Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKNotaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus memenuhi berbagaiketentuan dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. Dalam praktek terdapatpelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta perjanjian sewamenyewa yang penghadapnya tidak mengeti bahasa dalam akta yaitu tidakmenerjemahkan atau menjelaskan isi akta kedalam bahasa yang dimengerti olehpenghadap sebelum penandatanganan akta dan tidak pula menggunakanpenerjemah resmi. Dalam hal ini Penulis menganalisis Putusan Pengadilan TinggiDenpasar Nomor 14/PDT/2013 terkait pelanggaran kewajiban notaris tersebut.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridisnormatif, dengan tipologi penelitiannya adalah deskriptif analitis denganmenggunakan data sekunder. Hasil analisis penulis adalah kewajiban Notaristerhadap penghadap yang tidak mengerti bahasa dalam akta berdasarkan PeraturanJabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,dan terakhir diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notarisyaitu wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta ke dalam bahasa yangdimengerti oleh penghadap sebelum penandatanganan akta. Apabila Notaris tidakdapat menerjemahkan atau menjelaskannya, maka Notaris dapat meminta bantuanseorang penerjemah resmi. Terkait penerjemahan atau penjelasan isi akta tersebutharus dinyatakan secara tegas pada akhir akta. Atas pelanggaran kewajibanNotaris tersebut, Notaris dapat dimintapertanggungjawaban terkait akta yangdibuatnya berupa sanksi perdata. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan TinggiDenpasar dalam Putusan Nompr 14/PDT/2013/PT.DPS tidak sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku pada saat akta perjanjian sewamenyewa tersebut dibuat.

---

ABSTRACTIn carrying out their duties, notaries must meet the various provisions inthe Law on Notary. In practice, there are violations committed by notaries inwriting deed of lease agreement for appearers who do not understand the languageused in the deed. The violations include a failure to provide an explanation of thedeed contents in a language understood by the appearers prior to the signing, and afailure to provide the appearers with a copy of deed translated by sworntranslators. Related to such violation of notaries, the author was interested inanalyzing the Denpasar High Court Decision No. 14/Pdt/2013/PT.DPS. This studyis normative-juridical whose research typology is descriptive-analytical usingsecondary data. The result of the analysis showed that there was a violation ofnotaries obligations to the appearers who do not understand the language used inthe deed as provided by regulations including Law No. 30/2004 concerningNotary as last amended by Law No. 2/2014 on Amendments to the Law law No.30/2004 on Notary, namely, the obligation to translate or to explain the contentsof the deed in a language that the appearer understand prior to the signing. Ifnotaries cannot translate or explain the document themselves, they may have ittranslated by sworn translators, and that the translations or explanations regardingthe contents of the deed shall be clearly stated at the end of the document. Forsuch a violation, the notary could be held accountable and should receive civilsanctions. The legal considerations of the judges at Denpasar High Court in theirDecision No. 14/PDT/2013/PT.DPS are not in accordance with the applicablelegislation at the time the deed of lease agreement was made"

"Tesis ini membahas tentang Implikasi Perbuatan Notaris/PPAT Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Pembuatan Akta Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia Nomor:03/B/MPPN/VII/2019). Notaris adalah jabatan yang terhormat dan luhur yang harus melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga kepastian hukum. Namun dalam praktik, sering terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Notaris. Permasalahan dalam tesis ini yaitu mengenai akibat pelanggaran jabatan yang dilakukan Notaris, serta implikasi dari pelanggaran jabatan Notaris tersebut terhadap pelaksanaan profesi Notaris sebagai Officium Nobile. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normative, dengan tipe deskriptif analitis. Hasil penelitian terhadap putusan tersebut mennyatakan tindakan Notaris yang tidak amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak menyebabkan dikenakannya sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan dan mengakibatkan penurunan persepsi terhadap martabat Notaris sebagai Officium Nobile. Seharusnya Notaris dalam masa pemberhentian sementara diblokir aksesnya ke akun online Notaris, serta memberikan tanda non aktif di kantor Notaris sebagai sanksi moral atas tindakannya, juga Surat Keputusan mengenai pemberhentian sementara tersebut segera diturunkan agar Notaris tidak dapat membuat akta selama masa pemberhentian, sehingga menimbulkan efek jera. Pula, apabila Notaris tidak menyanggupi tugas tambahan dari klien, sebaiknya Notaris menolak tugas tambahan tersebut. Apabila Notaris menyanggupi tugas tambahan, sebaiknya dibuat kontrak kerja sehingga terdapat bahwa Notaris telah menyanggupi untuk menyelesaikan pekerjaan tambahan tersebut. Sebaiknya Majelis Pengawas Daerah melakukan sosialisasi berkala sebagai bentuk pembinaan dan memberikan buku saku, serta melakukan pembinaan bersama dengan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia. Pelapor sebaiknya mengajukan sanksi perdata maupun pidana ke pengadilan terhadap tindakan Notaris terlapor.

---

This thesis discusses the Implications of Notary / Official Certifier Of Title Deeds Actions that Do Not Fulfill the Obligation to Make Sale and Purchase Deed Based on the Binding Agreement of Sales and Purchase (Study of the Decision of the Board of Trustees of the Notary Center of the Republic of Indonesia Number: 03 / B / MPPN / VII / 2019). Notary Public is a respectable and noble position that must protect the interests of the community and maintain legal certainty. But in practice, often a mistake is made by a notary public. The problem in this case is the consequences of notary violations committed by the Notary, as well as the implications of the violation of the Notarys position on the implementation of the Notary profession as Officium Nobile. The research method used is normative juridical research. This type of research is based on a descriptive analytical type. The data processing method used is a qualitative method.

The results of the study can be concluded that Based on the results of the study of the Notary Central Board of Trustees' Decree, the notary actions that are not trustful, honest, thorough, independent, and impartial cause sanctions of temporary dismissal for 3 (three) months and result in a decrease in perception of the dignity of the Notary Public as a Officium Nobile. Notary in the period of temporary dismissal should be blocked access to the online account of the Notary, as well as giving an inactive sign at the Notary Office as a moral sanction for his actions, also a Decree on the temporary dismissal was immediately reduced so that the Notary could not make a deed during the dismissal period, causing a deterrent effect. Also, if the Notary does not undertake additional duties from the client, the Notary should refuse the additional tasks. If the Notary undertakes additional duties, a work contract should be made so that there is a Notary who has agreed to complete the additional work. The Regional Supervisory Council should conduct periodic socialization as a form of coaching and provide a pocket book, and conduct coaching together with the Honorary Board of the Indonesian Notary Association. Reporting parties should submit civil and criminal sanctions to the court against the actions of the reported Notary Public."

"Tesis ini membahas mengenai gugatan yang diajukan oleh Penggugat Dra. Hj.Nunuk Murdiati Sulastomo terhadap Para Tergugat yang terkait dengan adanya pemberhentian Penggugat sebagai Ketua Pengurus Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang dengan dasar gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum. Dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah memenangkan Pihak Penggugat dengan mendegradasi kedudukan Akta Keputusan Rapat Pembina menjadi batal demi hukum. Tujuan dari pokok permasalahan dalam thesis ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab organ yayasan dan yayasan apabila timbul tuntutan hukum sehubungan dengan pelaksanaan operasional yayasan, mengetahui dan memahami konsekuensi yuridis atas berlakunya keputusan Rapat Pembina, memahami dasar pemikiran rumusan norma dari Pasal 1365 KUH Perdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), serta memahami keberlakuan akta notaris sebagai akta otentik yang menjadi obyek dari gugatan. Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

---

This Thesis discusses about the lawsuit filed by Plaintiff Dra. Hj. Nunuk Sulastomo Murdiati against the Defendants associated with the plaintiff's dismissal as Chairman of the Governing Board of the Foundation Harapan Ibu Pondok Pinang on the basis of the lawsuit is against the law. And a verdicts of the Tribunal judges of the District Court of South Jakarta is winning the Plaintiff which degrades the position of the deed of meeting of Trustees be annulled by law. The purpose of the principal problems in this thesis is to determine the responsibility of the organs of the Foundation and the Foundation in legal proceedings arising in connection with the implementation of the operations of the Foundation, knows and understands the consequences of the introduction of the juridical decision meeting of the Builder, understands the formulation of norms of the Civil Code regarding Article 1365 KUH Perdata (Tort), as well as understand the enforceability of an authentic deed as a notary deed which becomes the object of a lawsuit. The research is the research by using the juridical normative approach."

"Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi salah satu sumber pembiayaan yang penting di Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). Perseroan Terbatas (PT) menjadi bentuk badan hukum yang dipilih oleh para investor PMDN maupun PMA karena memiliki landasan hukum yang jelas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Notaris dalam pembuatan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar PT tersebut harus memperhatikan dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris termasuk Perubahannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN), Kode Etik Notaris, dan peraturan perundangundangan yang terkait. Tesis ini membahas kasus pembatalan Akta Pendirian PT PMDN yaitu PT SINTAI INDUSTRI SHIPYARD berdasarkan Penetapan Mahkamah Agung Nomor 3042 K/Pdt/2013. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis dan eksplanatoris.Berdasarkan hasil analisa Penulis menyimpulkan bahwa Hakim telah salah menerapkan hukum dengan tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait (i) Pasal 37 ayat (2) dan (4) UUPM mengenai persetujuan dan izin pelaksanaan PT sebelum UUPM; (ii) Pasal 146 ayat 1 huruf (c) UUPT; (iii) legal standing Pemohon dan (iv) tidak terpenuhinya kasus ini sebagai gugatan voluntair. Untuk mencegah terjadinya cacat hukum dalam Akta Notaris yang dapat mengakibatkan pembubaran perseroan, maka Notaris berdasarkan Pasal 16 ayat (1) butir (a) UUJN sebagai pembuat Akta Pendirian dan Perubahan AD PT wajib bertindak saksama dan teliti dalam melihat, memperhatikan dan menyusun pasal-pasal di dalam Anggaran Dasar PT agar memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

Domestic Capital Investment - DCI (PMDN) and Foreign Direct Investment - FDI (PMA) to be one important source of financing in Indonesia as it is implemented based on Law Number 25 Year 2007 on Capital Investment (UUPM). Limited Liability Company (PT) become the legal entity chosen by the DCI and FDI investor as it has a clear legal basis based on Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Company (UUPT). In forming the Deed of Incorporation and the Amendment of AoA of a PT, Notary should carefully note and comply with Law Number 30 Year 2004 on Notary duty, including its Amendment Number 2 Year 2014 (UUJN), the Notary?s Code of Ethics and its related applicable regulations. This thesis will analyze the case of the Annulment of the Deed of Incorporation of PT PMDN, i.e. PT SINTAI INDUSTRY SHIPYARD, based on the Supreme Court Affirmation No. 3042 K/Pdt/2013. This thesis is a normative legal research and a descriptive and explanatory analytical study.From the study of this case, the Author conclude that the Judge has wrongfully-applied the law by no carefully considered the applicable laws and regulations, in particular related to (i) Article 37 paragraph (2) and (4) of UUPM regarding the approvals and operational permits of PT prior to the validity of UUPM; (ii) Article 146 paragraph 1 (c) of UUPT; (iii) the legal standing of the Applicant and (iv) non-fulfillment of this case as the voluntarily lawsuit. To prevent any legal defects in the Notarial Deed that could lead to the dissolution of the Company, the Notary as the drafter of the Deed of Incorporation and Amendment of AoA of PT under Article 16 paragraph (1) point (a) of UUJN is obliged to act carefully and thoroughly in reviewing and preparing the AoA of PT in order to comply with the applicable laws and regulations."

"Notaris adalah pejabat umum yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Perjanjian-perjanjian tertulis yang dibuat dihadapan notaris disebut akta. Tujuannya adalah agar supaya akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau gugatan dari pihak lain. Dalam menjalankan jabatannya, terdapat kemungkinan bagi seorang notaris untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap profesi / jabatannya yang akan membawa kerugian, dimana kerugian tersebut tidak hanya merugikan salah satu pihak secara khusus, yaitu penghadap yang menghendaki dibuatnya suatu akta, baik dengan cara menghadap sendiri maupun melalui kuasanya, akan tetapi akan merugikan pihak-pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan akta yang dibuatnya. Seperti salah satu contoh kasus pelanggaran jabatan notaris sebagaimana tertuang dalam Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 03/B/Mj.PPN/VIII/2010. Notaris digugat mengenai pelanggaran jabatan terhadap penerbitan akta jual beli dan pengoperan hak berdasarkan surat hibah di bawah tangan yang di waarmekingkan oleh notaris tersebut. Yang menjadi objek dalam jual beli tersebut yaitu tanah dan bangunan yang merupakan objek hibah. Belakangan diketahui bahwa yang menjadi objek hibah tersebut juga merupakan objek hak waris milik orang lain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis yaitu melakukan penelitian terhadap hukum normatif guna menjelaskan analisa kualitatif dan kesimpulan yang akan diambil untuk memperkuat teori dan menganalisa permasalahan. Adapun jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundangundangan serta putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris.

---

Notaries are public officials appointed by the Government to help the public in terms of making treaties that exist or arise in the community. Written agreements made before a notary called deed. The aim is that the deed so that it can be used as evidence if a current dispute between the parties or claims from other parties. In carrying out his post, there is the possibility for a notary to perform the distortions of the profession which would bring loss of office, where the loss is not only detrimental to one party in particular, namely parties which requires that: a deed, either by themselves or through their proxies facing , but will harm the other parties that have relevance to the deed he made.

Such as one example of a notary malfeasance cases as written in the Supervisory Council Judgement No. 03/B/Mj.PPN/VIII/2010 Notary Center. Notary was sued about malfeasance against the issuance of deed of sale and transfer rights pursuant to a grant under the hand of the waarmeking by the notary. The objects in the sale and purchase of land and buildings which is the object of the grant. Later revealed that the object of the grant is also an object's inheritance rights of others.

This study used the normative juridical research method is descriptive analytical that is conducted a study of normative law in order to explain the qualitative analysis and conclusions will be taken to strengthen the theory and analyze problems. The type of data used are secondary data using primary legal materials in the form of legislation and the decision of the Central Supervisory Council of Notaries."

"Penetapan wasiat yang dibuat oleh Notaris berdasarkan kehendak pewaris memiliki batasan-batasan terhadap ahli waris mutlak yang ditentukan secara undang-undang tidak boleh terlanggar haknya. Hal ini ditetapkan dalam Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Permasalahan yang dibahas dalam Tesis ini adalah 1 Bagaimana akibat hukum atas isi akta wasiat yang dibuat oleh Notaris FM yang tidak sesuai dengan ketentuan Legitieme Portie hukum waris perdata di Indonesia? 2 Bagaimana pelaksanaan pembagian waris terhadap isi akta wasiat nomor 103 yang dibuat oleh Notaris FM dikaitkan dengan subjek dan objek waris di dalam negeri dan luar negeri? Penulisan Tesis ini menggunakan metode penelitian hukum Yuridis-Normatif, penelitian kepustakaan mengenai Akta Wasiat Nomor 103 yang dibuat oleh Notaris FM berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta diperkuat dengan hasil kepustakaan yang berasal dari narasumber dengan wawancara. Akta wasiat yang diteliti tersebut tidak sesuai dengan legitieme portie dan memberikan 2 dua akibat hukum, yaitu: apabila ahli waris ab instestato LP tidak menyetujui atas isi wasiat itu, mereka dapat menutuntut ke Pengadilan Negeri. Apabila ahli waris ab intestato LP tersebut menyetujui isi wasiat itu, wasiat itu dapat dilaksanakan. Pelaksanaan wasiat tersebut dilakukan dengan pembagian atas harta peninggalan di Wilayah Republik Indonesia kepada ahli waris Warga Negara Indonesia dan atas harta peninggalan di luar Wilayah Republik Indonesia kepada ahli waris Warga Negara Asing secara proposional sesuai bagiannya.Kata Kunci: Notaris, Akta Wasiat, Pewarisan, Pewaris dan Ahli Waris, Legitimasi Portie, Subjek dan Objek Waris, Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing.

---

In determination of will made by the Notary based on the will of the heir has the limitations of Ab Intestato Legitimacy Portie heirs which their rights shall not be violated. This is stipulated in Article 913 of the Civil Code. The issues discussed in this thesis are 1 How the legal consequences of the contents of the will made by Notary FM which is not in accordance with Legitimacy Portie in Indonesian Civil Code 2 How the implementation of division of inheritance to the contents of the will number 103 made by Notary FM relating to the subjects and objects of inheritance within the country and abroad This thesis writing uses the Juridical Normative law research method, a library research on Wills Number 103 Made by Notary FM based on the Civil Code, and also reinforced with the results of the literature from interview with intervieweers. The investigated of this deed of will does not conform to the legitimacy portie and gives 2 two legal consequences if the Ab Intestato Legitimacy Portie heirs does not agree on the content of the will, they can claim to the District Court. But if Ab Intestato Legitimacy Portie heirs agrees on the contents of the will, the will can be executed. The execution of the will shall be made by the division of the estates of Republic of Indonesia for Indonesian Citizens heirs and to the estates outside Territory of the Republic of Indonesia for Foreigners heirs as much as their propotional portion.Keywords Notary, Deed of Will, Heirs, Inheritance, Heirs, Legitimacy Portie, Subjects and Objects Of Inheritance, Citizens, Foreigners."

"Tesis ini mengenai tanggung jawab Notaris terhadap akta perjanjian kawin yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Permasalahan tersebut dilatarbelakangi dengan adanya putusan Majelis Pengawas Notaris Provinsi DKI Jakarta yang memberikan putusan berupa sanksi terhadap Notaris untuk bertanggung jawab atas perbuatannya membuat Akta Perjanjian Kawin yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Permasalahan penelitian adalah tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta perjanjian kawin yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan akibat hukum terhadap pihak ketiga yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Penelitian ini merupakan penilitian yuridis normatif bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian adalah bahwa tanggung jawab Notaris atas perbuatannya dalam membuat akta perjanjian kawin yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris menenerima sanksi secara administratif yaitu menerima pemberhentian sementara, karena telah melanggar kewajiban dalam pelaksanaan jabatan Notaris untuk bertindak jujur, saksama, dan tidak memihak, serta mengenai akibat hukum akta perjanjian kawin yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut memiliki kekuatan pembuktian dibawah tangan, dan akta perjanjian kawin tersebut tidak berlaku terhadap pihak ketiga.

---

This thesis, reviews the liability of the Notary in relation with unregistered in office of religious affairs marital agreement deed which is not inaccordance with the Notarial Law. This problem arose because the Notarial supervision board of Jakarta condemned the Notary guilty and gave pinalty regarding the marital agreement deed. The legal problem in this thesis are the liability of the Notary in relation with uregistered marital agreement deed which is not inaccordance with the Notarial Law legal implications of the deed in connection with third party. This thesis uses juridical normative methode with descriptif analitic, tipology and qualitative approach. The conclusions are the Notary shall be held liable administratively for making incongruity with the Notarial Law marital agreement deed by temporary discharged because she violated her mandate as a Notary by being dishonest, unmeticulous, partisan, thus the marital agreement deed considered as private agreement only and does not bind third party."

"Notaris dalam menjalankan jabatanya tidak lepas dari hak dan kewajibannya yang diembannya selaku pejabat umum. Sebagai pejabat umum harus terus berpegang teguh pada perundang-undangan tentang Jabatan Notaris. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai akibat hukum dan tanggung jawab notaris terhadap akta perdamaian yang dibuatnya. Dalam kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 12 maret 2014 Nomor 536K/pdt/2013 penulis dalam hal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana penulis mengacu pada norma-norma hukum dengan studi kepustakaan dengan cara meneliti serta menganalisa bahan pustaka dibidang hukum. Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa akibat hukum terhadap akta perdamaian yang tidak memenuhi prosedur, yang dalam hal ini menjadi dasar dalam pembuatan akta pemberian hak tanggungan menjadi tidak sah, tidak berharga dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karena akta perdamaian dalam hal ini ialah akta yang menjadi dasar dibuatnya akta pemberian hak tanggungan, sehingga apabila akta dasarnya saja tidak memenuhi prosedur yang berlaku maka akta selanjutnya akan berlaku surut , dan terhadap akta yang dibuatnya notaris bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya maupun kelalaiannya dalam membuat akta, sehingga notaris dapat dimintai ganti kerugian yang diakibatkan kelalaiannya dalam membuat akta.

---

Notary in running jabatanya can not be separated from the rights and obligations that diembannya as general officials. As a general official must continue to adhere to the legislation on the Notary 39 s Office. In this study the author discusses the legal consequences and responsibilities of the notary to the deed of peace he made. In the case of the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia dated March 12, 2014 Number 536K pdt 2013 the author in this case using normative juridical research method, where the authors refer to legal norms by literature study by researching and analyzing library materials in the field of law. From the results of the study the authors concluded that the legal effect on the deed of peace that does not meet the procedure, which in this case became the basis in making the deed of granting the mortgage becomes illegitimate, worthless and has no binding legal force, because the deed of peace in this case is deed which becomes the basis for the deed of granting the mortgage right, so that if the deed essentially fails to comply with the applicable procedure then the deed shall subsequently be retroactive, and to the deed of which the notarial deed is responsible for the loss caused by his actions or his negligence in making the deed so that the notary can be asked compensation due to his negligence in making the deed."

"Peralihan hak atas tanah melalui hibah hanya dapat dilakukan dengan Akta Autentik yang dibuat oleh PPAT. Agar suatu penghibahan beralih secara sempurna, syarat pembuatan Akta Hibah harus dipenuhi dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, dalam Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN.Clp, unsur syarat subjektif dan objektif akta tidak terpenuhi karena ketidakhadiran pemberi hibah, sehingga PPAT yang membuat akta tersebut berinisiatif memalsukan tanda tangan pemberi hibah agar proses penghibahan tetap berlanjut agar objek hibah segera beralih. Permasalahan dalam tesis ini adalah akibat hukum dari akta hibah yang tanda tangan pihaknya dipalsukan oleh PPAT yang membuatnya, dan pertanggungjawaban PPAT terhadap perbuatannya tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat eksplanatoris berdasarkan data sekunder, melalui studi kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat disimpulan bahwa akta hibah yang dipalsukan tersebut batal demi hukum, karena tidak memenuhi unsur syarat subjektif dan objektif akta, dan PPAT yang memalsukan tanda tangan pemberi hibah dalam akta tersebut dapat dijatuhi pertanggungjawaban baik secara pidana, perdata maupun administratif.

---

The transfer of land rights through grants can only be carried out with an Authentic Deed made by Land Deed Official (PPAT). In order for a grant to be validly transferred, the requirements for executing a Grant Deed shall be fulfilled and implemented in accordance with the provisions of the related Law. However, referred to Decision Number 44/Pid.B/2021/PN.Clp, the subjective and objective requirements of the grant deed were not fulfilled due to the absence of the grantor, therefore the PPAT who made the deed took the initiative to forge the signature of the grantor so that the granting process continued. Problems arise in this thesis are concerning the legal consequences of the grant deed whose signature of the party was falsified by the PPAT who made it, and the PPAT's responsibility against the said falsification of signatures. To answer these problems, a normative juridical research method that is prescriptibe analytical based on secondary data is used, through a literature study. Based on the results of the research, it is concluded that the falsified grant deed is deemed null and void because it does not meet the subjective and objective requirements of the deed, and the PPAT who falsifies the signature of the grantor in the deed can be held liable criminally, civilly and administratively."

"ABSTRAKDalam pembuatan akta wasiat apabila tidak memenuhi syarat formil pembuatan akta maka akan berakibat akta tersebut dapat dibatalkan. Permasalahan yang kemudian timbul yakni adanya akta wasiat dengan dihadiri oleh saksi yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga dengan penghadap. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana ketentuan pembuatan akta wasiat sebelum dan sesudah lahirnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta implikasi yuridis terkait dengan kedudukan saksi akta yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat keempat. Metode penelitian yang dipakai untuk menganalisa permasalahan adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, lalu selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Simpulannya adalah Pembuatan Akta Nomor 103 tersebut tidaklah sesuai dengan sebelum maupun sesudah diundangkannya Undang-undang Jabatan Notaris. Implikasi hukum yang terjadi terhadap Notaris X selaku pembuat akta wasiat, yakni dapat dimintakan ganti kerugian melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum, serta dapat dikenai sanksi secara administratif maupun kode etik.

 

---

In the making of a will if it does not fulfill the formal form of the deed then the act can be canceled. The next problem is the presence of the will of the will with the presence of a witness who has a family relationship up to the third degree with the face. The issue in this thesis is how the provision of a will before and after the Law No. 2 of 2014 on the Amendment to Law Number 30 Year 2004 regarding the Notary Deed, as well as juridical implications relating to the position of witnesses of a family relationship up to date fourth degree. The research method used to analyze the problem is normative juridical by using secondary data obtained through library studies, then analyzed qualitatively. The conclusion is that the Making of Deed Number 103 is not in accordance with before or after the promulgation of the Act of Notary Position. The legal implication of Notary X as a lawmaker is to be compensated by a lawsuit against a lawsuit, and may be subject to administrative sanction or code of ethics

 

"