Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas skenario industri pertahanan Indonesia 2029. Industripertahanan Indonesia berarti seluruh industri nasional yang terdiri atas BUMNdan swasta yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menghasilkan alat peralatanpertahanan dan keamanan (Alpalhankam), jasa pemeliharaan untuk memenuhikepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi diwilayah Indonesia. Tahun 2029 adalah tahun akhir dalam rencana pengembanganpostur Alpalhankam dan industri strategis yang menjadi waktu industri pertahananharus mandiri, baik secara kapasitas industri untuk melakukan inovasi teknologi,maupun dalam membeli, menggunakan, merawat, dan membuat/memproduksiAlpalhankam. Skenario digunakan untuk menguak masa depan yang mungkin(possible) dan masuk akal (plausible) di antara ketidakpastian dan risiko dalamindustri pertahanan Indonesia. Dua faktor ketidakpastian kritis masa depan dalamindustri pertahanan Indonesia menuju kemandirian dipilih untuk menjadi sumbudalam matriks klasik 2 x 2 skenario kemandirian industri pertahanan Indonesiadalam tesis ini

---

ABSTRACTThe focus of this study is the scenario of Indonesia?s defense industry in 2029.Indonesia?s defense industry means the entire national industry consisting of smallstate-owned enterprises (SOEs) and private companies set up by the governmentto produce defense and security equipments (Alpalhankam) and providemaintenance services to meet the strategic interests in the field of defense andsecurity within the Indonesia?s region. The year 2029 is the end year in thedevelopment plan of the Alpalhankam posture and strategic industries when thedefense industry is expected to have become autarky, both in terms of industrialcapacity for technological innovation and also in terms of purchasing, using,maintaining, and manufacturing Alpalhankam. A scenario is used to uncover anypossible and plausible future between the uncertainties and risks in theIndonesia?s defense industry. Two critical factors of uncertainty in the future ofIndonesia?s defense industrial plan toward independence are selected to be theaxis of a classical 2 x 2 matrix scenarios of Indonesia's defense industry autarky inthis thesis."

"Adanya permasalahan dalam tubuh industri pertahanan di Indonesia memicu terjadinya suatu gejolak dalam mengatur strategi pengembangan dalam mendukung kesiapan operasional TNI. Permasalahan tersebut salah satunya adalah disebabkan oleh kurangnya pengelolahan manajemen dalam bidang strategi perkembangan industri pertahanan, sehingga industri pertahanan mempunyai kelemahan dalam bidang kapabilitas dan kapasitas pada segi pemasaran dan teknologi. Oleh sebab itu kerjasama dalam industri pertahanan yang disebut dengan Defence Industry Indonesia (DEFEND ID) bertujuan untuk mempercepat pembangunan industri pertahanan dalam meningkatkan kapabilitas dan kapasitas pemasaran dan teknologinya. Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian secara induktif (dari khusus ke umum). Selain itu data dari penelitian ini didapatkan dari hasil library research dan analisa perkembangan industri pertahanan yang relevan, kemudian dianalisa dengan menggunakan teori pembentukan kerjasama Defence Industry Indonesia (DEFEND ID). Dari hasil analisa penelitian ditemukan hasil bahwa pembentukan kerjasama Defence Industry Indonesia (DEFEND ID) dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan kapabilitas industri pertahanan, sehingga kerjasama dalam bidang industri pertahanan sangat urgen untuk dilaksanakan sebagai bentuk kerjasama yang disahkan."

"Pertahanan negara pada hakekatnya adalah fungsi pemerintahan yang berkaitan dengan pengelolaan potensi dan kekuatan pertahanan negara untuk menangkal dan mengadapi ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Pemerintah membutuhkan kebijakan, peraturan perundang-undangan dan industri pertahanan yang memiliki pengelolaan manajemen yang baik dan kemampuan teknologi produksi persenjataan untuk menjamin ketersediaan alat peralatan pertahanan (Alpalhan) dalam rangka menjalankan kewajiban tersebut. Tujuan dari tesis ini adalah menganalisa upaya pemerintah dalam pemberdayaan industri pertahanan nasional berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, juga meneliti tentang kemampuan komponen teknologi yang dimiliki PT. Dahana, khususnya untuk produksi bahan peledak militer yang telah digunakan oleh TNI Angkatan Udara, yaitu Bomb P-100L. Model teknometrik digunakan didalam penelitian ini. Model teknometrik digunakan didalam penelitian ini untuk mengukur kemampuan komponen teknologi yaitu technoware, humanware, infoware dan orgaware.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran dengan tipe rancangan sekuensial eksploratori. Metode kualitatatif digunakan untuk menganalisis upaya pemerintah memberdayakan industri pertahanan nasional untuk mencapai kemandirian produksi. Sedangkan metode kuantitatif digunakan untuk menganalisis kemampuan komponen teknologi yang dimiliki oleh PT. Dahana dalam rangka mencapai kemandirian produksi.

Hasil analisis menyatakan bahwa keberhasilan pemerintah dalam pemberdayaan industri pertahanan adalah dengan terus menopang industri pertahanan melalui kebijakan-kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang jelas dan memiliki kepastian bagi semua pihak. Pada analisis kemampuan komponen teknologi PT. Dahana, hasil analisis menyatakan bahwa klasifikasi kemampuan komponen teknologi yang dimiliki PT. Dahana secara keseluruhan adalah semi modern. Dalam rangka untuk mencapai kemandirian produksi, PT. Dahana harus terus melakukan pengembangan terutama pada kontribusi teknologi yang dinilai rendah.

---

National defense is a government's functions related to the utilization of defense potential and defense strength to deter any threats on national sovereignty, territorial integrity and the national security. To implement these obligations, The goverment needs some policies, legal binding and supported by the national defense industry who has a good management and technological capabilities to produce armament in fullfilment of the defense equipment.

This thesis will analyze the various aspects of government efforts to empower the national defense industry through some policies and legal binding. It is also analyze the capabilities of the technology component measurement in the PT. Dahana, specifically for the military explosive of Bomb P-100L production that only used by the Indonesian Air Force. The technometric model is used in this measurement.

Technometric method will measures the values of all technology component capability based on technoware, humanware, infoware and orgaware. In this research, author uses mixed method with exploratory sequential. The qualitative method used to analyze the government efforts to empower the national defense industry to achieve self reliance production. The quantitative method used to anayze the capability of technology components of PT Dahana within empowerment of the national defense industry to achieve self reliance production.

The results of this research states that the government's empowerment efforts to support the national defense industry should be continued through policies and legal binding as clear as possible and have certainty for all parties. The result of the research of the capability of technology component PT. Dahana states that the classification has been in semi modern. Based in this value, the development of PT. Dahana could have done with more focused, especially on low level of the contribution of the technology that has been assessed."

"Penelitian ini membahas mengenai hubungan diplomasi pertahanan antara Indonesia dan Turki. Dalam konteks ini, praktik diplomasi pertahanan Indonesia berupa kerjasama pertahanan dengan Turki dalam bidang industri pertahanan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunkan metode penelitian kualitatif, Data didapatkan melaui praktik wawancara dengan Menteri Pertahanan RI periode 2009-2014. Selain itu, data sekunder didapatkan dari hasil pencarian dokumen resmi, website resmi serta sumber-sumber lainnya. Hasil penelitian ini menjawab pertanyaan mengenai faktor yang mendasari mengapa Indonesia menjalin kerjasama industri pertahanan yang strategis dengan Turki dibandinkan dengan negara industri pertahanan yang lebih maju. Kontribusi diplomasi pertahanan terhadap Turki bagi Indonesia yaitu meningkatnya hubungan dua negara, meningkatnya kapabilitas militer dan menuju kemandirian industri pertahanan. "

"Dengan struktur pasar monopsoni, industri pertahanan memiliki karakter yang berbeda dengan industri lain. Karakteristik tersebut membuat pemerintah sering melakukan intervensi terhadap aktivitas industri pertahanan. Secara umum penelitian ini berusaha melihat hubungan intervensi pemerintah dengan kemandirian industri pertahanan di Indonesia. Melalui metode kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif, penelitian ini melihat bagaimana program revitalisasi industri pertahanan mempunyai pengaruh terhadap kemandirian PT. Pindad. Melalui analisis dengan menggunakan teori proteksionisme yang diturunkan melalui bentuk hambatan perdagangan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi mempunyai dampak langsung kepada PT. Pindad. Intervensi yang bersifat parsial menyebabkan ketidaklarasan intervensi dengan kemandirian industri pertahanan.

---

With monopsony market structure, the defense industry has different characters to other industries. These characteristics make the government intervenes in the activities of the defense industry. In general, this study depicts to see the relationship of government intervention to the defense industry?s self-reliance in Indonesia. Through qualitative methods with the kind of explanatory research, this research examines how the defense industry revitalization program has an effect on the authonomy of PT. Pindad. Through analysis using the theory of protectionism that is derived through a form of trade barriers, the results of this study suggests that interventions have a direct impact to PT. Pindad. Partial intervention causes discordance between the goal of the intervention and defense industry's self-reliance."

"Two Indonesian companies, namely PT PAL and PT. Daya Radar Utama (DRU), have been given the tasks by the Government of Indonesia to produce several warships for the Indonesian Navy. The Government has also issued a policy in the field of defense industry, which among others regulates matters related to the procurement of the TNI main weapon systems. This research is intended to examine the impacts of the policy on the operations and supply chain strategies of PT PAL and PT DRU in producing warships. By using descriptive qualitative analysis method, the Researcher analyzed empirical data obtained in the field research supported by several theories, namely theory of strategy, theory of operations and supply chain strategy, theory of public policy, and theory of self sufficient. From the analysis, there are several findings. The policies have given a certain level of positive impacts on the industries, such as the improvement of cooperations among them, the improvement of manufacturing process due to the product standardization, the improvement of self-reliance level of the industries, and the capability improvement of the companies due to cooperation with foreign parties. However, the policies still give negative impacts to the companies, such as the low level application of the supply chain management, low level use of the domestic materials and ship components, and the low level of fair competition among domestic defense industries."

"Artikel ini adalah sebuah deksripsi analisis teoretis mengenai berubahnya konsepsi pertahanan dan keamanan dalam era globalisasi pertahanan. Fenomena globalisasi pertahanan menunjukkan bahwa persepsi ancaman dan keamanan baik internasional maupun nasional telah sedemikian berubah karena kompleksitas yang terbentuk dari relasi industrial yang mengalami liberalisasi. Globalisasi pertahanan membentuk relasi yang saratakan kerja sama dan kolaborasi. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain kajian teoretis, sehingga membahas isu secara general dan luas. ada kesimpulannya, realita evolusi industri pertahanan membuat pemahaman akan bela negara harus berevolusi pula. Tidak hanya sekedar memahami adanya pertahanan nirmiliter, namun pemahaman mengenai prosedur industrial, diplomasi dan kerja sama, merupakan salah satu kunci berbela negara masa kini."

"Dalam kegiatan kenegaraan pertahanan adalah hal yang penting untuk menjaga kedulatan negara ataupun untuk mendapatkan posisi kekuatan yang lebih menguntungkan. Dalam pelaksanaannya di Indonesia industri pertahanan telah di monopoli oleh negara karena negara memiliki kuasa untuk menguasai cabang industri yang penting bagi negara. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian dengan menggunakan bahan kepustakaan yang menyangkut bahan hukum sekunder yang mencakup bahan hukum primer. Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana pengaturan dan penerapan monopoli alamiah pada PT. Perindustrian Angkatan Darat Pesero serta persaingan industri pertahanan di Indonesia. Pada kesimpulan dapat ditemukan bahwa PT. Perindustrian Angkatan Darat Pesero bukanlah termasuk kedalam jenis monopoli alamiah, dan PT. Komodo Armament Indonesia dapat masuk kedalam industri pertahanan. Dalam skripsi ini penulis menuliskan saran untuk dapat mengembangkan industri pertahanan melalui penelitian dan pengembangan dan alih teknologi serta menyebarkan pengaturan mengenai monopoli industri pertahanan agar pengaturannya jelas dan dapat mengembangkan usaha dibidang usaha industri pertahanan.

---

In the state of defense activities is important to maintain the state 39 s sovereignty or a more favorable position of power. In its implementation in Indonesia the defense industry has been monopolized by the state because the state has the power to control an important industrial branch for the state. In this thesis the authors use research methods using literature materials concerning secondary legal materials. In this explains how the arrangement and application of natural monopoly at PT. Perindustrian Angkatan Darat Pesero and defense industry competition in Indonesia.

At the conclusion can be found PT. Perindustrian Angkatan Darat Pesero is included in the type of natural monopoly, and PT. Komodo Armament Indonesia can enter into the defense industry. In this writer wrote a suggestion to be able to develop the defense industry through research and development and transfer of technology as well as the form of monopoly defense industry arrangements to be appropriate and can be developed business in the field of defense industry. "

"ABSTRACTKekayaan mineral Indonesia yang merupakan berkah dari posisi strategis Indonesia yang secara geologis berada di jalur Ring of Fire dan jalur timah dunia belum dioptimalkan bagi kepentingan nasional. Dengan kemajuan teknologi mineral (teknologi maju atau advanced technology) telah terbukti bahwa mineral strategis untuk industri pembuat Alutsista atau sering dikenal sebagai Oxide Dispersion Strengthened/ODS Metal Alloys semakin penting dan sudah menjadi sebuah komoditas yang menarik dan diperebutkan bagi industri maju. Fakta bahwa mineral ODS tersebut belum dioptimalkan tampak dari belum ketatnya pengawasan terhadap perusahaan atau korporasi tambang dalam memenuhi kewajibannya untuk membangun pabrikpemurnian (smelter) dan memastikan untuk mengolah lebih lanjut hasil pemurnian mineral tersebut yang notabene berupa mineral ikutan yang strategis ( ODS) di dalam negeri sebagaimana diamanatkan oleh U U Minerba. Hambatan-hambatan yang ada seperti lemahnya sinergitas kelembagaan, regulasi yang kontraproduktif dan terbatasnya infrastruktur bagi terwujudnya pengelolaan, pengolahan dan penguasaan mineral strategis ( ODS) bagi kepentingan nasional terutama industri pertahanan harus diminimalkan dengan intervensi negara untuk menata ulang master plan industri nasional yang dipadukan dengan roadmap industri pertahanan yang sudah ada serta merumuskan master plan industri pertahanan berbasis pemanfaatan ODS dengan percepatan penguasaan teknologi maju di bidang mineral."

"Untuk pertama kalinya sejak era Orde Baru, Indonesia menarik non-tariff trade barrier-nya atau hambatan investasi, dengan membuka akses pasar terhadap perusahaan asing untuk berinvestasi pada Industri Pertahanan Indonesia, melalui diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law). Sebelumnya, entitas asing tidak diperbolehkan memiliki saham dalam sektor pertahanan Indonesia. Hal ini menjadi sebuah anomali, karena Indonesia memiliki opsi lain yang lebih lumrah, seperti (1) tetap menutup pasar sektor pertahanannya, dan (2) mencapai kemandirian industri pertahanan, yang merupakan antitesis dari defense investment untuk pemain asing di Indonesia. Berangkat dari anomali kebijakan yang dijelaskan di atas, penelitian ini akan mengajukan pertanyaan penelitian: “Mengapa Indonesia melakukan liberalisasi industri pertahanan dengan membuka akses pemain asing dalam industri tersebut?”. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap literatur akademis Ilmu Hubungan Internasional, karena hampir keseluruhan literatur yang membahas terkait liberalisasi industri pertahanannya dikaji menurut perspektif teori liberalisme semata. Padahal, sebagai sebuah kebijakan yang memiliki komponen internasional didalamnya, kebijakan liberalisasi menjadi perlu untuk dikaji sebagai bagian dari kebijakan luar negeri. Sehingga, dalam penelitian yang menggunakan analisis Foreign Policy Analysis, skripsi ini akan mengkaji bagaimana keputusan Indonesia untuk membuka pasar sektor pertahanannya kepada asing dipengaruhi oleh dua faktor utama; (1) faktor level sistemik yang ditunjukkan oleh perubahan sistemik dari unipolaritas AS menjadi multipolar, dan (2) level domestik dengan mengkaji kepentingan militer dari industri pertahanan dalam negeri, kapasitas ekonomi untuk meningkatkan skala alih teknologi, serta preferensi kebijakan Presiden Joko Widodo yang berpihak pada liberalisasi dan investasi asing.

---

For the first time since the New Order era, Indonesia has lifted its non-tariff trade barrier on investment restrictions, by opening market access to foreign companies to invest in the Indonesian defense industry, through the issuance of the Job Creation Law (Omnibus Law). Previously, foreign entities were not allowed to own shares in Indonesia’s defense sectors, and only SOEs were allowed to be the lead integrator in defense procurement. This then births an anomaly in Indonesia’s policy, because Joko Widodo’s administration has other options other than liberalize the industry; such as (1) preserving the protectionism nature of its defense sector, and (2) the policy goes unaligned with the interest to achieve self-reliance in the defense industry. Based on the aforementioned policy anomaly, this research poses the research question of “Why did Indonesia liberalize its defense industry by opening access to foreign investment in the industry?”. This research will be expected to contribute to the academic literature of International Relations, since it provides a new angle of analysis. Almost all existing literature discussing the liberalization of the defense industry is examined solely from the perspective of liberal economic theory, while as a policy that has international components in it; liberalization policy needs to be examined as a part of foreign policy. By utilizing the Foreign Policy Analysis, this thesis will analyse how Indonesia’s decision to open up its defense sectors to foreigners is influenced by two main factors: (1) systemic level indicated by the systemic change of U.S. Unipolarity to multipolarity, and (2) domestic-level factors by examining the military interests of the domestic defense industry, economic capacity to enhance technology transfer, and policy preferences of President Joko Widodo who is in favor of liberalization and foreign investment."