Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini dilatarbelakangi oleh keberhasilan pasangan calon Irna Narulitadan Tanto Warsono Arban menjadi peserta sekaligus memenangkan pemilukadaKabupaten Pandeglang tahun 2015. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukanupaya untuk memilih pasangan calon yang tepat dan kendaraan politik yang kuat.Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana strategi politik Irna Narulita danTanto Warsono Arban dalam menentukan pasangan calon dan bagaimana strategiuntuk mendapatkan dukungan gabungan partai politik sebagai syarat pencalonanINTAN pada pemilukada tahun 2015.Teori yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini adalahpemilu dari Robert Dahl, teori demokratisasi dan teori partisipasi politik dariSamuel P. Huntington dan teori strategi politik dari Peter Schroder. Penelitian inimenggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam sebagai sumberdata primer dan studi kepustakaan serta dokumentasi media massa sebagai sumberdata sekunder.Temuan dari penelitian ini adalah peran aktor politik sangat penting dalammempengaruhi pembentukan pasangan calon dan arah dukungan partai politik.Dalam penelitian ini, aktor politik sentral melekat pada calon bupati KabupatenPandeglang, yaitu Irna Narulita. Untuk menentukan pasangan calonpendampingnya, Irna melakukan komunikasi politik dengan para partai politikpendukung agar tidak terjadi perpecahan. Kemudian dengan pertimbangankomponen individu, program, kinerja dan kompetensi maka dipilih TantoWarsono Arban sebagai calon wakil bupati. Sementara dalam mendapatkandukungan gabungan partai politik, Irna melakukan komunikasi politik denganmengikuti proses penjaringan setiap partai politik. Disamping itu, peran figur IrnaNarulita menggunakan langkah strategi membuat partai politik berinisiatif untukmemberikan dukungan.Implikasi teoritisnya adalah penelitian ini menegaskan dan menunjukkanteori pemilu dari Robert Dahl, teori demokratisasi dan teori partisipasi politikSamuel P. Huntington sangat relevan dengan keikutsertaan pasangan calon Irna-Tanto pada pemilukada di Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini jugamembuktikan bahwa konsep Peter Schroder tentang membentuk produk politikmenjadi strategi yang relevan dalam pencalonan. Serta konsep langkah strategisefektif untuk mendapatkan dukungan partai politik

---

ABSTRACTThis thesis is based on the success of the Irna Narulita-Tanto WarsonoArban in the 2015 regional head elections in Pandeglang. In terms of victory, thissuccess is related to the effort in selecting the right candidate and in having astrong political vehicle. There are two questions that will be answered by thisresearch. First, what was Irna Narulita and Tanto Warsono Arban?s politicalstrategy in choosing the candidate pair? Second, what was the strategy thatenabled them to receive joint support from political parties as the INTANnomination condition in the 2015 regional head election?The theories used to answer the questions of this research are RobertDahl?s theory of election, Samuel P. Huntington?s theory of democratization andpolitical participation, and Peter Schroder?s theory of political strategy. Thisresearch uses a qualitative approach with an in-depth interview as the primarydata source. As a secondary data source, literary review and mass mediadocumentation are used.The principal finding of this research shows that the role of the politicalactors is crucial in influencing the formation of a candidate pair and the directionof the political parties? support. In this research, the political actors are attached tothe Pandeglang regent candidate, Irna Narulita. To select the vice-regentcandidate, Irna used political communication with the supporters to preventdisunity. Then, with consideration of several components (individual, program,performance, and competence), Tanto was selected as the vice-regent candidate.In gaining the joint support from political parties, Irna used politicalcommunication by participating in the recruitment process of each political party.In addition, Irna Narulita used the political party strategy in order to give support.The theoretical implication of this research accentuates and shows thatRobert Dahl?s theory of election, Samuel P. Huntington?s theory ofdemocratization and theory of political participation are relevant to theparticipation of the Irna-Tanto pair in the regional head elections in Pandeglang.This research also proves that the concept of effective strategy and PeterSchroder?s concept about forming a political product is relevant to thenomination."

"Skripsi ini membahas tentang fenomena kemunculan vehicle party di Indonesia pasca dilakukannya amandemen UUD 1945. Adanya perubahan konstitusi dalam hal pemilihan umum secara langsung, telah memberikan celah bagi kalangan elit-elit politik membentuk partai sebagai kendaraan untuk menjadi presiden. Hal ini yang dilakukan oleh Prabowo Subianto saat memutuskan diri untuk keluar dari Partai Golkar dan membentuk Partai Gerindra di tahun 2008. Adapun karakter yang dimiliki oleh Partai Gerindra ialah bersifat sentralistis dan memusatkan kekuasaan kepada sosok personal Prabowo Subianto. Lebih spesifik lagi, skripsi ini berusaha melihat karakter Partai Gerindra sebagai partai kendaraan Prabowo Subianto dalam kasus pencalonan kepala daerah, khususnya pada Pemilukada Kota Depok tahun 2015. Proses terbentuknya koalisi Gerindra-PKS hingga penentuan nama calon walikota, tidak memperlihatkan adanya otonomi yang dimiliki oleh Partai Gerindra. Melalui metode kualitatif, penelitian ini mengangkat kasus mengalahnya Gerindra terhadap PKS dalam mencalonkan kadernya sebagai calon Walikota Depok. Penulis menggunakan teori Andreas Ufen 2017 untuk membuktikan bahwa pengorganisasian partai kendaraan memang ditujukan untuk memenangkan sosok pendiri partai sebagai presiden. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pencalonan yang dilakukan oleh Partai Gerindra menjadi perwujudan perkembangan karakter partai kendaraan di Indonesia. Konteks teori yang dipakai ternyata juga mencakupi studi kasus yang terjadi di level daerah. Mengalahnya Partai Gerindra terhadap PKS diindikasikan karena kepentingan Prabowo Subianto terhadap PKS menjelang pencalonan dirinya pada pemilihan presiden tahun 2019.

---

This thesis discusses the phenomenon of vehicle party emergence in Indonesia after the amendment of UUD 1945. The existence of constitutional changes in the case of direct elections has provided a gap for political elites to form parties as vehicles to become president. This is happened to Prabowo Subianto when deciding to get out of Golkar Party and form Gerindra Party in 2008. The character owned by Gerindra Party is centralized and concentrate power to Prabowo Subianto personal figure. More specifically, this thesis seeks to see the character of Gerindra Party as the vehicle party of Prabowo Subianto in the case of the nomination of the regional head, especially in regional head election of Depok City in 2015. The process of forming the Gerindra PKS coalition up to the decision of the mayor rsquo s name, does not show any autonomy possessed by the Gerindra Party. Through qualitative method, this research appoints Gerindra Party has been succumb to PKS in nominating its cadres as Depok Mayor candidate. The author uses the theory of Andreas Ufen 2017 to prove that the party organization of the vehicle is intended to win the figure of the party founder as president. The results of this study indicate that the candidacy made by Gerindra Party becomes the embodiment of the character development of vehicle party in Indonesia. The context of the theory used also includes case studies that occur at the regional level. The decision of Gerindra Party succumb to PKS is indicated by Prabowo Subianto 39 s interest in PKS approaching to his presidential election in 2019."

"Penelitian ini mendeskripsikan model komunikasi politik yang dilakukan oleh humas politik pasangan Anies Baswedan - Sandiaga Uno dalam pertarungan politik Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Model komunikasi politik sebagai satu panduan utama dalam setiap langkah komunikasi politik pasangan calon, melahirkan turunan bagan sebagai strategi komunikasi politik maupun penyusunan komunikasi strategis. Penelitian dengan pendekatan kualitatif serta desain deskriptif ini, memberikan sebuah hasil penelitian yang menunjukan proses perumusan sebuah model komunikasi politik yang melahirkan strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh tim pemenangan Anies-Sandi dalam kontestasi pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Meski terjadi simplifikasi dalam kajian strategi komunikasi politik yang hanya berfokus pada optimalisasi dan evaluasi penggunaan media sebagai pintu informasi dengan muatan komunikasi politik, dalam pelaksanaannya tim pemenangan melalui Media Center Anies-Sandi memberikan pandangan bahwa landasan strategi komunikasi politik berangkat dari sebuah rancangan dalam merumuskan sebuah Grand Design atau paradigma sebagai penentu alur komunikasi politik yang efektif, efisien dan tepat sasaran serta melahirkan tujuan komunikasi yang sesuai dengan apa yang telah dirancang sebelumnya. Penelitian hanya berfokus pada pemaparan mengenai perumusan model komunikasi politik dan strategi komunikasi politik pada masa pilkada DKI Jakarta tahun 2017.

---

This study describes the political communication model wich conducted by the political public relations of  Anies Baswedan-Sandiaga Uno in the 2017 DKI Jakarta Regional Election. Political communication model as a main guide in each step of political communication of the candidate, defining the strategy of politics and strategic communication. This research with a qualitative approach and descriptive design give the result that shows the process of formulating a political communication model  bring forth political communication strategy conducted by Anies-Sandis political PR in the 2017 DKI Jakarta regional election and contestation. Despite has a simplification in the study of political communication strategies which only focuses on optimizing and evaluating the use of media as an information with political communication content, in the implementing the winning team through Media Center Anies-Sandi gives the view that the foundation of political communication strategy departs from a design in formulating a Grand Design or paradigm as a determinant of political communication effective, efficient and right on target made up the goals that are in accordance with what has been previously designed. The research only focuses on the presentation of the formulation of the political communication model and political communication strategy in the 2017 DKI Jakarta regional election."

"Penelitian ini membahas tentang peran elit pesantren dalam pemenangan pasangan kandidat Abdul Hafidz - Bayu Andrianto pada Pilkada Kabupaten Rembang tahun 2015. Fokus penelitian ini membahas tentang peran Nyai sebagai elit perempuan pesantren dalam proses pemenangan Abdul Hafidz ? Bayu Andrianto pada Pilkada 2015. Kajian yang mengangkat tema nyai pesantren secara spesifik belum banyak dilakukan oleh para peneliti. Sebab kebanyakan kajian pesantren selama ini berfokus pada kiai sebagai sosok terkuat yang mendominasi berbagai modal kultural, sosial, ekonomi, dan politik pesantren. Teori yang digunakan untuk melihat praktik Pilkada Rembang 2015 yang memanggungkan Nyai Muhimmah ini adalah patron-klien milik James C. Scott. Ia menjelaskan bahwa hubungan patron-klien dapat dilihat melalui pola relasi yang terjalin antara elit sebagai patron dengan masyarakat sebagai klien. Dengan menggunakan metode kualitatif yaitu pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur, penulis menemukan bahwa nyai sebagai tokoh perempuan pesantren mampu menaikkan elektabilitas pasangan Abdul Hafidz ? Bayu Andrianto dengan kemenangan multak di seluruh kecamatan meski maju sebagai kandidat dari jalur independen. Melalui jejaring yang dimiliki, yaitu pesantren, organisasi maupun personal, ia berhasil memenangkan pasangan Abdul Hafidz ? Bayu Andianto.Berdasarkan hal tersebut, teori James Scott terbukti dapat digunakan dan relevan untuk menganalisa hubungan patron-klien antara Nyai dan Masyarakat di Kabupaten Rembang pada Pilkada tahun 2015

---

This research discusses the role of the pesantren elite in winning the Abdul Hafidz - Bayu Andrianto candidate pair in the 2015 Rembang District Election. Islamic boarding schools specifically have not been carried out by many researchers. This is because most studies on Islamic boarding schools so far have focused on the kiai as the strongest figure who dominates various cultural, social, economic and political capitals of pesantren. The theory used to look at the practice of the 2015 Rembang local elections where Nyai Muhimmah was staged was James C. Scott's patron-client. He explained that the patron-client relationship can be seen through the pattern of relations that exist between the elite as patrons and the community as clients. By using a qualitative method, namely data collection through in-depth interviews and literature studies, the authors found that Nyai as a female pesantren leader was able to increase the electability of the couple Abdul Hafidz - Bayu Andrianto with absolute victory in all sub-districts even though she ran as a candidate from an independent path. Through her network, namely Islamic boarding schools, organizations and individuals, she succeeded in winning the pair Abdul Hafidz - Bayu Andianto. Based on this, James Scott's theory has proven to be applicable and relevant to analyzing the patron-client relationship between Nyai and the people in Rembang Regency in the 2015 district election."

"Penelitian ini akan mendeskripsikan proses pembentukan koalisi partai politik Golkar, PKB dan PBB pendukung pasangan Irvan dan Herman pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2015. Kasus yang diteliti tersebut menarik untuk diangkat karena pembentukan partai koalisi umumnya dilakukan sebanyak mungkin partai pendukung yang terlibat di dalamnya. Pembentukan koalisi partai politik studi kasus koalisi Pemilihan Kepala Daerah cenderung lebih mengedepankan kondisi proses dibanding kuantitas jumlah partai pendukung, dan hasilnya adalah kemenangan. Kondisi proses yang akan dilihat dibagi menjadi beberapa faktor. Pertama, latar belakang yang mendorong terbentuknya partai koalisi. Kedua, intensitas komunikasi berdasarkan elektabilitas kandidat partai koalisi. Ketiga, pengalaman pemilihan kepala daerah sebelumnya di Kabupaten Cianjur. Keempat, kontrol eksternal koalisi sebagai penentu akhir. Kerangka teori dan kosep yang digunakan dalam menganalisis kasus yang diangkat adalah koalisi dan pembentukan koalisi. Analisis deskripsi proses pembentukan koalisi partai dalam penelitian ini diharapkan akan mampu menggambarkan bagaimana proses politik berlangsung dalam sebuah kontestasi politik di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model analisa deskriptif. Teknik pengumpulan data primer dan sekunder melalui wawancara mendalam serta sumber-sumber literatur yang relevan.

---

This study will describe the process of forming a coalition of Golkar, PKB and PBB political parties supporting the Irvan and Herman pair in the 2015 Cianjur District Head Election. The case studied was interesting to appoint because the formation of coalition parties was generally carried out as much as possible the supporting parties involved. The formation of a political party coalition coalition case study of Regional Head Elections tends to prioritize quality over the quantity of supporting parties, and the result is victory. The quality of the process to be seen is divided into several factors. First, the background that drives the formation of a coalition party. Second, the intensity of internal communication based on the electability of the survey results of coalition party candidates. Third, the experience of the previous regional head elections in Cianjur Regency. Fourth, the external control of the coalition determines the final victory. The theoretical framework and concept used in analyzing the cases raised are coalitions and coalition formation. Analysis of the description of the party coalition formation process in this study is expected to be able to describe how the political process takes place in a political contestation at the local level. This study uses a qualitative approach with a descriptive analysis model. Primary and secondary data collection techniques through in-depth interviews and relevant literature sources."

"Tulisan ini meneliti tentang penggunaan klientelisme sebagai strategi pemenangan kandidat Fadly-Asrul dalam Pilkada Kota Padang Panjang tahun 2018. Kemenangan Fadly-Asrul akan diteliti menggunakan teori Klientelisme Elektoral dari Simeon Nichter sebagai pisau analisis. Sejatinya, paslon petahana memiliki modal relasi yang lebih kuat untuk melakukan klientelisme pada masyarakat dan pejabat struktural yang pernah dipimpin. Namun paslon Fadly-Asrul sebagai pendatang baru mampu mengalahkan paslon petahana dan paslon lain yang sudah lebih dikenal di Kota Padang Panjang. Diantara keempat kandidat, Fadly-Asrul merupakan kandidat dengan modal finansial besar sama halnya dengan paslon petahana, Hendri-Eko. Selama kampanye, Fadly-Asrul dan Hendri-Eko banyak melakukan pendekatan yang bersifat klientelisme pada masyarakat. Meskipun sama-sama kuat dari segi finansial, Fadly-Asrul memiliki strategi klientelisme elektoral yang lebih tepat sasaran dibanding paslon Hendri-Eko. Fadly-Asrul melakukan klientelisme elektoral secara menyeluruh dengan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Fadly-Asrul memperhitungkan seluruh klasifikasi pemilih, mulai dari supporting voters, opposing voters, supporting nonvoters, dan opposing nonvoters. Strategi klientelisme elektoral yang digunakan oleh Fadly-Asrul diperhitungkan dengan baik dan disesuaikan dengan kondisi pemilih, seperti kultur, agama, dan kebiasaan. Sehingga klientelisme Fadly-Asrul lebih mudah diterima oleh masyarakat atau pemilih.

---

This paper examines the use of clientelism as a winning strategy of Fadly-Asrul in Padang Panjang Regional Head Elections 2018. The victory of Fadly-Asrul will be analyzed using the theory of Simeon Nichter Electoral Clientelism. Indeed, incumbent candidate, Hendri- Eko, has a stronger relationship to clientelism in society and current structural officials. However, Fadly-Asrul as a newcomer was able to defeat the incumbent and other more well known candidates in the city of Padang Panjang. Among the four candidates, Fadly- Asrul is a candidate who has a firm financial resources as well as the incumbent. During the campaign, Fadly-Asrul and Hendri-Eko did many clientelism based approaches to the voters. Although equally strong in terms of financial, Fadly-Asrul has clientelism electoral strategy that is more targeted than Hendri-Eko. Fadly-Asrul conduct a thorough electoral clientelism by approaching all levels of society. Fadly-Asrul took into account the entire classification of voters, ranging from supporting voters, opposing voters, supporting nonvoters and opposing nonvoters. Electoral clientelism strategy that was being used by Fadly-Asrul was reckoned and adapted to the condition of voters, such as culture, religion, and custom. So Fadly-Asrul’s clientelism was more easily accepted by the public or voters in Padang Panjang."

"Penelitian ini membahas mengenai koalisi diantara Partai Gerindra, PKS, dan Partai Demokrat pada Pemilukada Kota Depok Tahun 2015. Fokus penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat proses yang mendorong partai untuk membentuk atau tergabung dalam suatu koalisi. Koalisi yang terbentuk diantara ketiga partai tersebut merupakan sebuah upaya kerja sama dalam memenangkan Idris Abdul Shomad dan Pradi Supriatna. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam dan dilengkapi dengan data sekunder lainnya. Dari penelitian ini ditemukan bahwa survei calon kandidat dan pengaruh dari interaksi partai baik secara internal maupun interaksi partai dengan pihak luar sangat mempengaruhi sikap partai dalam membentuk koalisi.

---

This research analyzes the coalition among Partai Gerindra, PKS, and Partai Demokrat in Pemilukada Kota Depok in year 2015. The focus of this research is to explain that there is a process that encourage parties to form or to join a coalition. The coalition that was formed by mentioned parties is a form of cooperation in order to make Idris Abdul Shomad and Pradi Supriatna the winner of the Pemilukada. This research used qualitative method with in-depth interviews and other secondary data. The research finds out that survey for candidates and the effect of interaction, both internally and externally, by the party are extremely effecting the party preference on making coalition."

"Australia melaksanakan Pemilihan Umum Federal pada tahun 2016 untuk memilih 150 anggota Dewan Perwakilan, dimana pemenang mayoritas mutlak memiliki hak untuk membentuk Parlemen ke-45. Pemungutan suara yang dilaksanakan pada 2 Juli 2016, melalui proses dimana selama penghitungan suara muncul banyak spekulasi bahwa hasil dari pemilu adalah tidak ada satu partai atau koalisi partai yang menang secara mayoritas mutlak. Partai Koalisi Liberal-Nasional yang merupakan petahana dan juga sebagai salah satu partai terbesar di Australia, menjalankan strategi pembentukan minority government sebagai langkah antisipasi dalam Pemilu Federal Australia tahun 2016 apabila tidak dapat memperoleh sedikitnya 76 bangku di Parlemen. Penelitian ini membahas bagaimana pembentukan minority government merupakan langkah antisipasi yang dijalankan oleh Partai Koalisi Liberal-Nasional melalui negosiasi ajakan berkoalisi kepada crossbench di Parlemen Australia. Penelitian kualitatif ini menggunakan teori Minority Governments, Minimal Winning Coalitions and Surplus Majorities in Parliamentary Systems oleh Christophe Crombez. Berdasarkan temuan, tiga dari lima anggota crossbench pada Parlemen ke-45 Australia menerima ajakan dan memilih untuk mendukung Partai Koalisi Liberal-Nasional. Faktor-faktor yang dapat menjadi latar belakang ketiga anggota crossbench memutuskan untuk mendukung Partai Koalisi Liberal-Nasional dilihat dari latar belakang anggota crossbench dimana Partai Koalisi Liberal-Nasional mendominasi di wilayah pemilihan mereka, pengalaman dan partisipasi anggota crossbench dalam minority government tahun 2010, serta posisi kedua pihak dalam isu nasional Australia.

---

Australia conducts a Federal Election in 2016 to elect 150 members of the House of Representatives, in which the absolute majority winner has the right to form the 45th Parliament. The voting which took place on July 2nd, 2016, went through a process whereby during the vote counting there was many speculations that the result of the election was that no party or coalition of parties would win an absolute majority. The Liberal National Coalition Party as the incumbent and also one of the largest political party in Australia, runs a minority government formation strategy in anticipation of the 2016 Federal Election if they can rsquo t achieve 76 seats in the Parliament. This study discusses how the formation of a minority government as an anticipation runs by The Liberal National Coalition Party if they can rsquo t achieve 76 seats in the Parliament through negotiating a coalition formation to the crossbench members in the Australian Parliament.

This qualitative research uses Minority Governments, Minimal Winning Coalitions and Surplus Majorities in Parliamentary Systems by Christophe Crombez. Based on the findings, three of the five members of the crossbench at the 45th Parliament of Australia accepted the call and voted to support the National Liberal Coalition Party. The factors that could be the background of the three crossbench members decided to support the National Liberal Coalition Party are from the background of crossbench members in which the Liberal National Coalition Party dominates in their constituency, the experience and participation of crossbench members in minority government in 2010, and both sides in Australia 39 s national issue."

"Penelitian ini membahas kombinasi Pilkada calon tunggal dengan sistem noken mengambil studi kasus pada Pilkada Tahun 2018 di Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua. Terdapat dua permasalahan dalam penelitian ini, pertama, bagaimana dampak pemilihan sistem noken terhadap kemenangan calon tunggal petahana, kedua, bagaimana prinsip deliberasi dalam pemilihan sistem noken dengan calon tunggal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksplanatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan, menguji hipotesis dari variabel-variabel penelitian terkait sistem noken dan calon tunggal. Hasil penelitian terkait dampak sistem noken menunjukkan bahwa penerapan model pemilihan sistem noken pada pemilihan calon tunggal lebih memberi keuntungan dan berdampak semakin menguatkan peluang kemenangan calon tunggal petahana. Sedangkan terkait prinsip deliberasi dalam pemilihan sistem noken dengan calon tunggal menunjukkan hadirnya pemilih kotak kosong menandakan ruang deliberasi tidak terabaikan, baik pemilih maupun kepala suku bebas menentukan keputusan serta ketersediaan ruang publik masih berjalan bebas sesuai basis pemilihnya. Impilkasi teoritis local strongmen relevan untuk memotret eksistensi petahana. Teori ini dapat membantu melihat eksistensi petahana dengan menganalisa modal kekuatan yang dimiliki petahana yang menjadi daya tarik dari partai-partai politik dan kelompok informal lainnya. Sedangkan implikasi teori demokrasi deliberatif menunjukkan sistem noken pada Pilkada Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018 selaras dengan prinsip dasar demokrasi deliberatif yang memungkinkan adanya ruang publik.

---

This study discusses the combination of a single candidate Pilkada with the noken system taking a case study in the 2018 Pilkada in Central Mamberamo Regency, Papua. There are two problems in this study, first, how is the impact of the noken system election on the victory of the incumbent single candidate, second, how is the principle of deliberation in the election of the noken system with a single candidate. This study uses an explanatory research method, namely research that aims to explain, test hypotheses from research variables related to the noken system and single candidate. The results of research related to the impact of the noken system show that the application of the noken system election model in the selection of a single candidate is more profitable and has an impact on strengthening the chances of winning the incumbent single candidate. Meanwhile, regarding the principle of deliberation in the noken system election with a single candidate, the presence of empty box voters indicates that the deliberation space is not neglected, both voters and tribal chiefs are free to make decisions and the availability of public space is still running freely according to their voter base. The local strongmen's theoretical implications are relevant for photographing the incumbent's existence. This theory can help to see the existence of the incumbent by analyzing the capital strength of the incumbent which is the attraction of political parties and other informal groups. Meanwhile, the implications of deliberative democracy theory show that the noken system in the 2018 Central Mamberamo Regional Election is in line with the basic principles of deliberative democracy which allows for public space."

"[ABSTRAKTesis ini membahas tentang calon perseorangan dalam Pemilukada Kota Padang Tahun 2013. Jalur perseorangan adalah cara untuk mewujudkan pinsip kesetaraaan dalam politik. Calon perseorangan hadir sebagai solusi dari tuntutan masyarakat akan kecilnya akses politik bagi orang yang tidak memiliki afiliasi dengan partai politik. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa calon perseorangan dalam Pemilukada Kota Padang cenderung memanfaatkan jalur perseorangan untuk mendapatkan kekuasaan. Calon perseorangan juga tak memaknai jalur perseorangan sebagai media represetasi politik yang menghubungan mereka dengan rakyatnya.Penelitian ini menggunakan teori demokrasi, khususnya yang menjabarkan fenomena defisit demokrasi. Selain teori demokrasi, dalam tesis ini juga dijelaskan konsep rerkutmen politik dan representasi politik.Dalam prinsip demokrasi elektoral, pemilu adalah instrumen utama dalam demokrasi sehingga kehadirannya perlu dipertahankan.Calon perseorangan hadir untuk melengkapi instrumen demokrasi itu.Teori rekrutmen politik yang menyatakan bahwa rekrutmen calon kepala daerah ditentukan oleh faktor popularitas calon dan kekuatan finansial calon.Teori representasi politik digunakan untuk melihat bagaimana para calon memanfaatkan isu politik sebagai alat untuk meraih dukungan

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the independent candidate in Local Election of Padang 2013. Independent candidate is one way, among others, to achieve, equality in the politics. It solves of the people's demands of political access for people who have no affiliation to any political party. The result of this study shows that in practice independent candidates utilizes the prosedure to gain popular support in the case of Padang. Independent candidates also do not perceive the procedure as a medium of political representation which links them with the people.The case of independent candidate participation in Local Election in Padang 2013 represent the case of democratic deficit. In the principles of electoral democracy, election is the main instrument of democracy so that its presence should be maintained. Independent candidate participation was meant to improve the quality of democracy, especially in terms of equal chance for participation or recruitment. Political recruitment theory states that the recruitment of candidate for the head of district is determined by the popularity of the candidate and the candidate's financial strength. The theory of political representation is used to see how the candidates utilize the political issue as a media to gain support.;This thesis discusses about the independent candidate in Local Election of Padang 2013. Independent candidate is one way, among others, to achieve, equality in the politics. It solves of the people's demands of political access for people who have no affiliation to any political party. The result of this study shows that in practice independent candidates utilizes the prosedure to gain popular support in the case of Padang. Independent candidates also do not perceive the procedure as a medium of political representation which links them with the people.The case of independent candidate participation in Local Election in Padang 2013 represent the case of democratic deficit. In the principles of electoral democracy, election is the main instrument of democracy so that its presence should be maintained. Independent candidate participation was meant to improve the quality of democracy, especially in terms of equal chance for participation or recruitment. Political recruitment theory states that the recruitment of candidate for the head of district is determined by the popularity of the candidate and the candidate's financial strength. The theory of political representation is used to see how the candidates utilize the political issue as a media to gain support., This thesis discusses about the independent candidate in Local Election of Padang 2013. Independent candidate is one way, among others, to achieve, equality in the politics. It solves of the people's demands of political access for people who have no affiliation to any political party. The result of this study shows that in practice independent candidates utilizes the prosedure to gain popular support in the case of Padang. Independent candidates also do not perceive the procedure as a medium of political representation which links them with the people.The case of independent candidate participation in Local Election in Padang 2013 represent the case of democratic deficit. In the principles of electoral democracy, election is the main instrument of democracy so that its presence should be maintained. Independent candidate participation was meant to improve the quality of democracy, especially in terms of equal chance for participation or recruitment. Political recruitment theory states that the recruitment of candidate for the head of district is determined by the popularity of the candidate and the candidate's financial strength. The theory of political representation is used to see how the candidates utilize the political issue as a media to gain support.]"