Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai perkembangan perusahaan industri jasa intelijen privat (IJIP) di Indonesia, dalam rangka menghadapi ancaman dan tantangan yang dihadapi Indonesia sebagai dampak diberlakukannya MEA di kawasan Asia Tenggara. Tesis ini melakukan analisis dengan membentuk skenario penguatan terhadap IJIP di Indonesia, guna menghadapi ancaman dan tantangan ini. Tesis ini merupakan produk akademik yang menggunakan metode riset intelijen kualitatif, dengan studi kasus peran PT. WCG sebagai bagian dari IJIP dalam menghadapi perkembangan dan kebutuhan akan industri jasa intelijen privat di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan PT. WCG mampu menjadi kekuatan dalam mengimbangi IJIP di Indonesia yang masih didominasi asing.

---

This thesis discusses about the development of the private intelligence service industries (IJIP) in Indonesia, in order to deal with the threats and challenges faced by Indonesia as a result of the implementation of the AEC in Southeast Asia. This thesis conducted an analysis by formed a strengthening scenario of the private intelligence service industries in Indonesia, in order to face the threats and challenges that comes.

This study is an academic product that used a qualitative intelligence research, which analyzes the role of PT. WCG as a part of a private intelligence service industries in facing development and the need for the private intelligence service industries in Indonesia as the case study. The results of this study showed that PT. WCG is able to become a force to counterbalance the private intelligence services industries in Indonesia whose still dominated by foreign companies."

"Indonesia merupakan negara terbesar kedua pengekspor kopi instan di dunia setelah Brazil. Integrasi ekonomi merupakan langkah yang penting bagi pencapaian ASEAN Economic Community (AEC) yang berdaya saing dan dapat berperan aktif dalam ekonomi global. Kopi instan adalah salah satu makanan olahan kopi yang merupakan produk ekspor unggulan Indonesia serta termasuk dalam perdagangan barang dari 12 Priority Integrated Sector (PIS) untuk AEC. Tesis ini meneliti hal apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani kopi Indonesia dan strategi Market Intelligence seperti apa yang harus dilakukan untuk memperkuat posisi Indonesia di AEC dan mempertahankan posisi Indonesia sebagai negara pengekspor kopi instan kedua di dunia. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan cara menganalisis faktor lingkungan eksternal dan internal. Data kuantitatif digunakan untuk memperkuat hasil analisis. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis PESTEL, analisis Teori Berlian dari Porter, analisis Rantai Nilai dan Pemetaan Kompetitif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kopi instan Indonesia sudah berdaya saing saat ini, namun ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian terkait kebijakan dan strategi yang digunakan karena akan mempengaruhi daya saing kopi instan Indonesia kedepannya. Strategi Market Intelligence dapat dilakukan dengan peningkatan teknologi desain kemasan, pengembangan jaringan ekspor dan penguatan promosi untuk kopi ins.

---

Indonesia is the second largest exporter of instant coffee in the world after Brazil. Economic integration is an important step to achieve competitiveness of ASEAN Economic Community (AEC) so that, it could take an active role in the global economy. Instant coffee is a processed food from Indonesian export commodities of superior products which are included in the trade in goods of 12 Priority Integrated Sector (PIS) for the AEC.

The focuses of this study are to examine what the government do can to improve the welfare of Indonesian coffee farmers and what kind of Market Intelligence strategy should be implemented to strengthen the position of Indonesia in the AEC and to maintain Indonesia's position as the second instant coffee exporting country in the world.

This research uses qualitative approach by analyzing internal and external environment. Quantitative data is used to support the result of analysis. Analysis were performed using PESTEL analysis, Porter?s Diamond Theory analysis, Value Chains analysis and Competitive mapping. Data collection techniques are done by doing literature study and interviews.

The result shows that the instant coffee of Indonesia is already competitive, still there are somethings that need more attention related to the policies and strategies used because it will affect the competitiveness of Indonesia?s instant coffee in the future. Market Intelligence strategy can be done by improving the technology for packaging design, developing the network of export and strengthening promotion for instant coffee."

"Tesis ini membahas mengenai peran Kedeputian Pengembangan Pemuda, yang merupakan salah satu Kedeputian di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menjalankan peran untuk menyiapkan pemuda menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA . Dengan adanya MEA, menuntut kualifikasi skill pemuda yang lebih tinggi di segala bidang karena akan bersaing bukan hanya dengan pemuda dalam negeri, tapi juga dengan pemuda-pemuda ASEAN. Kualitas dan kompetensi pemuda Indonesia yang masih tertinggal dari pemuda ASEAN harus dapat ditingkatkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan Kedeputian Pengembangan Pemuda sudah memiliki program yang cukup baik untuk pengembangan pemuda. Namun masih ada beberapa hal yang seharusnya bisa dioptimalkan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dalam membentuk pemuda yang siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA.

---

This thesis discusses the role of the Deputy of Youth Development, which is one of the Deputy under the Ministry of Youth and Sports in the role to prepare the youth to face the era of the ASEAN Economic Community AEC . In AEC era, qualifications of youth skill must be higher in all sectors because it will compete not only with the youth in the country, but also with the youths of ASEAN. The quality and competence of young people of Indonesia that remains of the ASEAN youth should be improved. The method used in this research is descriptive qualitative method with depth interview and documentation study.

The results showed Deputy Youth Development already has a program that is good enough for the development of youth. However, there are still some things that should be optimized to obtain better results in the form of youth who are ready to face the ASEAN Economic Community AEC."

"Dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 tuntunan terhadap arsiparis pun ikut mengikat. Arsiparis Indonesia harus mampu bersaing dengan sumber daya kearsipan dari sesama negara ASEAN agar dapat menjadi tuan rumah di negara sendiri. salah satu cara pembuktian bahwa arsiparis mempunyai kompetensi dalam bidang kearsipan adalah dengan sertifikasi arsiparis."

"Dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun 2015 maka pasar barang dan jasa di kawasan Asia Tenggara akan terintegrasi menjadi satu membentuk suatu pasar regional yang menghilangkan hambatan arus barang dan jasa secara administrasi dan hukum. Akan tetapi hingga berlakunya MEA belum ada suatu instrumen ataupun otoritas yang mengatur dan menegakkan Hukum Persaingan Usaha di kawasan ASEAN.Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang bersifat eksplanatoris deskriptif. Skripsi ini membahas mengenai perbandingan otoritas pengawas persaingan usaha di Indonesia, Singapura, dan Malaysia untuk mengetahui langkah apa yang harus ditempuh dalam menghadapi MEA.Hasil dari penelitian ini adalah tidak terdapat perbedaan yang mencolok dari otoritas pengawas persaingan usaha di ketiga negara karena masing-masing negara saling melengkapi dalam bidang Hukum Persaingan Usaha. Dalam menghadapi MEA negara-negara di ASEAN perlu melakukan harmonisasi Hukum Persaingan Usaha serta membentuk suatu otoritas yang bertugas menegakkan Hukum Persaingan Usaha di kawasan ASEAN.

---

By the enactment of the ASEAN Economic Community (AEC) in the end of 2015, the market for goods and services in the Southeast Asia region will be integrated together to form a regional market that eliminates barriers to the flow of goods and services in administration or law. But until the entactment of the MEA there is no instrument or authority to regulate and enforce the Competition Law in the ASEAN region.This thesis using normative juridical research method, which is explanatory descriptive. This thesis analyizes the comparison of competition law supervisory authorities in Indonesia, Singapore, and Malaysia to determine what steps should be taken in facing the MEA.The results from this study is that there is no significant difference from the regulatory authorities of competition in the three countries because each country complement each other in the field of Competition Law. In facing MEA, ASEAN countries need to harmonize Competition Law and establish an authority that is in charge of enforcing the Competition Law in the ASEAN region."

"Dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun 2015 maka pasar barang dan jasa di kawasan Asia Tenggara akan terintegrasi menjadi satu membentuk suatu pasar regional yang menghilangkan hambatan arus barang dan jasa secara administrasi dan hukum. Akan tetapi hingga berlakunya MEA belum ada suatu instrumen ataupun otoritas yang mengatur dan menegakkan Hukum Persaingan Usaha di kawasan ASEAN. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang bersifat eksplanatoris deskriptif. Skripsi ini membahas mengenai perbandingan otoritas pengawas persaingan usaha di Indonesia, Singapura, dan Malaysia untuk mengetahui langkah apa yang harus ditempuh dalam menghadapi MEA. Hasil dari penelitian ini adalah tidak terdapat perbedaan yang mencolok dari otoritas pengawas persaingan usaha di ketiga negara karena masing-masing negara saling melengkapi dalam bidang Hukum Persaingan Usaha. Dalam menghadapi MEA negara-negara di ASEAN perlu melakukan harmonisasi Hukum Persaingan Usaha serta membentuk suatu otoritas yang bertugas menegakkan Hukum Persaingan Usaha di kawasan ASEAN.

---

By the enactment of the ASEAN Economic Community (AEC) in the end of 2015, the market for goods and services in the Southeast Asia region will be integrated together to form a regional market that eliminates barriers to the flow of goods and services in administration or law. But until the entactment of the MEA there is no instrument or authority to regulate and enforce the Competition Law in the ASEAN region. This thesis using normative juridical research method, which is explanatory descriptive. This thesis analyizes the comparison of competition law supervisory authorities in Indonesia, Singapore, and Malaysia to determine what steps should be taken in facing the MEA. The results from this study is that there is no significant difference from the regulatory authorities of competition in the three countries because each country complement each other in the field of Competition Law. In facing MEA, ASEAN countries need to harmonize Competition Law and establish an authority that is in charge of enforcing the Competition Law in the ASEAN region."

"Tulisan ini mengkaji masalah kesiapan sumber daya manusia Indonesia dalam menghadapi ASEAN Economic Community 2015.Metode kajiannya menganalisis dan membandingkan beberapaindikator ekonomi makro dengan negara ASEAN lainnya, terutamafokus pada tenaga kerja yang berimplikasi pengakuan kualifikasi danketerampilan, serta mobilitas tenaga kerja terampil di wilayah ASEAN.Hasilnya menunjukkan bahwa Indonesia berpotensi menjadi pemasokterbesar tenaga kerja di ASEAN. Tingkat pendapatan berada di posisi pendapatan menengah meskipun masih rendah(lower middle incomecountry). Posisi IPM sedikit lebih baik dibandingkan dengan Vietnam,Cambodia, Laos, dan Myanmar"

"ABSTRACTUsaha Kecil dan Menengah pada saat ini telah menjadi salah satu sektor yang menjadi perhatian negara-negara anggota ASEAN. Sebelumnya, pembahasan mengenai UKM bukan menjadi agenda penting kerja sama kawasan. Namun, pada saat ini ASEAN menjadikan isu UKM sebagai salah satu isu penting. Salah satu bentuk keseriusan ASEAN terhadap isu UKM adalah dengan masuknya agenda pembahasan UKM pada Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 khususnya pada pilar equitable economic development. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa masuknya agenda UKM dalam Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 merupakan bentuk dari developmental regionalism, yaitu agenda pengembangan UKM dalam cetak biru masyarakat ekonomi ASEAN merupakan perpanjangan tangan dari kebijakan ekonomi domestik negara anggota ASEAN, khususnya Singapura, Malaysia, Indonesia, dan Thailand. Meskipun UKM telah menjadi pembahasan kerja sama ASEAN, namun pada saat ini negara anggota ASEAN belum memiliki kesepakatan yang sama terkait definisi UKM. Selain itu, kebijakan dan strategi mengenai UKM masih ditentukan oleh kebijakan domestik masing-masing negara anggota ASEAN yang berlandaskan pada ASEAN Strategic Action Plan for SME Development.

---

ABSTRACTCurrently, Small and Medium Enterprises SME has become one of the sectors which is being concerned in ASEAN member countries. Formerly, the discussion about SME was not an important agenda of regional cooperation. However, at this time, ASEAN makes the issue of SME as one of the important issues. One of ASEAN rsquo s actions towards the issue of SME is the appearance of the SME discussion on ASEAN Economic Community Blueprint 2015 agenda, especially on the pillars of equitable economic development. The results of this study found that the appearance of the SME agenda on Blueprint of the ASEAN Economic Community 2015 is a form of developmental regionalism, which is SME development agenda on blueprint of the ASEAN economic community is an extension of the domestic economic policies of ASEAN member countries, especially Singapore, Malaysia, Indonesia, and Thailand. Even though SME has been a discussion of ASEAN agenda, but at this time, ASEAN member countries have not yet the same agreement on the definition of SME. In addition, policy and strategy on SME is still determined by domestic policy which depends on ASEAN Strategic Action Plan for SME Development."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai Tenaga Kerja Asing di bidang hukum, khususnyaAdvokat Asing di Indonesia. Membahas mengenai peraturan-peraturanperundang-undangan yang berkaitan dengan pembatasan dan pengawasanAdvokat Asing untuk menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) terkaitmasa kerja, keahlian (Skill), pendampingan, dan jabatan Advokat Asing yangberada di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahuibagaimana pelaksaanan dan pengaturan peraturan perundanga-undanganmengenai pembatasan dan pengawasan Tenaga Kerja Asing di bidang jasa hukum(Advokat Asing) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitianyuridis normatif yaitu menelaah terhadap hukum positif tertulis maupun tidaktertulis dan efektifitas undang-undang. Serta teknik pengumpulan data denganpendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang mengalanisa dan menggunakan bahanbahankepustakaan sebagai data sekunder ditambah dengan wawancara dengannarasumber. Dari penelitian ditemukan bahwa, pembatasan dan pengawasanterhadap Tenaga Kerja Asing di bidang jasa hukum (Advokat Asing) masih perludiperbaharui dan dikembangkan, terutama mengenai pembatasan masa kerja,pembatasan bidang hukum yang dapat diisi oleh Advokat Asing, pengawasanmengenai jabatan, dan pengawasan dalam pemberian saran hukum.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the Foreign Manpower in the field of law, particularlythe Foreign Counsel in Indonesia. It also discusses the rules and regulationspertaining to restrictions and supervision of the Foreign Counsel in face of theASEAN Economic Community (AEC) concerning employment, skills (Skill),mentoring, and Foreign Advocate position in Indonesia. The purpose of this studywas to determine how the implementation and regulation of legislation on therestriction and supervision of foreign manpower in the field of legal services(Foreign Advocate) in Indonesia. This research used normative juridical researchthat examines the positive laws written or unwritten and effectiveness oflegislation. As well as data collection techniques with a qualitative approach,namely that analyzes and research using library materials as secondary datacoupled with interviews with sources. Studies show that, restrictions andsupervision of foreign manpower in the field of legal services (Advocate Foreign)still need to be updated and developed. Especially, regarding the restriction ofemployment. Restrictions on the area of law can be filled by the AdvocateForeign, monitoring of the position and oversight in the provision legal advice."

"[ABSTRAK Penelitian ini memberikan gambaran mengenai fungsi investor relations yang dijalankan di Bank Indonesia. Penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai strategi-strategi investor relations yang dilakukan Bank Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Penelitian dikembangkan dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik wawancara mendalam, dengan bantuan hasil observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Bank Indonesia, fungsi investor relations terbagi menjadi dua, yaitu fungsi business unit yang dijalankan oleh Investor Relations Unit, dan fungsi manajemen hubungan yang dijalankan oleh Departemen Komunikasi. Strategi dari Investor Relations Unit berupa kebijakan-kebijakan yang mendukung posisi Indonesia di Masyarakat Ekonomi ASEAN, sementara strategi dari Departemen Komunikasi berupa strategi komunikasi dari kebijakan yang dikeluarkan departemen lain di Bank Indonesia.

---

ABSTRACT

;"This study provides the insights of the investor relations function that"

"exists in The Central Bank of Indonesia. This study also provides the insights of the strategies of investor relations that the Central Bank of Indonesia take in facing the upcoming ASEAN Economic Community. This study was developed with a qualitative approach by using in-depth interview, and was completed by the result of observation. The result of the study shows that in The Central Bank of Indonesia, investor relations function was divided in two categories, the function as a business unit that is managed by Investor Relations Unit and the function of relationship management that is managed by Department of Communication. The strategies of Investor Relations Unit are in the form of policies that will strengthen Indonesia?s value in ASEAN Economic Community, while the strategies of Department of Communication are in the form of communication plans of the policies that other departments within The Central Bank of Indonesia create.", "This study provides the insights of the investor relations function that"

"exists in The Central Bank of Indonesia. This study also provides the insights of the strategies of investor relations that the Central Bank of Indonesia take in facing the upcoming ASEAN Economic Community. This study was developed with a qualitative approach by using in-depth interview, and was completed by the result of observation. The result of the study shows that in The Central Bank of Indonesia, investor relations function was divided in two categories, the function as a business unit that is managed by Investor Relations Unit and the function of relationship management that is managed by Department of Communication. The strategies of Investor Relations Unit are in the form of policies that will strengthen Indonesia’s value in ASEAN Economic Community, while the strategies of Department of Communication are in the form of communication plans of the policies that other departments within The Central Bank of Indonesia create."]"