Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDesentralisasi telah membuka kesempatan investor luar negeri memasukkanmodalnya untuk mengembangkan sektor industri setalah adanya kesepakatan pasar bebas.Pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam olehpemerintah daerah mendorong masyarakat untuk menambang secara bebas dan masif,yang diikuti dengan tata kelola pertambangan mineral timah yang buruk. Beberapa kajianindustri ekstraksi terbagi dua perspektif, yaitu perspektif institusional dan perspektifekonomi politik. Perspektif institusional lebih menekankan pada tata kelola sumber dayaalam yang baik dan rente ekstraksi pada kelembagaan. Sedangkan, perspektif ekonomipolitik menekankan kelas penguasa mengakses dan mengontrol sumber daya alam yangdiikuti perilaku rente ekstraksi. Penelitian ini menggunakan perspektif ekonomi politikdari konsep Veltmeyer dan Petras tentang ekstraktivisme baru. Penelitian ini menjelaskantentang penetrasi modal ekstraksi dalam penambangan timah dengan peran jaringanpatronase kolektor timah dalam proses akumulasi kapital dan menjelaskan bentuk lainnyadari konflik sumber daya alam. Dengan mengacu studi kasus penelitian di KabupatenBangka terkait penambangan timah, peneliti berargumen ekstraktivisme baru dalampenambangan timah semakin berkembang dikarenakan adanya dukungan modal esktraksiyang disebarluaskan oleh elit industri kepada jaringan kolektor timah, yang diikuti dengankonflik kepentingan terhadap penguasaan sumber daya mineral timah oleh elit industri.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakanpendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancaramendalam, kajian literature dan data sekunder. Informan penelitian ini adalah kolektortimah, pengusaha timah dan smelter, pemilik dan penambang tambang inkonvensional,Walhi, Jatam, peneliti ahli dan ASN Kabupaten Bangka.

---

ABSTRACTDecentralization has opened up the opportunities for foreign investors to devote theircapital for developing industrial sector after the free market agreement. The adoption ofnatural resource-based economic development policies by local governments encouragespeople to mine freely and massively, that followed by poor mining management of tonminerals. A number of studies on extractive industries are categorized into twoperspectives, namely institutional perspective, and political economy perspective.Institutional perspectives emphasizing on natural resource governance and the existenceof rent in the institutional governance system. Meanwhile, the political economyperspective tend to focus on how the ruling class accessing and controlling naturalresources followed by the act of extraction rent. This study uses a political economyperspective from the Veltmeyer and Petras concepts of new extractivism. This studyexplains the capital penetration on tin mining with the role of the patronage network oftin collectors in the process of capital accumulation and explains the other forms of naturalresource conflict. By using case studies in Bangka Regency related to tin mining, thisstudy argues that new extractivism in tin mining is increasingly developing due to thesupport of extractive capital that is disseminated by the industrial elite to the tin collectornetwork, followed by conflicts of interest over the control of tin mineral resources byindustrial elite. This research uses qualitative case study method. Data collectiontechniques used observation, in-depth interviews, literature review, and secondary data.Informants of this study ranging from tin collectors, tin entrepreneurs and smelters,owners and miners of unconventional mines, Walhi Bangka Belitung, JATAM, expertresearchers and Bangka Regency Civil State Apparatus."

"Tesis ini membahas tentang bagaimana regulasi penambangan yang ada diKabupaten Bangka Selatan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dihubungkandengan tingkat kerentanan sosial dan sumber penghidupan masyarakat. Thesis iniingin melihat gambaran kerentanan (Vulnerability) dan Sumber Penghidupan(Livelihood). Sampel diambil sebanyak 387 responden di wilayah Bangka Selatandengan menyebar kuesioner dan menggunakan metode simple random samplinguntuk responden menggunakan analisis bivariat untuk melihat signifikansi level danpearson correlation dengan menggunakan bantuan software. Hasilnya adalahadanya Kerentanan (Vulnerability) dan Sumber Penghidupan (Livelihood)masyarakat sekitar lahan pertambangan timah di Kabupaten Bangka Selatan.

---

This thesis discusses how existing mining regulation in South Bangka Bangka

Belitung province associated with the level of social vulnerability and livelihoods.

This thesis would like to see a picture of vulnerability (Vulnerability) and

Livelihoods (Livelihoods). Samples were taken as many as 387 respondents in the

South Pacific region by spreading the questionnaire and using simple random

sampling method to respondents using bivariate analysis to look at the significance

level and Pearson correlation using statistical software. The result is the existence

of Vulnerability (Vulnerability) and Livelihoods (Livelihoods) surrounding

communities tin mining land in South Bangka Regency."

"Konflik yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia mengundang perhatian untuk diteliti penyebab dari konflik itu. Berbagai usaha yang dilakukan untuk menghentikan konflik, salah satu diantara usaha menghentikan atau menyelesaikan konflik adalah penelitian masalah konflik.Penelitian yang membahas mengenai Resolusi Konflik di Pertambangan Emas Kab. Bout menemukan penyebab terjadinya konflik yaitu tidak ada aturan yang legal dalam pertambangan tradisional sehingga warga pendatang maupun penduduk asli bebas melakukan pertambangan, dan tentang partisipasi masyarakat dalam pertambangan tradisional belum diharapkan.Keberpihakan tokoh-tokoh masyarakat dan aparat pada salah satu kelompok membuat masyarakat yang lain merasa tidak mendapatkan perlindungan hukum yang akhimya mengarah pada penyelesaian persoalan secara fisik.Usaha-usaha pengendalian konflik yang diharapkan dalam pertambangan ini yaitu dengan mengadakan dialog musyawarah antara tokoh-tokoh yang berkonflik. Mediator dalam hal ini adalah aparat keamanan, Pemda, Ormas Masyarakat. Di daerah ini terjadi berulang-ulang pada persoalan yang sama pada obyek yang berbeda. Hal ini terjadi karena kurang tegasnya aparat keamanan dalam menindak para pengacau dalam masyarakat pertambangan.Untuk lancarnya dan amannya pertambangan tradisional maka penulis menyarankan agar pada masyarakat setempat segera membuat aturan tentang pertambangan tradisional dengan penerapan konsep pertambangan skala kecil (PSK)."

"Pencabutan izin usaha pertambangan merupakan tindakan hukum yang dilakukan sebagai sanksi atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tambang. Menteri Investasi/BKPM memiliki wewenang dalam mengurus perizinan dan investasi di sektor pertambangan. Menteri Investasi/Kepala BKPM selaku Badan/pejabat tata usaha negara secara resmi mencabut ribuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan Keputusan Presiden nomor 1 tahun 2022. Maka permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah (1) Bagaimana pemetaan kewenangan terhadap penerbitan dan pencabutan izin usaha pertambangan di Indonesia? (2) Bagaimana upaya administratif terhadap perbuatan melawan hukum oleh badan/pejabat tata usaha negara (Onrechtmatige Overheidsdaad) dalam sengketa pencabutan izin usaha pertambangan?Hasil analisis menunjukan bahwa  upaya administratif yang dapat dilakukan terhadap perbuatan melawan hukum oleh badan/pejabat tata usaha negara (Onrechtmatige Overheidsdaad) dalam sengketa pencabutan izin usaha pertambangan adalah, pihak yang dirugikan dapat memohon tuntutan hukum kepada pihak yang bertanggung jawab, seperti pihak resmi atau pihak tingkat satuan kerja dan pemetaan kewenangan terhadap penerbitan dan pencabutan izin usaha pertambangan di Indonesia ada pada BKPM. Hal ini terjadi atas delegasi kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan dari Kementerian ESDM ke BKPM melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No. 19 Tahun 2020. Demi menghindari perbuatan melawan hukum oleh badan/pejabat tata usaha Negara, penulis merekomendasikan untuk segala pihak bekerja sama dalam upaya meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Ini dapat dilakukan dengan cara memastikan proses pencabutan izin usaha pertambangan dilakukan dengan benar, transparan, dan sesuai dengan hukum.

---

Revocation of a mining business permit is a legal action taken as a sanction for violations committed by a mining company. The Minister of Investment/BKPM has the authority to manage licensing and investment in the mining sector. The Minister of Investment/Head of BKPM as the State Administration Agency/official officially revoked thousands of Mining Business Permits (IUP) based on Presidential Decree number 1 of 2022. So the problems that will be discussed in this thesis are (1) How is the mapping of authority regarding the issuance and revocation of permits mining business in Indonesia? (2) What are the administrative measures against unlawful acts by state administrative bodies/officials (Onrechtmatige Overheidsdaad) in disputes over the revocation of mining business permits? The results of the analysis show that administrative measures can be taken against unlawful acts by state administrative bodies/officials (Onrechtmatige Overheidsdaad) in disputes over the revocation of mining business permits, the aggrieved party can request a legal claim against the responsible party, such as an official party or work unit level party and the mapping of authority regarding the issuance and revocation of mining business permits in Indonesia lies with the BKPM. This happened due to the delegation of authority to revoke mining business permits from the Ministry of Energy and Mineral Resources to BKPM through the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation (Permen ESDM) No. 19 of 2020. In order to avoid unlawful acts by State administrative bodies/officials, the author recommends that all parties work together in an effort to minimize possible risks. This can be done by ensuring that the mining business permit revocation process is carried out correctly, transparently and in accordance with the law."

"Analisa strategi manajemen pengusahaan pertambangan mineral dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Musi Rawas" ini, merupakan satu kajian manajemen strategi terhadap Dinas Pertambangan dan Energi yang dibentuk berdasarkan Perda No 2 Tahun 2001 sebagai unit pelaksana teknis Pemerintah Kabupaten dalam menyusun strategi dan peraturan daerahnya guna melaksanakan otonomi daerah kegiatan pengusahaan pertambangan kontrak karya diwilayahnya.Melalui wawancara, diskusi dan kuesioner serta analisa terhadap lingkungan eksternal Dinas tersebut penulis mendapatkan 5 faktor strategis peluangnya dan 5 faktor strategis ancamannya. Selanjutnya dari analisa lingkungan internal didapatkan 5 faktor strategis kekuatan dan 5 faktor strategis kelemahannya.Dari hasil pengolahan data-data Dinas Pertambangan dan Energi tersebut sesuai hasil analisa matrik SPACE posisi Dinas ada pada kuadran Competitive, sehingga alternatif strateginya adalah strategi Market Penetration dan dari analisa matrik TOWS posisi Dinas berada di kuadran WT dengan alternatif strateginya adalah Joint Venture / Kerjasama. Pada tahap keputusan yang didasarkan analisa matrik QSPM didapatkan nilai strategi Joint Venture 22,29 dan nilai strategi Market Penetration 21,84.Dalam penetapan keputusan strategi dalam Dinas Pertambangan dan Energi yang merupakan organisasi pemerintahan, maka berdasarkan pertimbangan faktor-faktor efektivitas dan efisiensi desentralisasi kewenangan [6] (Dr. Ir. Dharma Setyawan Salam, Manajemen Pemerintahan Indonesia 2002, Jakarta hal 119), strategi yang tepat dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan pengusahaan pertambangan kontrak karya adalah strategi kombinasi antara strategi Market Penetration dan strategi Kerjasama dengan Dep. Energi dan Sumberdaya Mineral. Sesuai hasil analisa faktor-faktor strategis di atas, maka di usulkan materi Perda Pengusahaan Pertambangan di kabupaten Musi Rawas meliputi hal-hal; Peranan pemerintah (regulasi); iklim pengusahaan (teknologi dan finansial); kepemilikan dan sistem perijinan; kepentingan masyarakat dan pengelolaan lingkungan.

---

The Analysis of the Management Strategy for Mining Enterprise in Implementing the Local Autonomy in Musi Rawas Regency"The Analysis of the management strategy for Mining Enterprise in implementing the local autonomy in Musi Rawas Regency" constitutes a strategic management study on the District of Mining and Energy which was established based on the Local Regulation No. 2 of 2001 as a technical implementer unit of Regional Government in drafting its local regulation in order to implement the local autonomy on the exploitation activity of mining contract of work around its area.Through interview, discussion and questioner and analysis for its external environment, writer has found 5 (five) opportunity factors and 5 (five) strategic threat factors. Therefore, in the internal environment analysis has been found 5 (five) strategic strengths and 5 (five) strategic weaknesses. Of the data processing of the District of Mining and Energy in accordance with the SPACE matrix analysis, District position is on the Competitive Quadrant, so its strategy alternative is Market Penetration Strategy, and based on the TOWS matrix analysis, Department position is on the WT quadrant with its alternative strategy is a Joint Venture. On the decision stage based on the QSPM matrix analysis has been found that the value of Joint Venture Strategy is approximately 22.29 and Market Penetration strategy is 21.84.In taking strategy decision at the District of Mining and Energy as a government organization, therefore in consideration with the effective factors and authority efficiency [6] (Dr. Ir. Dharma Setyawan Salam, Manajemen Pemerintahan Indonesia 2002, Jakarta p. 119), the precise strategy used in implementing the exploitation activity of mining contract of work is a Combination between Market Strategic Penetration and Joint Venture Strategic with the Department of Energy and Mineral Resources. In accordance with analysis for such strategic factors mentioned above, it is proposed the draft of local regulation for Mining Efforts in Musi Rawas including the following matters: the government role (regulation), condition of exploitation (technology and financial); the ownership and license system, the interest of public and environment preservation."