Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini menganalisis politik luar negeri AS terhadap proses demokratisasi serta perjuangan kelompok FSA (Free Syirian Army) dan SNC (Syirian National Council) dalam upaya menjatuhkan kediktatoran rezim Bashar Al-assad yang telah berkuasa selama 16 tahun di Suriah. Paradoksnya adalah bahwa selama terjadinya konflik antara kelompok oposisi dan rezim Assad yang didukung oleh kekuatan militer Rusia, Amerika Serikat sebagai pendukung demokrasi di dunia tidak memberikan suatu reaksi yang tegas terhadap tindakan rezim Suriah. Tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kerangka teori pilihan rasional, rasional aktor model dan kepentingan nasional. Penelitian ini menemukan bahwa Politik luar negeri Amerika Serikat di bawah pemerintahan Barack Obama dalam memperjuangkan demokrasi di Suriah cenderung beralih ke politik minimalis dari politik maksimalis. Tesis ini menyimpulkan bahwa, Peralihan paradigma politik tersebut disebabkan Suriah tidak mempunyai arti strategis bagi kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat di Timur-Tengah.

---

ABSTRACTThis tesis analyzes US foreign policy towards the democratization process and the FSA (Free Syirian Army) and SNC (Syirian National Council) effort to topple the Bashar Al-Assad dictatorship regime that has ruled for 16 years in Syria. The paradox is that during the conflict between the opposition and Assad's regime that has been supported by the military power of Russia, US support of democracy in the world does not give an explicit reaction against the actions of the Syrian regime. Using qualitative approach and the theorotical framework of rational choice, rational actor models and national interest. This study finds that under Barack Obama‟s presidency in the fight for democracy in Syria US foreign policy is likely to turn from political maximalist to political minimalist. The study concludes that, this political paradigm shift happens because Syria does not have a strategic significance for US national security interests in the Middle East"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendasari sikap Rusia di dalam DK PBB mengenai konflik Suriah pada tahun 2011 - 2014. Pada bagian awal, penelitian ini akan membahas mengenai latar belakang terjadinya konflik, respon internasional dan langkah kebijakan luar negeri Rusia terutama dalam perannya sebagai anggota dari DK PBB.Dalam proses analisa, penelitian ini menggunakan teori dari William D.Coplin yang menyebutkan bahwa dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri, terdapat faktor-faktor yaitu konteks internasional, politik domestik, ekonomi dan militer. Pada bagian akhir, penelitian ini akan membahas mengenai kebijakan luar negeri Putin dan bagaimana perannya sebagai pemimpin Rusia dalam tujuannya untuk menjaga kepentingan nasional Rusia dalam konflik Suriah.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to identify factors that determined Russia rsquo s decision in UNSC regarding Syria conflict from year 2011 to 2014.First, this thesis will explain the conflict background, international response and Russia rsquo s foreign policy decision as a permanent member of the UNSC.In analyzing the factors, the thesis used William D. Coplin theory of foreign policy decision making. This theory comprises of several factors in determining foreign policy international context, domestic politics, economy and military. In the last chapter, this thesis will analyse Putin rsquo s foreign policy in order for him to secure its national interest in Syria rsquo s conflict. "

"Penelitian ini berjudul “Penyebaran Demokrasi di Timur Tengah oleh Amerika Serikat: Studi Kasus Implementasi Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dalam Konflik Suriah (2011-2016)”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh Konflik Suriah yang terjadi setelah serangkaian aksi demonstrasi yang menuntut reformasi pemerintahan di Suriah di bawah kepemimpinan Presiden Bashar al- Assad. Konflik Suriah telah menarik perhatian komunitas internasional, hal ini disebabkan oleh berbagai pelanggaran HAM yang terjadi, dan Amerika menjadi salah satu negara yang fokus terhadap isu tersebut. Penelitian ini memiliki rumusan masalah, bagaimana Amerika mengimplementasikan kebijakan luar negerinya di Suriah di tengah keterlibatan berbagai pihak yang bertikai, baik kelompok domestik maupun internasional. Penelitian ini dilakukan untuk menyediakan analisis mengenai evaluasi implementasi kebijakan luar negeri Amerika dalam konflik Suriah. Penelitian ini juga akan menyajikan kepentingan nasional Amerika dalam keterlibatannya di Konflik Suriah.Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode library research atau penelitian kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer dan sekunder dari press release, serta data dari berbagai kementerian Amerika Serikat. Untuk menganalisis kebijakan Amerika di Suriah, penulis menggunakan neorealisme digunakan sebagai teori utama dalam penelitian ini, disertai dengan rational choice theory dan konsep balance of power. Setelah mengumpulkan data, penulis kemudian mengelompokkan data-data tersebut dan menganalisisnya menggunakan teori dan konsep di atas.Berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan, penulis menemukan berbagai pokok kebijakan Amerika Serikat di Suriah. Mulai dari diplomasi, ekonomi hingga militer. Penulis juga menemukan bahwa kebijakan Obama di Suriah memiliki banyak kekurangan yang perlu di evaluasi. Hal ini berkaitan dengan efektivitas, konsistensi dan standar ganda yang terdapat dalam kebijakan yang diimplementasikan di Suriah.

---

This research entitled "U.S. Democracy Promotion in the Middle East: A Case Study on the Implementation of U.S. Foreign Policy in Syrian Conflict (2011-2016)". This research is motivated by the Syrian conflict which occurred after a series of demonstrations demanding government reform in Syria under the leadership of President Bashar al-Assad. The Syrian conflict has attracted the attention of the international community, this is due to the various human rights violations that have occurred, and America has become one of the countries that has focused on this issue. This research has a problem identification on how America implements its foreign policy in Syria amid the involvement of various warring parties, both domestic and international groups. This research was conducted to provide an analysis regarding the evaluation of the implementation of American foreign policy in the Syrian conflict. This research will also present America's national interest in its involvement in the Syrian Conflict.

In this research, the authors used the library research method. The data sources used are primary and secondary data from press releases, as well as data from various US ministries. To analyze U.S. policy in Syria, the author uses neorealism as the main theory in this study, accompanied by rational choice theory and the concept of balance of power. After collecting the data, the writer then classifies the data and analyzes it using the theory and concepts above.

Based on the analysis that has been carried out, the author finds various main points of US policy in Syria. Starting from diplomacy, economy to military. The author also finds that Obama's policy in Syria has many flaws that need to be evaluated. This is related to the effectiveness, consistency and double standard of the policies implemented in Syria."

"Tesis ini membahas mengenai politik luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah pada masa pemerintahan Barack Obama tahun 2009-2014. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengambil studi terhadap penarikan pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa politik luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah pada masa pemerintahan Barack Obama mengalami perubahan pendekatan dari hard power ke smart power. Tesis ini menemukan bahwa ada empat faktor yang membuat Amerika Serikat akan menarik pasukannya dari Afghanistan, yaitu : kematian Osama Bin Laden, tuntutan politik dalam negeri, kondisi ekonomi dalam negeri, dan konstelasi internasional.

---

This thesis discusses about U.S. foreign policy in the Middle East during the Barack Obama administration years 2009-2014. This study is a qualitative research by taking study of the withdrawal U.S. forces from Afghanistan. The results of this study indicate that U.S. foreign policy in the Middle East during the reign of Barack Obama is change from the hard power approach to the smart power approach. This thesis found that there are four factors that make the U.S. will withdraw its forces from Afghanistan, namely : the death of Osama Bin Laden, the demands of domestic politics, economic conditions in the country, and the international constellation."

"Penelitian ini menganalisis perubahan kebijakan luar negeri Turki terhadap Suriah. Analisis dalam penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor penyebab yang melandasi Turki mengubah kebijakan luar negerinya sejak konflik sipil terjadi tahun 2011 di Suriah. Tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berdasarkan pada causal process tracing sebagai teknik analisis data. Dengan kerangka analisis politik luar negeri, penelitian ini menemukan adanya faktor internal dan eksternal sebagai pembentuk perubahan kebijakan luar negeri. Faktor internal terdiri dari isu politik identitas, pragmatisme ekonomi, dan peran kelompok kepentingan. Kemudian, faktor eksternal terdiri dari ancaman eksistensial, guncangan eksternal, desakan publik, dan persaingan di kawasan. Berdasarkan perangkat analisis tersebut, penulis menyimpulkan bahwa perubahan sikap Turki dilandaskan pada kepentingan nasionalisme Turki yakni mencegah terbentuknya Negara Kurdi di Suriah Utara, mengendalikan kelompok Islam Radikal di Suriah, membentuk pemerintahan baru di Suriah sesuai dengan kehendak Turki, menguasai akses sumber energi di Suriah, dan melindungi wilayah kedaulatannya dari ancaman dan efek limpahan konflik Suriah. Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian ini menawarkan dua rekomendasi penting. Pertama, secara akademik yang menawarkan penyempurnaan lebih lanjut dari teori perubahan politik luar negeri dengan menggabungkan pendekatan berbasis struktur dan agen. Kedua, rekomendasi kebijakan yang menawarkan secara idealitas bahwa Turki harus mengembalikan karakteristik politik luar negeri Zero Problem with Neighbour yang cenderung mengedepankan soft power dibanding hard power.

---

This study analyzes the changes in Turkey's foreign policy towards Syria. The analysis in this study identifies the causal factors that underlie Turkey's change in its foreign policy since the civil conflict occurred in 2011 in Syria. This thesis uses a qualitative research method based on causal process tracing as a data analysis technique. With the framework of foreign policy analysis, this research finds internal and external factors as the shapers of foreign policy changes. Internal factors consist of identity politics, economic pragmatism, and the role of interest groups. Then, external factors consist of existential threats, external shocks, public pressure, and competition in the region. Based on this analysis, the authors conclude that Turkey's policy changes are based on the interests of Turkish nationalism, namely preventing the formation of a Kurdish State in Northern Syria, controlling Radical Islamic groups in Syria, forming a new government in Syria under Turkey's will, controlling access to energy sources in Syria, and protect its sovereign territory from the threats and spillover effects of the Syrian conflict. Based on the analysis results, this study offers two important recommendations. First, academically that offers a further refinement of the theory of foreign policy change by combining a structure-based and agency-based approach. Second, policy recommendations offer ideals that Turkey must restore the characteristics of a "Zero Problem with Neighbor" foreign policy, which tends to prioritize soft power over hard power."

"Timur Tengah merupakan salah satu kawasan yang menjadi perhatian utama politik luar negeri Amerika. Sejauh ini, Amerika memandang Arab Saudi sebagai salah satu sekutu strategisnya di Timur Tengah. Amerika telah menjalin kerjasama cukup lama dengan Arab Saudi, negara penghasil serta pemilik cadangan minyak terbesar di dunia. Sehingga keberadaannya ini menempati posisi sentral dalam kebijakan luar negeri Amerika di Timur Tengah.Hubungan kedua negara ini merupakan hubungan ketergantungan. Amerika sangat membutuhkan pasokan minyak Saudi untuk pertumbuhan industrinya, sedang pada sisi lain Arab Saudi sangat tergantung pada keterlibatan Amerika dalam bidang ekonomi, pertahanan dan keamanan. Sebelumnya meskipun Arab Saudi negara monarki, Amerika tidak mempersoalkan sistem politik Arab Saudi yang tidak mempraktikkan nilai-nilai demokrasi. Bagi Amerika selain menjaga hubungan dengan keluarga kerajaan yang telah dibangun sejak tahun 1930-an, alasan minyak karena kapasitas produksi harian Arab Saudi mampu menggoyang atau mengamankan pasar minyak global juga karena pertaruhan politiknya terlalu besar jika rezirn Saudi runtuh. Bila hal ini terjadi maka pengganti alternatif di luar keluarga Al-Saud adalah para penantang hegemoni Amerika, terutama Al Qaeda. Disini, nampak bahwa kepentingan Amerika mempertahankan kerajaan, selain faktor ekonomi juga faktor politik.Namun dasar hubungan Amerika dengan negara-negara Arab umumnya dan Arab Saudi pada khususnya berubah secara mendasar setelah tragedi 11 September 2001 yang menghancurkan menara kembar World Trade Center di New York dan gedung Pentagon di washington, di mana 15 dari 19 tersangka pelaku tindak terorisme itu adalah berwarganegara Arab Saudi. Amerika berusaha mengubah infrastruktur tatanan sosial bangsa Arab yang dianggap sebagai sumber bagi lahirnya radikalisme dan terorisme. Sehingga prioritas utama kebijakan politik Amerika di kawasan Arab saat ini adalah upaya mensosialisasikan dan menerapkan demokrasi di kawasan tersebut. Hal ini merupakan sesuatu yang baru terjadi dalam sejarah hubungan Amerika-Arab Saudi.Bahkan pada 6 November 2003, Presiden Amerika George Walker Bush secara terbuka mendesak Saudi dan Mesir menerapkan demokrasi. Di Timur Tengah sendiri, banyak pihak yang setuju dengan seruan Bush untuk lebih mengembangkan demokrasi. Bahkan di Arab Saudi tuntutan perubahan pun muncul tidak hanya dari oposisi moderat namun juga datang dari oposisi garis keras yang menentang sikap kerajaan dan anti Amerika sehingga melancarkan aksi terorisme yang menyerang berbagai kepentingan Amerika di Arab Saudi. Namun, seruan untuk mendukung gagasan Bush itu juga ditanggapi dengan dingin sebagai akibat sikap Amerika yang lebih berpihak pada Israel dan keputusan Amerika mengobarkan perang di Irak. Akibatnya gelombang oposisi kian meningkat sebagai prates terhadap kebijakan Amerika. Kedua Persoalan, kebijakan Amerika dan oposisi anti Amerika, ini merupakan rintangan utama bagi keinginan untuk menjadikan Timur Tengah sebagai kawasan yang iebih demokratis.Desakan reformasi Amerika juga temyata berpengaruh pada kebijakan dalam negeri Arab Saudi buktinya pihak kerajaan telah mengumumkan akan melakukan pemilu nasional dalam waktu dekat untuk memilih wakil rakyat setelah sebelumnya menyetujui pembentukan komite hak asasi manusia nonpemerintah. Persetujuan Arab Saudi atas pembentukan komite hak asasi manusia tersebut adalah suatu perubahan sikap dart persepsi atas isu hak asasi manusia itu sendiri. Sebelum ini, Arab Saudi memandang ada sejumlah prinsipprinsip hak asasi manusia yang diakui dunia saat ini tidak sinkron dengan ajaran Islam, sedangkan pemilu merupakan sebuah proses politik bersejarah bagi Saudi karena untuk pertamakalinya dilaksanakan sejak negara ini didirikan.Namun belum jelas apakah pemilu ini akan independen dan akan menciptakan parlemen yang berfungsi mengontrol pemerintah sebagaimana lazimnya demokrasi Ataukah, sekadar bentuk lain dari Dewar' Syura yang tidak memiliki kekuasaan, kecuali hanya sekadar memberi masukan kepada pemerintah. Nampaknya walaupun berjalan dengan lamban namun perubahan sedikit demi sedikit sedang terjadi dan terus bergulir di kerajaan Saudi ini.

---

The Middle East is the main focus of The United States Foreign Policies. Yet, the US government saw Saudi Arabia as their strategic ally in the Middle East. They have been having good cooperation with Saudi Arabia, the biggest oil producer and the owner of the largest number of oil reserves, for years. This strategic condition has put Saudi Arabia in the center of the US foreign affairs policies in the Middle East.

The relationship between these two countries is considered as a dependent connection. The US needs Saudi Arabia to supply them oil for their industry, while Saudi is very dependent on the US involvement in its economy, defense and security. The US does not want to bother the Saudi Arabia's System of Monarchy, even though it is against the values of democracy. For the US, besides keeping a good relation since 1930's with Saudi which its daily oil production is very powerful to the global market they cannot take the great risk they might encounter if the Saudi regime is collapsed. If it happened, Saudi would possibly be ruled by those who are against the US hegemony, especially Al Qaeda. This shows that the US interests are not only economic but also politics.

But generally, the basic form of relationship between the US government and the Arabic countries -especially Saudi Arabia- has changed fundamentally after the 911 incident. The US government is trying to revolutionize the social structure of the Arabian that they consider to be the cause of all radicalism and terrorism. Thus, the most recent priority of the US policies in the Middle East is to socialize-and apply democracy there. This is a new thing in the US-Saudi Arabia mutual aid.

On the 6th of November 2003, George W. Bush, moreover, openly forces Saudi Arabia and Egypt to apply the democracy system in their countries. In fact, in the Middle East, many have agreed with Bush to develop democracy in the area. Even in Saudi Arabia, the demand of changes comes not only from the moderate opposition but also from the radical opponent that protests the Royal attitude and anti-US movements. But the call to approve Bush idea is responded negatively as well, due to the US taking sides Israel and their decision to trigger war in Iraq. This increases the opposition action to protest the US policies. The two problems, the US policies and anti-US movement, can be the real factor to obscure the Middle East becomes a more democratic area.

The US reformation pressure has also influenced the Saudis domestic policies. The Saudi Arabia Royal have announced their willing to run the national election immediately to select their representatives after agreeing the formation of a non government commission for human rights. The Saudi's agreeing the formation of the commission shows attitude and perception changes in viewing human right issues. Prior to that, Saudi perceives some human rights values are not synchronous to Islamic teachings, whereas the election is a very momentous political process to Saudi because it will be the first time ever in Saudi.

But it is still uncertain whether the election will be real independent and result in a parliament that controls government, or just a different form of "Diwan Syura" that has no authority but to give the government advices. It seems that even though it runs slowly but the changes will gradually occur in this Kingdom of Saudi Arabia."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai politik luar negeri Venezuela terhadap AmerikaSerikat pada 1999 – 2010. Politik luar negeri Venezuela bertolak belakang denganhubungan perdagangan dengan Amerika Serikat. Di balik kerjasama pada sektorperdagangan tersebut, Venezuela kerap melontarkan sikap dan tindakan yangkonfrontatif terhadap Amerika Serikat. Venezuela juga menjalin kerjasamadengan negara yang memiliki latar belakang sebagai rival dengan Amerika Serikat.Kedua negara memiliki hubungan dagang terbesar pada sektor minyak. Isu keduanegara dianalisa menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan periode waktutertentu. Pemerintahan Presiden Chávez membawa revolusi bagi Venezuela. Hasilpenelitian berupa politik kontradiktif yang dijalankan Presiden Chávez terhadapAmerika Serikat. Venezuela pun menjalankan strategi diversifikasi mitra gunamenangkal ketergantungannya terhadap Amerika Serikat

---

ABSTRACTThis thesis discusses the foreign policy of Venezuela to the United States in 1999-2010. Venezuelan foreign policy contrary to the trade relationship with the UnitedStates. Behind cooperation in the trade sector, Venezuela often catapult aconfrontational attitude and actions against the United States. Venezuela alsocooperates with the country that have a contrary philosopy with the United States.Both countries have the largest trading relationship in the oil sector. The methodto analyzed this problems using qualitatif approach which based on a specific timeperiod. Chávez government was brought a revolution for Venezuela. The result iscontradictive Venezuelan’s foreign policy against the United States. Venezuelawas run in order to ward off efforts to diversify its dependence on the UnitedStates."

"[Empat tahun sejak dimulainya pemberontakan, Suriah masih terjebakdalam perang sipil yang telah menghancurkan setiap segi wilayahnya. Jumlah korban tewas melampaui 200.000 jiwa, akan tetapi solusi politik masih jauh dari harapan. Penelitian ini menyoroti bagaimana persepsi ancaman, internal dan eksternal, mempengaruhi perilaku rezim Bashar al-Asad dalam upayanya mempertahankan legitimasi politiknya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami proses pembuatan kebijakan oleh pemerintah pada situasi krisis dan untuk mengeksplorasi bagaimana perang sipil yang berkepanjangan disebabkan oleh kesediaan rezim yang berkuasa untuk mengadopsi kebijakan berisikosekalipun untuk melanggengkan kekuasaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus. Hasil penelitian menyarankan bahwa untuk memahami kompleksitas perang sipil, diperlukan kajian dari berbagai sudut pandang, termasuk perspektif rezim yang berkuasa, untuk menemukan solusi politik yang terbaik bagi tercapainya resolusi konflik.;Four years since the start of its uprising, Syria is still caught in a civil war that has torn every facet of the country. The death toll has exceeded 200.000 lives with no political solution in sights. This research highlights on how threats perceptions, both internal and external, affect behavior of Bashar al-Asad’s regime in order to protect its political legitimacy. The purpose of this research is to understand policy-making process by a government during crisis and to explore on how a long-lasted civil war is caused by the will of the government to have a risky policy for its survival. This research is done by qualitative method with a case study approach. The researcher suggest that to understand the complexity of civil war, the other analysts shall look from many angles, including government’s perspective, to find any political solution that may best resolve the conflict., Four years since the start of its uprising, Syria is still caught in a civil warthat has torn every facet of the country. The death toll has exceeded 200.000 liveswith no political solution in sights. This research highlights on how threatsperceptions, both internal and external, affect behavior of Bashar al-Asad’sregime in order to protect its political legitimacy. The purpose of this research isto understand policy-making process by a government during crisis and to exploreon how a long-lasted civil war is caused by the will of the government to have arisky policy for its survival. This research is done by qualitative method with acase study approach. The researcher suggest that to understand the complexity ofcivil war, the other analysts shall look from many angles, including government’sperspective, to find any political solution that may best resolve the conflict.]"

"Terletak di antara Asia dan Eropa, Turki memiliki implementasi politik luar negeri yang unik terhadap dunia Timur dan Barat. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1923, Turki cenderung memprioritaskan Barat sebagai kiblat politik luar negerinya. Hal ini kemudian mengalami sejumlah perubahan ketika Recep Tayyip Erdoğan bersama partai AKP memegang kekuasaan di pemerintah Turki sejak tahun 2002. Turki tidak lagi hanya berkiblat ke Barat, namun juga mulai berinteraksi serta membangun relasi baik dengan kawasan tetangganya yakni Timur Tengah. Kajian literatur ini meninjau 30 literatur berbahasa Inggris dan terakreditasi internasional yang dikumpulkan dari berbagai sumber mengenai politik luar negeri Turki terhadap Timur Tengah pada masa pemerintahan Recep Tayyip Erdoğan. Pemetaan kemudian dilakukan berdasarkan kerangka dari tulisan Sozen (2010) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara, antara lain conceptual setting, micro setting, serta macro setting dengan dua variabel yaitu variabel domestik dan eksternal. Kajian literatur ini berupaya untuk melihat adanya konsensus, perdebatan, dan kesenjangan dari kumpulan literatur tersebut. Berdasarkan pengkajian yang dilakukan, tinjauan pustaka ini menemukan bahwa di antara berbagai faktor, faktor domestik menjadi salah satu pengaruh terkuat dalam implementasi politik luar negeri Turki terhadap Timur Tengah pada masa pemerintahan Erdoğan. Selain itu, kajian literatur ini juga menemukan bahwa terdapat kesenjangan antara aspirasi dan kapabilitas Turki dalam menjalankan politik luar negerinya di kawasan tersebut. Kajian literatur ini merekomendasikan adanya penelitian lanjutan mengenai topik ini dengan turut melihat perkembangan terkini dari negara Turki saat ini.

---

Located between Asia and Europe, Turkey has a unique foreign policy implementation towards both the East and the West. Since its independence in 1923, Turkey has tended to prioritize the West as the mecca of its foreign policy. This then underwent several changes when Recep Tayyip Erdoğan with the AKP party held power in the Turkish government since 2002. Turkey is no longer only oriented to the West but has also begun to interact and build good relations with its neighboring Middle East region. This literature review analyzes 30 English-language and internationally accredited literature collected from various sources on Turkey's foreign policy towards the Middle East during the reign of Recep Tayyip Erdoğan. The mapping is then carried out based on the framework from Sozen (2010) regarding the factors that influence a country's foreign policy, including conceptual settings, micro settings, and macro settings with two variables, namely domestic and external variables. This literature review seeks to see the existence of consensus, debate, and gaps from the literature collection. Based on the studies conducted, this literature review found that among various factors, domestic factors became one of the strongest influences in the implementation of Turkey's foreign policy towards the Middle East during the reign of Erdoğan. In addition, this literature review also finds that there is a gap between Turkey's aspirations and capabilities in carrying out its foreign policy in the region. This literature review recommends further research on this topic by looking at the latest developments in the current state of Turkey"