Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai pejabat umum Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dituntut untuk bertanggungjawab terhadap akta yang telah dibuatnya. Apabila akta yang dibuat ternyata di belakang hari menimbulkan sengketa, maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah akta ini merupakan kesalahan notaris atau kesalahan para pihak yang tidak mau jujur dalam memberikan keterangannya dihadapan pejabat berwenang atau adanya kesepakatan yang telah dibuat antara pejabat berwenang tersebut dengan salah satu pihak yang menghadap. Jika akta yang diterbitkan notaris mengandung cacat hukum yang terjadi karena kesalahan pejabat umum yang berwenang, baik karena kelalaiannya maupun karena kesengajaan pejabat itu sendiri, maka pejabat tersebut wajib memberikan pertanggungjawaban. Cacatnya suatu akta yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat berakibat degradasi kekuatan bukti akta notaris dan PPAT dari otentik menjadi kekuatan bukti dibawah tangan, dan cacat yuridis akta notaris yang mengakibatkan akta notaris dapat dibatalkan atau batal demi hukum atau non-existent. Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative, dengan tipe penelitian deskriptif analitis memberikan gambaran tentang obyek yang diteliti. teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi kepustakaan. Kesimpulan yang didapat adalah pejabat pembuat akta tanah yang berwenang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berupa penipuan dan karenanya kata sepakat dalam hal Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terpenuhi, karena Penggugat melakukan perbuatan hukum sebagaimana tertuang dalam akta, tidak sesuai dengan maksud dan keinginannya, melainkan karena adanya penipuan dan tipu muslihat dan para tergugat, dan karena itu perjanjian ini dapat dibatalkan.

---

As a public officer, Notary and Land Deed or known as Pejabat Pembuat Akta Tanah are equired to be responsible for deeds which they had created. If a deed give rise to dispute, it must be questioned, whether the certificate was misstated by the Notary or Land Deed or that was the mistake of the parties for giving the wrong or misleading information. If in the future a mistake occurs on the deed whether it was because of negligence nor because the Notary or Land Deed were meant to do so, they must be responsible and give a compensation for the mistakes they had made. Fraud on a act can lead to degradation of act, whichi is from authentic deed to an ordinary or a privately made deed. The deed can also being null and void or even non-existent. The research metode that?s being used is a juridicial normative metode, with descriptive analytical type of research. The technique that's being used on collecting the datas is a literature study. The conclusion obtained was, the Notary or Land Deed in this case were proved to have done an unlawful act of fraud, and for that, the clause 1320 of Indonesian Civil Code were not completed."

"Kebutuhan akan jasa Notaris dalam masyarakat modern tidak mungkin dihindarkan. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk pada UUJN juga harus tunduk pada kode etik Notaris serta bertanggung jawab terhadap kliennya, Organisasi Profesi yaitu INI (Ikatan Notaris Indonesia), maupun terhadap negara. Dengan adanya hubungan ini maka terhadap Notaris yang mengabaikan martabat jabatannya dapat dikenakan sanksi moril, ditegur ataupun dipecat dari profesinya.Terkait dengan sanksi sebagai bentuk upaya penegakan kode etik Notaris atas pelanggaran kode etik didefinisikan sebagai suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya, dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin Notaris. Dalam tulisan ini, penulis membahas mengenai Tanggung Jawab Notaris Akibat Kesalahannya Dalam Membuat Akta Perjanjian Kredit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder.Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam membuat perjanjian kredit yang sempurna dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, akta perjanjian kredit haruslah memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata dan ketentuan-ketentuan pemberian kredit sesuai dengan UU Perbankan. Apabila kesalahan-kesalahan tersebut di sadari oleh Notaris "EH", maka tanggung jawab Notaris "EH" adalah membuat Berita Acara atas kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang sudah ditandatangani. Apabila kesalahan-kesalahan itu tidak disadari oleh Notaris EH, maka akta autentik tersebut dapat menjadi akta bermasalah dan akta autentik tersebut mengalami degradasi kekuatan pembuktian akta yaitu akta mempunyai kekuatan yang sama dengan akta di bawah tangan dan dapat dituntut ganti kerugian oleh pihak yang dirugikan. Timbulnya kerugian akibat akta yang dibuat oleh Notaris tersebut, oleh satu pihak dapat dituntut pada peradilan umum.

---

The necessary of Notary service is become an important needs for modern society. Notary as a public official due to obligations, must obey to UUJN and the code of ethics also responsible to the clients, professional organization INI (Notary Association of Indonesia), and country too. Therefore, to the notary that ignores the dignity may be get penalized morale, reprimanded or fired from the proffesion.Notary enforcement of codes of conduct for violations of the code of conduct is defined as a punishment intended as a means, efforts, tools of notar coercive obedience and discipline. In this research, author discuss about Responsibilities of the Notary Deed Due to Mistake in Making Credit Agreement. The method used in this research is normative juridical using secondary data.

The conclusion of this reseach is in the making of credit agreement with the precautionary principle, the deeds must comply the Civil Code and the provisions regulated in accordance with the Banking Law. If therere an errorrealized by a Notary, then the responsibility of Notary is make an official report on clerical errors and / or typographical errors contained the minutes of the signed certificate. If the mistakes not realized by Notary, then the authentic deed can be deed problematic and the authentic deed degrades the strength of evidence deed is the deed has the same power by deed under the hand and can be sued for damages by the injured party. Losses due Notary deed made by the one party can be sued in general courts."

"Dalam menjalankan jabatannya, notaris memiliki batasan-batasan yang dituangkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta kode etik notaris. Tapi kenyataannya masih terjadi penyelundupan hukum yang dilakukan oleh para notaris, salah satunya kita kenal dengan nama perjanjian nominee. Pada putusan nomor 510/Pdt.G/2012/PN.Dps, konsep nominee disini sangat jelas menjadi sebuah penyelundupan hukum. Perjanjian yang dibuat seakan-akan bahwa tanah hak milik merupakan milik dari Warga Negara Indonesia akan tetapi sebenarnya merupakan milik Warga Negara Asing.Penelitian ini mencoba untuk mengetahui bagaimana peran dan pertanggung jawaban notaris di dalam pembuatan perjanjian nominee berkaitan dengan pemilikan tanah hak milik, bagaimana keabsahan perjanjian nominee tersebut dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya berkaitan pengtauran mengenai sahnya perjanjian yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 serta ketentuan yang termaktub di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yang secara jelas menentukan hanya Warga Negara Indonesia saja yang berhak memiliki tanah dengan status hak milik di Indonesia dan ada batasan-batasan yang jelas diatur mengenai Warga Negara Asing yang ingin memiliki tanah di Indonesia. Disamping permasalahan tersebut penelitian ini juga hendak membahas mengenai perlindungan hukum bagi notaris yang membuat akta perjanjian nominee tersebut.Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji berbagai literatur, baik berupa buku-buku maupun peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga diperoleh jawaban atas permasahana yang diteliti.Berdasarkan hasil penelitian ternyata pada dasarnya perjanjian nominee sampai saat ini belum diatur dalam perundangan di Indonesia, akan tetapi banyak dilakukan di dalam praktek. Perjanjian nominee ini juga dipertanyakan keabsahannya, karena perjanjian ini tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu suatu sebab yang halal. Tidak ada perlindungan hukum bagi notaris yang melakukan pelanggaran. Seringkali yang terjadi adalah notaris yang membuatkan perjanjian ini. Padahal jika dibaca dengan cermat pasti notaris mengerti kalau perjanjian ini tidak diperbolehkan.

---

Notaries have boundaries, which are explicitly mentioned in the Regulations of Notary and ethical codes of Notary, in doing their work. However, in reality, there are still many law smuggling being practices by notaries and one of them is known as nominee agreement. In the decision number 510/Pdt.G/2012/PN.Dps, it is clearly mentioned that the concept of nominee equals to smuggling of law. The agreement is made as if the land is owned by ab Indonesian, while it actually is owned by a foreigner.

This research is trying to review the role and responsibilities of notary in the making of nominee agreement related to property right of land ownership; and the validity of nominee agreement seen from the perspective of the legislation in Indonesia, specifically in relations with the validity of nominee agreement regulated by the Code of Civil Law No. 1320 and the provisions contained in the Basic Agrarian Law, which clearly mentioned only Indonesian citizens have the right to own land with the status of property rights in Indonesia and there are clear boundaries set on foreign nationals who wishes to own land in Indonesia.

This research is using the normative juridical research method, which is reviewing the literature, both in the form of books as well as related laws and regulations, to obtain answers of the case study.

Based on the research, writer found that in principle, the nominee agreement has yet to be regulated under the Indonesian legislation as of now. However, it has become a common practice. The validity of the nominee agreement is also questionable because the agreement does not comply one of the conditions to validate an agreement that is the halal cause. Furthermore, there is no legal protection for the notary who commits an offense. What happens often is the notary is the one who drafts and prepares the agreement. Meanwhile, if we examine it closely, the notary clearly understands that this agreement is prohibited."

"ABSTRAKSalah satu kegiatan usaha dari bank adalah memberikan kredit. Namun dalam prakteknya pemberian kredit oleh bank tidak selalu berjalan mulus. Seharusnya Bank selaku pemegang jaminan seharusnya dapat dengan mudah melakukan eksekusi atas objek jaminan. Selain itu pemegang jaminan yang beritikad baik harus dilindungi. Namun dalam prakteknya, dalam beberapa kasus bank tidak dapat melakukan eksekusi, bahkan sampai kehilangan hak atas jaminan karena kesalahan yang bukan dilakukan oleh bank. Tetapi kesalahan tersebut dilakukan oleh debitur dan pihak terkait dalam pengikatan dan pemberian kredit. Sehingga disini terlihat suatu permasalahan (kesenjangan antara apa yang seharusnya das sein dan apa yang terjadi das solen). Sehingga disini perlu dilakukan penelitian dalam bentuk tesis, dengan identifikasi masalah Pertama, apakah bank bertanggung jawab bank terhadap kesalahan yang diakubatkan oleh debitur dan pihak terkait dalam pengikatan dan pemberian kredit? Dan Kedua, bagaimana perlindungan hukum bagi bank yang beritikad baik terhadap kesalahan tersebut?Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normative, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan Pertama, bank tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kesalahan debitur dan pihak terkait dalam pengikatan dan pemberian kredit. Selama bank telah menjalankan perjanjian kredit dengan itikad baik, telah menjalankan kewajiban bank dalam UU Perbankan dalam pemberian kredit dan telah memenuhi tindakan-tindakan yang lazim dilakukan dalam pemberian kredit. Kedua, bank yang beritikad baik harus diberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut dapat berupa perlindungan hukum preventif dan resprensif.

---

ABSTRACTOne of the banks business activities is providing redit. But in practice, banks lending does not always fine. Supposedly, the Bank as the collateral holder should be able to easily execute the collateral object. In addition, banks as holders of collateral in good faith must be protected. However, in practice, in some cases banks are unable to carry out executions, even to the point of losing the right to collateral due to mistakes that were not made by the bank. But the mistake was made by the debtor and related parties in binding and giving credit. So here we see a problem (the gap between what should be or das sein and what happened or das solen). So here it is necessary to do research in the form of a thesis, with the identification of problems. First, is the bank responsible for the bank caused by debtors and related parties in binding and execute the credit? And Second, how is the legal protection for banks in good faith against these mistakes?This research use normative juridical research method, with descriptive analytical research specifications.Result of this research First, banks cannot be held responsible for debtors and related parties' mistakes in binding and execute the credit. As long as the bank has entered into a credit agreement in good faith, has carried out the bank's obligations in the Banking Act in granting credit and has fulfilled the usual actions taken in granting credit. Second, banks in good faith must be given legal protection. The legal protection can be preventive and represif legal protection."

"Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya di tuntut bertindak saksama, menjaga kepentingan para pihak, dan memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak terkait dengan pembuatan akta tersebut. Adapun pada prakteknya, terdapat akta Notaris dengan objek sewa Hak Guna Bangunan di atas Tanah Hak Pengelolaan Yang Telah Berakhir Jangka Waktunya. Oleh karenanya muncul permasalahan sebagaimana dianalisis dalam tesis yakni perihal: 1 Bagaimana kedudukan Akta Perjanjian Sewa Menyewa dengan Objek Sewa Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan yang telah berakhir jangka waktunya? dan 2 Bagaimanakah peran dan tanggung jawab Notaris atas Akta Perjanjian Sewa Menyewa dengan Objek Sewa Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan yang telah berakhir jangka waktunya? Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis.Dari hasil penelitian ini ditemukan 2 dua simpulan yaitu: 1 kedudukan Akta Perjanjian Sewa Menyewa tersebut batal demi hukum karena tidak memiliki objek perjanjian. Akibat dari batal demi hukum tersebut adalah perjanjian tersebut tidak pernah lahir; dan 2 Notaris berkewajiban untuk bertindak saksama dan menjaga kepentingan para pihak yang membuat akta tersebut, serta Notaris seharusnya memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak. Dalam hal ini, Notaris dapat diberikan sanksi baik berupa sanksi administratif maupun sanksi perdata yaitu tuntutan berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga.Adapun saran yang dapat diberikan yaitu: 1 Notaris agar lebih cermat, teliti, saksama dan menaati kewajiban yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya dan Kode Etik Notaris; dan 2 pihak yang menderita kerugian akibat batal demi hukum akta perjanjian tersebut dapat mengambil tindakan berupa pelaporan atas pelanggaran yang dilakukan Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah dan tuntutan biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

---

Notary, in performing its duty and function have to act precisely, maintain both parties interest, and educate them on making deed. In practice, there is a deed of lease agreement with an object of lease agreement is the expired Right to Build on the Rights of Management. Therefore, problem has emerged and will be analysis in this Research, such as 1 How is the position of a Deed with an object of Lease agreement is the expired Right to Build on the Rights of Management and 2 How is the role and responsibility of a Notary who made a Deed of Lease agreement which object is the expired Right to Build on Rights of Management Method used in this research is analytical normative juridical.

According to the research, there are 2 two conclusions 1 Deed is null and void as an effect of no object of agreement. 2 Notary has an obligation to act precisely and maintain both parties interest, and also educate them on making deed. Notary could be awarded sanction whether administrative sanction or civil sanction.

Suggestion that could be given to party that suffer loss are reporting this violation to Area Supervisory Board and bring charges to the Notary to cover expense, loss, and interest."

"Akta Notaris dalam praktiknya seringkali ditemukan bermasalah, sehingga dalam Notaris sebagai pembuat Akta autentik seringkali dijadikan pihak yang turut serta melakukan suatu perbuatan melawan hukum, yang mengakibatkan akta yang dibuatnya dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan sebagaimana pada Putusan Negeri Bangil Nomor 38/Pdt.G/2021. Adapun permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah mengenai tanggung jawab serta upaya perlindungan hukum terhadap akta Notaris yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan. Untuk dapat menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan penelusuran data sekunder. Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah monodisipliner. Analisa didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Bil), serta peraturan terkait lainnya. Hasil analisa dari penelitian ini adalah bahwa pertanggungjawaban yang dapat dilakukan Notaris pada saat aktanya dibatalkan oleh pengadilan adalah yaitu bertanggung jawab secara hukum administrasi, perdata, pidana dan Kode Etik Notaris. Hal ini bergantung pada kekeliruan yang dibuat Notaris dan upaya perlindungan hukum yang dilakukan adalah upaya yang diberikan oleh INI adalah memberikan pendampingan dan nasehat hukum terkait permasalahan yang dihadapi oleh Notaris. 

---

Notary deed in practice is often found to be problematic, so in practice notary, as an authentic deed maker is often used as a party to participate in an unlawful act, which results in the deed he made being declared null and void by the court as in Bangil District Decision Number 38/Pdt.G /2021. The problem that the authors raise in this study is regarding the responsibility and legal protection of notarial deeds which are declared null and void by law by the court. To be able to answer these problems, the authors use normative juridical research methods which are carried out by tracing secondary data. The type of research used is monodisciplinary. The analysis is based on the Civil Code, the Criminal Code, Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law 30 of 2004 Concerning the Position of Notary Public, Bangil District Court Decision Number 38/Pdt.G/2021/PN. Bil), as well as other related regulations. The results of the analysis of this study are that the responsibility that can be carried out by a Notary when the deed is canceled by the court is that which is responsible under administrative, civil, and criminal law and the Notary's Code of Ethics. This depends on the mistakes made by the Notary and the legal protection efforts that have been made, namely that the Notary must be more careful and thorough in making the deed he has made and the efforts provided by INI are to provide assistance and legal advice regarding the problems faced by the Notary."

"Perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris sebagai bukti adanya hubungan hukum yang lahir karena kesepakatan. Pihak yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya dapat dituntut di pengadilan atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Masalah penelitian ini adalah pertimbangan hakim mengenai tindakan PT. IPC yang tidak melaksanakan kewajiban hukum sebagai perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban Notaris terhadap akta pengikatan jual beli saham dan akta kesepakatan bersama yang batal demi hukum. Metode penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan tipe penelitian evaluatif, sehingga menggunakan data sekunder melalui studi dokumen. Data sekunder ini dianalisis dengan metode kualitatif sehingga bentuk laporan penelitiannya adalah evaluatif-analitis. Hasil penelitian ini adalah hakim mempertimbangan tindakan PT. IPC yang tidak melaksanakan kewajiban hukum dalam akta pengikatan jual beli saham dan akta kesepakatan bersama termasuk perbuatan melawan hukum dengan berdasarkan doctrine, Pasal 1365 KUHPerdata dan Putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919. Pertimbangan hakim ini menunjukkan bahwa kewajiban PT. IPC lahir dari perjanjian sehingga tindakan PT. IPC termasuk wanprestasi dan bukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana menurut Putusan HogeRaad tertanggal 26 Maret 1920 dan Yahya Harahap bahwa wanprestasi merupakan bentuk khusus atau lex specialis dari perbuatan melawan hukum sebagai lex generalis. Berikutnya adalah Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap akta pengikatan jual beli saham dan akta kesepakatan bersama yang batal demi hukum sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT.IPC. Hal ini dikarenakan tanggungjawab Notaris dalam membuat akta yaitu terkait dengan keabsahaan perjanjian dan bukan pada pelaksanaan isi perjanjian.

---

An agreement made before a notary as evidence of a legal relationship born out of an agreement. Parties who do not carry out their legal obligations can be prosecuted in court on the basis of default or unlawful acts. The problem of this research is the judge's consideration regarding the actions of PT. IPC that does not carry out its legal obligations is an act against the law and the Notary's responsibility for the binding deed of sale and purchase of shares and the deed of mutual agreement which are null and void by law. This research method is normative juridical with evaluative research type, so it uses secondary data through document study. This secondary data was analyzed by qualitative method so that the form of the research report is evaluative-analytical. The result of this research is that the judge considers the actions of PT. IPC which does not carry out its legal obligations in the deed of binding sale and purchase of shares and deed of collective agreement, including acts against the law based on the doctrine, Article 1365 of the Civil Code and the Hoge Raad Decision dated January 31, 1919. The judge's consideration shows that the obligations of PT. IPC was born from the agreement so that the actions of PT. IPC is a breach of contract and is not an unlawful act, as according to the HogeRaad Decision dated March 26, 1920 and Yahya Harahap that a default is a special form or lex specialis of an unlawful act as a lex generalis. Next, the Notary cannot be held responsible for the deed of binding sale and purchase of shares and the deed of collective agreement which are null and void as a result of unlawful acts committed by PT. IPC. This is because the responsibility of the Notary in making the deed is related to the validity of the agreement and not to the implementation of the contents of the agreement."

"Perjanjian kredit adalah suatu perbuatan hukum yang seringkali dilakukan oleh masyarakat, pemberian kredit adalah salah satu bentuk layanan yang diberikan oleh bank kepada 'customer', dalam konteks pelaksanaan perjanjian kredit diperlukan peran dan tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum untuk membuat akta perjanjian kredit, dalam perjanjian kredit perbankan diperlukan kehatihatian notaris dalam menyerap maksud dan tujuan para penghadap untuk kemudian menuliskannya ke adalam akta notariil/otentik, penyusunan dan penulisan isi akta menjadi sangat penting. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analistis dengan metode pendekatan yuridis normatif. Alat pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan dan didukung dengan melakukan wawancara, sehingga akan didapat data yang komprehesif untuk melakukan perubahan dan penyesuaian yang dapat dilakukan dalam pelaksanaanya. Hasil penelitian diketahui bahwa tugas seorang notaris adalah mengkonstatir keinginan para pihak dengan mencatatkannya kedalam akta otentik, meskipun akta yang dibuat notaris hanya berdasarkan bukti formil dan keterangan para pihak, hendaknya menerapkan prinsip kehati-hatian dan mengenal lebih dulu kliennya, akta perjanjian kredit harus dibuat dengan persetujuan para pihak, apabila ternyata terdapat pihak yang membuat perjanjian dengan itikad yang tidak baik, atau cacad hukum, maka akta perjanjian kredit notariil tersebut dapat dibatalkan dengan putusan pengadilan. 

---

Credit agreement is a legal act that is often done by the public, credit is one form of service provided by banks to customers, in the context of the implementation of a credit agreement the role and responsibility of a notary public as a public official are required to make a credit agreement deed, in a banking credit agreement notary prudence is needed in absorbing the intentions and objectives of the parties to then write it into a notarial / authentic deed, the preparation and writing of the contents of the deed becomes very important. This research uses descriptive analytic research with normative juridical approach. This research data collection tool is a literature study and is supported by conducting interviews, so that comprehensive data will be obtained to make changes and adjustments that can be made in the implementation. The results of the study note that the task of a notary is merely to conquer the wishes of the parties by recording it into an authentic deed, even though the notarial deed is only based on formal evidence and statements of the parties, it should apply the precautionary principle and get to know its clients first, the loan agreement deed must be made with the agreement of the parties, if it turns out there is a party who made an agreement in bad faith, or a legal defect, then the notarial credit agreement can be canceled by a court decision."

"Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan peran perbankan sebagai sarana menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat, salah satunya dengan pemberian kredit. Kredit yang diberikan oleh bank pada umumnya diikuti dengan pemberian jaminan oleh debitur kepada bank untuk memperkecil resiko bank. Salah satu jaminan yang lazim digunakan yaitu tanah, dengan pengikatan hak tanggungan. Namun prakteknya terdapat masalah dalam pengikatan hak tanggungan sehingga menyebabkan hak tanggungan batal demi hukum, salah satunya yaitu kuasa untuk membebankan hak tanggungan diberikan oleh pemberi hak tanggungan yang tidak berwenang, sehingga kuasa yang terdapat dalam Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan selanjutnya disebut SKMHT batal demi hukum dan tidak dapat dijadikan dasar pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan selanjutnya disebut APHT. Namun hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan No. 55/Pdt.G/Plw/2015/PN PKL berpendapat bahwa perjanjian kredit yang merupakan dasar pengikatan hak tanggungan tersebut batal demi hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut, timbul permasalahan yaitu mengenai pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tersebut apakah sudah sesuai hukum yang berlaku di Indonesia dan mengenai tanggung jawab notaris atas SKMHT yang dinyatakan batal demi hukum dikaitkan dengan kewajibannya membuat akta tersebut. Tujuan penulisan tesis ini adalah menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan No. 55/Pdt.G/Plw/2015/PN PKL dan menganalisis tanggung jawab notaris terhadap SKMHT yang dinyatakan batal demi hukum dikaitkan dengan kewajibannya membuat akta tersebut. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian analisis data, dapat disimpulkan bahwa hapusnya hak tanggungan tidak menyebabkan hapusnya perjanjian kredit, karena hak tanggungan adalah perjanjian tambahan sedangkan perjanjian kredit adalah perjanjian pokok. Notaris dalam membuat SKMHT wajib memeriksa identitas dan kewenangan bertindak pemberi hak tanggungan agar SKMHT tersebut sah dan dapat dijadikan dasar pembuatan APHT. Apabila notaris telah memeriksa identitas dan kewenangan bertindak pemberi hak tanggungan maka notaris bersangkutan tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya, namun jika notaris tidak memeriksa identitas dan kewenangan bertindak pemberi hak tanggungan maka notaris bersangkutan dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi perdata sebagaimana diatur dalam Kode Etik Notaris dan UUJN.

---

To increase economic growth and national development, it requires the role of banks as a medium of collecting and distributing funds from public, one of them with the provision of credit. Loans provided by banks are generally followed by the granting of collateral by debtors to banks to minimize bank risk. One of the commonly used collateral is land, which can be borne by mortgage. However, in practice there is a problem in the process of mortgages thus causing the mortgage is null and void, one of which is the power to assignment of a mortgage granted by the unauthorized grantor of mortgage, so that the power contained in the Authorization for the Assignment of a Mortgage is null and void and can not be the basis for making the Mortgage Deeds. However the judges in the Pekalongan District Court Decision No. 55 Pdt.G Plw 2015 PN PKL conclude that the credit agreement which is the basis for the mortgage is null and void.

Based on the background, the problem arises regarding the consideration and the decision of the Pekalongan District Court whether it is in accordance with the applicable law in Indonesia and the responsibility of the notary of Authorization for the Assignment of a Mortgage which is stated null and void related with the obligation to make its deed. The purpose of this thesis is to analyze the Decision of Pekalongan District Court No. 55 Pdt.G Plw 2015 PN PKL and analyze the responsibility of a notary to the Authorization for the Assignment of a Mortgage which is stated null and void by law relating to his her obligation to make the deed. This thesis uses normative juridical research methods.

Based on the result of data analysis research, it can be concluded that the termination of mortgage does not result in the termination of credit agreement, because the mortgage is an additional accesoir agreement while the credit agreement is the principal agreement. Notary in making the Authorization for the Assignment of a Mortgage obligates to verify the identity and authority to act of the grantor of mortgage in order to the Authorization for the Assignment of a Mortgage is valid and can be used as the basis for establishing Mortgage Deeds. If the notary has verified the identity and authority to act of the grantor of mortgage, the notary concerned can not be held to be accountable, but if the notary does not verify the identity and authority to act of the grantor of mortgage, the notary concerned might be subject to administrative and civil sanctions as stipulated in the Notary Code and Position of Notary Regulation."

"Dalam tesis ini Penulis akan membahas mengenai implikasi hukum mengenai pembatalan Perubahan Data Perseroan yang disebabkan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang cacat hukum karena tidak terpenuhinya syarat sah pelaksanaan RUPS. Adapun permasalahan yang dibahas dalam tesis ini mengenai keabsahan dari pelaksanaan suatu RUPS yang memuat Perubahan Data Perseroan. Selain itu pula akan dibahas mengenai implikasi hukum Perubahan Data Perseroan yang dinyatakan batal demi hukum terhadap pihak ketiga dan juga keputusan administrasi pemerintahan yang berupa Surat Keputusan dan Surat Peneriman Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji penerapan UUPT dan Permenkumham No. 4/2014 dan Permenkumham No.1/2016 dikaitkan dengan kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1580 K/PDT/2018 sebagai contoh kasus terhadap pembatalan RUPS yang cacat hukum.Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh Penulis telah didapatkan hasil penelitian berupa keabsahan dari pelaksanaan RUPS dalam Perseroan Terbatas harus memenuhi syarat sah dari RUPS sebagaimana tercantum dalam Pasal 76- 90 UUPT, selain itu perlu juga memerhatikan ketentuan lain pada UUPT dan anggaran dasar. Apabila terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka RUPS tersebut menjadi cacat hukum dan kehilangan keabsahannya. Mengenai implikasinya terhadap Perubahan Data Perseroan yang batal demi hukum harus dilaporkan kepada Menteri agar dapat dilakukan pembatalan data yang telah tercantum dalam SABH dan untuk implikasi pada pihak ketiga harus didasarkan pada prinsip-prinsip pertanggungjawaban, yang dalam hal ini pihak ketiga dapat menuntut ganti rugi.

---

In this Thesis, the author will elaborate regarding the law implication concerning revocation of change of company data, due the violation of law in the implementation General Meeting of Shareholders (GMS) which was defected since the requirements for the implementation of the GMS has not complied. The issues that will be discussed in thesis is regarding the validity of the implementation of a GMS that contains the company data changes. In addition, it will also discuss the legal implications of Changing Company Data which are declared null and void to third parties and also government administrative decisions such as The Decree and The Receipt of Notification from the Minister of Law and Human Rights. The method used is normative juridical, namely by reviewing the implementation of the Company Law and Permenkumham No. 4/2014 and Permenkumham No. 1/2016 are associated with the case of the Supreme Court Decision Number 1580 K/PDT/2018 as an example of a case against the cancellation of a legally flawed EGMS.Based on the analysis conducted by Author, the results of the GMS consist of Annual GMS and Extraordinary GMS which are the substance of the validity of the implementation of the GMS in a limited liability company must fulfill the legal requirements of the GMS as stated in Article 76-90 of the Company Law, in addition it also needs to consider the other provisions in the Limited Liability Company Law and articles of association. If there is one condition that is not met, then the GMS becomes legally flawed and loses its validity. Regarding the implications of the company data changes was declared null and void the law must be reported to the Minister so that data cancellation that has been listed in SABH can be carried out and the implications for third parties must be based on the principles of accountability, which in this case the third party can sue the compensation."