Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBank dalam menjalankan kegiatan penyaluran kredit harus dilakukan denganprinsip kehati-hatian melalui analisis yang akurat dan mendalam, penyaluran yangtepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhisyarat hukum, pengikatan jaminan yang kuat dan dokumentasi perkreditan yangteratur dan lengkap. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar kredit yangdisalurkan dapat kembali tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredityang telah meliputi pinjaman pokok dan bunga. Selain itu, sumber dana yangdimiliki oleh bank bukanlah dana pribadi bank melainkan dana yang bersumberdari masyarakat. Apabila kredit yang telah disalurkan Bank kepada masyarakatdalam jumlah besar tidak dibayar kembali kepada Bank tepat pada waktunyasesuai dengan perjanjian kredit maka kualitas kredit dapat digolongkan menjadiNon Performing Loan (NPL). Jumlah kredit yang Non Performing Loan nyatinggi dapat mengganggu likuiditas Bank yang bersangkutan. Permasalahan yangakan diteliti adalah upaya penyelesaian kredit macet berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku dan upaya penyelesaian kredit macet melaluiagunan yang diambil alih oleh Bank B. Penelitian ini merupakan penelitianhukum normatif dengan data yang digunakan adalah data sekunder yangdikumpulkan melalui studi kepustakaan dan data hasil penelitian dianalisis secarakualitatif. Upaya penyelesaian kredit macet berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku yaitu melalui restrukturisasi yang telah diatur dalam SuratDireksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998tentang Restrukturisasi Kredit dan upaya penyelesaian kredit macet melaluiagunan yang diambil alih merupakan salah satu upaya restrukturisasi kredit dariperundang-undangan yang berlaku yang mana dengan adanya Acta De Commandtersebut sebagai ciri khas bahwa penyelesaian kredit ini dilakukan dengan caraagunan yang diambil alih oleh pihak bank selaku kreditur

---

ABSTRACTBanks when perform the lending to its customers, it must be done with theprecautionary principle through an accurate and in-depth analysis, lending to theright subject, good supervision and monitoring, fulfill the validity of agreementand any legal requirements, vigorous binding security, comprehensive and wellorganizedloan documentation. The aim that the loans can be returned in a timelymanner in accordance with the credit agreement which has been coveringprincipal and interest. In addition, the source of funds owned by the bank is notbelong to the bank but a private fund of funds sourced from the public. If the Bankloan that disbursed to the public in large numbers are not paid back to the Bank ina timely manner in accordance with the credit agreement, the credit quality can beclassified as non-performing loan (NPL), and if NPL is high it?s may irritate thebank to perform its funds liquidation. The issues that will be examined is the loanresolution efforts based on the legislation in force and loan resolution effortsthrough the foreclosed properties by Bank B. This research is a normative lawbased research, using the secondary data as collected through the study ofliterature and the data were analyzed qualitatively. The Efforts loan resolutionbased on the legislation in force, namely through a restructuring that has been setin the Letter of Directors of Bank Indonesia Number 31/150 / KEP / DIR datedNovember 12, 1998 on Restructuring Credit and loan resolution efforts throughforeclosed properties is one of the restructuring of the loan from the legislation inforce, where the presence of Acta De Command as a characteristic that the creditsettlement is done by means of foreclosed properties by the bank B as thecreditor."

"Bank berfungsi sebagai perantara antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana. Fungsi tersebut dijalankan melalui berbagai jenis usaha bank, salah satunya adalah pemberian kredit. Pada pelaksanaannya, kredit dapat tumbuh menjadi kredit bermasalah yang disebabkan oleh berbagai faktor. Bank selalu berusaha untuk meminimalkan besarnya kredit bermasalah, yang dilakukan melalui penyelamatan kredit bermasalah dengan restrukturisasi kredit.Penelitian ini membahas mengenai kriteria kredit bermasalah yang dapat direstrukturisasi serta mekanismenya berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (PBI 14/15/PBI/2012). Selain itu, dalam PBI tersebut juga diatur mengenai kewajiban bagi bank umum untuk memilikiperaturan internal mengenai restrukturisasi kredit.Berdasarkan ketentuan tersebut, penulis menganalisis apakah penerapan restrukturisasi kredit pada Bank X berdasarkan peraturan internal Bank X telah sesuai dengan ketentuan PBI 14/15/PBI/2012. Dalam penelitian ini penulis berkesimpulan bahwa penerapan restrukturisasi kredit pada Bank X sudah sejalan dengan yang digariskan dalamPBI 14/15/PBI/2012.

---

Bank serves as financial intermediary between those who have surplus of funds and those who are lack of funds through various bank’s business activities. One of the bank’s business activities is to provide loan. In practice, that loan can become non-performing loan, caused by various reasons. Banks always make efforts to minimize the number of non-performing loans by doing loan restructuring.

This thesis explains about criteria of the non-performing loans that can be restructured, and the mechanism of loan restructuring based on Bank Indonesia Regulation No. 14/15/PBI/2012 (PBI 14/15/PBI/2012) concerning Assessment of Commercial Bank Asset Quality. PBI 14/15/PBI/2012 also regulates that banks are required to have internal regulation concerning loan restructuring.

Based on that provision, the author analyzes whether the implementation of loan restructuring in Bank X based on its internal regulation has complied with the provisions in PBI 14/15/PBI/2012. Along with this thesis, the author concludes that the implementation of loan restructuring in Bank X has complied with PBI 14/15/PBI/2012."

"Bank yang pada hakikatnya merupakan lembaga intermediasi di mana di satu sisi ia menampung dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan di sisi lain ia juga menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sebagai pemberi kredit, bank wajib menetapkan suatu kebijakan perkreditan agar tetap dapat memelihara keseimbangan yang tepat antara keinginan untuk memperoleh keuntungan dan menjamin lunasnya semua kredit yang disalurkan. Seperti dalam ketentuan pasal 8 Undang-undang perbankan disebutkan bahwa bank dalam memberikan kreditnya wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya. Dalam hal tersebut, pihak bank telah mensyaratkan adanya jaminan yang mempunyai bentuk yang baik yang biasanya berbentuk agunan, ini dilakukan karena kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko. Tetapi saat ini beberapa bank telah berani untuk memberikan kredit tanpa menggunakan agunan. Keadaan ini dipicu oleh situasi perekonomian di Indonesia yang hingga kini belum menentu, sehingga perbankan kini mulai melirik ke sektor konsumsi. Bank BRI sebagai salah satu bank terbesar di indonesia juga mengeluarkan produk kredit individual tanpa agunan yang dikhususkan kepada para pegawai yang berpenghasilan tetap yang bernama KRETAP (Kredit kepada pegawai berpenghasilan tetap). Walaupun dalam pemberian kredit semacam ini mengandung resiko yang cukup besar, tetapi bank BRI telah mempersiapkan pagar-pagar hukum yang cukup kuat untuk diberikan kepada nasabahnya dengan penyeleksian yang ketat terhadap calon nasabahnya dengan berpedoman pada prinsip 2P dari prinsip 5P yaitu character dan capacity dan salah satunya dengan diasuransikannya kredit tersebut dalam hal nasabah tersebut meninggal. Dengan demikian dapat diminimalisir resiko terjadinya kredit macet dari pemberian kredit individual tanpa agunan."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel makroekonomi terhadap kualitas portofolio kartu kredit di Bank X, mengetahui pola pertumbuhan kartu kredit selama periode pengamatan, mendapatkan parameter early warning yang menandakan tahap pertumbuhan kredit ada dalam periode Credit Boom dan mengetahui dampak yang ditimbulkan jika terjadi krisis kartu kredit di Bank X. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode statistik, sampel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data kredit yang diberikan (KYD) beserta kolektibilitasnya, inflasi, nilai tukar USD-IDR, BI Rate dan IHSG pada periode Januari 2008 sampai dengan oktober 2010. Metode yang digunakan digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan multiple liner regression setiap variabel makroekonomi terhadap tingkat Non Performing Loan (NPL). Untuk mengetahui pola pertumbuhan KYD di Bank X apakah berada dalam tahap Boom atau tidak maka dilakukan perhitungan parameter-parameter pertumbuhan KYD dan membandingkannya dengan parameter di negara lain yang mengalami pertumbuhan kredit dengan kategori Boom dan kategori steady. Untuk mengetahui kerugian yang dialami oleh Bank ketika terjadi krisis kartu kredit maka digunakan metode CreditRisk+ dimana hasil yang didapat berupa Expected Loss, Unexpected Loss dan Economic capital. Dari hasil pengolahan data dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel makroekonomi memiliki pengaruh terhadap kualitas NPL portofolio namun variabel makroekonomi yang berpengaruh berbeda-beda untuk jenis kartu Classic, Gold dan Platinum. Pola pertumbuhan KYD selama periode sampel berada dalam tahap yang steady seperti pola pertumbuhan KYD di negara Malaysia dan Singapura.

---

The focus of this study is to determine the macroeconomy variable impact to credit card portfolio quality in Bank X, to know the credit card growth pattern during sample period, to find early warning parameter which characterize that credit growth is in Credit Boom phase and to know the impact if credit card crisis is occur in Bank X. This study is a quantitative research using statistic method. The data used in this study are Outstanding receivable and its quality, USD - IDR exchange rate, BI Rate and IHSG during Januari 2008 until October 2010 sample period. The multiple linear regression is used which relate macroeconomy variables as dependent variable and non performing loan as independent variable.

To know whether credit growth in Bank X is in a boom phase or not is done by compute credit growth parameter and compare it to other credit growth parameter in some countries that have boom and steady credit growth category. CreditRisk+ method is used to know the impact in Bank X if the credit card crisis is occur. The output are Expected Loss, Unexpected Loss and Economic Capital. From data analyses we conclude that macroeconomy variable do have an impact to the portfolio quality but for each credit card product there is different variable impact. It was a steady credit growth pattern in Bank X during sample period and the pattern was similar to the paatern in Malaysia and Singapore when credit card crisis was occur in Asia."

"Perhatian perseroan atau badan usaha kini kian meningkat terhadap dampak lingkungan yang turut mendorong bank untuk semakin memperhatikan AMDAL dan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) telah mengimbau bank untuk menekankan prinsip kehati-hatian yang berdasarkan pada AMDAL untuk menjaga kelestarian lingkungan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut mengeluarkan regulasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik untuk meningkatkan partisipasi bank di Indonesia untuk memperhatikan sustainable banking. Maka dari itu, penelitian ini akan memaparkan analisis mengenai pengaturan pelaksanaan green banking di Indonesia dan penerapannya oleh Bank X. Analisis tersebut dapat digunakan sebagai pemahaman terkait inisiatif bank di Indonesia terkait dengan pelaksanaan green banking yang kini mulai dijalankan berdasarkan dorongan dari regulator sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi nasional dan internasional guna mengingatkan daya saing perbankan. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan data pendukung berupa wawancara. Mengambil sampel dari Bank X, kini perbankan semakin berpegang teguh terhadap prinsip kehati-hatian yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan mengacu kepada POJK 51/POJK.03/2017 dalam menerapkan green banking melalui penerapan prinsip envinronmental, social, dan governance (ESG). Kegiatan operasional perbankan terutama pada aspek perkreditan kini didasari oleh berbagai kebijakan internal perusahaan seperti loan portfolio guidelines, negative list, dan sectoral loan policy agar nantinya nasabah debiturnya semakin memperhatikan aspek dalam keuangan berkelanjutan yang pencapaian dan kepatuhannya dapat dipresentasikan pada Annual Report dan Sustainability Report yang dijadikan kewajiban oleh OJK untuk dilaporkan setiap tahunnya oleh bank. Saran yang diberikan oleh penulis dalam hal ini agar bank-bank lain dapat meningkatkan kepatuhan terhadap POJK tersebut dengan mengeluarkan berbagai kebijakan perusahaan sebagaimana telah dilaksanakan oleh Bank X dalam penelitian ini.

---

The attention of companies or business entities is now increasing on environmental impacts, which also encourages banks to pay more attention to AMDAL and its effects on the environment. Law No. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (P2SK) has called on banks to emphasize the precautionary principle based on AMDAL to preserve the environment. The Financial Services Authority (OJK) also issued a regulation of the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 51/POJK.03/2017 concerning the Application of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers, and Public Companies to increase bank participation in Indonesia to pay attention to sustainable banking. Therefore, this study will analyze the regulation of green banking implementation in Indonesia and its application by Bank X. The analysis can be used to understand bank initiatives in Indonesia related to the performance of green banking, which is now starting to be carried out based on encouragement from regulators as a form of compliance with national and international regulations to remind banking competitiveness. This study used the doctrinal method with supporting data in the form of interviews. Taking samples from Bank X, banks are increasingly adhering to the precautionary principles stipulated in the Banking Law and referring to POJK 51/POJK.03/2017 in implementing green banking through applying environmental, social, and governance (ESG) principles. Banking operational activities, especially in the credit aspect, are now based on various internal company policies such as loan portfolio guidelines, negative lists, and sectoral loan policies so that later debtor customers will pay more attention to aspects of sustainable finance whose achievements and compliance can be presented in the Annual Report and Sustainability Report which are mandatory by OJK to be reported annually by the bank. In this case, the author advises that other banks can improve compliance with the POJK by issuing various company policies as implemented by Bank X in this study."

"Masyarakat perlu mengetahui kondisi kesehatan bank yang akan dipilih menjadi tempat penyimpanan dananya. Rating dapat memberikan gambaran kesehatan suatu bank. Sementara itu, hanya sedikit bank di Indonesia yang telah dilakukan rating. Rating dipengaruhi oleh berbagai variabel keuangan berupa rasio-rasio yang diperoleh dari laporan keuangan bank yang bersangkutan. Variabel-variabel yang mempengaruhi rating ditentukan dengan analisis faktor melalui Measure of Sampling Adequacy (MSA). Rating dalam karya akhir ini dilakukan terhadap bankbank yang telah go public dengan menggunakan metode Ordered Logit Model (OLM). Selain faktor keuangan, rating juga dipengaruhi oleh faktor industri dan faktor manajemen. Hasil penelitian menunjukkan 4 bank mempunyai posisi rating dari AAA sampai dengan BBB dan 27 bank untuk rating dari BB sampai default (D). Terdapat 2 bank yang mendapat rating D.

---

Society needs to know the health condition of the bank to be selected for placing their funds. Ratings can provide the bank health condition. Meanwhile, only a few banks in Indonesia have done ratings. The rating is influenced by a variety of financial variables in the form of ratios derived from the bank financial statement. Variables that affect the rating is determined by factor analysis through the Measure of Sampling Adequacy (MSA). Rating in the final work is done against the banks that have gone public using methods Ordered Logit Model (OLM). In addition to financial factors, the ratings are also influenced by industry factors and management factors. The results showed four banks have a position with a rating of AAA to BBB and 27 banks for rating of BB to the default (D). There are two banks that got a rating D."

"Skripsi ini membahas mengenai kebijakan restrukturisasi kredit yang diberlakukan oleh Bank Umum Konvensional “X” sebagai bentuk relaksasi akibat dampak penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19), yang dikaitkan dengan teori-teori hukum perjanjian, khususnya perjanjian kredit pada perbankan, serta kebijakan-kebijakan pemerintah yang melandasi keberlakuan kebijakan restrukturisasi kredit tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, dengan menganalisis berbagai dokumen dalam rangka menelaah norma hukum tertulis terkait, serta didukung oleh sumber tambahan berupa hasil wawancara dengan informan terkait. Kebijakan restrukturisasi kredit yang diberlakukan oleh Bank Umum Konvensional “X” dalam hal ini dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang hukum perdata. Implementasi kebijakan restrukturisasi yang diberlakukan oleh Bank Umum Konvensional “X” merupakan respons atas kondisi penyebaran COVID-19 sebagai keadaan memaksa, memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana yang diatur oleh KUHPerdata, dan merupakan bentuk perjanjian elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai upaya untuk mengurangi kontak fisik di kantor bank dan mencegah penyebaran COVID-19.

---

This thesis discusses a credit restructuring policy imposed by Conventional Commercial Bank "X" as a form of relaxation due to the impact of the spread of Coronavirus Disease (“COVID-19”), related to legal theories on contract law, specifically credit agreements on banks, as well as Indonesian regulations that lead to the enactment of the credit restructuring policy. The research method used on this thesis is juridical normative, by analyzing various documents in order to further explain related legal norms, supported with additional sources obtained through interviews with related informants. Credit restructuring policy imposed by Conventional Commercial Bank "X" in this case can be viewed from various private law perspectives. The implementation of the credit restructuring policy imposed by the Conventional Commercial Bank "X" is a response to the spread of COVID-19 as a force majeure, comply to the legal requirements of an agreement as regulated with Indonesian Civil Code, and is a form of electronic agreement by utilizing information technology to reduce physical contacts at bank offices as well as to prevent the more spread of COVID-19."