Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 209578 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Karina Dwiyani Gazali
"ABSTRAK
Notaris mempunyai tugas utama yaitu melayani pembuatan akta bagi masyarakat.
Akta merupakan produk utama dalam pelayanan yang diberikan oleh notaris.
Notaris mempunyai kewajiban untuk menyimpan akta dalam bentuk minuta
selama menjalankan jabatannya. Semakin banyak akta yang disimpan oleh notaris
akan semakin besar risiko yang harus ditanggungnya. Saat ini, tidak terdapat
standar mengenai cara penyimpanan akta notaris, juga tidak terdapat asuransi
yang dapat melindungi akta secara khusus di Indonesia. Penelitian akan dilakukan
dengan metode hukum normatif menggunakan data sekunder. Notaris harus
bertanggungjawab atas risiko yang terjadi pada akta notaris, karena hal tersebut
adalah kewajibannya sebagai notaris. Namun apabila risiko terjadi karena sesuatu
hal yang berada di luar kekuasaannya (keadaan memaksa), maka notaris tidak
perlu bertanggung jawab akan risiko tersebut. Dengan demikian notaris harus
melakukan tindakan preventif untuk menghindari risiko yang mungkin terjadi

ABSTRACT
Notary have main task to oblige deeds needs for the community. Deed is the main
product from the service that notary did. Notary has an obligation to keep the deed
in authentic form throughout their carrier as notary. The more deeds that they
kept, the bigger risk they have to bear. Currently, there are no standards about
how to keep the deed and also no insurance that can cover the deed specifically in
Indonesia. Research will be conduct with normative legal method by using
secondary data. Notary must be responsible for the risk which happened to the
deed because it was their responsibility. But if the risk happened because of
unpredictable situations (force majeure), the notary was not responsible for that
risk. Therefore, the notary must do preventive action to avoid the risk that might
have happened"
2016
T46398
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Paulus Hendrijan
"Peranan Notaris sekarang telah berkembang pesat, setiap masyarakat Indonesia membutuhkan kepastian hukum dalam bidang hukum khususnya hukum perdata. Semakin banyak Notaris yang diangkat membuat permasalahan hukum yang dihadapi oleh Notaris dewasa ini juga semakin banyak. Perilaku dan penyalahgunaan wewenang Notaris juga semakin banyak.
Tesis ini mengangkat masalah tentang Notaris yang tidak cermat dalam membuat akta, sehingga merugikan para pihak. Salinan akta yang tidak sesuai dengan aslinya serta penghadap yang tidak berwenang merupakan permasalahan dalam tesis ini.
Penulis pada kesempatan ini mengangkat Kasus dari Notaris Surya Hasan berdasarkan Putusan dari Majelis Pengawas Pusat Notaris yang menjadi bahan penelitian dalam Tesis ini dengan menggunakan metode analisa yuridis yaitu meneliti putusan tersebut dengan data-data hukum baik primer maupun sekunder.

The role of the Public Notary nowadays are growing rapidly, every Indonesian peoples requires legal certainty in law, especially civil law. The more Notaries were appointed its causing the more legal issues should be encountered by public notary nowadays.
This thesis exalt the issues about the notary who is not careful in making the deed, so its causing detriment to the parties. The copy of the notary deed which does not match to the originals as well as the person were not authorized is the main issues that needs assessment in this thesis.
On this occasion the author exalt the Case of Surya Hasan a Pubic Notary based on the award of the Central Notary Counsel/Oversight Tribunal which is the research material for this thesis with a method in analyze that case to primary and secondary legal materials.
"
Salemba: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39160
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ruth Patricia Habigael
"Tesis ini membahas mengenai seorang notaris yang cuti karena menjabat sebagai pejabat negara, dan membuat akta jual beli atas jabatannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Apakah pembuatan Akta Jual Beli oleh PPAT dalam masa cuti Notaris sah kekuatan pembuktian hukumnya dan apakah perbuatan Notaris/ PPAT tersebut termasuk pelanggaran Jabatan? Dan bagaimana penerapan sanksi terhadap perbuatan Notaris/PPAT dalam hal ini? Akta yang dibuat dalam hal ini tergolong Akta Partij, yaitu akta yang dibuat oleh Notaris/ PPAT berdasarkan keterangan para pihak yang mana para pihak menjamin apa yang dinyatakan adalah benar dan tidak ada penipuan di dalamnya. Apabila di kemudian waktu ternyata ada pihak yang merasa dirugikan atas pembuatan akta tersebut, maka Notaris/PPAT tidak dapat dimintakan tanggung jawab atas akta tersebut.

This thesis discusses about a notary who take leave because serving as a state officer, and made deed of sale and purchase as a Land Deed Official (Pejabat Pembuat Akta Tanah/ "PPAT"). Is the making of deed of sale and purchase by PPAT during leave period as a Notary have legal probative force and whether the action of the Notary/PPAT may include as a violation of occupation? And how is the application of sanctions against such acts by Notary/PPAT in this case? In such event, would the deed be considered as Deed of Partij, which is a deed made by Notary/PPAT based on the statements of the parties where the parties guarantee what is stated is true and there is no fraud in it. And if in the future there are parties who feel disadvantaged by the making of the deed, then the Notary/PPAT shall not be responsible for the deed."
Salemba: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39040
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Heny Setiawan
"ABSTRAK
Notaris memiliki peranan penting dalam pendirian suatu Perseroan Terbatas, yaitu
dalam hal pembuatan akta pendirian sampai dengan proses pengajuan
permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas. Ketentuan
Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mensyaratkan bahwa
Perseroan Terbatas harus didirikan sedikitnya oleh 2 (dua) orang atau lebih
dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Untuk memperoleh
status Badan Hukum Perseroan Terbatas, Notaris harus mengajukan permohonan
pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas kepada Menteri yang bertanggung
jawab dalam bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dilakukan melalui
Sistem Administrasi Badan Hukum dengan mengisi format yang tersedia. Apabila
terjadi keterlambatan dalam pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian
Perseroan Terbatas kepada Menteri, akibatnya adalah akta pendirian Perseroan
Terbatas menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu 60 (enam puluh) hari, yang
terhitung sejak tanggal akta pendirian dibuat dan ditandatangani serta pernyataan
Tidak Keberatan Menteri menjadi gugur sejak lewatnya jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari sejak tanggal pernyataan Tidak Keberatan Menteri, Notaris tidak
melengkapi dokumen pendukung. Notaris dalam hal tersebut bertanggung jawab
untuk mengajukan ulang permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan
Terbatas dengan tetap memperhatikan ketentuan tersebut di atas. PenelitianTesis
ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan mendasarkan pada peraturanperaturan
perundang-undangan yang berlaku. Data-data yang dipergunakan dalam
penelitian dan penyusunan tesis ini adalah data sekunder, yaitu melalui literatur
kepustakaan dan melalui wawancara dengan Notaris. Dalam pengolahan data
digunakan metode kualitatif. Proses pendirian Perseroan Terbatas tidak lepas dari
peranan Notaris, khususnya dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas.
Oleh karena itu Notaris harus pro aktif dan lebih berhati-hati serta teliti dalam
menjalankan peranan, tugas dan tanggung jawabnya, sehingga dapat memberikan
pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

ABSTRACT
Notary has important role in the establishment of a limited liability of company,
namely in drawning up the Deed of Establishment of the limited liability company
until the submission of its application for obtaining approval the Ministry of
Justice and Human Right. Based on Article 7 Part 1 of the Law number 40 year
2007 regarding Limited Liability Company, the establishment of this Limited
Liability Company requires at least 2 persons or more based on a Notarial deed
form drawn-up in Indonesian language. For obtaining its status as a legal entity, a
Notary shall apply for obtaining an approval on the establishment deed to the
Ministry of Justice and Human Rights which is processed completing the
available form through Administrative System for Legal Entity. In case the
submission of application of the deed of establishment for obtaining such
approval delayed within 60 days then its legal consequence is such deed of
establishment of the limited liability company deemed legally revoked, and the
Non-Complaint Statement of the Ministry of Justice and Human Right shall be
invalid after the 30th days since the date of the Non-Complaint Statement in the
event the notary fails to complete the supporting document. In this case, the
Notary is obligated to resubmit new application for obtaining such approval on the
deed of establishment without neglecting the conditions mentioned above. This
thesis is analysing the issues above by using the normative method by referring to
the prvailing regulations or positive laws. The used data in writing and or
composing this thesis is using the secondary data based on the literature and
conducting interview with notaries as a sources. This thesis used qualitative
method is applied in analysing the such found data. As Notary has an important
role in the establishment of limited liability company, therefore a Notary shall be
proactive and more carefull in conducting his/her duty, in order to provide the
reasobale best servicees in accordance with the prevailing laws and regulations."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39048
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Novarani Caltiara Anam
"Dalam praktik bisnis, pelaku usaha mempertimbangkan untuk mengubah bentuk badan usaha karena faktor berkembangnya usaha. Perubahan persekutuan komanditer menjadi perseroan terbatas membutuhkan keterlibatan notaris untuk memastikan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dengan menjalankan kewenangannya dalam pembuatan akta autentik. Kasus yang dibahas dalam penelitian ini berkaitan dengan sengketa yang terjadi antara para sekutu dalam persekutuan komanditer yang dinyatakan telah diubah menjadi perseroan terbatas. Sengketa tersebut timbul akibat masih adanya perikatan yang belum diselesaikan oleh sekutu komplementer. Di sisi lain, sekutu komplementer tersebut telah mendirikan perseroan terbatas untuk menggantikan persekutuan komanditer tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, penelitian ini menganalisis bagaimana tanggung jawab sekutu komplementer sebelum persekutuan komanditer berubah menjadi perseroan terbatas, serta peran tanggung jawab notaris dalam perubahan bentuk badan usaha tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Simpulan dari penelitian ini yakni sekutu komplementer tetap bertanggung jawab atas perikatan dengan pihak ketiga walaupun telah didirikan perseroan terbatas yang baru. Kemudian notaris tidak bertanggung jawab atas sengketa yang terjadi di antara para sekutu sepanjang akta yang dibuat oleh notaris secara formil telah mematuhi ketentuan dalam UUJN.

Due to circumstances affecting business development, business actors consider changing the form of a corporate entity. A notary must be involved when converting a limited partnership into a limited liability company in order to make sure that the procedure is carried out in accordance with all relevant laws and rules, namely by using their power to create authentic deeds. In this research's case study, disputes between partners in limited partnerships that have been transformed into limited liability companies are the subject of discussion. Due to an unfinished engagement by the complementing partner, the dispute developed. The complementing partner, on the other hand, has created a limited liability company to take the place of the limited partnership. This study examines the duties of complementing partners prior to a limited partnership becoming a limited liability company using doctrinal research methodologies. It also examines the function of a notary in the transformation of a corporate entity in compliance with applicable laws and regulations. According to this study's findings, even though a new limited liability company has been formed, complementing partners are still in charge of dealings with outside parties. If the notary's deed formally complies with the requirements of UUJN, then the notary is not liable for disagreements that arise between the partners."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fakhrani Ahliyah
"Tesis ini berfokus pada permasalahan akta Notaris yang tidak sesuai dengan kehendak para pihak dalam akta, tanggung jawab Notaris sebagai pejabat pembuat akta dalam hal terdapat akta yang tidak memenuhi kehendak para pihak, serta akibat hukum terhadap akta tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, tesis ini menggunakan metode penelitian berbentuk deskriptif-analitis, menggunakan data sekunder dengan alat pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Akta Notaris tetap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat otentisitas akta, namun ketidaksesuaian kehendak harus dapat dibuktikan. Notaris tidak dapat dimintakan tanggungjawabnya jika ia telah memenuhi kewajibannya dalam pembuatan akta. Akta Notaris tetap autentik namun dapat dibatalkan dengan putusan hakim.

This thesis focus on Notarial deed which not states one of participants rsquo s interest, Notary rsquo s responsibility as deed maker to the deed that is not appropriate with one of participants rsquo s interest, and legal implication to that Notarial deed. To solves those problems, this thesis uses descriptive analysis research methods, and then is uses secondary data with desk study methods. Notarial deed is legal if it consists the terms of authenticity, but the interest of any participants must be proved. Notary could not have responsibility to the deed if Notary rsquo s duties on making deeds were filled. Notarial deed is authentic but it could be canceled by court judgment.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T49481
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Gita Pratiwi
"Salah satu wadah organisasi bisnis masyarakat dalam bidang ekonomi adalah Perseroan Terbatas yang berbentuk badan hukum, menurut undang-undang perseroan terbatas akta pendirian dan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas harus dibuat dengan akta notaris yang merupakan akta otentik. Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS, lalu dibuatkan Risalah RUPS. Tetapi timbul permasalahan dalam prakteknya, Risalah RUPS yang dibuat oleh notaris dianggap memuat keterangan palsu sehingga akta tersebut diragukan kebenaran isinya dan kekuatan hukumnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat kekuatan pembuktiannya. Notaris dalam menjalankan jabatannya dituntut mempunyai kecermatan dan ketelitian dalam menyusun suatu akta yang dibuat atau dihadapkan padanya. Seperti Profesi hukum lainnya maka jabatan Notaris tidak lepas pula dari melakukan suatu tindakan yang salah dalam menjalankan jabatannya tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis-normatif, dimana hanyak menggunakan bahan kepustakaan sebagai data penulisan. Notaria sebagai pejabat yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik di dalam menjalankan jabatannya seharusnya dapat dimintai tanggung jawabnya jika terjadi kesalahan di dalam aktanya. Selain peraturan perundang-undangan yang tegas juga diperlukan bentuk pengawasan terhadap Profesi Notaris. Bentuk pengawasan telah dilakukan Undang-undang melalui Majelis Pengawas, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
T17320
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wita Anjani
"ABSTRAK
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris (UUJN) Pasal 1 ayat (1) bahwa Notaris adalah Pejabat umum yang satusatunya
berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan,
perjanjian dan penetapan diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang
berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin
kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, dan memberikan grosse akta , salinan
akta dan kutipannya. Kewajiban notaris mengeluarkan salinan akta yaitu
dikeluarkannya salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah
salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”.
Notaris membuat salinan akta berbeda dengan minuta akta dapat berakibat karena
kelalaian, tidak teliti dan disengaja. Adapun dalam hal salinan akta yang dibuat
notaris berbeda dengan minuta akta, maka dalam hal bentuk tanggung jawab
notaris dapat ditinjau dari tangung jawab notaris dari sisi perdata dan sisi pidana.
Sehingga menurut penulis perlulah dilakukan penelitian dalam bentuk penelitian
yuridis normatif dengan tipe eksplanatoris menjelaskan tentang gejala yang timbul
di dalam masyarakat dan berusaha untuk memberikan solusi atas permasalahan
tentang penyebab notaris membuat akta berbeda dengan salinannya dan tanggung
jawab notaris ditinjau dari sisi perdata dan pidana. Dalam hal perbuatan notaris
yang demikian mengakibatkan menguntungkan salah satu pihak dan merugikan
salah satu pihak dalam akta, yang seharusnya notaris tidak berpihak pada salah
satu pihak.

ABSTRACT
Based on Notary Act No. 30 of 2004 article 1 paragraph (1) that the Notary
is a public official its the only authority to make Authentic act from all the deeds,
agreements and determination required by general a regulation or by the
concerned desired to be expressed in an authentic deed, ensure certainty the date,
save his deed, and give grosse deed, a copy of the deed and citation. Liability
issued a notary copy of the deed that is issued word by word copies from all the
deeds and the bottom of Authentic copy contained the phrase "given a copy which
has similliar sound". Make a copy of a different notary deed by deed minute may
result due to negligence, not conscientious and deliberate. As in the case of a copy
of a deed made by minute different notary deed, then in terms of the form can be
reviewed notary responsibilities of a notary responsibilities of the civil and
criminal sides. So according to the author it is necessary to do research in the
form of Juridical Normative research with explanatory type describes the
symptoms arising out in the community and seeks to provide solutions for
problems of the different causes of notary the deed by making copies and notary
responsibilities in terms of civil and criminal sides. In case notary deed thus result
benefit one side to the detriment of one parties in the deed, the notary should not
tendentious with one side."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39049
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bunga Andalas Kristian
"Notaris selaku PPAT harus menjalankan jabatannya secara cermat, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak sebagaimana ditentukan dalam pasal 16 ayat 1 huruf a. Seperti dalam membuat Akta Jual Beli Tanah PPAT harus mengikuti sifat tunai dan terang dalam hukum tanah, yaitu pembayaran dan penyerahan barang dilakukan secara bersamaan atau lunas dan di hadapan PPAT. Penelitian tesis ini merupakan suatu penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis.
Tujuan penelitian tesis ini adalah Menjelaskan tanggung jawab Notaris selaku PPAT yang tidak cermat, berpihak dan tidak menjaga kepentingan para pihak dalam membuat akta jual beli tanah dan menjelaskan kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam menerapkan sanksi kepada Notaris selaku PPAT yang tidak cermat, berpihak dan tidak menjaga kepentingan para pihak.
Hasil kajian penelitian adalah PPAT yang membuat akta jual beli yang kenyataannya belum lunas melanggar Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN, Kode Etik IPPAT dan Kode Etik Notaris.
Hasil penelitian untuk permasalahan yang kedua adalah Majelis Pengawas Notaris berwenang untuk memeriksa dan memberikan sanksi kepada Notaris/PPAT EJ berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Cara kerja dan Tata cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Notary as PPAT shall carry out their post thoroughly, unbiased, and safeguard the interests of parties according to Article 16 Paragraph 1 Section a of Law No. 2 of 2014 on Notary. This provision applies to land sale and purchase deed as well PPAT shall adhere to the ldquo clearly rdquo and ldquo in cash rdquo nature of land law, which means that the payment and delivery of the object shall be done simultaneously or in cash. This thesis is a legal normative research, categorized as a descriptive analytic research.
The purpose of this thesis is to explain the responsibilities of a careless and biased Notary as PPAT who is unable to safeguard the interests of the parties involved in the making of a land sale and purchase deed, and the authorities of Supervisory Council of Notaries in implementing sanctions upon the aforementioned Notary as PPAT.
The result of this research is that the PPAT who made the deed of land sale and purchase which in actuality was not paid in cash simultaneously has violated Arti cle 16 Paragraph 1 Section a of Law No. 2 of 2014 on Notary, Code of Ethics of Notaries, and Code of Ethics of IPPAT.
Another result is that the Supervisory Council of Notaries has the authority to examine and implement sanctions upon Notary as PPAT EJ according to Article 35 Regulation of Minister of Justice and Human Rights Republic of Indonesia Number M.02.PR.08.10 of 2004 on Member Assignment, Member Dismissal, Work Procedure, and Examination Procedure by Supervisory Council Notaries.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T47859
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adzra Sakha Luthfiyyah
"ABSTRAK Akta Notaris di dalam UUJN didefinisikan sebagai akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN. Notaris dalam melaksanakan jabatannya, termasuk membuat akta autentik tersebut, harus dapat bersikap profesional dan mematuhi peraturan yang berlaku, dimana peraturan yang harus dijadikan pedoman oleh Notaris adalah UUJN serta Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Maka dari itu, Notaris harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya, baik secara hukum maupun moral. Apabila di kemudian hari akta yang dibuatnya ternyata mengandung cacat hukum, maka perlu ditelaah kembali apakah kecacatan tersebut merupakan kesalahan Notaris, atau kesalahan pihak yang tidak memberikan dokumen dan/atau keterangan yang sebenarnya dalam proses pembuatan akta tersebut. Akibat dari kelalaian Notaris dalam membuat akta autentik sesuai dengan peraturan yang berlaku, acapkali akta tersebut dipermasalahkan di pengadilan, sehingga berakibat pada degradasi dalam kekuatan pembuktian akta tersebut, yang berarti bahwa akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian yang setara dengan akta yang dibuat di bawah tangan, atau bahkan dapat menjadi batal demi hukum. Salah satu permasalahan yang diangkat adalah Akta PPJB yang dibuat oleh seorang Notaris, dimana landasan yang digunakan untuk membuat akta dipertanyakan kebenarannya dan menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Diketahui bahwa ternyata tanda tangan di dalam Akta PPJB tersebut adalah palsu karena salah satu pihak merasa tidak pernah menandatangani akta tersebut. Kasusnya kemudian diangkat ke pengadilan setempat hingga ke tingkat kasasi. Tanggung jawab seorang Notaris dalam pembuatan akta, serta mengungkap prosedur yang paling efisien yang dapat ditempuh oleh pemilik sah objek. Pendekatan secara yuridis normatif diaplikasikan dalam rangka melakukan peninjauan dari segi hukum yang berlaku di Indonesia, baik tertulis maupun tidak tertulis, untuk menjawab permasalahan, yang didukung dengan teori lainnya, atau dengan kata lain sumber sekunder. Adapun dirasa bahwa dalam permasalahan ini, dapat dicegah dengan kehati-hatian Notaris sesuai dengan kewajibannya, serta adanya integrasi antara basis data pada sistem Peradilan umum dengan basis data pada lembaga lainnya di Indonesia.
ABSTRACT
The Notary Deed in UUJN is defined as an authentic deed made by or before a Notary according to the form and procedure stipulated in the UUJN. The notary in carrying out his position, including making the authentic deed, must be able to be professional and comply with applicable regulations, where the regulations that must be used as guidelines by the Notary are UUJN and the Indonesian Code of Notary Ethics Code. Therefore, the Notary must be responsible for the deed he made, both legally and morally. If in the future the deed is made to contain legal defects, it is necessary to re-examine whether the defect is a mistake of the Notary, or the fault of the party who did not provide the actual documents and / or information in the process of making the deed. As a result of the notary's negligence in making authentic deeds in accordance with applicable regulations, the deed is often disputed in court, resulting in degradation in the power of proof of the deed, which means that the deed has only the evidentiary power equivalent to the deed made under the hand, or it can even become null and void by law. One of the problems raised is the PPJB Deed made by a Notary, where the foundation used to make the deed is questionable in truth and causes harm to the parties involved. It was discovered that the signature in the PPJB Deed was false because one of the parties felt that he had never signed the deed. The case was then appointed to the local court to the level of appeal. The responsibility of a Notary in making deeds, as well as uncovering the most efficient procedures that can be taken by the legal owner of the object. A normative juridical approach is applied in order to conduct a legal review in Indonesia, both written and unwritten, to answer problems, which are supported by other theories, or in other words secondary sources. As for that, it was felt that in this matter, it could be prevented by careful notaries in accordance with their obligations, as well as the integration between the database on the general justice system and the database on other institutions in Indonesia.

 

Keywords: Responsible, Notary, False Statement, Authentic Deed.

 

"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T51833
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>