Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenurunan produksi migas di Indonesia dipicu oleh menurunnya investasi migas dikarenakan harga minyak yang rendah, lokasi cadangan minyak yang sulit dan banyaknya tax dipute atas sektor migas. Dalam rangka meningkatkan infestasi perbandingan dengan negara lain diperlukan. Tarif pajak efektif dan beban pajak merupakan pertimbangan awal investor untuk melakukan infestasi. Secara keseluruhan Malaysia dan Thailand dapat dijadikan perbandingan untuk hal ini. Thailand dengan 2 sistem kontrak migas yaitu sistem konsesi dengan kebijakan pajak yang mudah dan sederhan dan PSC serta sistem fiskal dan insentif pajak Malaysia dengan model PSC yang disesuaikan dengan lokasi eksplorasi migas dengan sistem cost recovery yang berdasarkan gross revenue dapat dijadikan masukan bagi kebijakan pajak dan sistem PSC Indonesia dalam rangka meminimalisir dispute dan menarik investor asing. Koordinasi yang intensif antara pembuat kebijakan atas industri migas sangat diperlukan agar kebijakan yang dibuat satu sama lain saling mendukung.

---

ABSTRACTThe declining in oil and gas production in Indonesia triggered by a decline in oil and gas investment due to low oil prices, the location of oil reserves that are difficult and many tax dispute in oil and gas sector. In order to improve investment, comparison with other countries is necessary. The effective tax rate and the tax burden is an initial consideration of investors to do investment. Malaysia and Thailand can be used as a comparison for this case as they are the 1st and 2nd rank in oil and gas to attract investment due to RISCO energy 2013 research . Thailand with 2 systems oil and gas contracts: concession system with an easy and and PSC as well as the fiscal system and tax incentives. Malaysia with PSC model tailored to the location of oil and gas exploration with a system of cost recovery ceiling based on gross revenue can be used as input for tax policy and system PSC in Indonesia in order to minimize disputes and attract foreign investors."

"Tesis ini membahas mengenai pengenaan Branch Profit Tax terhadap transaksi pengalihan participating interest pada industri hulu minyak dan gas bumi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 PP 79/2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.03/2011 PMK 257/2011, dan Surat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Jakarta Khusus Nomor S-5996/WPJ.07/2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketentuan pengenaan Branch Profit Tax yang diatur di dalam Surat Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus No. S-5996/WPJ.07/2015 tidak konsisten dengan ketentuan yang diatur di dalam PP 79/2010 dan PMK 257/2011 sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu diperlukan pertimbangan pengenaan Branch Profit Tax sesuai dengan konsep perpajakan sehingga pelaksanaan perpajakan untuk transaksi pengalihan participating interest di masa depan lebih memberikan kepastian hukum, baik bagi DJP sebagai fiskus maupun Kontraktor sebagai Wajib Pajak.

---

This thesis analyzes the imposition of Branch Profit Tax on transfer of participating interest in the upstream oil and gas industry which regulated in Government Regulation Number 79 Year 2010 GR 79 2010 , Minister of Finance Regulation Number 257 PMK.03 2011 MoF 257 2011 , and Jakarta Khusus Regional Tax Office RTO Letter Number S 5996 WPJ.07 2015. This research use a qualitative research approach with descriptive design.

The research concludes that the imposition of Branch Profit Tax as stipulated in Jakarta Khusus RTO Letter Number S 5996 WPJ.07 2015 is inconsistent with regulation stipulated in GR 79 2010 and MoF 257 2011 causing legal uncertainty. Therefore it is necessary to have a view of Branch Profit Tax imposition from tax concept side so that the tax implementation on transfer of participating interest transaction can give legal certainty for all parties both for the Directorate General of Tax as fiscus and for the Contractor as a taxpayer as well in the future."

"Kontraktor usaha hulu minyak dan gas bumi yaitu Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S), merupakan Wajib Pungut PPN yang berhak atas pengembalian kembali PPN atau reimbursement reimbursement PPN merupakan pengembalian PPN atau PPN dan PPnBM atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada kontraktor atas PPN atau PPN dan PPnBM yang telah disetor ke kas negara sesuai dengan Kontrak Kerja Sama. Namun dalam mekanisme mengenai tata cara reimbursement PPN yang diatur pada PMK No.119 Tahun 2019, terdapat isu kemudahan administrasi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme reimbursement PPN yang dikaji dengan teori ease of administration. Penelitian post positivist ini menggunakan studi literatur dan studi lapangan untuk pengumpulan datanya. Hasil dari penelitian ini adalah K3S perlu melewati proses berupa pengajuan permohonan reimbursement PPN yang diverifikasi oleh SKK Migas, konfirmasi oleh DJP, penelitian berkas oleh DJA, penelitian kembali oleh DJPb, dan pemindahbukuan rekening oleh BI. Namun dalam mekanisme reimbursement PPN tersebut, terdapat isu yang berkaitan dengan asas certainty yaitu mengenai kepastian konfirmasi dari DJP, asas efficiency terkait direct money cost, time cost, dan psychological cost dalam mempersiapkan dokumen reimbursement PPN, asas convenience terkait birokrasi perolehan kembali reimbursement PPN, dan asas simplicity yaitu kesederhanaan dokumen-dokumen permohonan reimbursement PPN.

---

Upstream oil and gas business contractors, namely Cooperation Contract Contractors, are obliged to collect VAT and are entitled to a refund of VAT. The VAT reimbursement mechanism is the return of VAT on the acquisition of Taxable Goods and/or Taxable Services to contractors for VAT that have been deposited into the state treasury in accordance with the Cooperation Contract. However, in the mechanism regarding the VAT reimbursement procedure regulated in PMK No.119 of 2019, there is an issue of administrative convenience in its implementation. This study aims to analyze the VAT reimbursement mechanism which is studied with the theory of ease of administration. This post-positivist research uses literature studies and field studies for data collection. The result of this research is that the Cooperation Contract Contractor needs to go through a process in the form of submitting a VAT reimbursement request which is verified by SKK Migas, confirmation by DJP, file research by DJA, re-examination by DJPb, and book-entry by BI. However, in the VAT reimbursement mechanism, there are issues related to the certainty principle, namely the certainty of confirmation from the DJP, the efficiency principle related to direct money costs, time costs, and psychological costs in preparing VAT reimbursement documents, the convenience principle related to the VAT reimbursement recovery bureaucracy, and the principle of simplicity, namely the simplicity of the VAT reimbursement application documents. "

"Penelitian ini mengangkat proses formulasi kebijakan pengurangan PBB untuk pertambangan migas pada tahap eksplorasi dikaitkan dengan teori Patton dan Sawicki. Pendekatan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang formulasi kebijakan pengurangan PBB untuk pertambangan migas pada tahap eksplorasi yaitu sebagai perwujudan Instruksi Presiden dan amanat undang-undang serta meningkatkan investasi pada kegiatan eksplorasi migas. Secara keseluruhan, proses formulasi kebijakan ini belum memenuhi tahap-tahap yang sesuai dengan teori Patton dan Sawicki karena tidak adanya kriteria evaluasi yang ditetapkan pemerintah untuk menentukan alternatif kebijakan.

---

This research raises the policy formulation process of land and building tax reduction for oil and gas mining during the exploration stage and associated with the theory of Patton and Sawicki. This research uses a quantitative approach with a descriptive research. The results showed that the background of the policy formulation of land and building tax reduction for oil and gas mining during the exploration stage are as the embodiment of the Presidential Instruction, to carry out the mandate of the law, and to increase investment in oil and gas exploration activities. Overall, the policy formulation process has not met the appropriate stages in accordance with the theory of Patton and Sawicki in the absence of the evaluation criteria set by the government to determine policy alternatives."

"Skripsi ini membahas Ketahanan migas dalam perspektif kebijakan energi dan strategi NOC periode 1970-2010 melalui studi perbandingan Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini adalah penelitian eksplanatif yang menggunakan metode kualitatif. Dengan menggunakan teori developmental state, konsep ketahanan energi (energy security), konsep desentralisasi, dan konsep paradigma kebijakan energi, hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketahanan migas di Malaysia lebih baik dibandingkan Indonesia.Hasil tersebut didasarkan atas kebijakan energi Malaysia yang mampu merespon dengan baik faktor karakteristik cadangan migas, karakteristik supply-demand migas, relasi pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber migas, dan relasi NOC dengan Pemerintah yang berperan terhadap ketahanan migas nasional. Selain itu, Petronas lebih unggul dalam jumlah kepemilikian cadangan migas baik di dalam negeri maupun luar negeri yang terlihat dari tingkat produksi migas yang mencapai dua juta barel setara minyak setiap hari. Keunggulan dari kebijakan energi dan strategi NOC Malaysia tidak terlepas dari perencanaan kebijakan energi yang lebih terkoordinasi, paradigma kebijakan energi supply demand dengan pendekatan demand side management yang mengkonstruksi kebijakan energi berdasarkan kondisi cadangan migas, dan model relasi pembagian tanggung jawab antara Petronas dengan Pemerintah Malaysia.

---

This thesis discusses oil and gas security in perspective of energy policy and NOC?s strategies period 1970-2010 through comparative study in Indonesia and Malaysia. this is an explanative research using a qualitative method. In this research, the writer used the developmental state theory, the concept of energy security, decentralization concept, and the paradigm of energy policy concept, where the result of the analysis showed that oil and gas security in Malaysia is better compared to Indonesia.That result is based on Malaysia?s energy security policy that responds better to the following factors: characteristics of oil and gas reserves, characteristics of oil and gas supply-demand, the relationaship between central government and regional government, and the relationship between NOC and the government that contributed to national oil and gas security. Beside that, Petronas is superior in oil and gas ownership, both within and outside country. This is proven by their oil and gas production, which reaches two million boepd (barrel oil equivalent per day). The superior of Malaysia?s energy policy and NOC strategies cannot be separated from their more coordinated energy policy planning, a supply-demand energy policy paradigm using a demand side management approach that construct energy policy based on the condition of oil and gas reserves, and a relationship of shared responsibilities between Petronas and the Malaysian Government."

"ABSTRACTPenelitian dan Pengembangan R D memiliki peran penting dalam sektor Energi Baru Terbarukan EBT perlu didukung oleh pemerintah Indonesia melalui kebijakan pajak salah satunya kebijakan insentif Pajak Penghasilan PPh atas Biaya R D untuk Mendorong Kegiatan EBT. Sektor EBT merupakan sektor yang sangat penting terkait target rasio elektrifikasi dan pemerataan serta keterjangkauan energi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk melihat keselarasan antara tujuan kebijakan dengan dampak yang dihasilkan berdasarkan teori implementasi kebijakan dan dikaitkan dengan konsep perpajakan yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakselarasan antara tujuan kebijakan yang bertujuan untuk menarik investasi bidang R D dengan dampak yang dihasilkan oleh kebijakan yang berdampak pada adanya stagnansi investasi R D di bidang EBT yang mana pemanfaatan insentif masih relatif kecil dan produk kebijakan insentif yang kurang menarik dibandingkan dengan negara lain sehingga daya saing investasi R D khususnya sektor EBT masing kurang bersaing. Untuk mempercepat laju invetasi R D EBT, penulis menyarankan agar sebaiknya pihak pemerintah membuat kebijakan insentif perpajakan yang lebih menarik bagi investor untuk menjalankan R D EBT.

---

ABSTRACTResearch and Development R D has an important role in the Renewable Energy sector RE needs to be supported by the Indonesian government through the tax policy of Income Tax policy on R D Costs to Encourage RE Activities. The RE sector is a very important sector related to the target ratio of electrification and equity and national affordability. This study aims to see the harmony between policy objectives and the resulting impact based on the theory of policy implementation and associated with the concept of relevant taxation. This research uses qualitative approach. The results indicate that there is a discrepancy between the policy objectives aimed at attracting R D investment with the impacts generated by policies that have an impact on the stagnation of R D investments in the area of RE where the use of incentives is still relatively small and incentive policy products are less attractive than other countries so that the competitiveness of R D investment in particular the RE sector is less competitive. To accelerate the rate of RE R D investigation, the authors suggest that the government should create a more attractive tax incentive policy for investors to run RE R D."

"Kebutuhan manusia akan energi semakin meningkat setiap tahunnya. Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut yaitu dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan. Maka dibangunlah suatu konsep yaitu zero energy building, dimana tujuannya adalah mengurangi emisi karbon dengan memanfaatkan bioenergi. Penelitian dilakukan pada turbin gas bioenergi mikro proto-X2. Pengujian dilakukan dengan menguji tiga jenis bahan bakar yaitu solar, minyak jarak dan minyak sawit. Hasilnya menunjukkan bahwa minyak jarak dan minyak sawit tidak dapat diaplikasikan dalam keadaan murni, sementara solar berhasil diaplikasikan. Kemudian unjuk kerja turbin gas dengan bahan bakar solar dianalisa. Hasil analisa menunjukkan bahwa putaran tertinggi yang dihasilkan solar adalah 38.693,5 [rpm] dengan suhu nyala adiabatik 2147,695 [°C]. Hasil ini akan dibandingkan dengan bahan bakar campuran pada penelitian selanjutnya.

---

Human need for energy have been increased year to year. One of an effort to satisfy this need is to take the advantage of renewable energy. Then the concept zero energy building was built due to this cause, where the aim is to reduce the carbon emission by utilizing bioenergy. The research has been done to Proto-X2 Micro Bioenergy Gas Turbine. The testing is done by using three kind of fuel like diesel, jatropha oil and palm oil.

The result shown that the jatropha oil and palm oil cannot be applied purely, while the diesel is successfully applied. Then, the performance of gas turbine with diesel fuel were analyzed. From the analyze we get that the highest speed was 38.693,5 [rpm] with adiabatic flame temperature 2147,695 [°C]. This result will be compared with the fuel blend on the next research."

"

Mekanisme reimbursement Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada industri hulu minyak dan gas bumi mengalami perubahan yang signifikan sejak PMK No. 218 Tahun 2014 diberlakukan. Tambahan persyaratan dokumen pengajuan reimbursement PPN seperti Surat Keterangan Fiskal, Surat Konfirmasi Penerimaan Negara dan konfirmasi faktur pajak dari Direktorat Jenderal Pajak membuat prosedur reimbursement PPN lebih lama dari sebelumnya. Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses formulasi PMK No. 218 Tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelititan kualitatif dengan metode pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dengan beberapa narasumber utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses formulasi PMK 218 Tahun 2014 tidak melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan dan tidak mempunyai alternatif pilihan kebijakan. Dalam proses formulasi kebijakan yang baik seharusnya mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak dan mempunyai alternatif kebijakan.

---

The reimbursement of Value Added Tax (VAT) mechanism regarding upstream oil and gas industry has found significant change since the The Minister of Finance Decree No. 218/PMK.02/2014 enactment. Additional documents required in order to propose for VAT reimbursement such as Fiscal Certificate, Confirmation Letter, and Tax Invoice administered by the Director General of Taxation has proven make the procedures of obtaining VAT reimbursement is longer than before. Based on this phenomenon, this study is aimed to analyze the formulation process of The Minister of Finance Decree No. 218/PMK.02/2014. This qualitative research uses in-depth interview with numbers key informants as the primary data collection method. The result of this study showed that the formulation process of The Minister of Finance Decree No. 218/PMK.02/2014 does not involve all interested parties and failed to provide alternative policy options. In the process of policy formulation, it would be better to put into consideration inputs from various parties, along with composing a set of alternative policies.

"

"ABSTRAKAnalisis Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Industri HuluMinyak dan Gas BumiPembimbing : Prof. Dr. Haula Rosdiana, M.SiPenelitian ini membahas tentang pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada IndustriHulu Minyak dan Gas Bumi pasca diaturnya Perubahan atas Peraturan PemerintahNomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan PerlakuanPajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di dalam PeraturanPemerintah Nomor 27 Tahun 2017. Pembahasan ditujukan untuk menganalisis latarbelakang dan pertimbangan Pemerintah memberikan pengurangan PBB Migas sebesar100 dari yang tercantum dalam SPPT selama masa eksplorasi. Penelitian dilakukandengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangandan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurangan PBB Migassebesar 100 selama masa eksplorasi bertujuan untuk mengembalikan visi pemerintahdalam menjaga sustainability energi di Indonesia. Pemerintah bertujuan untukmeningkatkan nilai keekonomian proyek hulu migas agar aktivitas ekspolrasi akanmeningkat. Diaturnya Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan diBidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27Tahun 2017 merupakan permanen solution bagi masalah tidak adanya insentif berupaassume and discharge pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010. Namundemikian, para pelaku industri masih menunggu aturan pelaksanaan dari PeraturanPemerintah No. 27 Tahun 2017 karena masih terdapat beberapa aturan yang masihmenjadi subject to clarification dan perlu aturan penjelasan.

---

ABSTRACT Analysis of Implementation of Land and Building Tax onUpstream Oil and Gas IndustryCounsellor Prof. Dr. Haula Rosdiana, M.SiThis research discusses regarding the imposition of Land and Building Tax on UpstreamOil and Gas Industry after the enactment of Government Regulation Number 79 Year2010 regarding Operating Cost Recoverable and Income Tax Treatment in UpstreamOil and Gas Industry that stipulated in Government Regulation Number 27 Year 2017.The discussion is aimed to analyze the background and consideration of theGovernment grant the Land and Building Tax in Oil and Natural Gas of 100 reductionfrom those stated in the SPPT during the exploration period. The research wasconducted by qualitative approach with data collection technique through field studyand literature study. The results of the study show that the reduction of PBB Migas by100 during the exploration is to restore the government 39 s vision in maintaining energysustainability in Indonesia. The government goal is to increase the economic value ofupstream oil and gas projects so that exploration activities will increase significantly.The amendment of Government Regulation Number 79 Year 2010 on Operating CostsRecoverable and the Treatment of Income Tax in the Upstream Oil and Gas BusinessSector under Government Regulation No. 27 of 2017 is a permanent solution to theabsence of incentives in the form of assume and discharge in the prior GovernmentRegulation Number 79 Year 2010. Nevertheless, industry players are still waiting forthe implementation rules of Government Regulation no. 27 Year 2017 due to there arestill some rules that are still be subject to clarification and need explanatory rules."

"Skripsi ini membahas mengenai formulasi kebijakan perubahan definisi objek pajak bumi dan bangunan terhadap sektor pertambangan untuk eksplorasi pertambangan minyak bumi dan gas bumi. Perubahan definisi objek pajak tersebut terjadi dari PER-11/PJ/2012 menjadi PER-45/PJ/2013 dimana perubahan objek yang awalnya adalah seluruh wilayah kerja, saat ini hanya menjadi kawasan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses formulasi kebijakan perubahan definisi objek pajak bumi dan bangunan terhadap sektor pertambangan untuk eksplorasi pertambangan migas serta alternatif kebijakan penilaian pajak bumi dan bangunannya. Dengan pendekatan post-positivist dan metode pengumpulan data kualitatif, peneliti dapat mengetahui dan melakukan analisis pertanyaan penelitian yang diajukan.

---

This study focuses on changes in policy formulation regarding object's definition of property tax for oil and gas exploration level. The change of property tax?s object occurs from PER-11/PJ/2012 to PER-45/PJ/2013 where the object changes from all working areal into working areal which is used only for exploration. This research intends to analyze the formulation process of the changes of property tax's object for oil and gas exploration and alternative policy for the tax base appraisal. With post-positivist approach and qualitative data collection method, researcher can identify and analyze all the research questions proposed."