Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKRules Origin dalam ATIGA merupakan ketentuan asal barang yang digunakanuntuk tujuan mendapatkan preferensi tarif bea-masuk dalam perdaganganinternasional, khususnya berlaku bagi negara-negara anggota ASEAN. Tesis inimembahas tinjauan yuridis ketentuan rules of origin ATIGA terkait dengankonflik pelaksanaannya dengan kebijakan/regulasi domestik Indonesia terutama yang terjadi di kawasan perdagangan bebas (FTZ) BATAM. Pemerintah Indonesia menganggap Form-D back-to-back yang dikeluarkan otoritas Singapura sebagai bentuk lain dari pengeluaran produk Batam ke pasar domestik Indonesia. Tidak ada ketentuan rules of origin ATIGA yang dilanggar dalam kasus tersebut, sehingga Pengadilan Sengketa Pajak memenangkan pihak pengguna Form-D back-to-back, sebaliknya kebijakan pemerintah di kawasan perdagangan bebas Batam yang menerapkan pengembalian pajak menjadi terkesan restriktif bagiproduk Batam untuk memasuki pasar domestik Indonesia. Untuk mendapatkannilai keadilan dalam ATIGA, Indonesia dapat mengajukan review atas OperatingCertification Procedure ? OCP rules of origin ATIGA atau mengkaji ulangkebijakan domestik di kawasan perdagangan bebas agar produk Indonesia bisalebih kompetitif di pasar domestiknya

---

ABSTRACTATIGA rules of origin is origin criterion provided for enjoying tariff preferenceoffer in international agreement, particularly implemented in ASEAN MemberStates. This thesis discuss on implementing rules of origin of ATIGA, whichrelated to its conflicted with Indonesia domestic regulations/policies, especiallyimposed in free trade zone (FTZ) of Batam. Indonesian Government has aperpective that Form-D back-to-back from Singapore, which the goodsoriginating from Batam is another form of sent the manufacture?s goods fromBatam to Indonesia?s domestic market and in accordance with fiscal policy in freetrade zone of Batam had caused to potential loose of fiscal tax revenue. Noviolation encountered to the rules of origin of ATIGA in accordance with thedecision of the tax court, therefore the tax court had decided the Form-D back-tobackwon the case. On the contrary Government policy in free trade zone of Batam that imposed the suspended tax on importation of raw materials seemsrestrictive to their own goods produce in Batam to enter the Indonesia domestic market. Indonesia may request for review of ATIGA rules of origin for its justice from ATIGA or review its policy in free trade zone to make Indonesia's goods be more competitive in their domestic market."

"Sejak ditetapkan sebagai sebagai bagian dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagai bagian dari kebijakan pengembangan kawasan industri, Kawasan Industri Lobam mengalami penurunan jumlah perusahaan yang beroperasi. Fokus penelitian ini adalah pada implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan industri di era Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Lobam mengalami berbagai permasalahan berupa keterbatasan berbagai sumber daya, kurangnya komunikasi antar organisasi pelaksana, selain itu kondisi ekonomi yang belum mendukung, keterbatasan berbagai sarana dan prasarana serta biaya operasional di Kawasan Industri Lobam yang tinggi. Penulis menyarankan agar BP Kawasan Bintan memiliki sumber pendapatan yang mandiri. Kementerian perindustrian juga harus segera menetapkan batas atas harga jual dan sewa lahan kawasan Industri.

---

Since Lobam Industrial Park became a part of Free Trade Zone Bintan in order to develop this Industrial park but the number of tenants that operate in Lobam Industrial Park decreasing. Focus of this research is the implementation of industrial park development in FTZ era. This is a qualitatif research.

This research conclude that there are some problems in implementing the industrial park develompent policy in FTZ era, such as lack of financial and human resources, bad communications among implementing agencies, economic situations not supportive, lack of infrastructure, also high operationl cost in Lobam Industrial Park. Writer suggests that BP Kawasan Bintan must have sustainble financial resources. Ministry of Industry has to set up ceiling-price of industrial land selling and leasing."

"Sejalan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1913 Batam yang telah berkembang sebagai suatu wilayah perkotaan memerlukan penyusunan peraturan. Selama ini Pengaturan wilayah Batam sedikit banyak telah mempengaruhi kewenaangan dan tanggung jawab antara Otorita Batam dan Pemerintah Kota Batam. Kota Batam memerlukan pengaturan yang berbeda dengan kota-kota lain di Indonesia, karena para pelaku usaha Iangsung melakukan kegiatan antar negara terutama dengan Singapura dan Malaysia. Wilayah Batam harus diatur tersendiri sebagai suatu daerah istimewa. Batam, yang selama ini dikenal sebagai "Bonded Zone" atau secara de facto merupakan " free trade zone". Status ini perlu dituangkan dalam bentuk Undang-Undang agar lebih mempunyai kepastian hukum.Hal-hal di atas mendorong penulis untuk menyusun tesis tentang PEMBENTUKAN FREE TRADE ZONE (FTZ) DI INDONESIA, STUDI KASUS PEMBENTUKAN FTZ BATAM. Kasus Pembentukan FTZ Batam, ini menarik dilihat dari proses pembuatan kebijakan pemerintah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, terutama kebijakan dalam beberapa tahun terakhir ini. Berkenaan dengan pemberian kepastian hukum bagi status Batatn ini, pemerintah terkesan bertindak lambat dan tidak mampu membuat keputusan. Seakan-akan ada masalah dalam proses pembuatan peraturan perundangundangan, karena telah terjadi kepemimpinan pemerintah yang lemah dan koordinasi yang belum berjalan dengan baik. Kepercayaan masyarakat, dunia usaha dan pasar, sangat terpengaruh oleh ketidakmampuan pemerintah dalam membuat keputusan yang baik dan tepat waktu. Ada anggapan bahwa lambannya proses pembuatan keputusan seringkali disebabkan oleh karena Dewan Perwakilan Rakyat pada masa reformasi selalu mencari kesempatan untuk menyulitkan pemerintah. Namun, dalam kasus penetapan FTZ Batam ini tidak demikian.Pemerintah tidak menyepakati konsep FTZ dalam Rancangan Undang-Undang yang telah dibuat oleh DPR. Menurut pemerintah, bentuk FTZ yang sesuai bagi Batam adalah enclave. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Babas Menjadi Undang-Undang, yang merupakan payung hukum pembentukan UU FTZ Batam perlu disesuaikan pasal-pasalnya agar mengakomodasi pembentukan FTZ Batam.Pengertian FTZ yang sampai saat ini masih terdapat keraaancuan, baik dalam perdebatan, Undang-Undang maupun Rancangan Undang-Undang, sehingga perlu kejelasan atau ketegasan dalam menerapkan konsep FTZ di Indonesia, khususnya FTZ bagi Batam. Keberhasilan Batam sebagai FTZ tergantung dari pengaturan hubungan antara Pemerintah Kota dan Otorita Batam. Agar hubungan ini dapat berjalan dengan baik, perlu segera dikeluarkan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, khususnya Pasal 21. Rancangan Undang-Undang FTZ Batam jangan dibiarkan berlarut-larut, karena keadaan tanpa keputusan ini menyebabkan ketidakpastian dalam iklim investasi."

"ABSTRAKTesis ini menganalisis perubahan faktor-faktor ekonomi yang terpengaruh ataspenerapan PP Nomor 2 Tahun 2009 di Kawasan Bebas Pulau Batam. Tujuan daripenelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan pada setiap faktor-faktorekonomi di masa sebelum dan setelah diberlakukannya fasilitas pajak dankepabeanan di Kawasan Bebas Pulau Batam. Penelitian ini menggunakan metodependekatan kualitatif yang berbentuk deskripsi komparasi atau perbandinganmelalui pemaparan dari data yang telah diperoleh. Hasil yang diperoleh daripenelitian ini menunjukkan adanya perubahan dari setiap rata-rata nilai faktorekonomi yang digunakan dalam pengukuran. Namun demikian, perubahantersebut berimbang pada setiap faktor yang digunakan, seperti pertumbuhanekonomi, PDRB, dan ekspor impor yang meningkat setelah diberlakukannyaaturan ini, tetapi terhadap investasi, penyerapan tenaga kerja, dan pendapatanpajak terjadi penurunan nilai, khususnya pada pendapatan pajak. Berdasarkankesimpulan tersebut, disarankan pemerintah dapat memaksimalkan pelayananyang diberikan dalam implementasi penerapan kebijakan ini, serta melakukanevaluasi dari peraturan yang diberikan dalam rangka pencapaian tujuan pemberianfasilitas perpajakan dan kepabeanan di Kawasan Bebas Pulau Batam

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the changes of economic factors that affected byimplementation of Government Regulation Number 2 Year 2009 regarding FreeTrade Zone Batam. The objective of this research is finding the changes of eachfactor at the time both before and after the enactment of tax facilities and customsin FTZ Batam. This research is using qualitative approach method withcomparative description through the exposure of data obtained. The output of thisstudy represents the changes of each value of economic factor that used in themeasurement. The change is balanced by the used factors, for instance economicdevelopment, Gross Domestic Regional Product, and the amount of export importthat increasing after the enactment of this regulation. However, investment,employment, and tax income experience a reduction value. Therefore, governmentshould maximize the service factor within the application of this regulation andevaluate the regulation in order to achieve the aim of the tax relief and customs inFTZ Batam."

"Kawasan ekonomi selalu dianggap menjadi cara bagi suatu negara untuk mendatangkan PMA di negaranya, tanpa terkecuali Indonesia yang telah menetapkan beberapa daerah sebagai kawasan FTZ yaitu Sabang dan Batam (2000) serta Bintan dan Karimun (2007). Oleh sebab itu, penelitian ini mencoba melihat dampak penerapan kebijakan FTZ terhadap masuknya PMA di Indonesia. Menggunakan metode data panel fixed effect dengan periode waktu 1999-2018 serta memfokuskan pada kebijakan, karakteristik serta kondisi sosioekonomi kawasan FTZ Indonesia didapatkan hasil bahwa FTZ memberikan dampak positif bagi meningkatnya PMA di Indonesia hanya jika kawasan tersebut memiliki karakteristik dan kondisi sosioekonomi yang stabil dan mendukung iklim invetasi.

---

Economic zones are always considered to be a strategy for a country to attract FDI, including Indonesia that has designated several regions as FTZ, namely Sabang and Batam (2000) also Bintan and Karimun (2007). Therefore, this study tries to see the impact of FTZ policies on the entry of FDI in Indonesia. Using fixed effect panel data method for the period 1999-2018 and focusing on policies, characteristics, and socioeconomic conditions of FTZ in Indonesia. It shows that the FTZ has positive impact on increasing FDI in Indonesia only if the region has socioeconomic characteristics and conditions that are stable and supportive toward investment climate."

"Badan peradilan pajak di Indonesia dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak tidak terikat pada putusan hakim sebelumnya (yurisprudensi) sehingga sengketa pajak yang serupa berpotensi untuk disidangkan kembali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Pajak dan menjelaskan kekeliruan pendapat Majelis Hakim dalam memutus sengketa a quo. Penelitian ini juga bertujuan menjelaskan Kedudukan Kantor Cabang sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU PPN adalah tempat kegiatan usaha yang harus memenuhi kewajiban PPN berdiri sendiri terpisah dari Kantor Pusatnya, termasuk kewajiban menerbitkan faktur pajak. Adapun penelitian ini mengadopsi paradigma post-positivism dengan menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dengan memusatkan fenomena yang terjadi dilapangan yaitu Putusan Pengadilan Pajak dan terdapat Dissenting Opinion Majelis. Hasil penelitian menunjukkan ada 2 (dua) hal yang mendasar mengapa terjadinya perbedaan hasil putusan pengadilan pajak. Pertama dilihat dari perspektif teori place of supply dan kedua dilihat dari kedudukan kantor cabang. Ditinjau dari teori place of supply, tempat penyerahan Casing dan Tubing High Grade (BKP) telah terjadi saat penyerahan di Batam yang dilakukan oleh Kantor Cabang Batam kepada PT Pertamina EP di Batam sebagaimana yang telah ditentukan sebelumnya dalam Perjanjian. Perjanjian berisi antara lain Penyerahan BKP akan dilakukan di Batam dengan Pengantaran BKP di lokasi project PT Pertamina EP (dalam daerah pabean). Penyerahan BKP di Batam mengakibatkan berpindahnya penguasaan fisik atas BKP dari Kantor Cabang Batam sebagai pihak yang menyerahkan kepada PT Pertamina EP sebagai pihak yang menerima Penyerahan. Penyerahan BKP di Batam dibuktikan dengan Dokumen Pabean berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) di Batam.

---

The Indonesian Tax Court in examining and deciding tax disputes is not bounded by the previous judicial decisions, so that the similar tax dispute cases are potentially recourted. This research aims to analyze Tax Court Decision is not in accordance with evidences and provisions of tax law and regulation. This research aims also explains standing of Branch Offices and Head Office. In legal provisions, Branch Office is part of Head Office. For simplicity of administration, Head Office and Branch Office are separate entities in fulfilling Tax Obligations referred to Article 12 paragraph (1) of VAT Law. This research uses Qualitative Research Methods by focusing data on phenomena Tax Court Decision and there is exist Dissenting Opinion. The results of this research show that there are 2 (two) fundamental reasons stating the results differences from the tax court verdict. The first reason can be seen from the perspective of the place of supply theory and the second reason is related to the position of the branch office itself. In terms of place of supply theory, the delivery site of Casing and Tubing High Grade (BKP) had occurred when the handover in Batam was carried out by the Batam Branch Office to PT Pertamina EP in Batam which was previously agreed in the Agreement. The Agreement states that the delivery of BKP will be carried out in Batam and delivery services of BKP at the PT Pertamina EP project site (in the customs area). The BKP Submission in Batam Branch Office resulted in the transfer of physical control over the BKP from Batam Branch Office to PT Pertamina EP. Submission of BKP in Batam is evidenced by Customs Documents consisting of notification of imported goods (PIB) and Minutes of Handover of Goods (BASTB) in Batam."

"Tujuan utama dari penelitian ini adalah ingin mengetahui hubungan antara liberalisasi perdagangan dan kemiskinan di Indonesia dengan menggunakan data panel 26 propinsi wilayah kota-desa selama kurun waktu 1996-2005, Setelah melakukan pengujian dan analisa hubungan antara hDeralisasi perdagangan dan kemiskinan di Indonesia dapat disimpulkan bahwa liberalisasi perdagangan memberikan pengaruh negatif secara langsung terhadap kemiskinan, dimana liberalisasi perdagangan dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Sementara secara tidak langsung, liberalisasi perdagangan tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan tingkat kemiskinan. Meskipun liberalisasi perdagangan terbukti marnpu meningkatkan pertumbuhan pendapatan perkapita, namun pendapatan perkapita sendiri tidak signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan. Demikian pula dengan ketidakmerataan, liberalisasi perdagangan tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan ketidaktuerataan di Indonesia, meskipun ketidaktmerataan berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan.

---

This study aims to investigate the relationship between trade liberalization and poverty in Indonesia This study focuses an 26 provincial level data over the period 1996-2005. Simultaneous equation estimation is applied to investigate the trade poverty helps to reduce poverty directly. Meanwhile, it's indirectly impact is not clear. Trade liberalization shows no significant impact on poverty indirectly neither through trade--growth-poverty linkage, nor trough trade-inequality-poverty linkage. Although thatrade liberalization helps to promote income growth in Indonesia, but the poverty equation estimation has confirmed the insignificant role of growth in reducing urban poverty. The estimation for the inequality equation shows that although a positive impact of inequality on poverty is found in the regression, there is no apparent interaction effect exist between trade and inequality in Indonesia."