Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerkembangan dan Pembangunan di Negara Kesatuan Republik Indonesiasangat pesat, salah satu bidang yang menunjang pembangunan ialah. Maka dari itu diperlukannya kepastian hukum di bidang pertanahan agar menjamin kepastian hukum. Dengan dilakukannya pendaftaran tanah dan penerbitan sertipikat akan menjamin kepastian hukum. Namun terkadang dengan melakukan pendaftaran tanah dan kepemilikan sertipikat tidak menjamin kepastian hukum. Misalnya masih sering ditemui adanya penerbitan sertipikat ganda dimasyarakat, salah satunya dalam kasus yang terjadi di Jakarta Timur dimana diatas satu bidang tanah terdapat dua sertipikat. maka dari itu yang ingin diketahui penulis ialah apa penyebab terjadinya penerbitan sertipikat ganda dan bagaimana upaya penyelesaian sengketa penerbitan sertipikat ganda di kota Administrasi Jakarta Timur. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan tipologi penelitian eksplanatoris.Dari hasil penelitian diketahui bahwa penyebab terjadinya penerbitan sertipikatganda ialah dikarenakan tidak dilaksanakannya peraturan pemerintah yang berlaku, kurang pengawasan dari kantor pertanahan dan karena adanya celah yang memungkinkan pegawai kantor pertanahan melakukan kesalahan dalam penerbitan sertipikat. Upaya penyelesain sengketa sertipikat ganda dikantor pertanahan Jakarta Timur ialah dengan melakukan mediasi, penerbitan surat keputusan kepala kantor wilayah badan pertanahan provinsi daerah khusus ibukota Jakarta yang menyatakan pembatalan atas sertipikat nomor 2307/cibubur, sampai dengan yang terakhir ialah melalu putusan mahkamah agung nomor 639 K/TUN/2015

---

ABSTRACTDevelopment and construction in the Republic of Indonesia is very rapid, one of the areas that support the development is. The need for legal certainty in the land sector in order to ensure legal certainty. By doing the registration of land and issuance of certificate will ensure legal certainty. But sometimes by conducting land registration and ownership certificate does not guarantee legal certainty. For example, they often found their dual certificate issuance in the community, one of which in the case in East Jakarta where on one plot there are two certificates. Then wanted to know the author is what causes the issuance of multiple certificates and how mediation in issuance of double certificates in East Jakarta Administration City. This research method using normative juridical methods and typology of explanatory research. The survey results revealed that the cause of the double certificate publication is due to non-performance of the current government regulation, less oversight from the land office and because of the loopholes that allow employees office land made a mistake in issuing the certificates. Efforts completion of the disputed certificates dual office land east Jakarta is to mediate, the issuance of the decision heads of regional offices land agency provincial special areas of the capital Jakarta declaring cancellation of the certificate number 2307 / cibubur, until the latter was through the decision of the Supreme Court number 639 K / TUN / 2015."

"ABSTRAKSertipikat tanah yang diterbitkan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, namunapabila seseorang dapat membuktikan bahwa tanah tersebut sebagai miliknya maka iadapat mengajukan keberatan ke pengadilan, pada putusan Putusan Pengadilan NegeriDenpasar Nomor 116/Pdt.Plw/1996/PN.DPS terdapat tumpang tindih antara satubidang tanah dengan yang lainnya di Desa Pemecutan kota Denpasar provinsi Bali,permasalahan pada penelitian ini yaitu apakah yang menyebabkan terjadinya kesalahanproses pengukuran dalam penerbitan sertipikat hak milik nomor 3038/Desa Pemecutanserta apakah pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan kota Denpasar untukmembatalkan sertipikat yang sedang bersengketa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridisnormatif, kesimpulan dari penelitian ini yaitu penyebab terjadinya kesalahanpengukuran dalam penerbitan sertipikat pada kasus tersebut karena kesalahan prosedurpada saat pembuatan surat ukur, serta ketidaktelitian pejabat kantor pertanahan kotaDenpasar, pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan kota Denpasar untuk membatalkankedua sertipikat yang sedang bersengketa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,sebagaimana diatur dalam pasal 103 PMNA/KBPN 9/1999, maka tanpa adapermohonan pembatalan, Kepala Badan Pertanahan Nasional dapat mengeluarkankeputusan pembatalan hak tersebut

---

ABSTRACTLand certificate which issued served as strong evidence of ownership, but if someonecan prove that the land as his own then he may appeal to court, in denpasar districtcourt verdict number 116/PDT.PLW/1996/PN.DPS there is overlap between the plotwith the others in the village of Pemecutan City of Denpasar at Bali province, Theproblem in this research is what causes an error in the measurement process of issuanceof certificates of property rights number 3038 /Desa Pemecutan and whether theconsideration of the Head Office of Denpasar city to cancel certificates dispute inaccordance with applicable regulations, This literature research used juridicalnormative research, The conclusion of this study is the cause of measurement error inthe issuance of the certificate in the case because of procedural errors during certificatemeasurement, as well as the inaccuracy of Denpasar city land office officials.Consideration of the Head Office of Denpasar city to cancel the certificate the disputein accordance with the applicable provisions, as stipulated in article 103 PMNA /KBPN 9/1999, then without any request for cancellation, the National Land Agencyhave the right to issue certificate cancelation proposal"

"Melaksanakan pembangunan berarti membuat perubahan-perubahan dalam suatu Iingkungan. Hal ini dapat memutuskan mata rantai berbagal siklus yang hidup dalam ekosistem, sehingga mangganggu keselarasan hubungan manusia dengan Iingkungan.Pelaksanaan pembangunan selalu bersifat dilematis. Di satu pihak dapat memberi manfaat dan resiko di lain pihak. Salah satu di antaranya adalah bermunculannya masalah-masalah pertanahan, khususnya berkaitan dengan perubahan penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan mencerminkan perubahan pemanfaatan sumberdaya alam.Pemeliharaan kelestarian alam menjadi lehih mendesak apabila pertambahan penduduk meningkat. Akan tetapi sebaliknya, pertambahan penduduk yang meningkat ini justru menimbulkan "lapar-tanah", sehingga menggundulkan bukit, merusak hutan, den menguras sumberdaya alam (Salim, 1995).Ada beberapa kasus, hamparan tanah pertanian yang subur dapat tergusur demi kepentingan pembangunan. Akibatnya lahan-lahan hijau semakin menciut jumlahnya. Dengan makin berkurangnya lahan hijau, mau tidak mau akan mempengaruhi kondisi iklim di wilayah itu. Gaya adaptasi manusia pada perubahan iklim relatif terbatas.Di kota Jakarta setiap tahunnya terjadi peningkatan kebutuhan lahan untuk pembangunan, baik untuk perumahan, fasilitas umum, prasarana maupun kebutuhan Iainnya dengan angka rata-rata gross sebesar 600 Ha (Pemda OKI Jaya, 1984).Cuaca dan iklim adalah salah satu ekosistem alam. Oleh karena itu, kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh cuaca dan iklim. Meskipun kini teknologi telah demikian maju, namun manusia masih belum dapat melepaskan diri dari pengaruh serta peranan cuaca dan iklim.Permasalahan dalam penelitian ini adalah bahwa dewasa ini semakin banyak lahan yang berubah penggunaannya akibat tuntutan pembangunan tanpa mempertimbangkan kondisi lingkungan. Hal ini tentunya berdampak pada lingkungan, khususnya berkaitan dengan iklim.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah pengaruh perubahan penggunaan lahan (berdasarkan masing-masing jenis tutupan lahannya, yakni: tutupan vegetasi, tutupan bangunan/beton dan tutupan tanah kosong) pada unsur-unsur iklim mikro (suhu udara dan kelembaban udara). Selain itu, adakah kaitan antara kenaikan jumlah penduduk dengan perubahan penggunaan lahan, dan seberapa besar intensitas perubahan penggunaan lahan tersebut.Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi para pengambil keputusan dan masyarakat Iuas dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan, terutama berkaitan dengan perubahan penggunaan lahan, serta dalam upaya untuk memperbaiki kondisi iklim mikro di suatu wilayah.Dasmann (1972) menyatakan bahwa salah satu faktor yang menimbulkan masalah lingkungan hidup adalah tidak adanya kontrol penggunaan tanah (ruang), selain faktor penduduk dan teknologi.Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, yaitu: Suku Dinas Tata Kota, Suku Dinas Pertanahan, Biro Pusat Statistik (BPS) di wilayah Jakarta Timur; Kantor Kecamatan ' Duren Sawit, Kramat Jati, dan Makasar, Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Jakarta, serta Stasiun BMG Halim Perdana Kusuma. Data yang digunakan adalah data luas penggunaan lahan, data jumlah penduduk, dan data unsur-unsur iklim.Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Jakarta Timur dengan mengambil sampel 3 kecamatan, yaitu: Duren Sawit, Kramat Jati, dan Makasar. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Pada pengolahan data dilakukan uji statistik dengan program SPSS versi 4.0.Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat dijelaskan bahwa :(i) perubahan penggunaan lahan berkaitan dengan pertambahan jumlah penduduk yang terus-menerus meningkat dari tahun ke tahun;(ii) perubahan penggunaan Iahan menyebabkan jumlah Iuas lahan tutupan bangunan/beton meningkat, sedangkan jumlah luas lahan tutupan vegetasi dan tutupan tanah kosong berkurang;(iii) besar intensitas perubahan penggunaan lahan (berdasarkan jenis tutupan dan Iokasinya) bervariasi dari yang terkecil 0,63 % sampai yang tertinggi 33,22 %;(iv) berdasarkan hasil uji statistik, terbukti bahwa ada korelasi antara tutupan vegetasi, tutupan bangunan/beton dan tutupan tanah kosong dengan suhu udara dan kelembaban udara.Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa secara indikatif terdapat pengaruh perubahan penggunaan lahan pada unsur-unsur iklim mikro (suhu udara dan kelembaban udara). Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, terjadi pula perubahan penggunaan lahan. Semakin besar jumlah lahan yang berubah, maka akan semakin besar intensitas perubahannya.Daftar Kepustakaan 36 (1951 - 1997)

---

Development is making changes in an environment. This can break the many live cycles in ecosystem, so it can disturb the beauty of human relationship in the environment.

The development is always dilemmatic. In one side it gives benefit but risk in another side. One of them is agrarian problem, especially that connected with land use changes. Land use changes shows changes in using nature resources.

The maintenance of the nature eternity will be come more urgent if people's growth increase. However, in the other side, the increasing of people growth make °hunger land", that makes hills become bold, damaged the forests, and quire nature resources (Salim, 1995).

There are some cases, spread good land of agriculture can be drag away for development importance. The affection from it, is the green land become decrease. The decreasing of green land influence the climate condition of that area. Human adapted capability from climate changes is relativity limited.

In Jakarta, annually happen increasing of land use for developing, such as for house estate, general facility, accommodation and also other needed with approximate gross score about 600 Ha (Pemda DKI Jaya, 1984).

The weather and climate is one of the nature ecosystem. Therefore, human lives is very influence by them. Although technology has already developed, people still can't get away from the influence and the function of weather and climate.

Problem in this observation is there are many more land that changed its useful because of development importance without concerning the environment condition. This situation impact to the environment, especially climate.

The purpose of this observation is to know whether there's an influence from changing the using of land (according to each type of closing land, that are : vegetation closing, cementlbuilding closing, and empty land closing) in micro climate elements (temperature and humidity). In spite of those, is there any connection between the increasing of people's growth with the land use changes, and how much intensity of changing the using of land.

This observation is hoped can give an extra information for the decision maker and general people in planning and doing developing, especially that connected with changing the using of land, from repairing micro climate condition in one area.

Dasmann (1972) says that one of the factors which caused the live environment, there's no control in using ground (space), besides of factor of people and technology.

The date that is used in this observation get from many sources, there are : from City Order department, Agrarian department, Statistic Central Boreau (BPS) East Jakarta, Duren Sawit, Kramat Jati, and Makasar Kecamatan office, Meteorology and Geophysics Department (BMG) Jakarta, and Halim Perdana Kusuma Station of BMG. The date that is used were wide date of the using of land, date of people amount and climate elements date.

This observation was observed in East Jakarta with taking three samples of Kecamatan : Duren Sawit, Kramat Jail, and Makasar. This observation was using descriptive analysis method. In preparing date was used statistic evaluation with SPSS program 4.0 version.

According to the analysis and discussion that was done, we can get the explanation :

(i) there's an increasing in people's growth continuing from year to year, this there's connection with changing the using of land.

(ii) There's a change using land, wide amount of building/cement closing land increase, nevertheless wide land amount' vegetation closing and empty land closing decrease.

(iii) The intensity of changing using land variated from 0,63 ''/o to 33,22 %.

(iv) From the statistic evaluation, it's true that there is a correlation from vegetation closing, building/cement closing and empty land closing with temperature and humidity.

The conclusion of this observation is there is indicative influence to the land use changes to micro climate elements. The increasing of people growth influence the land use changes: The extend of the land use changes has a relationship with the intensity of its changes.

Number of References : 36 (1951 - 1997)"

"Tanah sebagai "mode of production", menempatkan tanah sebagai suatu sumberdaya yang amat penting. Tanah tidak hanya berfungsi ekonomis saja, akan tetapi juga berfungsi sosial, sebagai alas hidup manusia, tanah dengan sendirinya menempatkan posisi yang vital, atas pertimbangan karakternya yang unik sebagai benda yang tak tergantikan, tak dapat dipindahkan, dan tak dapat diproduksi kembali. Begitu penting dan mendasarnya fungsi dan nilai tanah, membuat konflik-konflik pertanahan yang muncul, pada hakikatnya adalah perjuangan untuk mempertahankan eksistensi kehidupan manusia, karena menyangkut keberlangsungan proses-proses reproduksi, produksi dan konsumsi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Fokus penelitian tesis ini adalah ingin menggambarkan dampak sosial negatif apa saja yang terjadi akibat kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum, pada kasus Proyek Banjir Kanal Timur (BKT), di Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, yang telah dilaksanakan sampai akhir tahun 2009, dan bagaimana relasi yang terjadi diantara aktor-aktor yang mewakili Negara, Masyarakat, dan Pasar. Dapat disimpulkan, meskipun memiliki banyak dampak positif bagi masyarakat dan sebagian wilayah Kota Jakarta, akan tetapi pembangunan BKT tidak begitu saja meniadakan dampak sosial negatif terhadap warga masyarakat yang terkena dampak. Dampak sosial yang terjadi akibat kegiatan pembebasan tanah bagi pelaksanaan pembangunan Proyek Banjir Kanal Timur di Kelurahan Pondok Bambu pada tahun 2010 terdiri atas dampak-dampak sebagai berikut: Dampak Dalam Konteks Kepastian Hukum dan Keadilan, yaitu (1) Ketidakteraturan Birokrasi Dalam Kepemilikan Tanah, dan (2) Dominasi Kepemilikan Tanah Oleh Segelintir Orang; Dampak Sosial Pembebasan Tanah, yaitu (1) Konflik Horizontal Antar OTD, (2) Konflik Antara OTD Dengan Aparat Negara, (3) Putusnya Kekerabatan dan Tali Silaturahmi; Dampak Ekonomi Pembebasan Tanah, yaitu (1) Nilai Uang Ganti Rugi Yang Tidak Adil, (2) Penurunan Nilai Uang Ganti Rugi Tanah, (3) Kesulitan Adaptasi Usaha Di Tempat Yang Baru, (4) Butuh Waktu Untuk Memulihkan Usaha/Pendapatan, (5) Kesulitan Investasi Atau Resiko Usaha Yang Baru, (6) Biaya Trasportasi Yang Lebih Besar, Menjadi Tunawisma, (7) Kehidupan Yang Semakin Sulit; dan Dampak Psikologis Pembebasan Tanah (Stres/Kesedihan Mendalam).

---

Land as "mode of production", placed land as a very important resources. Land has not only as economic function, but also has a social function, as a based or foundatiom of human life, automatically placed land in a vital position, with considering its unique character as an un-replacement ?things?, un-removeable, and un-reproduceable. With its basic and important of land function and its value, so that make the land conlficts where manifest, basically is a struggle to keep and maintain the human life exsistence, due to related to the continuity of reproduction, production, and consumption processes, to keep the continuity of human life.

The focus of this research is to describe the negative social impacts that happened by land acquisition activity of the infrastructure development project for public interest, case study in East Flood Canal or Banjir Kanal Timur (BKT) project, in Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, which were undertaken up to the end of year 2009, and to describe relation between the actors that representative of State, Society, and Market.

Can be concluded, eventhough the BKT project have many positive impacts to the community and part of Jakarta City region, but its development can not avoided the negative social impacts to the project?s affected people (or OTD). The negative social impacts that already happened by land acquisition activity for the development of BKT project in Pondok Bambu at year of 2010, are consisting of:

Impact in context of Legal and Justice certainty, i.e. (1) Disorder of Bureaucracy in Land Ownership, and (2) Domination of Land Ownership by Several Peoples;

Social Impacts of Land Acquisition, i.e. (1) Horizontal Conflict Among OTD, (2) Conflict Between OTD and State Aparatus, (3) Broken of Family Ties;

Economy Impact of Land Acquisition, i.e. (1) Un-fairness of Compensation Value, (2) Decrease on Land Compensation Value, (3) Hardship on Bussines Adaptation/ Income, (4) Time Needed to Business Recovery, (5) Hardship on Investment or New Business Risk, (6) Need more Transportation Cost, (7) Landless and Homeless, and (7) Life More Difficult; and Phsychologycal Impact of Land Acquisition (Stress/Deeply Sad)."

"Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (UUPR) dalam Pasal 7 ayat (1) UUPR disebutkan bahwa penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya. Dalam hal ini, sempadan sungai termasuk dalam kawasan lindung. Namun dengan banyaknya permukiman disepanjang tepi sungai kota Jakarta, akibat yang ditimbulkan menurunnya kualitas lingkungan pada kawasan daerah aliran sungai serta tepi sungai. Penulisan ini membahas tentang hukum perencanaan tata kota yang berkaitan dengan penataan permukiman di daerah bantaran kali Jakarta Utara, antara lain apakah terdapat harmonisasi dan sinkronisasi hukum dari berbagai regulasi yang berkaitan dengan perencanaan tata kota dalam hal rencana penataan permukiman di daerah bantaran kali kemudian masalahmasalah apa sajakah mengenai hukum dan non hukum yang timbul dalam penataan permukiman di wilayah bantaran kali Jakarta Utara dan bagaimana upaya menyelesaikannya. Berkaitan dengan perencanaan tata kota dalam hal rencana penataan permukiman di daerah bantaran kali Jakarta utara belum dapat dikatakan terdapat keharmonisan dan sinkronisasi hukum. Dalam pelaksanaan penataan ruang berkaitan dengan permukiman di daerah bantaran kali Jakarta Utara mengalami masalah yang cukup pelik karena begitu banyak faktor-faktor yang saling berkaitan tumpang tindih didalamnya. Masalah hukum dan non hukum, mengenai masalah hukum berkaitan dengan lemahnya penegakan hukum, kurangnya profesionalitas aparat penegak hukum, dan kurangnya kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat. Kemudian mengenai masalah non hukum berkaitan dengan masalah kependudukan, permukiman kumuh, pencemaran sungai, banjir. Permukiman sebagai wadah kehidupan manusia bukan hanya menyangkut aspek fisik dan teknis saja tetapi juga aspek-aspek sosial, hukum, ekonormi dan budaya. Upaya yang dilakukan dalam menangani masalah dalam penataan ruang berkatan dengan permukiman di daerah bantaran kali Jakarta Utara, tidaklah mudah sebab antara masalah yang satu dengan yang lainnya saling memiliki keterkaitan. Di butuhkan peran serta yang dilakukan tidak hanya oleh pemerintah tapi juga melibatkan masyarakat dan pihak swasta untuk mengatasi berbagai masalah tersebut.

---

According to the law of 24 the year 1992 about space ordering (Penataan Ruang/ UUPR) in paragraph 7 article (1) UUPR, it is mentioned that the main function of space ordering covering patronage region and cultivation. However, because o lot of residences along river side of Jakarta, the environment quality of that region is descending. This paper is about the planning law of city order that related to residences order at flood plain of river in port Jakarta, i.e. is there an harmonizing and synchronizing of law from any regulation that related to the planning law of city order in program of residence order at flood plain of river and then what kind of matters of law and non law that appear in ordering residences at flood plain of river in north Jakarta and what are the solutions. In the case of residence order at flood plain of river in north Jakarta, there is no a harmonized and synchronized of law. There are too many complex factors in giving implementation of residence order at flood plain of river in north Jakarta. In matter of law, less professionalism of the apparatus of law, and less consciousness and culture of law of citizen, become a reason of those factors. In the matter of non law it related to demography, vile residences, soiled river and flood. Residences as place of human living is not just about physically and technically aspect but also is about the aspect of social, law, economy and culture. It is not easy to take in hand the matter of space order that in line with residence at flood plain of river in north Jakarta one problem and another is link to each other. It needs contribution not only from the government but also from community it self and private to give solutions towards those kinds of problems."

"Upaya pengembangan daerah pinggiran kota Jakarta dalam bentuk dekonsentrasi planologis, merupakan salah satu alternatif untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan segala aktivitasnya yang menandai perkembangan kota Jakarta. Proses ini ternyata menyebabkan terjadinya perubahan sosial-ekonomi yang sangat mendasar di daerah pinggiran kota. Upaya pengembangan tersebut, di satu sisi memang telah mampu mengalihkan konsentrasi penduduk khususnya arus migrasi, dan pusat kota ke pinggiran kota (Bogor, Tangerang, dan Bekasi). Namun di sisi lain, perubahan arah kecenderungan pertumbuhan penduduk tersebut merubah lingkungan pinggiran kota sebagai suatu sistem komunitas yang terdiri dari lingkungan alam (natural environment), lingkungan ekonomi (economic environment) dan lingkungan kultural (cultural environment). Perubahan pola pemilikan dan tata guna lahan tidak dapat dielakkan mengikuti proses perkembangan kota di Desa Bojonggede. Pola pemilikan lahan yang turun temurun dari generasi ke generasi di kalangan penduduk asli (warisan), tidak dapat dipertahankan lagi harus berpindah tangan (dijual) kepada para pendatang yang semakin memadati daerah ini. Perubahan pola pemilikan tersebut juga diikuti oleh perubahan tata guna lahan dari pertanian kepada non pertanian terutama untuk perumahan. Perubahan pola pemilikan dan tata guna lahan tersebut, pada akhirnya juga diikuti oleh perubahan dalam struktur okupasi dan nilai sosial budaya di kalangan penduduk asli. Sektor pertanian sebagai basis ekonomi penduduk asli semakin tersisih dan digantikan oleh sektor ekonomi non-pertanian terutama perdagangan dan jasa. Perubahan struktur okupasi ini juga disertai dengan perubahan status penduduk dalam mata pencaharian, karena penguasaan atas tanah pertanian yang merupakan simbol status, tidak lagi dimiliki oleh mereka. Berkembangnya pola hidup konsumtif dan berubahnya orientasi penduduk dalam hubungan sosial, dan pola gemeinschaft kepada pola gesellschaft menandai proses perubahan sosial di Desa Bojonggede yang tengah mengalami perubahan status dari pedesaan menjadi perkotaan. Penelitian ini membuktikan bahwa proses pengkotaan suatu wilayah, tidak hanya merubah wilayah tersebut secara fisik, tetapi juga berpengaruh terhadap perkembangan atau perubahan sosial-ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Atau dengan kata lain, dekonsentrasi planologis tidak hanya merubah lingkungan fisik daerah pinggiran kota, melainkan implikasi dan mata rantai selanjutnya adalah munculnya perubahan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang bersangkutan."

"Tanah ulayat kaum merupakan harta milik bersama suatu kaum dan diwarisi secara turun-temurun. Dalam praktik pendaftaran sertipikat hak atas tanah harta pusaka tinggi di Minangkabau, banyak terjadi pensertipikatan atas nama perorangan tanpa sepengetahuan dan persetujuan anggota kaum atau disertipikatkan pertama kali oleh orang yang tidak berhak atas Harta Pusaka Tinggi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum sertipikat hak milik atas tanah harta pusaka tinggi kaum yang dinyatakan lumpuh dan tidak berharga karena perbuatan melawan hukum, serta mengungkap peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam peralihan hak atas tanah harta pusaka tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah Doktrinal, yang mengacu kepada norma hukum sebagai sasaran penelitian. Akibat sertipikat hak milik atas tanah harta pusaka tinggi kaum yang dinyatakan lumpuh dan tidak berharga adalah tidak mempunyai kekuatan hukum sertipikat hak atas tanah serta segala dokumen yang dilahirkan sebelum ataupun setelah diterbitkan sertipikat, perbuatan hukum yang dilakukan setelah diterbitkannya sertipikat lumpuh dan tidak berharga, kembali ke keadaan semula, pemilik yang sebenarnya dapat mengajukan permohonan pembatalan sertipikat dan ganti kerugian. PPAT dalam melakukan tindakan hukum harus senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian. Berkaitan dengan peralihan hak atas tanah pusaka tinggi, peranan PPAT antara lain memastikan bahwa penghadap benar sebagai pemilik tanah, melakukan checking terhadap sertipikat, melakukan pengecekan terhadap warkah, melakukan konfirmasi faktual mengenai Harta Pusaka Tinggi tersebut ke nagari tempat objek tersebut berada, melakukan pengecekan SKPT, meminta dokumen lain seperti Ranji, Sporadik, Surat Penyataan Kepemilikan Tanah, Surat Kesepakatan atau Persetujuan Kaum, Surat Keterangan Wali Nagari atau Lurah setempat, Bukti bayar PBB serta KTP dan KK penghadap serta mengerti tentang hukum adat daerah di mana PPAT berkedudukan.

---

The customary land of the people is a joint property of a people and is inherited from generation to generation. In the practice of certifying high inheritance land rights in Minangkabau, there are many certificates in the name of individuals who do not get approval from members of other customary clans or are certified for the first time by individuals who are not entitled to the land which causes disputes over inherited land in the future. This study aims to analyze the legal consequences of ownership certificates on the High Inheritance’s land of people who are declared paralyzed and worthless due to acts against the law and to reveal the role of the Land Deed Making Officer (PPAT) in the transfer of rights to High Inheritance’s Land. The research method used is Doctrinal, which refers to legal norms as research targets. This study uses primary and secondary data with qualitative analysis methods. Legal consequences of land ownership certificates of high inheritance that has been declared paralyzed and worthless due to unlawful acts is certificates of land rights do not have the force of law, and all documents issued before or after the issuance of the certificate and legal actions taken after the issuance of the certificate are paralyzed and worthless, returning to their original state, the actual owner can apply for cancellation of the certificate and compensation. In carrying out legal actions, PPAT must always apply the precautionary principle. Concerning the transfer of rights to heritage high land, the role of the PPAT includes ensuring that the claimant is genuinely the owner of the land, checking the certificate, checking the Warkah, making factual confirmation regarding the inheritance to the Nagari where the object is located, checking the SKPT, ask for other documents such as Ranji, Sporadic, Declaration of Land Ownership, Letter of Agreement or Clan Agreement, Certificate of Wali Nagari or local Lurah, Proof of PBB payment and KTP and KK of the party and understand the customary law of the area where the PPAT is domiciled, thus can minimize disputes over high inheritance land within the scope of PPAT."

"Didalam menggunakan dan memanfaatkan tanah, pemegang hak atas tanah wajib untuk menyesuaikan penggunaan dan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang wilayah. Agar tanah dapat dipergunakan secara optimal maka dibuatlah rencana mengenai penggunaan tanah atau biasa disebut sebagai Rencana Tata Guna Tanah. Rencana Tata Ruang wilayah yang telah ditetapkan, sekali dalam waktu lima tahun dapat ditinjau ulang, dan jika peninjauan tersebut menghasilkan rekomendasi bahwa tata ruang yang ada perlu direvisi, maka disini terjadi perubahan tata ruang, misalnya tanah yang tadinya dapat dipergunakan sebagai perumahan harus berubah menjadi sodetan sungai seperti dalam kasus PT Masa Kreasi. Dalam kasus ini, perubahan rencana kota secara Normatif atas tanah Milik PT Kreasi tersebut diatur dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 592 tahun 1979 tentang Penguasaan Peruntukan dan Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Cengkareng Drain, Sodetan-Sodetan Kali Sekretaris Bagian Atas dan Bagian Bawah, Wilayah Jakarta Barat. Perubahan rencana kota tersebut tentu saja berdampak bagi PT Masa kreasi maupun bagi tanah yang bersangkutan. Dalam hal ini dampak yang terjadi yaitu dengan berubahnya hubungan hukum PT Masa Kreasi dengan tanah yang dimilikinya tesebut.

---

In the use and utilization of land space, land rights holder is obligated to conform with the use and utilization of regional spatial layout plan.So that land can be utilized optimally then be made to the plan regarding land use, or commonly known as the Land Use Plan. Regional Spatial Layout Plan has been set, once in every five years can be reviewed, and if the review results in recommendation that the existing spatial layout should be revised, then the spatial layout changes here, for example, land formerly used as housing can be turned into a spatula rivers as in the case of PT Masa Kreasi.

In this case, changes in the normative urban plan for the land owned by PT Masa Kreasi is governed by the Decree of the Governor Jakarta Capital Special Region No. 592 of 1979 regarding Allotment of Tenure and Land Acquisition Development Cengkareng to Drain, Spatula -Spatula of River Sekertaris Top and Bottom SectionsWest Jakarta Area. Changes in the city plan, of course, affect PT Masa Kreasi as well as for the concerned landIn this case the impact occurred was by changing the legal relationship of PT Masa Kreasi with this land in interest."

"Daya dukung Kota Jakarta semakin mendapat tekanan akibat pertumbuhan populasi penduduk yang cenderung eksponensial, sehingga dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan antara komponen-komponen lingkungan yang berperan penting dalam membentuk kualitas manusia kota. Diutamakannya kepentingan politik dan ekonomi di atas kepentingan-kepentingan lainnya menyebabkan penataan ruang seringkali mengabaikan keseimbangan antara komponen tersebut di atas.Kesemrawutan pengelolaan pemerintah daerah menjadikan pembangunan fisik kota tidak terstruktur secara baik sehingga pemanfaatan lahan sebagai SDA yang terbatas menjadi tidak effisien. Belum disadarinya arti penting RTH terhadap kualitas lingkungan hidup merupakan permasalahan pokok dalam ketidakacuhan ini, karena kurang memadainya RTH dapat menyebabkan degradasi pada kualitas lingkungan fisik dan sosial. Ruang ini memiliki peran penting pada kondisi sosial masyarakat kota, khususnya remaja.Batasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam penelitian ini adalah: 'Tempat umum/public space yang digunakan untuk menyalurkan aktivitas rekreasi penduduk kota, yang bersifat terbuka (tidak beratap), memiliki vegetasi sedikit hingga sedang, serta bersifat non komersial".Untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab, yaitu:1) Apakah RTH eksisting, khususnya di Kota Jakarta, sudah memenuhi kondisi optimal jika ditinjau dari persepsi remaja?2) Bagaimana pengaruh RTH eksisting terhadap perilaku remaja?3) Bagaimana pola pengelolaan RTH eksisting yang dilaksanaken oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta?4) Apakah ada faktor-faktor yang juga menentukan dalam pengelalaan RTH selain peran pemerintah propinsi?Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk optimalisasi RTH Kota Jakarta. Sedangkan tujuan khusus penelitian adalah sebagai berikut:1) mengetahui persepsi remaja mengenai RTH;2) mengetahui perilaku remaja di RTH;3) mengetahui pola pengelolaan RTH dengan menghasilkan acuan/guidelines sederhana;4) mengetahui faktor-faktor penentu dalam pengelolaan RTH, agar dapat tercipta ruang rekreasi umum atau taman kota yang ideal.Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode RAP (Rapid Assessment Procedures) dikombinasikan dengan survei, dan disain penelitian bersifat deskriptif analitik. Untuk melengkapi pertanyaan-pertanyaan individual melalui kuesioner dan depth interview, digunakan metode survei. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah remaja pengguna yang memenuhi kriteria penelitian di 4 (empat) lokasi Ruang Terbuka Hijau yang telah ditentukan, yaitu Lapangan Palapa, Pasar Minggu; Lapangan Blok Sr Kebayoran Baru; Lapangan Al Azhar, Kebayoran Baru; dan Taman Situ Lenibang, Menteng. Pemilihan sampel awal menggunakan teknik accidental sampling. Pada tiap lokasi penelitian, disebarkan kuesioner kepada 30 remaja pengguna taman. Dari jumlah tersebut di atas, dipilih 12 responden yang diikutsertakan dalam 2 (due) kelompok Focused Group Discussion (FGD). Satu kelompok FGD terdiri dari 6 (enam) responden. Responden lain yang dipilih untuk wawancara adalah orang tua responden yang ikut dalam FGD, dan stakeholder lain yang dianggap berperan dalam keberadaan Ruang Terbuka Hijau ini, diantaranya pemerintah daerah yang diwakili oleh dinas pertamanan, tokoh kelurahan setempat, beberapa penghuni rumah yang dekat dengan RTH penelitian, serta pedagang kaki lima yang melakukan aktivitasnya di lokasi penelitian.Penelitian mengenai persepsi remaja terhadap RTH dititikberatkan pada aspek kebersihan, vegetasi, keamanan, suasana, dan kenyamanan. Sementara penelitian mengenai perilaku remaja di RTH dititikberatkan pada frekuensi kedatangan ke RTH, konsumsi waktu di RTH, kegiatan yang biasa dilakukan di RTH, Leman datang ke RTH, cara datang ke RTH, serta waktu tempuh dari tempat tinggal remaja ke lokasi RTH.

---

Optimizing the Open Space for the Youth: a Case Study: Four Open Spaces in DKI Jakarta Jakarta, the biggest city as well as the capital city of Indonesia faces daily an increasing pressure as a result of the inevitable increment of its population. This could disturb the environmental components that affect the quality of life of its community. By putting the political needs as well as the economical needs on top of the other needs, the city's administration often ends up in an ambiguous application of the urban master plan.

Mismanagement of city's administration causes the city to develop into an inappropriate way, leading to inefficient use of land, which is a limited natural resource. The unawareness of the important role of an open space to the environmental quality is an essential issue. The insufficient space of public recreation areas causes the degradation of physical and social environmental quality. The area is of great importance to the social well being of the city's inhabitants, especially to the youth at risk.

The term - open space - used in this paper is defined as a non commercial, open public space/urban park, with small to moderate vegetation, used to fulfill the needs of people's recreational activities.

To resolve the problems mentioned above, several questions have to be answered, i.e.:

1) has the existing open space, especially in Jakarta, achieved the optimum condition according to the youth's perception?

2) What is the effect of the existing open space towards youth's behavior?

3) How is the management pattern of the existing open space performed by the Government of DKI Jakarta?

4) Is there any other factor besides the role of the government that is essential in the open space management?

The main purpose of this research is to achieve optimum conditions for Jakarta's open space. Particular purposes are furthermore:

1) To asses the youth's perception of the open space;

2) To asses the youth's behavior at the open space;

3) To identify the pattern of open space management by producing modest guidelines;

4) To identify significant factors in open space management, so that the ideal concept of public recreation space could be obtained.

The research method used was the Rapid Assessment Procedures (RAP) combined with a survey, and an analytic descriptive research design. To conclude some individual questions through questionnaires and in-depth interviews, a survey method was used. The target group of this research was the youth as users of the open space in relation to the research criteria at the 4 (four) following research locations: Palapa Ground, Pasar Minggu; Blok S Ground, Kebayoran Baru; Al Azhar Ground, Kebayoran Baru; and Park Situlembang, Menteng. The samples of the first phase were selected through the so-called accidental sampling technique. At each location questionnaires were distributed to 30 park-users of the target group. Twelve of them were selected, to participate in 2 (two) Focused Group Discussions (FGD). One Group consisted of 6 (six) respondents. Other respondents, who were selected to go through in-depth interviews, were the parents of certain FGD's respondents, and other stakeholders who were considered essential to the state of the open space, being the local government represented by DKI Jakarta's Park Office, local community figures, several house dwellers living nearby the research locations, and sidewalk vendors who performed their selling activities on the location."

"Sertipikat Hak Atas Tanah sebagai hasil akhir proses pendaftaran hak atas tanah merupakan tanda bukti yang kuat dan bukan merupakan tanda bukti yang mutlak/sempurna menurut ketentuan UUPA, dan PP Nomor 24 Tahun 1997. Keterangan-keterangan yang tercantum didalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima (oleh Hakim) sebagai keterangan yang benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Betapapun telah tersedia perangkat hukum yang mengatur pendaftaran tanah tetapi dalam praktek masih sexing ditemukan adanya sertifikat ganda. Permasalahan yang diteliti adalah kepastian hukum bagi pemegang Sertipikat Ganda Hak Atas Tanah yang diperoleh melalui perjanjian jual bell serta penerapan esensi PP No. 24 Tahun 1997 dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung Nomor 33/G/2003/PTUN-BDG tanggal 19 Juni 2003. Penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif mempergunakan tipe penelitian evaluatif guna meneliti bahan hukum primer yaitu UUPA, PP No. 24 Tahun 1997, Keputusan Meneg Agraria/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997 ditunjang bahan hukum sekunder dan tertier. Alat pengumpulan data adalah studi dokumen. Melalui analisis data secara kualitatif hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa sistim publikasi negatif mengandung kelemahan dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah tetapi di sisi lain merupakan peluang bagi pemegang hak yang sebenarnya ketika terdapat sertipikat ganda yang timbul karena kejahatan, kelalaian atau perbuatan melawan hukum. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No.5 Tahun 1986 memberikan perlindungan bagi pemilik Hak Atas Tanah yang merasa dirugikan untuk melakukan upaya hukum membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Kantor Pertanahan melalui PTUN. Putusan PTUN Bandung Nomor 33/G/2003/PTUN-Bdg tanggal 19 Juni 2003 memenuhi esensi dari tujuan dan ketentuan dalam PP No. 24 Tahun 1997 melalui pertimbangan hukum, yang menunjuk Pasal 57 yang menyatakan bahwa dalam proses penggantian Sertipikat yang rusak, sertipikat yang lama ditahan dan dimusnahkan. Perlindungan yang diberikan PTUN terhadap masyarakat yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan pesan dalam Penjelasan Umum UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU Nomor 5 Tahun 1986 telah laksanakan dengan balk dalam menangani perkara ini. "