Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu fungsi utama bank sebagai lembaga keuangan intermediasi adalah menyalurkan dana kepada masyarakat berupa pemberian pinjaman (kredit). Terkait kegiatan bisnis perkreditan dimaksud, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Undang-undang Perbankan) mensyaratkan bahwa dalam memberikan kredit, bank wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap calondebitur. Salah satu penilaian tersebut adalah terkait jaminan yang diberikan oleh debitur.Perjanjian penanggungan (borgstelling) merupakan salah satu jaminan yang diberikan oleh debitur kepada bank. Berdasarkan perjanjian penanggungan tersebut, bank memiliki hak untuk memperoleh pelunasan dari pihak ketiga atas kewajiban debitur manakala debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank.Permasalahan kemudian timbul terkait keberlakuan perjanjian penanggungan (borgstelling) yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, sejauh manakah penanggungan tersebut memiliki implikasi hukum.Metode Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menarik asas-asas hukum dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait perkreditan, jaminan borgtocht dan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dilakukan analisa. Tipe penelitian dalam tesis ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat eksplanatoris evaluatif yaitu bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suatu gejala serta memberikan penilaian atas kegiatan yang telah dilaksanakan.Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian penanggungan (borgstelling) yang dibuat oleh Pemerintah Daerah tidak memenuhi syarat objektif sahnya perjanjian, sehingga penanggungan tersebut menjadi batal demi hukum dan tidak dapat dilaksanakan (non-executable) atau sia-sia. Sejalan dengan hal tersebut, maka guna melindungi kepentingan bank sebagai kreditur manakala debitur tidak memenuhi kewajibannya, bank dapat menggunakan mekanisme lain diluar mengeksekusi haknya sebagaimana tertuang dalam perjanjian penanggungan (borgstelling).

---

One of the main activity of bank as the financial intermediary institution is given the credit facility for the people. Related to that business credit activity, Law No. 10 of 1998 which is concerning Banking, given a requirement for the bank in doing such credit activity to do the analysis related to the candidate of its debtor. One of the analysis is related to the collateral that given by the debtor to the bank. Guarantee agreement (borgstelling) is one of the collateral that usually given by the debtor to the bank. So, by that kind of collateral, bank has a right to take a granted from the guarantor to fulfill the obligation of the debtor if he can't fulfill his obligation to the bank. The problem then appear related to the guarantee agreement that given by the local government. How far will the local government cover the debtor obligation to the bank based on that guarantee agreement (borgstelling).Research methods used in this thesis is a normative juridical research method, the research by taken the principle of the legislation that related to the law of credit business banking, collateral and local government. This type of research in this thesis uses the type of research that is evaluation explanatory, a study that is intended to explain a phenomenon and giving and evaluation to its phenomenon.From these research it can be be concluded that the guarantee agreement (borgstelling) that given by the local government is not executable. And in the other side, to get the guarantee of the credit that the bank given to the debtor, bank could use other mechanism beside having a guarantee agreement as stated."

"Perjanjian Internasional merupakan sumber utama hukum internasional. Terdapat perbedaan istilah-istilah perjanjian internasional namun hal tersebut tidak berpengaruh pada kekuatan hukum perjanjian internasional itu sendiri. Negara sebagai salah satu subyek hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian internasional. Pemerintah Pusat merupakan elemen negara yang dapat mengikatkan negara kedalam sebuah perjanjian internasional. Pemerintah Daerah memiliki peranan besar dengan adanya otonomi daerah dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan untuk membentuk hubungan luar negeri diantaranya dituangkan dalam perjanjian internasional. Perjanjian Kerja Sama Sister City/Sister Province merupakan salah satu perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Untuk dapat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama Sister City/Sister Province harus mengikuti rangkaian mekanisme koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Luar Negeri dan mendapatkan surat kuasa penuh (full powers) sehingga dapat menandatangani perjanjian internasional untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia. Perjanjian Kerja Sama Sister City/Sister Province dapat memberikan banyak peluang untuk mengembangkan daerah.

---

Treaties are the main source of international law. There are several different terms of treaties but that fact doesn't affect the legal force of international treaty itself. State as one of the international law subject has the capacity to engage in to a treaty. The Central Government is the state's element that can bind a State into a treaty. Local governments have a major role with the regional autonomy and they must adjust to the needs to form international relations which inter-alia established with treaties. Sister City/Sister Province Cooperation Agreement is one of the treaty that concluded by the Local Government. In order to bound to a Sister City/Sister Province Cooperation Agreement the Local Government must follow series of mechanisms of coordination and consultation with the Ministry of Foreign Affairs and to obtain full powers so that the treaty is signed for and on behalf of the Central Government (Government of the Republic of Indonesia). Sister City/Sister Province Cooperation Agreement can provide many opportunities to develop the region."

"Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan kedudukan penelitian dan pengembangan sebagai unsur penunjang strategis yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Urusan litbang berperan penting agar kebijakan daerah didasarkan pada kajian atau bukti. Namun, banyak daerah yang belum menata urusan litbang sebagaimana mestinya, salah satunya Pemerintah Kota Tangerang. Dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016, Pemerintah Kota Tangerang terus menyelaraskan urusan litbang dengan urusan perencanaan, padahal urusan litbang harus menjadi badan tersendiri. Alasan tidak dibentuknya R&D sebagai organisasi tersendiri dan konsekuensi dari clustering ini kemudian menjadi pertanyaan penelitian. Christensen, Laegreid, Roness, dan Rovik (2007) menyatakan bahwa organisasi publik adalah alat atau instrumen untuk mencapai tujuan tertentu yang dianggap penting, untuk memenuhi tugas dan mencapai hasil yang diinginkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan pengumpulan datanya melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pimpinan tidak perlu R&D karena ada Bappeda yang bertindak sebagai pusat data, pengalaman kinerja Dinas Litbang kurang optimal, Pemerintah Kota Tangerang melakukan efisiensi, dan ada tidak ada konsekuensi hukum yang mengikat. Konsekuensi positif dari clumping adalah lebih efisien dan anggaran litbang lebih terjamin, sedangkan konsekuensi negatifnya adalah litbang tidak fokus pada menjalankan tugas pokok dan fungsinya yaitu kajian dan inovasi. sebagai kendala hierarkis dalam menjalankan tugasnya. Usulannya agar kepala daerah lebih berkomitmen pada urusan litbang di daerah.Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government affirms the position of research and development as a strategic supporting element needed to support the implementation of government affairs which fall under the authority of the Region. R & D affairs play an important role so that local policies are based on studies or evidence. However, many regions have not managed R & D affairs properly, one of which is the Tangerang City Government. In the Tangerang City Regional Regulation Number 8 of 2016, the Tangerang City Government continues to align R&D affairs with planning matters, even though R&D matters must be a separate body. The reasons for not forming R&D as a separate organization and the consequences of this clustering then become research questions. Christensen, Laegreid, Roness, and Rovik (2007) state that public organizations are tools or instruments to achieve certain goals that are considered important, to fulfill tasks and achieve desired results. This research uses a qualitative approach, and data collection through in-depth interviews. The results revealed that the leadership did not need R&D because there was a Bappeda acting as a data center, the experience of the performance of the Research and Development Agency was less than optimal, the Tangerang City Government carried out efficiency, and there were no binding legal consequences. The positive consequence of clumping is that it is more efficient and the budget for R&D is more secure, while the negative consequence is that R&D does not focus on carrying out its main tasks and functions, namely study and innovation. as a hierarchical constraint in carrying out its duties. The proposal is for regional heads to be more committed to R&D affairs in the regions."

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pengaruh moderasi korupsi dalam hubungan karakteristik pemerintah daerah, aspek keuangan, dan akuntabilitas laporan keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah. Kinerja pemerintah daerah diukur dengan menggunakan skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD). Karakteristik pemerintah daerah diukur dengan menggunakan proksi ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan jumlah anggota legislatif. Aspek keuangan diukur menggunakan rasio aktivitas (rasio belanja modal) dan rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan akuntabilitas laporan keuangan diukur dengan menggunakan opini audit, jumlah temuan audit, dan nilai temuan audit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh terhadap hubungan antara rasio belanja modal dan kinerja pemerintah daerah, rasio pertumbuhan PAD dan kinerja pemerintah daerah, opini audit dan kinerja pemerintah daerah, dan nilai temuan audit dan kinerja pemerintah daerah.

---

This thesis discussed how the influence of moderation corruption in relations of characteristic of local government, financial aspects, and accountability of financial report to local government?s performance. Local government?s performance are measured using a score of EKPPD. Characteristic of local governments are measured by size of local governments, wealth of local governments, the level of the dependency of local governments to the central government, and the number of members of the legislature. Financial aspects measured by the activity ratio (the ratio of capital expenditures) and the growth ratio of local revenue, and accountability of financial report are measured by audit opinion, the number of audit findings, and value of the audit findings. The result indicates that corruption impact on the relationship between the ratio of capital expenditure and local government?s performance, the growth ratio of local revenue and local government?s performance, audit opinion and local government?s performance, and value of the audit findings and local government?s performance."

"Dengan latar belakang sumber daya yang semakin terbatas peningkatan defisit nasional, dan implementasi otonomi daerah dan desentralisasi yang betum efektif, menyebabkan efisiensi merupakan hal rnutlak yang seharusnya dimiliki oleh setiap unit pemerintahan termasuk pemerintah daemh. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan efisiensi pemerintah daerah menggWlakan pendekatan DEA. Hasil penelitian menyimpuikan bahwa terdapat lima belas provinsi yang efisien. Provinsi Jawa Barat dan Banten merupakan pemerintah daerah yang efisien yang telah dapat menggunakan sumber daya yang dimiliki secara optimal, sedangkan tiga betas provinsi efisien lainnya dan delapan belas provinsi yang tidak: efisien masih memiliki tingkat produktifitas yang rendah, Untuk meningkatkan efisiensinya, provinsi yang tidak efisien dapat melakukan pengurangan belanja atau peningkatan tingkat kemandirian daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, !PM dan rasio penduduk bekerja serta penurunan rasio penduduk miskin. Dan untuk meningkatkan produktifiUIS, diperlukan pengembangan kemampuan manajerial dan peningkatan kapasitas. Skor efisiensi yang tinggi cenderung dicapai oleh provinsi dengan total belanja per kapita yang rendah.

---

Efficiency must be practiced by all of government institutions, including the local goverments, as resources decreasing, national deficit increasing} and decentralization implemented ineffectively. The purpose of this research is to provide local government efficiency map using Data Envelopment Analysis {DEA). Province of \Vest Java and Banten is efficient local governments which has managed their resources optimally. Thirteen other efficient provinces and eighteen other inefficient provinces have lower productivity. These inefficient provinces could improve their efficiency by reducing their total expenditure or improving their financial independency, economic growth, HDI, working people ratio and decreasing their poor people ratio. And they need also managerial improvement and capacity building to improve their productivity. Provinces with lower total expenditure per capita tend to reach higher efficiency score."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai implementasi hukum perjanjian pada perjanjiankredit antara BPR Utama Kita Mandiri dengan Debitur X beserta wanprestasiyang dilakukan oleh Debitur X. Upaya penanganan kredit bermasalah turutdibahas apakah sudah sesuai prosedur dan dilakukan dengan cara-cara yang baikdan benar. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian kredit yang dilakukan antaraBPR Utama Kita Mandiri dengan Debitur X sudah sah dan Debitur X terbuktitelah melakukan wanprestasi. Pihak BPR telah melakukan upaya-upayapenanganan kredit bermasalah sesuai prosedur baik menurut Peraturan BankIndonesia dan Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR Utama Kita Mandiri.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the implementation of contract law on creditagreement between BPR Utama Kita Mandiri and Debtor X with the breach ofcontract performed by Debtor X. This thesis also discusses about the efforts onhandling the non-performing loans were based on good and right procedures andways. The method used in this research was qualitative with descriptiveinterpretive. The results of this research revealed that credit agreement betweenBPR Utama Kita Mandiri and Debtor X was valid and debtor has been proven indoing breach of contract. The bank has made efforts to handle non-performingloans in accordance with procedures of Regulations of Bank Indonesia and CreditPolicy Guidelines of BPR Utama Kita Mandiri."

"Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan merupakan impian seluruh institusi baik pusat maupun daerah, sebab dengan opini tersebut institusi yang bersangkutan dapat mengeskpresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat). Dengan memperoleh opini WTP tersebut, tingkat kepercayaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) akan semakin meningkat dan bermanfaat untuk membuat keputusan.Untuk memperoleh Opini WTP, LKPD harus disusun dengan memenuhi kriteria yaitu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). Strategi yang diterapkan untuk mempertahankan opini WTP adalah memenuhi keempat kriteria tersebut dan harus didukung oleh komitmen dari Kepala Daerah untuk melakukan transparansi dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Komitmen harus konsisten dijalankan serta didukung oleh seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah. Untuk mendukung komitmen tersebut diperlukan kebijakan publik untuk perubahan baik internal dan eksternal.

---

Unqualified Opinion given by The Audit Board of The Republic of Indonesia to the Financial Statements are the dream of all institutions, both central and local, because with that opinion, the institution concerned could express its entity accountability to its stakeholders (public/community). By obtaining the unqualified opinion, the reliability of The Local Government Finance Report would be increased and it would be useful for decision making.To obtain unqualified opinion, The Local Government Finance Report should be prepared to meet the criteria that is in accordance with accounting standards of government, the adequacy of disclosure, compliance with applicable legislation and the effectiveness of internal control systems. The strategy to maintain unqualified opinion is to meet the four criteria and should be supported with the commitment of the Head of Local Government for transparency in financial management. Commitment must be consistently carried and supported by the entire staff of the Local Government. To support this commitment, public policy would be required for changes in both internal and external."

"Berbagai kebijaksanaan pemerintah dibidang moneter terutama Pakto 1988, secara nasional oleh berbagai pihak diakui memang telah dapat meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang dihimpun lembaga perbankan dan 1embaga keuangan Iainnya (terbukti dari berbagai penelitian melimpahnya dana yang yang telah dilakukan )," ditandai terhimpun, serta juga telah dengan dapat meningkatkan penyaluran kembali dana tersebut kepada masyarakat yang memerlukannya/penyaluran kredit. Akan tetapi bila kita analisa Iebih lanjut, secara regional/ Dati I, diperkirakan masih terdapat adanya ketimpangan yang besar dalam hal sumbangan/proporsi masing-masing daerah dalam penghimpunan dana dan penyaluran kredit secara total tersebut. Dalam hal mana sebagian besar hanya disumbangkan oleh beberapa daerah utama perekonomian (seperti penghimpunan dana dan penyaluran DKI Jakarta). Ketimpangan kredit per Dati I ini, nengakibatkan masih tingginya tingkat ketergantungan daerah dalam membiayai sendiri kredit yang mereka salurkan dengan dana yang dapat dihimpun di daerah masing-masing (self financing). Adapun skripsi ini terutama untuk memperoleh gambaran seberapa besar kebijaksanaan pemerintah dibidang moneter, terutama Paket 27 Oktober 1988/Pakto 1988, dapat meningkatkan kemandirian pembiayaan kredit dengan dana yang dapat dihimpun masing-masing Dati I (self financing), yang tercermin dari penurunan besarnya rasio kredit dengan penghimpunan dana di masing - masing Dati I. Penelitian ini juga untuk mengetahui variabel-variabel yang memberikan pengaruh yang berarti terhadap penentuan rasio kredit dengan penghimpunan dana tersebut. Dalan menentukan variabel-variabel yang dapat memberikan pengaruh terhadap besarnya rasio kredit dengan penghimpunan dana. dilakukan beberapa tahapi ditentukan variabel yang dapat mempengaruhi penyaluran kredit. ditentukan variabel yang dapat menentukan penghimpunan dana. dalam hal mana variabel-variabel yang diujikan diperkirakan sama, dan kedua tahap tersebut kemudian dapat dengan mempertimbangkan ditentukan variabel yang mempengaruhi rasio kredit dengan penghimpunan dana (variabel yang ternyata kurang berpengaruh dikedua model sebelumnya dikeluarkan dari model). Adapun penaksiran model dilakukan dengan mengunakan metode pangkat dua terkecil biasa (Ordinary least Sguare). Dari hasil penerapan data empiri kedalam model (model time series. dengan level of significant 95 X), setelah terlebih dahulu mengujinya terhadap model penghimpunan dana dan model penyaluran kredit. didapatkan hasil empiris kebijaksanaan Pakto 1988, ternyata kurang memberikan pengaruh yang berarti dalam penurunan rasio kredit dengan penghimpunan dana disebagian besar daerah (hanya 7 daerah yang signifikan). Hasil Empiri membuktikan bahwa walaupun secara oasional kebijaksanaan deregulasi perbankan Pakto 1988 telah dapat meningkatkan penghimpunan dana dan penyaluran kredit, akan tetapi secara regional/menurut Dati I. disebagian besar daerah kebijaksanaan tersebut belum berhasil meningkatkan penghimpunan dan dan peningkatan kredit yang mereka salurkan, dalam hal mana dapat terlihat dari masih tingginya tingkat ketergantungan/ketidakmandirian (non self financing) sebagi an besar daerah tersebut dalam membiayai kredit yang mereka salurkan dari daerah utama terlaksananya kegiatan perekonomian (seperti daerah OK! Jakarta), yang seharusnya dapat dibiayai sendiri dari penerimaan daerah masing-masing. Adapun variabel yang memberikan pengaruh yang relatif cukup besar dalam penentuan rasio kredit dengan penghimpunan dana adalah variabel PDRB dan tersedianya prasarana Listrik, sedangkan variabel PHA , PHON dan Tersedianya prasarana Jalan kurang berpengaruh. Dengan mengunakan model cross section (untuk melihat lebih lanjut variabel-variabel penentu rasio kredit dengan penghimpunan dana berbeda di masing-masing daerah), ternyata hampir semua variabel penentu tersebut berbeda di masing-masing daerah, kecuali variabel PHON. Hal tersebut diperkirakan karena adanya permasalahan heterokedastisitas sebagai akibat besarnya pengaruh Dati DKI Jakarta, dalam penentuan penghimpunan dana dan penyaluran kredit. Untuk menyempurnakan penelitian ini lebih lanjut, perlu kiranya dilakukan simulasi penerapan model, disamping model diatas dengan mencoba mengeluarkan pengaruh daerah OKI Jakarta , dalam penentuan penghimpunan dana dan penyaluran kredit, sehingga pengaruh daerah-daerah lainnya dalam penghimpunan dana dan penyaluran kredit tersebut dapat lebih terlihat, serta mengevaluasi variabel lain yang belum terhimpun dalam model tersebut untuk dipertimbangkan dimasukkan kedalam model ."

"Skripsi ini memberikan gambaran mengenai kedudukan DPRD yang selama ini disebut sebagai lembaga “legislatif” daerah oleh masyarakat, ternyata bukanlah demikian. DPRD adalah salah satu unsur dari penyelenggara pemerintahan daerah bersama-sama dengan Kepala Daerah, sehingga DPRD merupakan lembaga eksekutif daerah. DPRD hanya menjalankan fungsi legislasi di daerah dengan membentuk peraturan-peraturan perundang-undangan tingkat daerah bersama Kepala Daerah, seperti Peraturan Daerah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa DPRD Kabupaten Banyumas telah menjalankan fungsi legislasi di daerah dengan baik, dimana hal ini terlihat dari peraturan-peraturan daerah yang telah dihasilkan. Oleh karena peraturan daerah adalah bagian yang tak terpisahkan dari sistem peraturan perundang-undangan nasional maka harus ada mekanisme pengawasan terhadapnya, baik melalui lembaga eksekutif (executive review) maupun lembaga peradilan (judicial review). Hal ini perlu dilakukan agar Pemerintah Daerah tidak menyalahgunakan wewenangnya dalam melakukan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.

---

This thesis provides a description of the position of Council as an institution has been called "legislative" by the local community, but it is not so. Council is one of the elements of the regional administration, together with the Regional Head, so the Council is in the executive area. Council only perform the function of legislation in areas with established rules and regulations in regional level together with Regional Head, such as local regulation. This research is a descriptive qualitative research design.

Research results showed that Banyumas Regency has run its legislative function well, where it is seen from local regulations that have been generated. Because of local regulations is an integral part of the system of national legislation there must be monitoring mechanisms to it, either through the executive (executive review) and the judiciary (judicial review). This is necessary so that the local government does not abuse his authority in doing his job as a regional administrator."