Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai analisa ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dipersyaratkan atas alat dan/atau perangkat telekomunikasi berbasis standar teknologi Long Term Evolution (LTE) ditinjau dari ketentuanketentuan yang diatur dalam Agreement On Trade-Related Investment Measures (Perjanjian TRIMs). Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan preskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dipersyaratkan atas alat dan/atau perangkat telekomunikasi berbasis standar teknologi Long Term Evolution (LTE) tidak sesuai dengan ketentuan Agreement On Trade-Related Investment Measures (Perjanjian TRIMs) dan karenanya harus dilakukan langkah-langkah penyesuaian oleh pemerintah Indonesia agar Indonesia tidak melanggar kewajibannya sebagai negara anggota World Trade Organization.

---

This thesis discusses the analysis of Local Content Requirements (LCR) which is required for any telecommunication devices and/or equipments with standardsbased technology Long Term Evolution (LTE) and its relation with the provisions stipulated in the Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs Agreement). Research conducted in this thesis is a normative and prescriptive study.

The research concluded that Local Content Requirements (LCR) which is required for any telecommunication devices and/or equipments with standardsbased technology Long Term Evolution (LTE) is inconsistent with the provisions of TRIMs Agreement and therefore there should be steps taken by the government of Indonesia to bring these measures into conformity with TRIMs Agreement which will eliminate the inconsistency with Indonesia?s obligations under the TRIMs Agreement as a member state of World Trade Organization."

"Teknologi LTE (Long Term Evolution) mampu memberikan efisiensi spektrum yang lebih baik dari teknologi seluler sebelumnya [1] dan bisa menjadi solusi trafik telekomunikasi seluler yang diprediksikan meningkat di dunia termasuk Indonesia. Di Indonesia, trafik komunikasi mobile data seluler untuk tahun 2012 dibandingkan tahun 2011 meningkat dengan kisaran kenaikan 55% sampai dengan 80%. Sebagai negara dengan populasi penduduk terbesar seperti Indonesia [7], India sudah memprediksikan peningkatan trafik seluler akan terjadi di masa mendatang dengan menetapkan National Telecom Policy 2012 yang salah satu isinya menjamin ketersediaan layanan komunikasi data bergerak dengan kecepatan download minimum sebesar 2 Megabit per second (Mbps) pada tahun 2020 [9]. Apabila Indonesia ingin menetapkan hal yang sama (kecepatan download minimum sebesar 2 Mbps) maka dapat diprediksikan kebutuhan frekuensi beberapa operator seluler Indonesia adalah sebesar 399 MHz.Salah satu pita frekuensi penerapan teknologi LTE yaitu pita frekuensi 2600 MHz digunakan oleh layanan Broadcasting Satellite Service (BSS). Meski demikian, pemerintah telah mengidentifikasi bahwa band frekuensi 2600 MHz merupakan potensi yang dapat digunakan untuk telekomunikasi bergerak pita lebar (mobile broadband). Terkait hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah menganalisa posisi teknologi LTE di pita 2600 MHz dengan menggunakan metode SWOT serta kelayakan alokasi frekuensinya dengan menggunakan metode QSPM.Berdasarkan hasil analisa SWOT, teknologi LTE berada dalam Kuadran I analisa SWOT. Posisi ini menunjukkan bahwa teknologi LTE memiliki Kekuatan dan Peluang yang lebih besar bagi suatu operator telekomunikasi. Hasil analisa tahap lanjut metode QSPM memperlihatkan bahwa Opsi Alokasi B yaitu penerapan teknologi LTE menggantikan teknologi satelit di pita frekuensi 2600 MHz layak untuk dilakukan dengan nilai terbesar yaitu 143,945. Dukungan untuk implementasi LTE juga dapat dilihat dengan total nilai Opsi Alokasi D untuk status quo yang paling kecil dengan hanya -3,047. Secara umum, responden mendukung untuk diterapkannya teknologi LTE baik bersamaan dengan satelit maupun tidak.

---

LTE (Long Term Evolution) technology is able to provide better spectral efficiency than previous cellular technologies [1] and could be a solution to the predicted cellular telecommunication traffic increases in the world including Indonesia. In Indonesia, mobile communications data traffic in 2012 compared to 2011 increased within range of 55% to 80%. As the country with the largest population like Indonesia [7], India have predicted an increase in mobile traffic is going to happen in the future by establishing the National Telecom Policy 2012 that ensures the availability of mobile data communication services with minimum download speed of 2 megabits per second (Mbps) in 2020 [9]. If Indonesia wants to set the same (minimum download speed of 2 Mbps), the predicted frequency needs for some Indonesian cellular operator is equal to 399 MHz.

A frequency band for LTE technology implementation is 2600 MHz, currently being used by service Broadcasting Satellite Service (BSS). However, the government has identified that 2600 MHz frequency band is potential for mobile broadband telecommunications. Related to this, the aim of this study was to analyze the position of LTE technology on 2600 MHz frequency bands by using the SWOT method and the frequency allocation feasibility by using the QSPM method.

Based on SWOT analysis result, LTE technology appears in Quadrant I SWOT analysis. This position shows that LTE technology has greater strength and opportunities for a telecom operator. Advanced stage of the analysis, QSPM method shows that the Allocation Option B for LTE technology implementation replacing satellite technology in the 2600 MHz frequency band is feasible with the highest value 143.945. Support for LTE implementation can also be seen with total value of Allocation Option D for the status quo is the smallest with only -3.047. In general, respondents supported the implementation of LTE technology along with satellite or not."

"Diprediksi pertumbuhan trafik data mobile dunia pada tahun 2024 akan mencapai 136 exabyte (EB) dimana 95% diantaranya diprediksi berasal dari perangkat smartphone. Trend trafik data ini bertumbuh dengan compound annual growth rate (CAGR) sebesar 31%. IoT pun diprediksi akan tumbuh tiga kali lipat antara tahun 2017 sampai 2025 yang mencapai 25 milyar koneksi. Dengan prediksi pertumbuhan trafik dan subscriber (baik manusia maupun mesin) yang sedemikian tinggi, maka penting bagi operator untuk mempunyai jaringan yang handal agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Jaringan seluler yang dimiliki oleh operator harus dapat memiliki arsitektur yang fleksibel dan kapasitas jaringannya dapat diatur agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan trafik. NFV menjanjikan jaringan yang lebih fleksibel agar operator dapat meningkatkan kapabilitas dan layanan jaringan operator kepada pelanggan, serta kemampuan untuk mengimplementasikan jaringan baru dan memberikan layanan baru lebih cepat dan lebih murah sehingga dapat mewujudkan tingkat agility layanan yang lebih baik. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa NFV layak untuk diimplementasikan  pada jaringan Telkomsel. Berdasarkan analisis kelayakan investasi dan analisis biaya-manfaat, implementasi peningkatan kapasitas jaringan NFV layak untuk diimplementasikan di Jabotabek, Jawa Timur, Kalimantan dan Sulawesi. Teknologi NFV dapat dipilih karena memiliki nilai NPV, IRR dan B/C lebih besar dibandingkan dengan teknologi konvensional. Jika dijadikan prioritas, maka Regional Jabotabek dan Jawa Timur dapat dijadikan prioritas karena memiliki nilai NFV dan IRR yang lebih besar dibandingkan dengan Kalimantan dan Sulawesi.

---

It is predicted that mobile data traffic growth will reach 136 exabytes (EB) in 2024, of which 95% are predicted from smartphone devices. The trend is growing with a compound annual growth rate (CAGR) of 31%. IoT is also predicted to grow three times between 2017 and 2025 which reaches 25 billion connections. By the growth of traffic and subscribers (both human and machine) that are so high, it is important for operators to have a reliable network to provide the best service to customers. Celluler networks owned by operators must be able to have a flexible architecture and scalable network capacity that be able to adapt to traffic requirements. NFV promises a more flexible network so that operators can improve the capabilities and services of network, as well as the ability to implement new service and provide new services faster and cheaper so they can achieve a better level of service agility. The results of this study indicate that NFV is feasible to be implemented on Telkomsel networks. Based on investment feasibility analysis and cost-benefit analysis, the implementation of increasing NFV capacity is feasible to be implemented in Jabotabek, East Java, Kalimantan and Sulawesi. NFV technology is chosen because it has an NPV value, IRR and B C is greater than conventional technology. If it is made a priority, the Jabotabek and East Java regions can be prioritized because have a higher NFV value and IRR compared to Kalimantan and Sulawesi."

"Perkembangan teknologi telekomunikasi telah mencapai generasi ke empat (4G). salah satu teknologi perintis untuk 4G adalah Long Term Evolution atau yang disingkat LTE. Pada LTE, seluruh akses telekomunikasi adalah berdasarkan IP baik itu panggilan suara maupun layanan data dan juga terdapat AMC atau Adaptive Modulation and Coding yang akan berubah-ubah sesuai dengan kondisi kanal transmisi yang ditandai dengan parameter CQI. Skripsi ini mensimulasikan kualitas suara pada saat layanan panggilan suara dilakukan pada keadaan kanal yang berbeda-beda dan pada modulasi yang berbeda-beda (QPSK, 16QAM, dan 64QAM). berdasarkan simulasi dan survey kepada 20 orang responden didapatkan hasil bahwa nilai BER 7.54e-6 adalah nilai batas terburuk sebuah BER pada layanan panggilan suara.

---

The development of telecommunication technology has reached its fourth generation (4G) where Long Term Evolution (LTE) is one of its pioneering technology. In LTE, all communications are IP Based including voice call. There is also Adaptive Modulation and Coding (AMC) in LTE where the modulation scheme and channel coding are adaptive to channel condition which is indicated by CQI (Channel Quality Indicator). This work simulates the quality of voice call on different modulation scheme (QPSK, 16QAM, and 64QAM) in different CQI. Simulation and survey to 20 respondents yield that BER of 7.54e-6 is the worst limit for voice call service."

"LTE (Long Term Evolution) merupakan salah satu teknologi telekomunikasi nirkabel yang saat ini sedang dikembangkan. Teknologi ini dirancang untuk menyediakan efisiensi spektrum yang lebih baik, peningkatan kapasitas radio, latency, biaya operasional yang rendah bagi operator, serta layanan mobile broadband kualitas tinggi untuk para pengguna. Dengan menggunakan antena MIMO diharapkan dapat meningkatkan efisiensi transmisi sinyal. Adanya penambahan komponen aktif power amplifier dapat meningkatkan gain, bandwidth, dan menurunkan mutual coupling dari antena. Semakin besar gain yang dihasilkan maka jarak pancaran gelombang akan semakin jauh. Kondisi ini menguntungkan untuk komunikasi jarak jauh. Pada skripsi ini dilakukan rancang bangun antena pengirim aktif mikrostrip MIMO 2x2 pada frekuensi 2,35 GHz. Antena aktif diletakan pada port 1 dan port 3. Penggunaan pencatu aperture coupled untuk memudahkan integrasi power amplifier pada antena. Dengan menggunakan simulator CST MWS, rancangan optimum menghasilkan impedance bandwidth sebesar 191 MHz pada port 1, dan 189 MHz pada port 3. Adapun gain yang dihasilkan adalah 16.84 dB pada port 1 dan 16.90 dB pada port 3. Hasil pengukuran pada antena aktif pengirim menghasilkan impedance bandwidth sebesar 207 MHz pada port 1 dan 200 MHz pada port 3. Hasil pengukuran gain pad.

---

LTE (Long Term Evolution) is a wireless telecommunication technology that is currently being developed. This technology is designed to provide better spectrum efficiency, increased radio capacity, latency, low operating costs for operators, and high-quality mobile broadband services to the users. By using MIMO antenna, it is expected to improve the efficiency of signal transmission. The addition of the active components can improve the gain, bandwidth and reduce mutual coupling of the antenna. The high gain is favorable for long-distance communication. In this paper an active integrated microstrip antenna MIMO 2x2 has been designed at 2.35 GHz LTE working frequency. The use of aperture coupled feed is for easy integration between antenna with the active components. Active antenna is integrated in port 1 and port 3. By using CST MWS simulator, the simulation result show that the antenna bandwidth is 119 MHz for port 1 and 189 MHz for port 3, The gain resulted at 2.35 GHz center frequency is 16.84 dB for port 1 and 16.90 dB for port 3. The measurement result show that the impedance bandwidth is 207 MHz for port 1 and 200 MHz for port 3. The gain resulted from measurement at 2.35 GHz center frequency is 12,307 dB and 12,855 dB respectively."

"Keikutsertaan Indonesia sebagai anggota World Trade Organization (WTO) membawa konsekuensi hukum tersendiri, berupa kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasionalnya dengan kesepakatan-kesepakatan WTO, termasuk didalamnya yaitu Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs) dan General Agreement on Trade in Services (GATS). Pembentukan peraturan nasional di bidang penanaman modal, serta pertambangan bidang batubara, selain tidak dibenarkan bertentangan dengan prinsip-prinsip perdagangan internasional yang terkait dengan penanaman modal yaitu National Treatment dan Most Favour Nations, juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, untuk keperluan penyesuaian ini, perlu diteliti bagaimanakah kesesuaian prinsip-prinsip perdagangan internasional dengan prinsip perlakuan sama dalam ketentuan penanaman modal asing (PMA) di bidang pertambangan batubara, serta bagaimanakah pengaturan kebijakan dan hukum PMA bidang batubara diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang bersifat deskriptifanalisis, analisa data dengan pendekatan bersifat kualitatif yaitu menguraikan dan menganalisa mengenai pengaturan hukum nasional penanaman modal asing di bidang batubara. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen atau bahan pustaka, yang didukung dengan wawancara kepada narasumber pada Dirjen Pertambangan Batubara, BKPM dan PT. KPC Kutai Timur. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa di satu sisi Indonesia telah menyesuaikan pengaturan PMA dalam bidang batubara, yakni UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dengan prinsip-prinsip GATT/WTO mengenai national treatment dan most favour nations. Demikian pula penerapan demokrasi ekonomi dalam UU No. 4 Tahun 2009, ini telah diterapkan cukup baik melalui pengaturan kewajiban menjaga kedaulatan negara atas pengelolaan dan pengusahaan sumber daya alam. Pemerintah sebagai badan publik sudah tidak lagi bersanding sejajar secara perdata dengan pelaku usaha di dalam kontrak pertambangan. Namun di lain sisi, sesungguhnya UU tersebut telah bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi, karena demokrasi ekonomi menghendaki terpenuhinya hak-hak dasar setiap individu tanpa kecuali, sedangkan ketentuan liberalisasi perdagangan WTO dilandasi oleh pemikiran kapitalisme membatasi hak-hak dasar individu dan hanya mereka yang mampu bersaing dapat menikmati keuntungan dari perdagangan internasional tersebut.

---

Indonesia's participation as a member of the World Trade Organization (WTO) legal consequences of its own, such as the obligation to adjust its national legislation with WTO agreements, including the Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs) and the General Agreement on Trade in Services (GATS). Establishment of national regulations in the field of investment, as well as coal mining areas, besides not justified contrary to the principles of international trade-related investment that National Treatment and Most Favour Nations, also must not conflict with the principles of economic democracy in Article 33 of the 1945 Constitution. Therefore, for the purposes of this adjustment, need to be investigated how the suitability of the principles of international trade with the principle of equal treatment in terms of foreign direct investment (FDI) in the mining of coal, and how policies and legal arrangements FDI coal fields stipulated in legislation Indonesia.

This study uses normative research, descriptive analysis, data analysis with a qualitative approach that describes and analyzes the law setting national foreign investment in the coal fields. The data used are secondary data by means of data collection in the form of study or reference documents, supported by interviews with speakers at the Directorate General of Coal Mining, the Investment Coordinating Agency (BKPM) and PT. KPC East Kutai.

Based on the results of this study concluded that on the one hand have to adjust the settings Indonesia FDI in the coal fields, namely Law No. 25 of 2007 on Investment and Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal with the principles of GATT / WTO on national treatment and most favor nations. Similarly, the application of economic democracy in Law No. 4 of 2009, it has been applied quite well through setting an obligation to maintain the sovereignty of the state over the management and utilization of natural resources. Government as a public entity is no longer a civil biting parallel with businesses in the mining contract.

But on the other hand, the Act actually been contrary to the principles of economic democracy, because democracy requires the fulfillment of the economic fundamental rights of every individual without exception, while the provisions of the WTO trade liberalization based on the ideas of capitalism restrict the basic rights of individuals and only those who are able to compete can enjoy the benefits of international trade provisions contained in the WTO."

"Waralaba merupakan salah satu bentuk distribusi yang memiliki peran pentingdalam perluasan pasar, termasuk perluasan pasar ke luar negeri. Waralaba menjadisalah satu subsektor yang termasuk dalam sektor distribusi yang diatur dalamOrganisasi Perdagangan Dunia (WTO), yaitu dalam General Agreement of Tradein Services (GATS). Masing-masing negara memiliki hak untuk membentukregulasi domestik terkait dengan perdagangan jasa untuk diterapkan di negaranyamasing-masing. Namun, setiap negara anggota WTO memiliki kewajiban untukmenyesuaikan aturan-aturan terkait perdagangan jasa sesuai dengan komitmenyadalam prinsip-prinsip perdagangan jasa yang telah disepakati dalam GATS.Sehingga, sebagai salah satu negara anggota WTO, Indonesia juga diwajibkanuntuk menyesuaikan aturan domestiknya agar sesuai atau tidak bertentangandengan prinsip-prinsip perdagangan jasa yang diatur dalam GATS. Indonesiamerupakan salah satu negara yang memiliki aturan khusus mengenai waralabadalam bentuk peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun2007 tentang Waralaba dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan MenteriPerdagangan (Permendag) No. 71 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanWaralaba. Perlu diperhatikan bahwa untuk menentukan apakah suatu negara telahmenerapkan prinsip-prinsip perdagangan jasa, harus pula mengacu padakomitmen spesifik masing-masing negara anggota. Sehingga, untuk menilaibagaimana pengaturan penyelenggaraan waralaba di Indonesia dikaitkan denganprinsip-prinsip yang diatur dalam GATS, harus tetap mengacu pada komitmenspesifik Indonesia dalam sektor-sektor perdagangan jasa.

---

A franchise is one of the distributions methods that have an important role inexpanding markets, including expanding markets overseas. A franchise is one ofthe subsectors that is classified in the distribution sector stipulated in the WorldTrade Organizations (WTO), namely in General Agreement of Trade in Services(GATS). Each country has the right to form domestic regulations related to tradein services to be implemented in their respective countries. However, each WTOmember country has an obligation to adjust any domestic regulations relating totrade in services with the principles of trade in services agreed in the GATS.Therefore, as a member of the WTO, Indonesia is also required to adjust anydomestic regulation relating to trade in services with the principles of trade inservices set out in the GATS. Indonesia is one of the countries that have specificregulation regarding franchising in the form of government regulations, namelyGovernment Regulation No. 42 of 2007 concerning Franchising and regulatedfurther in the Minister of Trade Regulation (Permendag) No. 71 of 2019concerning the Implementation of Franchising. It should be noted that todetermine whether a country has applied the principles of trade in services, itmust also refer to the specific commitments of each member country. Therefore, inorder to assess the regulation of the implementation of franchising in Indonesiarelated to the principles set out in the GATS, it must still refer to Indonesia'sspecific commitments in the service trade sectors."

"Pertumbuhan permintaan akses mobile broadband merupakan peluang besar sekaligus tantangan bagi pelaku bisnis telekomunikasi di Indonesia. Teknologi Long Term Evolution (LTE) hadir untuk menjawab permintaan tersebut. Implementasi LTE sebagai teknologi wireless broadband akan sangat menarik, khususnya di kota Depok dengan luas wilayah 200,29 Km2 dan penduduk sekitar 1,7 juta jiwa pada tahun 2010. Laporan tugas akhir ini membahas perencanaan tekno ekonomi implementasi LTE release 8, bandwidth 20 MHz dan skema antena MIMO 2x2. Perencanaan hanya dibatasi untuk wilayah Depok saja berdasarkan data sekunder dari beberapa operator dan instansi pemerintah sebagai data pendukung. Perencanaan teknologi dimulai dari data sekunder dibagi 2 segmen pelanggan potensial LTE, potensial pelanggan optimis dan pesimis. Tugas akhir ini menggunakan parameter jangkauan dan kapasitas sel untuk teknologi LTE. Pada frekuensi 1900 MHz pada parameter jangkauan, 6 sel untuk downlink dan 122 sel untuk uplink, sedangkan frekuensi 2300 MHz dengan jangkauan, 7 sel untuk downlink dan 173 sel untuk uplink, dengan parameter kapasitas diperoleh 449 sel (skenario optimis) dan 117 sel (skenario pesimis) pada tahun 2020 Perencanaan ekonomi dimulai dengan menghitung CAPEX dan OPEX, untuk mendapatkan revenue. Selanjutnya dicari nilai NPV dan PBP berdasarkan revenue tahun per tahun, untuk menunjukan kelayakan dari investasi Teknologi LTE tersebut.

---

Growth in demand for mobile broadband access is a big opportunity and challenge to the telecommunications business in Indonesia. Technology Long Term Evolution (LTE) is present to answer the demand. Implementation of LTE as a broadband wireless technology will be very interesting, especially in Depok city with an area of 200.29 km2 and a population of about 1.7 million people in 2010. This final report discusses the techno economic planning implementation of LTE Release 8, with spesific bandwidth 20 MHz and 2x2 MIMO antenna schemes. Planning is only limited to the Depok city just based on secondary data from several operators and government agencies as supporting data. Technology planning starts from the secondary data is divided into 2 segments LTE potential customers, potential customers optimistic and pessimistic.

This final report uses cell coverage and capacity parameters for LTE technology. For cell coverage at frequency 1900 MHz, 6 cells are needed for downlink and 122 cells for uplink, while at frequency 2300 MHz, 7 cells and 173 cells are needed respectively. For capacity parameter, 449 cells are required for optimistic scenario and 117 cells for pessimistic scenario in year 2020. Economic planning begins by calculating CAPEX and OPEX, to get revenue. Subsequently calculated NPV and PBP year per year based on revenue, to show the feasibility of the LTE technology investments."

"Sebelum melakukan implementasi teknologi, forecasting sebaiknya dilakukan karena merupakan salah satu langkah penting. LTE adalah teknologi yang belum diimplementasikan di Indonesia, namun beberapa operator telah melakukan uji coba. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi keadaan-keadaan dalam pengimplementasian teknologi baru ini perlu dilakukan forecasting dengan sebuah perangkat lunak yang dibangun dengan basis Gompertz Curve. Skenario pertumbuhan cepat, sedang, dan lambat telah diujikan dan dianalisis sebagai representasi kemungkinan keadaan yang akan terjadi. Total biaya pembangunan yang didapat untuk skenario cepat periode simulasi 25 tahun masing-masing, USD 1,715,852,847.55 untuk sites 2x2, USD 1,570,136,994.19 untuk sites 4x2, dan USD 1,101,845,586.65 untuk sites 4x4. Total biaya pembangunan yang didapat untuk skenario sedang periode simulasi 25 tahun masing-masing, USD 1,1778,140,595.37 untuk sites 2x2, USD 1,621,703,101.00 untuk sites 4x2, dan USD 1,137,435,839.71 untuk sites 4x4. Total biaya pembangunan yang didapat untuk skenario lambat periode simulasi 25 tahun masing-masing, USD 4,420,105,731.71 untuk sites 2x2, USD 4,028,953,412.22 untuk sites 4x2, dan USD 2,825,590,450.28 untuk sites 4x4.

---

Forecasting is an essentially recommended steps prior to technological implementation. Trials of LTE technology in Indonesia had been done by some operators upon its implementation. Therefore, a software utilizing Gompertz curve had been developed to anticipate possible conditions for this upcoming technology. Skenarios of rapid, moderate, and slow growth are tested as a representative of possible future conditions. Total development cost for rapid growth rate showed values as USD 1,715,852,847.55 for MIMO 2x2 sites, USD 1,570,136,994.19 for MIMO 4x2 sites, 1,101,845,586.65 for MIMO 4x4 sites. Total development cost for moderate growth rate showed values as USD 1,1778,140,595.37 for MIMO 2x2 sites, USD 1,621,703,101.00 for MIMO 4x2 sites, 1,137,435,839.71 for MIMO 4x4 sites. Total development cost for slow growth rate showed values as USD 4,420,105,731.71 for MIMO 2x2 sites, USD 4,028,953,412.22 for MIMO 4x2 sites, 2,825,590,450.28 for MIMO 4x4 sites."

"Forecasting merupakan hal yang penting sebelum implementasi suatu teknologi baru. LTE rilis 8 dan rilis 10 merupakan teknologi yang belum diimplementasikan di Indonesia, namun sudah mengalami ujicoba. Oleh karena itu, antisipasi teknologi baru ini dilakukan dalam wujud forecasting dengan program yang dibangun dengan basis Gompertz curve sebagai kurva pertumbuhan pada sistem MATLAB. Skenario pertumbuhan cepat, sedang, dan lambat telah diujikan dan dianalisis sebagai contoh kemungkinan skenario yang paling ideal untuk kasus Indonesia dengan prediksi band 1800 MHz dan 2300 MHz. Skenario cepat memiliki beberapa kesulitan dalam persiapan untuk mengejar pertumbuhan yang cepat, dengan nilai growth rate pada tahun pertama bernilai hingga 902.15%. Skenario lambat tidak efisien dengan growth rate hampir selalu berkisar di nilai 10% - 50% dari tahun awal hingga akhir, serta dapat membuat kedua teknologi ini obsolete dengan munculnya teknologi baru. Sementara itu, skenario dengan pertumbuhan sedang memiliki solusi untuk pertumbuhan yang stabil dengan growth rate di bawah 10% pada masa teknologi tersebut memasuki maturity.

---

Forecasting is an important step before the implementation of upcoming technologies. LTE release 8 and release 10 are yet to be implemented in Indonesia, though trials had been performed. A MATLAB based forecasting program which generated Gompertz curve as a growth curve had been developed to anticipate these technologies for the tools of forecasting. Scenarios of rapid, intermediate, and slow growth had been forecasted as an example of possible way to implement LTE in Indonesia with its active band which would be predicted on 1800 MHz and 2300 MHz. Rapid scenario would brought obstacles for its rapid growth to be acquired, with its growth rate reached 902,15% in the first year. Slow scenario has its growth rate showed value as high as 10% to 50% throughout the forecasting process thus efficiency problems will be faced, and possibilities of these technologies made obsolete are high because of their slow growth process. Therefore, intermediate growth could be the solution with its stable growth with rate below 10% in its mature period."