Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kedudukan anakperusahaan, hubungan dan tanggungjawab perusahaan induk, serta penerapanprinsip limited liability dan piercing the corporate veil dalam kontruksiperusahaan kelompok berbentuk piramida. Perusahaan kelompok adalahgabungan atau susunan dari perusahaan-perusahaan yang secara yuridis mandiri, yang membentuk satu kesatuan ekonomi yang dikendalikan oleh pemimpin sentral yaitu perusahaan induk sehingga menimbulkan celah hukum antara aspek yuridis dan realitas perusahaan kelompok yang disebabkan oleh kerangka pengaturan keterkaitan induk dan anak perusahaan dalam kontruksi perusahaan kelompok. Fakta pengendalian oleh perusahaan induk dalam kontruksi perusahaan kelompok yang mempengaruhi kemandirian anak perusahaan disebabkan oleh perubahan status anak perusahaan dari subjek hukum yang mengendalikan menjadi objek pengendalian perusahaan induk sehingga pengurusan sehari-hari perseroan ditunjukan kepentingan perusahaan kelompok sebagai kesatuan ekonomi. Hasil penelitian menyarankan bahwa perusahaan induk yang melakukan pengendalian terhadap anak perusahaan harus bersedia bertanggung jawab atas pengendaliannya tersebut, dimana pada prakteknya anak perusahaan seringkali dijadikan sebagai boneka dari perusahaan induk untuk kepentingannya, sehinggapenerapan prinsip good corporate governance harus ditekankan agarkepengurusan anak perusahaan dan perusahaan induk terjaga transparansinya

---

ABSTRACTThe focus of this research is to examine the depth of subsidiaries, relationships and responsibilities of the parent company, as well as the application of the principle of limited liability and piercing the corporate veil in a construction of pyramid shaped company group. The group company is a compound or composition of the companies that are legally independent, which form a single economic entity which is controlled by the leader of the central namely the parent company, giving rise to a legal loophole between the judicial aspect and the realities of this group due to the regulatory framework linkage parent and subsidiary companies in construction of a group companies. The fact is, control by the parent company in a construction of a group companies affect the independence of the subsidiary due to changes in the status of a subsidiary of the controlling legal subjects into a objects of controlling so that the parent company controls the management of the company's daily for the company's interests as a group of economic unit. The results of the study suggest that the parent company that doing an controling should be willing to be responsible for their control, wherein in practice a subsidiary is often used as a puppet of the parent company's interests, so that the application of the principles of good corporate governance should be emphasized that the management of the subsidiary and the parent company maintained its transparency"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian implementasi sistem pengendalian internal pada manajemen PT. XYZ dengan standar ketentuan yang berlaku serta mengidentifikasi kelemahan dalam pengimplementasian good corporate governance (GCG). Penelitian kualitatif ini menganalisis lingkungan pengendalian pada PT. XYZ berdasarkan hasil wawancara dan menganalisis hasil penilaian skoring good corporate governance (GCG) untuk mendapatkan kesimpulan penelitian. Proses wawancara pada penelitian ini menggunakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008, sementara proses penilaian skoring menggunakan ketentuan dalam Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara nomor SK/16/S.MBU/2012. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, penerapan sistem pengendalian internal pada manajemen PT. XYZ belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Belum ditetapkannya pedoman pengaturan serta ketidaksesuaian struktur organisasi menjadi faktor penyebabnya. Hasil penilaian skoring menunjukan bahwa lemahnya komitmen manajemen perusahaan terhadap penerapan tata kelola secara berkelanjutan serta kurangnya efektivitas peran Direksi PT XYZ menjadi faktor penyebabnya.

---

The purpose in this study to analyse internal control implementation and identified the weakness of corporate governance implementation based on governmental regulations. This qualitative research case study focuses on analysis implementing of control environment based on interviews information and analysis implementing of corporate governance based on governance scoring at PT. XYZ to reach conclusions. The interviews on this study refers to regulations no. 60/2008 and the scoring based on the regulation on Secretary of State Minister for State Owned Enterprises act (BUMN) no. 16/S.MBU/2012.

This study findings that implementation of internal control at PT. XYZ not appropriate with the standards on this regulations. Additionally, the company haven't internal guidelines to set code of conduct and incompatibility of organizational structure are the causes. This study also concluded that the implementation of corporate governance at PT. XYZ was ineffective. Ineffectiveness the role of the Directors and lack of management commitment to implementing corporate governance are the factors causes."

"ABSTRACTPenelitian ini membahas mengenai pengaturan mengenai bentuk pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada Beneficial Owner dari suatu Perseroan Terbatas dengan merujuk kepada peraturan perundang undangan yang berlaku. Penelitian ini mencoba menganalisis pihak yang dapat ditetapkan sebagai Beneficial Owner serta bentuk pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepadanya dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan hukum di bidang ekonomi mengenai Beneficial Owner serta ditujukan untuk memperluas wawasan masyarakat mengenai Beneficial Owner di Indonesia. Beneficial Owner merupakan konsep kepemilikan yang berasal dari negara Inggris pada masa perkembangan trust law. Konsep Beneficial Owner kemudian berkembang secara luas, baik dalam ranah internasional maupun nasional. Indonesia menerbitkan Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 yang mewajibkan setiap Korporasi untuk menetapkan Beneficial Owner, namun UUPT tidak mengatur mengenai keberadaan Beneficial Owner. Perbedaan antara Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 dalam memahami keberadaan Beneficial Owner akan memberikan pengaruh pada Perseroan, salah satunya mengenai bentuk pertanggungjawaban. Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa pihak yang dapat ditetapkan sebagai Beneficial Owner ditentukan berdasarkan dua sudut pandang berbeda serta bentuk pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada Beneficial Owner tergantung kepada perbuatan yang melibatkan kerugian. Saran dari penelitian ini adalah regulator sebaiknya melakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan sehingga tidak menciptakan ketidakpastian hukum

---

ABSTRACTThis research discusses about the regulation regarding the form of Beneficial Owners accountability in Limited Liability Company by referring it to the Indonesias applicable laws and regulations. Beneficial Owner is a concept that orginally came from United Kingdom during the development of the trust law. Then, the concept of Beneficial Owner developed widely in international and national spheres, including Indonesia. Indonesia then issued the Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 which requires every Corporation, including the Limited Liability Company to establish a Beneficial Owner. That regulation is different from UUPT, because UUPT doesnt even acknowledge the existence of Beneficial Owner. The difference between Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 and UUPT in understanding the existence of a Beneficial Owner will give some impact to the Company, such as in terms of Beneficial Owners accountability. Therefore, this research with a normative juridical methode attempts to analyze which parties that can be designated as Beneficial Owner and also the forms of accountability that can be requested to the Beneficial Owner by referring to the applicable laws and regulations. This reseacrh aims to increase the legal knowledge regarding Beneficial Owner and to broaden publics insight into Beneficial Owner in Indonesia. The results of this study is explaining the parties that can be appointed as Beneficial Owner is determined based on two different perspectives, and the form of accountability that can be requested to the Beneficial Owner are depends on the actions caused it losses. The suggestion from this research is for the regulatos should make some adjustments to laws and regulations so it will not create a legal uncertainity."

"Notaris sebagai sebuah profesi yang bewenang membuat akta otentik juga berwenang dalam memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak atas hal-hal yang akan diatur dalam akta tersebut. Berkembangnya dunia pasar modal saat ini juga memerlukan adanya notaris pasar modal. Notaris di dunia pasar modal merupakan profesi penunjang pasar modal, dimana salah satu tugasnya adalah membuat akta perubahan anggaran dasar bagi Perusahaan Terbuka. Anggaran dasar Perusahaan Terbuka harus mengatur prinsip tata kelola perusahaan yang baik, selain tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan agar dapat memajukan dunia pasar modal Indonesia. Dalam anggaran dasar PT X, terdapat pengaturan yang menarik mengenai kewenangan organ perseroan, namun tetap dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Anggaran dasar PT X, dapat menjadi masukan bagi Perusahaan Terbuka lainnya agar dapat lebih terbuka terhadap penyusunan anggaran dasarnya sehingga mendukung prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

---

Notary as a profession whose authorized to make an authentic deed is also authorized in providing legal? guidance to the parties who have interest on such deed. The growth of the capital market is required a notary of capital market. A Notary in the capital market is a supporting profession of the capital market, in which one of her duties is to make an amendment of the articles of association of the Listed Company. The articles of association of the Listed Company should govern the principles of Good Corporate Governance, yet govern to the law and related regulations itself, in order to support the capital market in Indonesia. The articles of association of PT X, has the special regulations relating to the authority of the organs of the company, but still within the limits that prescribed by the laws. The articles of association of PT X, can be set as the foundation or referral for others Listed Company to be more open in forming its articles of association to support the Good Corporate Governance principal."

"Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik ataupun penerapannya dalam praktik pengelolaan perusahaan perlu senantiasa di lakukan evaluasi. Penilaian terhadap implementasi Good Corporate Governance ("GCG") atau assessment merupakan suatu hal yang sangat penting ketika mengelola praktik GCG. Dalam hal ini bagaimana implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Indonesia saat ini, Bagaimanakah kesesuaian penerapan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Publik Non-BUMN dan Bagaimanakah peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Publik Non-BUMN atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Penerapan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Publik Non-BUMN adalah kurang sesuai. Hal ini disebabkan oleh indikator yang digunakan dalam melakukan penilaian terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik tidak sesuai dengan karakteristik dari perusahaan publik Non-BUMN baik dari peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dari best practices.

---

Implementation of Good Corporate Governance or its implementation in the practice of company management must be constantly evaluated. The assessment on the Good Corporate Governance ("GCG") is an utmost important when implementing the GCG practice. In this regards, it is needed to be assessed on how the implementation of Good Corporate Governance in Indonesia is currently, how the alignment of Decision of Secreteary of Ministry of State-Owned Enterprise No. SK-16 / S.MBU / 2012 is in the implementation of Good Corporate Governance in non-SOE public companies and how the role of Otoritas Jasa Keuangan (OJK/Indonesia Financial Services Authority/ IFSA) in monitoring the Non-SOE Public Company upon the mplementation of Good Corporate Governance.

This research uses the normative juridical method by the using secondary data. It is found that the implementation of Decision of Secreteary of Ministry of State-Owned Enterprise No. SK-16 / S.MBU / 2012 is in the implementation of Good Corporate Governance in non-SOE public companies is not quite appropriate. This is due to the indicator used in assessing the Good Corporate Governance does not match characteristics of the Non-SOE public company either from the applicable laws and regulation or from the best practices."

"Good corporate governance is now the key word for organizations as they expected to sed high standars in meeting the demands of their shareholders...."

"ABSTRAKPenelitian ini dibuat guna menjelaskan aspek legalitas praktik penggunaan virtual office sebagai tempat kedudukan Perseoan Terbatas di Indonesia yang dibuat dengan menggunakan metode penulisan yuridis normatif. Virtual office adalah sebuah kantor yang bukan merupakan kantor tetap namun menyediakan berbagai layanan seperti resepsionis dan pengelolaan surat. Virtual Office sendiri sudah banyak digunakan di berbagai negara, terutama Indonesia, dimana dipilih karena biayanya yang tergolong murah dan fleksibilitas dari penggunaan virtual office. Hal tersebut tentu saja menimbulkan permasalah hukum yang baru, yaitu bagaimana konsekuensi hukum penggunaan virtual office sebagai tempat kedudukan Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas sendiri mensyaratkan bahwa sebuah tempat kedudukan merupakan alamat Perseroan Terbatas yang juga merupakan kantor pusat Perseroan Terbatas, yaitu tempat dimana kegiatan usaha utama Perseroan Terbatas dilakukan yang dibuktikan dengan pengurusan Perseroan Terbatas. Hal tersebut menyebabkan penggunaan virtual office sebagai tempat kedudukan Perseroan Terbatas tidaklah dimungkinkan menurut peraturan perundang-undangan yang ada karena tidak ada kegiatan pengurusan yang dilakukan di virtual office. Seharusnya pengaturan mengenai tempat kedudukan diperjelas agar terdapat kepastian hukum begitu juga dengan pengawasan dan penegakan hukum dalam penggunaan tempat kedudukan, sehingga penggunaan virtual office dapat diawasi dan pelanggar dapat diberikan sanksi.

---

ABSTRACTThis research made to explain legal aspect of the usage of virtual office as a domicile of Limited Liability Company LLC in Indonesia and made with normative juridical writing method. Virtual office is an office, which not a physical office but provide various services like receptionist and mail handling. Virtual office used in many countries, especially in Indonesia, and chosen because of the inexpensive price and the flexibility of the usage of virtual office. All of the above indeed inflict a new legal issue, which how is a legal aspect of virtual office if used for a domicile of LLC. LLC presuppose that the domicile is an address of the limited liability company that also the central office of the limited liability company, which the place where the business activity should be done which is proven by the management of the company. The usage of virtual office as a domicile of LLC is not possible according to the law because there is no management of the company done in virtual office. The regulation of domicile should be clarify in order to make legal certainty, reciprocally in supervision and law enforcement on usage of domicile, so the usage of virtual office can be supervised and the violation of the domicile can be sanctioned."

"Pada perseroan terbatas, harta kekayaan suatu perseroan terbatas pertama kalinya berasal dari modal yang disetorkan oleh para pendirinya pada saat pendirian perseroan terbatas. Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, penyetoran modal wajib dilakukan dan dipenuhi secara penuh sebelum perseroan terbatas mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun di dalam prateknya, banyak pendiri perseroan terbatas yang tidak memenuhi kewajiban tersebut. Bahkan dapat ditemui kasus di mana seluruh pendiri tidak ada yang melakukan penyetoran modal sebagaimana disebutkan dalam akta pendirian perseroan terbatas. Berlakunya Peraturan Pemerintah PP Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas kemudian menegaskan kembali wajibnya penyetoran modal tersebut. Maka perlu untuk ditelusuri apakah Peraturan Pemerintah tersebut dapat mengatasi praktek tidak disetorkannya modal dalam pendirian perseroan terbatas yang sering terjadi dan perlu juga untuk diketahui bagaimana akibat hukumnya terhadap perseroan terbatas apabila pemegang saham tidak memenuhi kewajiban penyetoran saham tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan dan lapangan, serta alat pengumpulan data berupa wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian adalah ketentuan mengenai penyetoran modal yang diatur dalam PP Nomor 29 Tahun 2016 belum dapat mengatasi praktek tidak disetorkannya modal dalam pendirian perseroan terbatas yang sering terjadi karena tetap diandalkannya surat pernyataan telah menyetor modal sebagai bukti penyetoran yang sah. Akibat hukum dalam hal sebagian besar pemegang saham melakukan penyetoran modal namun terdapat pemegang saham yang tidak menyetorkan modal maka perseroan terbatas melalui Direksinya wajib secara aktif menagih penyetoran modal tersebut kepada pemegang saham yang bersangkutan sebagai bentuk hutang-piutang dan puncaknya perseroan terbatas dapat mengajukan gugatan secara perdata kepada pemegang saham yang belum menyetorkan sahamnya. Kemudian apabila pada saat mendirikan perseroan terbatas seluruh pendiri perseroan terbatas tidak ada yang melakukan penyetoran modal atas saham yang diambil bagiannya maka artinya terdapat cacat hukum dalam pendirian perseroan terbatas tersebut dan apabila kondisi tersebut merugikan pihak ketiga dan terbukti secara jelas di depan hakim maka pengadilan demi kepentingan umum dapat membubarkan perseroan terbatas tersebut.

---

In a limited liability company, the initial asset comes from paid up capital which fulfilled by all founders when the company first established. According to Limited Liability Company Law Number 40 Years 2007, the payment of subscribed capital or paid up capital should fully fulfilled before company obtain its ratification as legal entity from Ministry of Law and Human Rights. In practically however, numerous shareholders in facts have failed to fulfill this obligation. Even there is a case which none of shareholders of a company subscribe shares as it rsquo s mentioned in deed of the Company Establishment. The validity of Government Regulation Number 29 Years 2016 regarding The Amendment of Authorized Capital in Limited Liability Company has confirm more that the subscribed capital should fully paid by its shareholders. Therefore in this thesis it needs to be analyzed whether the Government Regulation can resolve the problem and what the effect to the company is if no shareholders fulfilled the paid up capital. The type of research used in this thesis is normative juridical research. This thesis adopted the method of normative legal research which using literature study and interviews as the tools in collecting data. After completed several researches, it was founded out that the Government Regulation Number 29 Years 2016 unable to resolve the current issue because as evidence of the capital payment, it is still using the statement letter of having pay the subscribed capital which in fact it cannot guarantee that the capital would really paid. The consequences if only some shareholders of a limited liability company fulfilled the paid up capital, the company through the Board of Directors shall actively collect the debt to the negligent shareholders and the company may file a lawsuit in civil to the negligent shareholders whereas if none of shareholders fulfilled the paid up capital then it means there is legal defect in the establishment of a limited liability company. When the condition detrimental to third parties and it can be strongly proved at the court, the court by the reason of public interest might dissolve the limited liability company."

"Good corporate governance merupakan pedoman untuk mengelola suatu perusahaan dengan baik. Good corporate governance ini bertujuan untuk mengurangi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain. PT Astra International Tbk. (Astra) dalam menjalankan perusahaannya telah melaksanakan prinsip good corporate governance sejak lama sebelum pemerintah mewajibkannya. Penerapan good corporate governance dilaksanakan Astra disesuaikan dengan situasi, kondisi dan perkembangan dari Astra sendiri. Penelitian yang dilakukan dengan mempergunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat normatif dipilih untuk mengetahui sejauh mana penerapan good corporate governance itu dilaksanakan oleh Astra. Data yang dipergunakan merupakan data sekunder melalui Studi pustaka yang didukung dengan wawancara. Astra mempunyai program, sistem dan komite-komite yang dibentuk untuk menunjang penerapan good corporate governance. Kesimpulan yang diperoleh PT. Astra International Tbk telah melakukan penerapan good corporate Governance dengan baik."