Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas perubahan peran Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) sebagai salah satu lembaga think tank pemerintah sekaligus lembaga pendidikan tingkat nasional yang bertujuan untuk mendidikcalon pemimpin tingkat nasional. Sesuai dengan teori daur hidup organisasi posisi Lemhannas saat ini berada pada posisi puncak yang berfungsi mulai menurun pasca UU ASN yang tidak menjadikan pendidikan Lemhannas sebagai prasayaratbagi pejabat esselon 1 dan esselon 2 sebagai kenaikan jenjang kepangkatan. Keberadaan Lemhannas RI di usia nya yang sudah lebih dari 50 tahun membuat Lemhannas harus berbenah dini agar tidak terlena dan selalu waspada denganperubahan yang sangat cepat dalam mendidik calon-calon pemimpin tingkat nasional. Setidaknya ada tiga perubahan mendasar yang harus dilakukan oleh Lemhannas RI dengan mengadopsi konsep Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni(1) Pendidikan dan Pengajaran, (2) Penelitian dan Pengembangan, dan (3) Pengabdian Masyarakat. Pendidikan Tingkat Nasional yakni Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat. Penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan pendekatan Soft Systems Methodology (SSM). SSM dipilih karena memandang dunia (sosial) sebagai hal yang kompleks, problematik, misterius, dikarakteristikan oleh pertarungan sudut pandang atau clashes of worldview serta bersifat soft ill structured. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lemhannas RI harus melakukan perubahan pada bidang pendidikan, pengkajian,dan pengabdian masyarakat. Hasil kajian merekomendasikan Lemhannas RI harus melakukan pembenahan terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai dengan fungsi Lemhannas diawal pembentukannya sebagai upaya Lemhannas RI menjadi Lembaga Berkelas Dunia.

---

This thesis discusses the changing role of the National Resilience Institute of the Republic of Indonesia (Indonesian National Resilience Institute) as one of the

government think tank at the same national level educational institutions aimed at educating future leaders of the national level. In accordance with the organizational life cycle theory Lemhannas position is currently at the top of the function began to decline following Law ASN does not make education as a prerequisite for the National Resilience Institute officials echelon echelon 1 and 2 as a rise in the ladder. The existence of National Resilience Institute RI at his age are already more than 50 years makes Lemhannas must clean up early so as not to be complacent and always be alert to the rapid changes in educating future leaders of national level. There are at least three fundamental changes that must be made by the National Resilience Institute of RI by adopting the concept of Three Pillars of Tertiay Education (Tri Dharma Perguruan Tinggi), namely (1) Education and Promotion, (2) Research and Development, and (3) Community Service. The National Education Education and Teaching, Research and Community Service. The study, conducted by researchers using the approach of Soft Systems

Methodology (SSM). SSM selected for viewing the world (social) as complex, problematic, mysterious, characterized by fights or clashes of viewpoints are soft worldview and ill structured. The results showed that the National Resilience Institute of RI must make changes in the field of education, assessment, and community service. The study results recommend the National Resilience Institute of RI must make improvements to the duties and functions in accordance with the National Resilience Institute function at the beginning of its formation as an attempt Lemhannas RI become World Class Organization."

"Dalam terbentuknya sebuah desa wisata tentu saja melewati proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pada akhirnya dilihat bagaimana dampak program tersebut bagi masyarakat sekitarnya. Desa wisata Jogoboyo Purworejo merupakan desa wisata yang menjadi alternatif wisata yang kemudian muncul dan bersaing dengan kawasan wisata dan desa wisata lainnya. Tesis ini menggambarkan proses strategi pemberdayaan masyarakat melalui program desa wisata Jogoboyo Purworejo dengan melihat strategi perencanaan dan pengembangan kawasan wisata serta melihat dampak yang muncul dalam pengembangan kawasan wisata tersebut. Kabupaten Purworejo memiliki berbagai upaya dalam mengurangi angka kemiskinan, salah satunya adalah program pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata. Program desa wisata ini merupakan sebuah upaya dan dalam tahap proses berjalan, maka terdapat berbagai macam hal menarik di dalamnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukan proses pemberdayaan masyarakat berjalan dengan cukup baik. Selain kemudian terdapat kemajuan pola pikir ekonomi, bertambahnya mata pencaharian baru, peningkatan pendapatan dan pengelolaan keuangan serta cara dan perilaku kerja, di satu sisi  diperlukan perhatian rutin agar kreativitas di bidang pariwisata di desa Jogoboyo semakin meningkat dan pengelolaan publikasi atau pemasaran agar daerah ini lebih dikenal masyarakat luas dan mendatangkan wisatawan semakin berkembang

---

In the formation of a tourism village, of course, it goes through a process of planning, implementation, until finally seeing the impact of the program on the surrounding community. The tourist village of Jogoboyo Purworejo is a tourist village that has become an alternative tourism which has emerged and competes with other tourist areas and tourist villages. This thesis describes the process of community empowerment strategies through the Jogoboyo Purworejo tourism village program by looking at the planning and development strategies of tourist areas and seeing the impacts that arise in the development of these tourist areas. Purworejo Regency has various efforts to reduce poverty, one of which is a community empowerment program through tourism villages. This tourism village program is an effort and in the ongoing process, there are various interesting things in it. This research uses a qualitative approach with descriptive research type. The results showed that the community empowerment process was running quite well. In addition to the progress of the economic mindset, the addition of new livelihoods, increased income and financial management as well as work methods and behavior, on the one hand, regular attention is needed so that creativity in the tourism sector in the village of Jogoboyo increases and management of publications or marketing so that this area is better known. the wider community and bring in tourists is growing"

"Penelitian ini mendeskripsikan upaya serta hambatan dalam pengembangan desa wisata berkelanjutan di Desa Wisata Brayut, Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Wisata Brayut dikembangkan sebagai pariwisata berbasis masyarakat melalui upaya pengembangan kesadaran dan peningkatan ekonomi masyarakat, penguatan kapasitas, pendayagunaan kekayaan sumberdaya alam, sumber daya manusia, dan budaya. Pengembangan Desa Wisata Brayut mendorong berbagai upaya peningkatan ekonomi, pelestarian budaya dan kearifan lokal, serta pelestarian lingkungan alam sebagai bentuk pembangunan yang berkelanjutan. Hambatan yang dialami dalam pengembangan Desa Wisata Brayut antara lain masih terbatasnya sumber daya manusia dan sarana prasarana.

---

This research discusses the efforts done and obstacles facedby Desa Wisata Brayut in developing sustainable tourism village using descriptive qualitative approach. The results indicate that the Village Tourism Brayut developed as community based tourism as a form of empowerment by building awareness and improving the economy of society, strengthening capacity, utilization of natural resources, human resources, and culture. The development of Desa Wisata Brayut encourages various efforts to improve the economy, the preservation of local culture and wisdom, and the preservation of the natural environment as a form of sustainable development. Moreover, the obstacles experienced by Desa Wisata Brayut in the development of sustainable tourist villages include lack of human resources and infrastructure facilities."

"Skripsi ini membahas mengenai pengembangan desa wisata melalui pemberdayaan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tahapan pengembangan desa wisata, dan dampak dari pengembangan desa wisata melalui pemberdayaan masyarakatdesa wisata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yang pertama adalah terdapat tiga tahapan dalam pengembangan desa wisata yang dilakukan, yaitu: tahap yang pertama adalah tahap persiapan, kemudian tahap kedua adalah tahap pengkajian dan perencanaan, dan tahap yang ketiga adalah tahap pelaksanaan pengembangan desa wisata Tapos-1. Dalam tahapan pengembangan terjadi faktor pendorong dan penghambat pada tahapan pengembangan yang dilaksanakan. Hasil yang kedua adalahdampak dari pengembangan desa wisata melalui pemberdayaan masyarakat yang meliputi dampak struktur ekonomi pada masyarakat, struktur budaya dan struktur infrastruktur.This thesis discusses about development of rural tourism through community empowerment. The purpose of this study was to determine the stage of developing a tourist village, and impact resulting from the development of a tourist village through the empowerment of a tourist village community. This study used a qualitative approach to the type of descriptive research. Data collection techniques used were in-depthinterviews, observation, and study of documentation. The results of this study are the first there are three stages carried out in the development of tourist villages, namely: the first stage is the preparation phase, then the second stage is the mapping of tourist sites and determine the needs of the village community, and the third stage is the implementation stage of Tapos-1 tourism village development. In the stage of development, there are driving and inhibiting factors at each stage of development carried out. In addition, the results obtained in the development of villages carried out were an increase income and the opening of employment opportunities for Tapos-1 tourism village communities. Besides that, there is an impact resulting from the development of the tourism such as economic structure, social structure, and infrastucture village through the empowerment of the tourism village community."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kebijakan Pajak Atas Homestay Di Desa Wisata Batulayang Kabupaten Bogor ditinjau dari hukum pajak material dan hukum pajak formal. Penelitian ini juga bertujuan menganalisis implementasi pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Bogor. Adapun penelitian ini mengadopsi paradigma post-positivisme dengan menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dengan memusatkan pada fenomena yang terjadi dilapangan yaitu kebijakan pajak atas homestay desa wisata yang berlaku saat ini di Kabupaten Bogor. Dari data tersebut, peneliti mencari pola-pola, hukum, prinsip-prinsip, dan akhirnya peneliti menarik simpulan dari analisnya tersebut. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan yang telah dipilih. Hasil penelitian ditinjau dari teori hukum pajak karena undang-undang merupakan bagian dari kebijakan. Dengan demikian, Tax Law dianggap sebagai bagian dari Tax Policy. Homestay desa wisata di Kabupaten Bogor masih dikategorikan sebagai objek pajak hotel dengan tarif 10. Pemerintah Daerah dan masyarakat penyedia homestay sampai saat ini belum mengetahui dan menerapkan pemungutan pajak atas homestay. Belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai pemungutan perpajakan atas homestay. Penghasilan atas homestay sampai saat ini memang masih tidak dipungut pajak oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, selain tidak adanya pengaturan khusus hal ini juga dikarenakan kurangnya informasi dan pemahaman mengenai homestay desa wisata. Ketentuan perpajakan yang ada tidak memberikan penjelasan mengenai definisi atau pengertian homestay desa wisata. Tidak adanya pengertian mengenai homestay desa wisata ini sebenarnya dapat memberikan suatu ketidakpastian hukum, dimana tidak ada batasan atau ruang lingkup yang memberikan gambaran mengenai sejauh mana suatu tempat dapat dikatakan sebagai homestay desa wisata. Ketidakpastian hukum ini dapat memberikan potensi kurang bayar dan sanksi perpajakan atas penghasilan yang diperoleh homestay desa wisata yang mungkin akan ditanggung oleh Wajib Pajak homestay dikemudian hari. Pajak Hotel di Kabupaten Bogor mempunyai beberapa kategori penginapan yang menjadi objek pajak hotel. Kategori objek pajak hotel dibedakan menjadi 4 (empat) jenis kategori yaitu hotel, villa, wisma dan rumah kos. Implementasi penyetoran dan pemungutan pajak di Kabupaten Bogor dilakukan melalui portal online system. Pajak Hotel di Kabupaten Bogor menganut self assessment system dimana Wajib Pajak yang menaksir dalam arti menghitung dan memperhitungkan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

---

This study aims to analyze the Tax Policy on Homestay in the Tourism Village of Batulayang, Bogor Regency in terms of material tax law and formal tax law. This study also aims to analyze the implementation of hotel tax collection in Bogor Regency. The research adopts the post-positivism paradigm by using a Qualitative Research Method by focusing on the phenomenon occurring in the field, namely the tax policy on the tourism village homestay currently in force in Bogor Regency. From these data, researchers look for patterns, laws, principles, and finally researchers draw conclusions from the analyst. Primary data sources were obtained through in-depth interviews with selected informants.The research results are reviewed from the theory of tax law because the law is part of the policy. Thus, Tax Law is considered as part of Tax Policy. Tourism village homestays in Bogor Regency are still categorized as hotel tax objects at a rate of 10. Local governments and homestay providers have not yet known and implemented a tax collection on homestays. There are no specific regulations governing the collection of taxation on homestays. Income to the homestay so far is still not taxed by the Bogor District Government, in addition to the absence of special arrangements this is also due to lack of information and understanding of tourist village homestays. Existing taxation provisions do not provide an explanation of the definition or understanding of a tourist village homestay. The lack of understanding of the tourist village homestay can actually provide a legal uncertainty, where there are no limits or scope that gives an idea of the extent to which a place can be said to be a tourist village homestay. This legal uncertainty can provide the potential for underpayment and taxation sanctions on income earned by a tourist village homestay that may be borne by the homestay taxpayer in the future. Hotel Taxes in Bogor Regency have several lodging categories which are subject to hotel taxes. The category of hotel tax objects can be divided into 4 (four) types of categories, namely hotels, villas, guesthouses and boarding houses. The implementation of depositing and collecting taxes in Bogor Regency is done through an online portal system. Hotel Taxes in Bogor Regency adhere to a self assessment system where the Taxpayer estimates in the sense of calculating and calculating the fulfillment of his tax obligations."

"Pemberlakuan wisata berbasis syari’ah di Indonesia belum dapat dikatakan sempurna, meskipun terdapat potensi yang besar dalam pemberlakuannya dalam menarik wisatawan Muslim dunia. Desa Wisata Cibuntu yang sejak tahun 2012 telah menjadi destinasi wisata di Kabupaten Kuningan dijadikan objek pengembangan pariwisata sebagai desa percontohan terciptanya Desa Wisata Halal berbasis komunitas di Jawa Barat. Terdapat tantangan dan hambatan dalam penyelenggaraan program, diantaranya adalah belum adanya regulasi yang berlaku di Indonesia, stigma negatif tentang Islam yang intoleran, serta dari segi internal, yaitu terbatasnya waktu dan anggaran pelaksanaan, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti bagaimana program desa wisata halal dalam Rancangan Peraturan Desa Wisata Halal dapat menjadi salah satu inovasi pengembangan desa melalui penerapan teori keislaman dalam mencapai maqashid asy-syari’ah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosio legal yang berfokus pada pengembangan Desa Wisata Cibuntu menjadi Desa Wisata Halal Cibuntu menurut Raperdes dan tindakan sosial dengan tinjauan maqashid asy-syari’ah. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa program desa wisata halal telah diberlakukan siklus pertama pemberdayaan oleh inisiator desa halal dengan metode PAR yang berlangsung dari tahun 2018 hingga tahun 2019. Desa Wisata Cibuntu sebagaimana regulasinya telah memenuhi cakupan kebutuhan primer (dharury) dalam pembahasan maqashid asy-syari’ah, meskipun belum sempurna dalam langkah pencapaian kemaslahatan dari tingkatan kebutuhan sekunder (hajiyat) dan kebutuhan tersier (tahtsiniyat).

---

The implementation of sharia-based tourism in Indonesia cannot be said to be perfect, although there is great potential in its implementation in attracting world Muslim tourists. Cibuntu Tourism Village, which since 2012 has become a tourist destination in Kuningan Regency, has been used as an object of tourism development as a pilot village for the creation of a community-based Halal Tourism Village in West Java. There are challenges and obstacles in implementing the program, including the absence of applicable regulations in Indonesia, negative stigma about intolerant Islam, as well as from an internal perspective, namely the limited time and budget for implementation, and so on. In this study, the author will examine how the halal tourism village program in the Draft Halal Tourism Village Regulation can be one of the village development innovations through the application of Islamic theory in achieving maqashid asy-syari’ah. This study uses socio-legal research method that focuses on developing the Cibuntu Tourism Village into a Cibuntu Halal Tourism Village according to the Raperdes and social actions with maqashid asy-syari’ah review. The results of this study show that the halal tourism village program has been implemented in the first cycle of empowerment by the halal village initiator with the PAR method which took place from 2018 to 2019. The Cibuntu Tourism Village as per its regulations has fulfilled the coverage of primary needs (dharury) in the discussion of maqashid ash-syari’ah , although not yet perfect in the steps of achieving benefit from the level of secondary needs (hajiyat) and tertiary needs (tahtsiniyat)."

"Pariwisata berbasis komunitas PBK sangat lekat dengan desa wisata. Suatu desa wisata dapat menjadi suatu industri pariwisata kalau telah menerapkan pariwisata berbasis komunitas secara tepat. Pariwisata berbasis komunitas sangat tergantung pada peran masyarakat dalam pelaksanaanya. Sikap, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk peran masyarakat dalam pariwisata berbasis komunitas di desa wisata. Desa wisata kreatif Kenep merupakan desa wisata yang dibangun dari kesadaran warganya akan potensi kreatifitas yang dimiliki. Namun, semangat pengembangan desa wisata kreatif Kenep belum sepenuhnya dirasakan oleh segenap warga masyarakatnya.Penelitian ini berusaha mengkaji peran masyarakat dalam pariwisata berbasis komunitas di desa wisata. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan mengukur persepsi masyarakat akan pariwisata berbasis komunitas di desa wisata dan peran yang telah mereka lakukan. Untuk menggali informasi lebih jauh dilakukan focus group discussion FGD dengan tokoh penggerak di desa wisata, penyebaran kuesioner, dan wawancara mendalam. Hubungan antara peran masyarakat dengan pariwisata berbasis komunitas di desa wisata dianalisis menggunakan data persepsi masyarakat hasil kuesioner dalam analisis structural equation modeling SEM.Hasil penelitian menunjukkan sikap masyarakat tidak signifikan mempengaruhi pemberdayaan masyarakat. Lalu, partisipasi masyarakat mempengaruhi pemberdayaan masyarakat yang menentukan pariwisata berbasis komunitas di desa wisata kreatif Kenep.

---

Community based tourism CBT is closely related to tourism village. A tourism village become a tourism industry if it has implemented community based tourism appropriately. Community based tourism depends on the community role on its implementation. Attitude, participation, and empowerment are roles to community based tourism in tourism village. Kenep creative tourism village is a village built from the citizen awareness of their potential creativity. However, the spirit of developing Kenep creative tourism village has not been fully perceived by members of the community.

This study examines community role in community based tourism on tourism village. This study used qualitative and quantitative approaches by measuring community perception and their roles on community based tourism. Information was gathered by focus group discussion FGD , dissemination of questionnaires, and in dept interview. The relationship between community role and community based tourism in tourism village was analyzed using community perception data from questionnaire results through structural equation modeling SEM process.

The results showed that community participation affects community empowerment which determine the success of community based tourism in Kenep creative tourism village, while community attitude does not affect community empowerment. "

"ABSTRAKPenelitian ini menggambarkan tentang peran dan keterampilan yang dimiliki oleh pelaku perubahan dari Kampung Wisata Bisnis Tegalwaru sebagai bentuk dari pembangunan sosial oleh individu serta membahas mengenai hambatan yang dialami dalam melaksanakan pengembangan desa melalui wisata bisnis Pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah kualitatif Hasil penelitian menunjukan peran dan keterampilan yang dimiliki pelaku perubahan ialah peran dan keterampilan fasilitatif edukasional dan representatif Terdapat kendala dalam pelaksanaan pengembangan desa melalui wisata bisnis baik yang muncul dari dalam masyarakat sendiri dan juga dari luar masyarakat Agar pengembangan desa wisata bisnis bisa lebih baik lagi maka diperlukan pembenahan pada struktur pelaksana kegiatan desa wisata bisnis.

---

ABSTRACTThis research describes the role and skills of agent of changes at Tegalwaru Business Tourism Village as a social development by individuals and the barriers in implementing rural development through business tours This research used a qualitative approach The results showed that the roles and skills of by agent of changes were facilitative educational and representative There are some problems in implementing rural development through business tours either form within and outside the community In order to have a better rural tourism business structure of in implementing the activities of business tourism village adjustment was necessary."

"Penelitian ini bertujuan menggambarkan penyusunan APBDesa dalam pemanfaatan dana desa di Desa Purwodadi, Desa Krendetan dan Desa Kalitanjung serta sebab keterlambatan pencairan dana desa di ketiga desa. Teori yang digunakan adalah penyusunan anggaran. Pendekatan penelitian ini adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan APBDesa di ketiga desa dilakukan dengan benar yaitu sesuai dengan perencanaan dan partisipasi serta pemanfaatannya untuk infrastruktur. Alasan keterlambatan pencairan dana desa di ketiga desa tersebut: 1)perubahan APBN; 2)perubahan Peraturan Menteri Keuangan mengenai rumus perhitungan besaran dana desa tiap desa; 3)perubahan APBDesa; 4)kinerja kecamatan; 5)kapasitas SDM aparatur desa.

---

This study aims to describe the village budget (APBDesa) formulation in order to use the Village Funds in Purwodadi, Krendetan and Kalitanjung Village, and the cause of delayed fund disbursement in those villages. The theory used is budgeting. The approach of this study is post-postivist with study of literature and in depth interview as the data gathering technique.The study result shows that APBDesa planning from the three villages has been properly conducted and in line with the plan, participations and its utilization for infrastructure. The cause of fund disbursement delay from the three villages are: 1. Changes in APBN 2. Changes in Ministry of Finance regarding the formula of fund amount based on each villages. 3. Changes in APBDesa 4. Performance from each districts."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan tata kelola kolaboratif dalam pengembangan desa wisata di Desa Nyambu, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Pengembangan Desa Wisata di Desa Nyambu dilaksanakan pada tahun 2015 atas inisiatif pemerintah Desa Nyambu bersama PT Langgeng Kreasi Jayaprima dan akan dilaksanakan kembali pada tahun 2023. Teori yang digunakan adalah collaborative governance regime (CGR) yang dikemukakan oleh Emerson & Nabatchi (2015) dengan 3 dimensi dan 13 sub-dimensi (kriteria). Pendekatan pada penelitian ini adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam kepada 6 aktor kolaborasi dan studi kepustakaan. Berdasarkan analisis yang dilakukan dari ketiga belas kriteria tersebut, pengembangan Desa Wisata di Desa Nyambu sudah memenuhi 10 kriteria tata kelola kolaboratif yang ada. Selain itu, terdapat 3 kriteria yang masih harus dimaksimalkan ke depannya, antara lain (1) resource condition; (6) level of conflict and trust; (7) serta leadership. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa belum maksimalnya ketiga kriteria tersebut akan berpengaruh pada pelaksanaan program revitalisasi Desa Wisata di Desa Nyambu yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2023.

---

This research aims to examine and analyze the implementation of collaborative governance in developing ecotourism villages in Nyambu Village, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali. The development of the ecotourism village in Nyambu Village was carried out in 2015 through the initiative of the Nyambu government with PT Langgeng Kreasi Jayaprima and will be implemented again in 2023.The theory that used is collaborative governance regime (CGR) by Emerson & Nabatchi (2015) with 3 dimensions and 13 sub-dimensions (indicators). The approach to this research is post-positivist with in-depth interview data collection techniques to 6 stakeholders and literature study. Based on the analysis, from these thirteen criteria, the development of the ecotourism village in Nyambu Village has met the 10 existing collaborative governance indicators. Apart from that, there are 3 indicators that still need to be maximized in the future, including (1) resource condition; (6) level of conflict and trust; (7) as well as leadership. From this research, it can be concluded that the failure of these three criteria will affect the implementation of the Tourism Village revitalization program in Nyambu Village which will be implemented at the end of 2023."