Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keberadaan Notaris di dalam transaksi kegiatan di pasar modal sangat dibutuhkan, terutama terkait pembuatan akta-akta otentik. Notaris yang menjalankan kegiatan di bidang pasar modal, harus terlebih dahulu terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam LK sekarang beralih ke Otoritas Jasa Keuangan) dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam nomor VIII D.1. Dalam hal seorang Notaris berhalangan untuk menjalankan jabatannya baik karena sakit atau karena sebab lain,Notaris dapat mengajukan cuti dan kemudian akan digantikan oleh seorang Notaris Pengganti. Akan tetapi syarat untuk menjadi Notaris Pengganti dalam menjalankan peran Notaris sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal tidaklah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun dalam peraturan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM-LK. Mengenai Kedudukan Notaris Pengganti ini terdapat 2 pendapat. Pendapat pertama atas dasar Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris Pengganti berhak menggantikan kewenangan Notaris dalam membuat akta-akta sehubungan dengan transaksi di bidang Pasar Modal, Pendapat kedua menyatakan bahwa kewenangan yang diperoleh Notaris sebagai salah satu profesi penunjang Pasar Modal itu melekat pada diri Notaris yang bersangkutan, sehingga Notaris Pengganti hanya dapat menggantikan tugas dan kewenangan Notaris secara umum dan tidak diperkenankan untuk membuat akta-akta sehubungan dengan transaksi di bidang Pasar Modal. Pada prakteknya, Notaris yang digantikan akan diminta untuk membuat surat pernyataan yang pada intinya menyatakan akan menanggung risiko dari akta-akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris Pengganti tersebut sehingga akta yang dibuat tetap sah dan mengikat sebagai akta otentik.

---

The existence of a Notary in the transaction activity in the capital market is necessary, especially related to the establishment of authentic deeds. Notaries who have activities in the capital market first must be registered in Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam LK now known as Otoritas Jasa Keuangan) and comply the requirement that be regulated in Bapepam regulation VIII.D.1. In case a notary can not do his/her task because he/she sick or because of another reason, he/she can request to take a vacation and replaced by a substitute notary. But, both laws about notary or Bapepam regulation did not set the requirement to be a substitute notary in carrying out the rule of the Notary as one of capital market supporting professional. There are 2 opinions about position of Substitute Notary From Capital Market Notary. The first one opine that the substitute notary can replace a notary`s authority to make a deed about transaction in the capital market based on the law about notary. The second one opine that the notary`s authority as one of capital market supporting professional was stick to the person(to the notary) so the substitute notary can simply replace notary`s duties and authorities in general and did not allowed to make a deed about transaction in the capital market. In practice, notary who replaced will be required to make a statement letter which basically states he/she will bear all the risk for the deeds that made by his/her substitute notary so the deeds that made by his/her substitute still valid and binding as an authentic deed."

"Memasuki abad 21 khususnya setelah masa resesi, Indonesia memasuki era transisi di bidang perokonomian terutama dalam aspek moneter, dimana pasar keuangan menjadi fondasi utama untuk menyehatkan kembali perekonomian nasional. Unsur utama pasar keuangan tersebut adalah pasar modal yang berfungsi sebagai media penyalur modal kepada pelaku-pelaku ekonomi yang membutuhkan dana untuk menjalankan bisnisnya baik untuk untuk mengembangkan bisinisnya, maupun menjadi eksistensinya dalam perkonomian yang semakin terbuka sejak pertumbuhan perdagangan pasar bebas. Kesempatan inilah yang dipakai oleh pelaku-pelaku ekonomi secara timbal balik, yaitu antara masyarakat dan Perusahaan Perusahaan yang melakukan Penawaran Perdana (IPO) atau sudah Terbuka (Tbk), dimana pihak yang satu mengharapkan keuntungan dengan memasukan modal dan pihak yang lain mendapatkan sumber modal segar untuk menjalankan bisnisnya, yang dapat secara berangkai menciptakan efek pasar keuangan yang bertumbuh secara positf. Untuk melakukan kerjasama antara pelaku-pelaku ekomoni tersebut secara sinergis, maka diperlukan lembaga-lembaga pendukung dan para profesi penunjang pasar modal, salah satunya adalalah Notaris. Dalam perkembangan kegiatan pasar modal yang semakin pesat, seorang Notaris pasar modal yang cukup ahli di bidangnya seringkali tidak dapat memenuhi permintaan pasar untuk membuat perjanjian-perjanjian yang diperlukan dalam kegiatan pasar modal tersebut, sehingga dalam prakteknya munculah Notaris Pengganti pasar modal. Peraturan mengenai Notaris pengganti cukup tertera jelas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi tidaklah demikian dengan Notaris Pengganti pasar modal, oleh sebab itu dalam menentukan peran dan kewenangan Notaris Pengganti pasar modal diperlukan pendekatan yang cukup mendalam baik secara normatif maupun praktek. Peran Notaris Pengganti pasar modal saat ini memang tidak dapat dihindari, tetapi hal itu juga harus menjadi bahan telaah secara kritis guna mewujudkan kegiatan pasar modal yang profesional dan sah secara hukum.

---

Entering the 21st century, especially after the recession, Indonesia entered a transitional era in the economy sector especially in the monetary aspect, where the financial markets became the main foundation to rejuvenate the national economy. One of the major financial markets is capital market transaction that have functions as a medium to distribute capital for the economic stakeholder that need of funds to run the business or developing, and keep its existence in an increasingly interconnected economy is open since the growth of free market trade. The opportunity is used by economic stakeholder are reciprocal, between the community and the Companies that perform Initial Public Offering (IPO) or is already Public (Tbk), where one party want gain profit by entering the capital and the other to get a capital to run the businesses, that hopefully can be sequential create the effect of the financial markets to grow. To make synergy between economy stakeholders, its necessary to support the institutions and the professions as the capital market, and one of the most important is Notary profession. In the development of capital market activity is rapidly increasing, a Notary Public of capital markets that expert in the field often fail to meet market demand to make the necessary agreements in capital market activities, so in practice right now appears Substitute Notary of capital markets. Regulation on Notaries replacement fairly stated clearly in the Law Notary, but not so with the role Substitute Notary in the capital markets, and therefore determining the role and authority of Substitute Notary in capital market approach is clearly needed that is quite profound, both normative and practical. The role of Substitute Notary of capital markets at this time is unavoidable, but it must also be critically examine task in order to make a capital market activities that legal and professional."

"Tesis ini membahas Notaris Pengganti yang melakukan rangkap jabatan. Untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif; dengan alat pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Berdasarkan kasus yang diangkat dalam tesis ini, di dalam tesis ini akan diuraikan pengaturan mengenai pengangkatan Notaris Pengganti, Akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti yang rangkap jabatan serta tanggung jawab Notaris yang digantikan terhadap Notaris Pengganti yang rangkap jabatan. Pengganturan penggangkatan Notaris Pengganti diatur dalam pasal 33 UUJN dan pasal 22-23 Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia No 25 Tahun 2014. Notaris Pengganti yang rangkap jabatan tetap mempunyai kewenangan membuat akta. Akta yang dihasilkan oleh Notaris Pengganti yang rangkap jabatan adalah akta otentik selama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Notaris yang digantikan bertanggung jawab seara moril terhadap Notaris Pengganti yang rangkap jabatan.

---

This thesis discusses Substitute Notary doing dual position. To answer these problems, this research using normative juridical research method the data collection tool to the study of literature. Based on the cases raised in this thesis, in this thesis will be detailed arrangements regarding the appoinhnent of Substitute Notary the Notary Deed which made by Subtitute Notary who have dual position and responsibilities of notaries who replaced to substitute Notary who have dual position. Arrangements regarding the appointrnent of Substitute Notary is regulated in article 33 and artisle UUJN 22-23 Rule of Law and Human Rights No. 25 of 2014. Notary substitute who have dual position still have the authority to make the deed. Deed which made by Notary who have dual position is an authentic deed in accordance with the legislation. Notary who replaced by Notary substitute dual position has morale responsible of appointment of Substitute Notary."

"ABSTRAKSeiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi, pasar modal juga berkembangpesat di banyak negara, termasuk Indonesia. Dengan berkembangnya pasar modalini, berkembang pula perhatian terhadap isu-isu yang terdapat di pasar modal, dimana salah satunya adalah benturan kepentingan dalam transaksi tertentu yangdiatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1. Masalah benturan kepentinganini penting untuk diperhatikan karena mencakup perlindungan terhadap investor,terutama pemegang saham minoritas yang suaranya tidak banyak berpengaruhdalam suatu transaksi, dan pada akhirnya sering dirugikan. Notaris, sebagai salahsatu profesi penunjang pasar modal, memiliki peranan yang besar jika terjadisuatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan ini. Tesis ini akanmembahas mengenai peranan Notaris tersebut apabila terjadi suatu transaksi yangmengandung benturan kepentingan yang dilakukan oleh suatu perusahaan terbuka.Di sisi lain, benturan kepentingan tidak hanya terbatas pada pengertian benturankepentingan yang dicantumkan dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1. Pasarmodal melibatkan banyak pihak yang berkepentingan dalam suatu transaksi, tidakterkecuali Notaris yang bekerja di bidang pasar modal, di mana situasi ini akanmengakibatkan benturan kepentingan bagi Notaris dalam membuat akta terkaittransaksi tersebut. Tesis ini juga akan membahas mengenai kewenangan Notarisuntuk membuat akta dalam situasi benturan kepentingan tersebut denganmemperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait serta Kode EtikNotaris. Dari hasil pembahasan ditemukan bahwa dalam hal terjadi suatu transaksiyang mengandung benturan kepentingan tertentu, Notaris berperan untuk turutmemastikan transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.Sedangkan mengenai kewenangan Notaris untuk membuat akta jika terjadipotensi benturan kepentingan, ternyata tidak jelas diatur dalam peraturanperundang-undangan di Indonesia sehingga Notaris harus berpedoman pada KodeEtik yang mengharuskan Notaris senantiasa bersikap independen dalammenjalankan jabatannya.

---

Abstract Along with the rapid growth of economic activities, capital market also has itsgrowth in many countries, including Indonesia. By the growth of the capitalmarket activities, occured high attention for the issues happening around it; forexample is the issue concerning the conflict of interest in a transaction which hadbeen regulated in Bapepam?s Regulation Number IX.E.1. This conflict of interestissue is crucial because it involves the protection of the investor, especially theminority shareholders who have very little influence in deciding of a transaction,and often suffer a loss in the end. Notary, as one of the supporting profession incapital market has a great role when a transaction held by a public listed companywith a conflict of interest occured. This thesis will discuss about that role notaryholds concerning that kind of transaction. On the other hand, the definition ofconflict of interest is not only limited to the definition regulated in Bapepam?sRegulation Number IX.E.1. Capital market involves many parties which havetheir own share of interest in a transaction, and notary is not an exception, and thatcould lead that particular notary to a potention of a conflict of interest in makingthe title deed for that transaction. This thesis will also review about thecompetence of a notary in making a title deed on a situation of conflict of interest,which focuses on the regulations concerning the issue and also the Notary Rules.From the discussion, it has been found that on a situation when there is atransaction with a conflict of interest, notary plays the role to ensure thesubmission to the regulations concerning the transaction. Whereas concerning thecompetence of a notary to make a title deed when being faced to a situation ofconflict of interest regarding the notary itself, it has been found that theregulations don?t regulate about it clearly, so notary needs to see orientation fromEthical Code of Notary as the guide for notaries to do their profession."

"Notaris sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal, bertanggung jawab dalam pembuatan akta RUPS sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas saham. Tanggung jawab secara normatif terdapat dalam peraturan Pasar Modal, dan Undang-Undang Jabatan Notaris, secara profesi terdapat dalam Undang-Undang Pasar Modal. Notaris juga ikut bertanggung jawab terhadap kepatuhan dan ketaatan emiten dalam rangka memenuhi ketentuan pasar modal yang berlaku. Penelitian ini mengenai pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam hal memperhitungkan kuasa asing yang tidak disertai legalisasi Pejabat setempat dalam kuorum kehadiran RUPS. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian secara normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang mendasarinya, data lapangan sebagai pendukung. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan analisa mendalam. Dari penelitian disimpulkan bahwa Peran dan tanggung jawab notaris mempunyai akibat terhadap akta. Surat kuasa asing dalam RUPS harus disertai legalisasi Pejabat setempat dan KBRI setempat.

---

As a profession which supports capital market activities, a notary is expected to be responsible for the drafting of deed on the resolutions of the general meeting of shareholders. It is a responsibility which is contained in the Capital Market regulations, Law on Notary Profession and the Code of Ethics of Notary Profession. In addition, a notary is also responsible for the issuers? compliance with and observance of regulations on capital market and for providing directions so that issuers comply with the regulations. This research seeks to identify serious problems in connection with the role of notary as a profession which supports capital market in carrying out the rights issue and notary's responsibility for each notarial deed a notary draws up for that purpose. It seeks to see possible legal impacts on the deed he draws up in case he has made a mistake during the drafting. The research method is the normative research conducted on the underlying laws and regulations and the research also uses field data from companies to support it. The research was about violation which has done by notary on contemplating foreign deeds which has not authorized by local public officer in general meeting of share holders. From this research can be concluded that foreign deeds in general meeting of shareholders must be authorized by local public officer and Indonesian Embassy."

"Perlindungan hukum bagi Notaris yang membuka isi (rahasia) akta sangatlah penting demi kelangsungan Notaris tersebut dalam menjalankan jabatannya. Oleh karena Notaris adalah pejabat umum yang melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkannya membuat akta otentik yang tidak dikehendaki untuk diketahui oleh pihak lain yang tidak berkepentingan. Jadi dengan memahami lebih mendalam kewenangan Notaris dan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta serta menggunakan Hak Ingkarnya, maka dengan demikian terpenuhi ketentuan Undang-Undang dan kebutuhan masyarakat mengenai kepastian hukum dari akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Notaris dalam menjalankan jabatannya sehari-hari yang membuat akta otentik adakalanya diminta untuk membuka isi (rahasia) akta, sehubungan dengan ulah para pihak yang meminta untuk dibuatkan akta tersebut yang mencampur adukkan sifat keperdataan dan kepidanaan, sehingga seringkali Notaris dipanggil menjadi saksi atau tersangka untuk membuka isi (rahasia) akta yang dibuatnya kepada lembaga penyidik atau lembaga penuntut. Dalam hal demikian Notaris harus memahami benar peraturan UUJN dan peraturan perundangundangan lainnya mengenai penggunaan Hak Ingkar, agar dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan kesaksian atau membuka isi (rahasia) akta. Selain itu, untuk melindungi kepentingan profesi Notaris dalam menjalankan jabatannya dengan tentram, maka Notaris dapat meminta perlindungan kepada Organisasi Notaris secara umum dan Majelis Pengawas Notaris secara khusus.

---

Law protection to the Notary who reveal the confidentiality of notarial deeds is very important to the function and power or authority of the Notary itself. Notary as public officer who provides service to the members of society who needs Notary to make original deeds which requires confidentiality and the content of the deeds can not be known by any party who has no interest. Therefore through understanding the power and authority of Notary and his obligation, Notary has to keep the content of deeds confidentially. In order not to be known by any party who has no interest to that deed. Through deep comprehension the power of authority, the obligation of Notary to keep in secret the Notary deed and the use of right or refusal, then fulfill the provision of law and the needs of society which requires legal assurance of the Notarial deed which has the perfect evidence.

Notary when running his daily function in making orginal deeds sometimes be required to enclosed the content (the secret) of the deed, just because misconduct of the party who asked to make the above deed which mixed the civil and criminal characteristic, quite often Notary being asked as witness or as accused to reveal the content (the secret) of the deed to the investigating officer and the accuser. In this matter Notary has to really understand the provision the Law of Notary and other provision considering the right of refusal, in order to release from the obligation to be a witness and to reveal the content (the secret) of the deed. On the other hand to protect the Notary profesion and its interest who runs his function peacefully, so Notary can ask for protection from Notary Organization and Board of Notary Supervision."

"Notaris berwenang untuk membuat akta otentik apabila dikehendaki atau diminta oleh pihak yang berkepentingan.Akta yang dibuat Notaris mencakup mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktik banyak ditemukan, akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat akta notaris yang dipalsukan. Dalam hal ini notaris secara sengaja/tidak disengaja notaris bersama-sama dengan pihak/ penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain harus dibuktikan di Pengadilan. Jika Seorang Notaris dalam pembuat anak tanya menimbulkan perkara pidana dan memenuhi unsur subyektif dan obyektif Pemalsuan berupa akta otentik yang berkaitan dengan isi dan tanda tangan maka harus mempertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan pasal 264 KUHP. Apabila akta tersebut mengandung adanya unsur pemalsuan dalam perkara pidana, dan sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang tata cara pemanggilan Notaris, dansesuaidenganPasal 1320 KUH Perdata akta tersebut menjadi batal demi hukum dan menjadi akta di bawah tangan. Jenis penelitian dalam tesis ini adalah Yuridis Normatif yang termasuk tipe penelitian eksplanatoris, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan primer. Alat pengumpulan datanya yaitu melalui studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan.

---

Notary authorizes to establish an authentic deed which required by the concerned parties. The deed that has been established by notary contains of all actions, agreements, and determination required by the laws and regulations and/or by the concerned parties.In some cases, a notary, for example, is involved in criminal offense due to his/her involvement in giving false information in the certificate issued. In this case, the notary, together with the parties involved in an agreement, must be responsible for the action before the court if found guilty benefitting from this certificate for a particular party or other parties, either purposely or not. Falsifying the content and signature in the certificates either subjectively or objectively conducted by a notary leads to criminal proceedings ruled in Article 264, paragraph 1, number 1 of Criminal Code, where the notary must be present in this criminal proceeding. Due to such a criminal deed of falsification, the certificate issued is considered void in legal power. This void is caused by the unfulfilled requirement of either objectivity or subjectivity of agreement as ruled in Article 1320. The type of research on this thesis is a normative study includes the type of explanatory. Data thas used of this research is primary data and secondary data.Data collection tool that is through the study of literature and legislation."

"Notaris adalah seorang pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta apa saja yang menjadi kewenangannya, termasuk di dalamnya kegiatan usaha yang dilakukan oleh koperasi. Koperasi berkembang dengan pesat dan mendapat perhatian yang besar dari pemerintah. Perhatian ini terlihat dengan dikeluarkannya peraturan perundang ? undangan yang mengatur tentang koperasi. Pada saat ini UU No.25 Tahun 1992 tentang Koperasi adalah Undang ? undang terbaru sampai saat ini yang mengatur tentang koperasi di Indonesia. Semakin banyaknya koperasi syariah saat ini yang tidak diikuti dengan regulasi yang mengaturnya menimbulkan ketidakjelasan akan cara menjalankan usaha koperasi yang Islami, serta tidak adanya regulasi yang mengatur secara jelas kedudukan dan peran notaris dalam kegiatan usaha koperasi menurut hukum Islam. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana bentuk koperasi yang sesuai dengan hukum Islam, bagaimana bentuk akad yang sesuai untuk perolehan dan penyaluran modal koperasi yang sesuai dengan hukum Perikatan Islam dan UU No. 25 Tahun 1992 serta kedudukan dan peran notaris dalam perolehan dan penyaluran modal koperasi menurut hukum Islam. Tesis ini selain menggunakan metode kepustakaan juga melakukan wawancara kepada notaris dan pengelola koperasi syariah sehingga didapatkan data yang akurat. Setelah dilakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk koperasi yang sesuai menurut Islam adalah koperasi yang bebas dari riba dalam perolehan dan penyaluran modalnya, selain itu tidak semua akad pada koperasi menurut UU No 25 Tahun 1992 sesuai menurut hukum perikatan Islam, yang terakhir peran notaris dalam perolehan dan penyaluran modal koperasi sudah terlihat sejak pendirian koperasi hingga pada saat perolehan dan penyaluran modalnya. Saran yang dapat disampaikan adalah agar keberadaan koperasi syariah dapat diatur dalam peraturan perundang ? undangan sehingga terdapat kejelasan akan keberadaan koperasi syariah di Indonesia. Selain itu sebaiknya dikeluarkan regulasi atau fatwa berkaitan dengan peran notaris menurut hukum Islam.

---

Notary is a public official who has the authority to make any deeds within his authority, including business activities conducted by Cooperative. Cooperative is developing rapidly and obtains a major attention from the government. Such attention is seen by the enactment of laws and regulations on Cooperative. At the present moment, Law No. 25 of 1992 on Cooperative is the newest law regulating Cooperative in Indonesia. The more numbers of Sharia Cooperatives at the current moment, which is not followed by the regulation on it, causes an uncertainty on means to conduct the activities of Sharia Cooperative and the absence of rules that regulate certain position and role of Notary in the business activity of Cooperative under Islamic Law.

The problems in this thesis discuss the proper form of Cooperative in accordance with Islamic Law and form of agreement that is suitable for the acquisition and distribution of Cooperative's capital in accordance with Islamic Law on Agreement and Law No. 25 of 1992 as well as the position and role of notary in the acquisition and distribution of Cooperative's capital under Islamic Law. Aside from using literature methodology, this thesis is also based on interview with Notary and board of management of Sharia Cooperative so that an accurate data can be obtained.

After the research was conducted, it can be concluded that the suitable form of Cooperative that is in accordance with Islamic Law is Cooperative that is free from usury in the acquisition and distribution of its capital. Besides, not agreements in Cooperative as set forth in Law No. 25 of 1992 are in accordance with Islamic Law on Agreement. Lastly, the role of notary in the acquisition and distribution of Cooperative's capital has been seen since the establishment of Cooperative until the acquisition and distribution of its capital.

Advice that can be conveyed is for the existence of Sharia Cooperative to be regulated by laws and regulations so that there will be clarity on the existence of Sharia Cooperative in Indonesia. Aside from that, it is better to issue a regulation or decision related with role of notary under Islamic law."

"Berdasarkan data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa perkembangan jasa konstruksi semakin meningkat tiap tahunnya. Jasa kontraktor atau pemborong telah lazim digunakan untuk melaksanakan sebuah konstruksi bangunan sehingga menghasilkan perjanjian pemborongan pekerjaan. Dalam perjanjian pemborongan pekerjaan, Pihak pemborong harus bekerja untuk kepentingan pihak yang memborongkan. Sebaliknya pihak yang memborongkan juga harus membayar harga bangunan setelah memeriksa, menyetujui dan menerima hasil pekerjaan pemborong. Penggunaan standar kontrak yang telah dipersiapkan oleh pihak pemberi pekerjaan membuat pihak pemborong tidak dapat melakukan negosiasi, dapat menjadi permasalahan terhadap pelaksanaan perjanjian pemborongan sehingga tergantung pada pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dan tanggung jawab para pihak secara hukum. Oleh sebab itu peran notaris dalam melakukan penyuluhan hukum kepada para pihak penting untuk dilakukan. Hal ini terkait dengan kewenangan notaris untuk membuat akta serta melakukan penyuluhan hukum sebelum dan saat pembuatan aktanya. Penyuluhan hukum dilakukan untuk memberikan keseimbangan hak dan kewajiban serta resiko-resiko yang mungkin timbul akibat pembuatan akta tersebut. Notaris harus berperan sebagai penengah dan menjalankan tugas dan jabatannya secara jujur, mandiri, tidak berpihak dan netral agar akta yang dibuatnya dapat melindungi kepentingan para pihak yang membuatnya. Penulisan tesis dengan menggunakan metode penelitian dengan bentuk yuridis normatif, dengan menggunakan jenis data sekunder yang didapat dari bahan hukum primer dan sekunder. Kesimpulan yang didapat setelah menganalisa studi kasus ini bahwa peran notaris tersebut dalam perjanjian pemborongan antara PT X dan PT Y tidak ada karena draft perjanjian pemborongan tersebut telah disiapkan terlebih dahulu oleh PT X.

---

Based on Central Bureau of Statistics show that the development of construction services is increasing every year. Contractor or contractor has been commonly used to carry out a construction resulting contract of work. In contract of work, Parties contractor must work in the interests of contracting parties. In the other hand, contracting parties must also pay the price of the building after checking, approve and accepting the results. The use of standard contract which has been prepared by contracting parties make the contractor can not negotiate, it can be a problem for the implementation of contract of work that depend on the fulfillment of the rights and obligations of the parties and the responsibilities of the parties legally. Therefore, the role of the notary in conducting legal counseling to the parties is important. This corresponds to a notary authority to make the deed and perform legal counseling before and during preparing the deed. Legal counseling is done to provide a balance of rights and obligations as well as the risks that may arise as a result of the deed. The notary must act as intermediary and perform tasks and duty to be honest, independent, impartial and neutral so that the deed can protect the interests of the parties who made it. This thesis use normative judicial research methods, using secondary data derived from primary and secondary legal materials. The conclusion after analyzed this case study is that the notary's role in contract of work between PT X and PT Y do not exist because the draft has been prepared in advance by PT X."

"Bisnis pelayaran merupakan salah satu bisnis yang memerlukan dana besar. Dengan perjanjian line facility akad murabahah Bank Syariah X memberikan pembiayaan pembelian kapal kepada PT Y. Tesis ini membahas mengenai bagaimana ketentuan akad Murabahah dalam pemberian Line Facility Pembelian Kapal Tunda dan Tongkang pada Bank Syariah X berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 45/DSN-MUI/II/2005 tentang Line Facility juncto Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Selain itu juga membahas mengenai peran dan tanggung jawab Notaris dalam perjanjian tersebut berdasarkan UUJN/UUJNP. Dengan penelitian yuridis normatif, penulis meneliti dokumen-dokumen terkait peristiwa hukum tersebut. Penulis menemukan fakta bahwa Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dengan memberikan kuasa khusus kepada nasabah atas nama Bank. Walau demikian akad yang dibuat notaris adalah sah karena telah sesuai dengan ketiga peraturan tersebut di atas, meskipun belum sejalan dengan prinsip syariah yang termuat dalam kitab-kitab fiqih.

---

The shipping business is one of those businesses that require huge funds. With murabaha line facility agreement Syariah Bank X provides financing of the ship to PT Y. This thesis describes how the provisions in the granting Murabaha Line Facility Agreement of tugboat and cargo vessel financing based on Fatwa No. 45/DSN-MUI/II/2005 on Line Facility in conjunction with Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/ 2000 on Murabaha, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah and Bank Indonesia Regulation Number:10/16/PBI/2008 regarding the implementation of Sharia in the Activity Fund Raising and Distribution Sharia Bank Services and Funds. It also discusses the roles and responsibilities of Notary in the agreement based on UUJN /UUJNP.

With normative juridical research, the authors examine the documents relating to such legal events. The authors found the fact that the Bank purchased the necessary goods by giving customers special authorization on behalf of the Bank. However, the contract made by a notary is legal because it is in accordance with the above three rules, although not in line with the principles of sharia contained in the books of fiqh."