.This research was conducted in Jakarta, which is in the KPK . The researchmethod used in this research is a qualitative approach . Source of data obtainedthrough library research and field studies in the form of informant interviews .Speakers is determined by how much resource is involved in the process ofestablishment of the Corruption Eradication Commission.The results showed some lack of harmony between the organization devices of theCommission with the Commission needs to combat corruption. organizationdevices of the Commission tense to attempt enforcement of corruption rather thanprevent it. causing the gap in efforts to combat corruption , which is based on thebalance of enforcement and prevention efforts . Looks like the real goal of theestablishment of the Commission is to crack down corruptionTherefore, further studies are needed to readjust organization devices in theCorruption Eradication Commission , if the purpose of the establishment of theCommission is to promote the eradication of corruption . And if there is noadjustment applied, the Commission must recognize that the purpose of theestablishment of the Commission is only to crack down on corruption"

"Penelitian ini mempelajari apakah terdapat diskresi dalam berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Daerah yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada periode 2004-2010 dan diindikasikan memiliki keterkaitan dengan diskresi. Penelitian ini juga ingin mengetahui apa yang menjadi penyebab tindak pidana korupsi oleh Kepala Daerah serta upaya atau solusi yang dapat dilakukan agar Kepala Daerah tidak terjerat tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan studi kasus terhadap 5 lima kasus tindak pidana korupsi oleh Kepala Daerah yang ditangani oleh KPK dan merupakan kasus yang telah memiliki kekuatan hukum tetap inkracht. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak terdapat diskresi dalam berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh para Kepala Daerah yang menjadi studi kasus. Para Kepala Daerah tersebut terbukti melakukan tindakan yang melanggar berbagai peraturan perundang-undangan, yang dilakukan secara bersama-sama ataupun dibantu oleh pihak lain, serta dilakukan untuk memberikan keuntungan pribadi dan bukan untuk kepentingan umum. Apa yang dilakukan oleh Kepala Daerah merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang karena melampaui kewenangan yang diberikan. Tindakan korupsi yang dilakukan berupa tindakan yang merugikan keuangan negara ataupun tindakan suap menyuap. Terdapat sejumlah hal yang menyebabkan seorang Kepala Daerah melakukan korupsi, yaitu: 1 ketidaktahuan dari Kepala Daerah mengenai berbagai peraturan; 2 permasalahan pengawasan atau pengendalian baik internal maupun eksternal; 3 mahalnya biaya politik untuk menduduki jabatan Kepala Daerah; 4 permasalahan rendahnya integritas; serta 5 gaya hidup dari Kepala Daerah. Penelitian ini menyarankan sejumlah upaya atau solusi untuk mencegah agar Kepala Daerah di Indonesia tidak terjerat tindak pidana korupsi, yaitu: 1 Peningkatan kapasitas dari Kepala Daerah; 2 Perbaikan terhadap sistem pengawasan; 3 Upaya untuk mengurangi biaya politik; 4 Membangun budaya integritas Kepala Daerah; 5 Membangun akuntabilitas kebijakan; serta 6 Membangun budaya anti korupsi di masyarakat.

---

This study examines whether there is discretion in various corruption cases committed by the Head of Regions that handled by the Corruption Eradication Commission CEC in the period 2004 2010 and is indicated to be related to discretion. This study also wanted to know what the cause of corruption by the Head of Regions and efforts or solutions that can be done so that the Head of Regions is not entangled in corruption. This study uses a case study of five 5 cases of corruption by the Head of Regions handled by the CEC and that have permanent legal force inkracht.

The results showed that there was no discretion in various cases of corruption committed by the Head of Regions who became the case study. The Head of Regionals are proven to have acted in violation of various laws and regulations, jointly or assisted by other parties, and carried out to provide personal benefit and not for the public interest. What is done by the Head of Region is an act of abuse of authority because it exceeds the authority granted. Acts of corruption committed in the form of actions that harm the state finances or bribery action. There are a number of things that cause corruption by the Head of Regions, namely 1 ignorance of the regulations 2 problems of supervision or control both internal and external 3 the high political cost for the post of the Head of Regions 4 The problem of lack of integrity and 5 the lifestyle of the Head of Regions.

This study suggests a number of efforts or solutions to prevent the Head of Regions in Indonesia is not entangled in corruption, namely 1 Increasing the capacity of the Head of Regions 2 Improvements to the monitoring system 3 Measures to reduce the political costs 4 Building a culture of integrity of the Head of Regions 5 Building policy accountability and 6 Building a culture of anti corruption in society."

"Studi ini menggambarkan program antikompsi Bank Dunia dalam proyek pembangunan di Indonesia periode 1998-2006 melalui tiga aspek power konstruktivisme, yaitu klasifikasi, penetapan makna, dan penyebaran norma. Data sekunder berupa dokumen Bank Dunia (rilis pers, pidato, dan transkrip mengenai Indonesia periode Januari 1998--September 2006), sementara data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan sejumlah narasumber yang mewakili pemegang andil progran ini, yaitu Bank Dunia, Pemerintah Indonesia, lembaga swadaya masyarakat, dan media massa. Hasil penelitian ini mendukung pendekatan teoritis konstruktivisme. Bank Dunia melalui program antikorupsi berhasil memberdayakan dan melibatkan masyarakat di lokasi proyek, LSM dan media lokal sebagai pemegang andil proyek pembangunan. Melalui pelibatan tersebut, Bank Dunia menggerakkan kekuatan-kekuatan nasional yang secara langsung mempengaruhi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Indonesia dalam proyek pembangunan. Salah satu hasil program ini adalah Indonesia kini menjadi model penerapan program antikorupsi dalam proyek pembangunan Bank Dunia di negara-negara lain."