Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu upaya penerapan good governance yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam proses pengelolaan keuangan adalah penerapan e-budgeting. Secara khusus Pemerintah Aceh telah melakukan perubahan pengelolaan keuangan daerah dengan meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah menggunakan Sistem Teknologi Informasi. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) hadir untuk mempercepat proses penyampaian informasi keuangan daerah agar lebih efektif, efisien dan akuntabel.Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode pengumpulan data melalui studi literatur, dan wawancara mendalam, untuk mengetahui Implementasi SIPKD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasiskan Informasi Teknologi yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh serta Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasiskan Informasi Teknologi di Pemerintah Aceh.Hasil penelitian diketahui bahwa implementasi SIPKD sesungguhnya merupakan tantangan besar yang membutuhkan persiapan matang dan terstruktur terkait dengan peraturan, sistem, dan sumber daya manusia. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik kualitas serta persiapan yang dilakukan maka semakin baik pula keterandalan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

---

One of good governance application efforts done by Indonesian government in financial management process is by applying e-budgeting. Particularly, Aceh government has changed the financial management by improving the skill of managing the local financial using information technology system. Information system of local financial management (SIKPD) is aimed to accelerate the process of delivering the local financial information to be more effective, efficient and accountable.This research used post positivist approach; the method of data collection was literature study and in-depth interview. It was done in order to see the implementation of SIKPD within the local financial management based on information technology done by Aceh government. It was also to find out the factors affecting the local financial management based on information in Aceh government.The results revealed that the implementation of SIKPD was a big challenge required proper and structured preparations related to regulations, systems and human resources. These indicated that the better the quality and preparation done, the better the financial management done by the government."

"Pusintek sebagai penyedia jasa layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK Kementerian Keuangan telah menyediakan 20 dua puluh jenis layanan TIK. Pusintek menerapkan kerangka kerja Information Technology Infrastructure Library ITIL sebagai salah satu praktik terbaik pengelolaan layanan teknologi informasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan TIK kepada pengguna. Dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan layanan TIK, Pusintek telah memiliki aplikasi Sistem Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Sipelantik yang digunakan untuk melakukan pencatatan permintaan layanan dan laporan gangguan TIK di lingkungan Kementerian Keuangan. Pengguna TIK Kemenkeu harus menghubungi Service Desk Pusintek melalui telepon, surat elektronik, maupun datang langsung untuk meminta layanan, melaporkan gangguan TIK di lingkungan Kementerian Keuangan, maupun saat ingin mengetahui tindak lanjut dari tiket permintaan dan gangguan yang telah dilaporkan. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat rancangan kebutuhan fungsional sistem informasi pengelolaan layanan TIK berbasis self-service yang sesuai dengan kebutuhan pengguna mengikuti alur kerja proses pada Rational Unified Process RUP. Hasil penelitian ini berupa dokumen kebutuhan fungsional sistem informasi pengelolaan layanan TIK berbasis self-service, yaitu melibatkan pengguna dalam proses melaporkan gangguan, melakukan permintaan layanan, melakukan pengecekan status tiket, mencari informasi terkait TIK, dan beberapa fitur perbaikan Sipelantik.

---

Pusintek as a provider of Information and Communication Technology ICT Ministry of Finance has provided twenty types of ICT services. Pusintek implement the framework of the Information Technology Infrastructure Library ITIL as one of the best practices of information technology service management in order to improve the effectiveness and efficiency of ICT services to users.

In supporting the implementation of the management of ICT services, has had an application Pusintek Management System Service Information and Communication Technology Sipelantik used to record service requests and bug reports ICT in the Ministry of Finance. MoF ICT users should contact the Service Desk Pusintek by telephone, electronic mail, or come directly to request services, report the disruption of ICT in the Ministry of Finance, as well as when they want to know the follow up of ticket requests and incidents have been reported.

The purpose of this study is to design functional needs ICT service management information system based self service according to user needs to follow the workflow process on the Rational Unified Process RUP.

The results of this study are the functional requirements document ICT service management information system based self service, which involves the user in the process of reporting interference, perform service requests, check the status of a ticket, searching for information related to ICT, and some improved features Sipelantik."

"Tidak adanya tempat pengelolaan limbah elektronik dan kurangnya edukasi tentang limbah elektronik di lingkungan masyarakat kota Banda Aceh menyebabkan tidak terkendalinya limbah elektronik. Padahal, limbah elektronik dapat mencemari lingkungan. Kota Banda Aceh tidak memiliki pengolahan khusus untuk Limbah Elektronik. Masyarakat membuang limbah elektronik ke tempat sampah biasa atau membakarnya. Pada tugas akhir ini, dilakukan pembuatan sistem untuk mengelola limbah elektronik yang terdiri dari sebuah aplikasi android dan sebuah basis data berbasis Blockchain. Aplikasi android pada sistem ini berfungsi untuk mengetahui lokasi pengumpulan limbah elektronik dan sebagai aplikasi edukatif yang berisi pengetahuan seputar limbah elektronik. Penentuan lokasi tempat pengumpulan limbah elektronik mempertimbangkan beberapa aspek dengan bantuan teknologi GIS. Selain itu, digunakan teknologi Google Maps untuk mengarahkan pengguna aplikasi ke lokasi pengumpulan limbah. Pengumpulan limbah elektronik ini menggunakan sistem scoring agar menarik masyarakat untuk mengumpulkan limbah pada tempat pengumpulan limbah elektronik yang telah ditentukan. Ketika masyarakat mengumpulkan limbah, maka akan didapatkan skor berdasarkan tipe dan jumlah limbah yang dikumpulkan. Data masyarakat dan limbah akan disimpan dalam teknologi berbasis Blockchain. Blockchain merupakan teknologi terdesentralisasi sehingga basis data terdistribusi. Penyimpanan data pada Blockchain dibangun menggunakan Hyperledger Fabric dan Hyperledger Composer yang dapat menjamin keamanan dan integritas basis data. Data limbah elektronik yang telah dikumpulkan dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. Dengan mengimplementasikan sistem pada tugas akhir ini, pengelolaan limbah elektronik dapat dikelola dengan baik sehingga dapat mendukung Ekonomi Sirkular di Kota Banda Aceh.

---

The absence of e-waste management sites and the lack of education about e-waste in the community of Banda Aceh have led to uncontrolled electronic waste. In fact, electronic waste can pollute the environment. The city of Banda Aceh hasn’t got any special treatment for Electronic Waste. People take out their electronic waste into the regular trash or burn it. In this work, a system is made to manage electronic waste consisting of an android application and a blockchain-based database. The android application on this system serves to find out the location of electronic waste collection point and as an educational application that contains knowledge about electronic waste. Determining the location of the electronic waste collection site considers several aspects with the help of GIS technology. In addition, Google Maps technology is provided to direct application users to waste collection locations. This electronic waste collection uses a scoring system to attract the public to give their waste to a predetermined e-waste collection. When the community give their electronic waste, a score will be obtained based on the type and amount of waste collected. Community data and waste will be stored in Blockchain-based technology. Blockchain is a decentralized technology so that databases are distributed. Data storage on Blockchain is built using Hyperledger Fabric and Hyperledger Composer to ensure database security and integrity. Electronic waste data that has been collected can be used for various purposes. By implementing the system in this work, electronic waste management can be managed properly so that it can support the Circular Economy in Banda Aceh City."

"Tesis ini membahas evaluasi terhadap implementasi kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi di Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini dilatarbelakangi untuk mengetahui tingkat keberhasilan implementasi kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi MK dalam mendukung persidangan MK. Sebagai lembaga peradilan yang memiliki visi dan misi menjadi peradilan yang modern dan terpercaya, penelitian ini berusaha untuk menilai sejauh mana dukungan kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi (STI) MK telah menjadi solusi dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses persidangan MK. Kemudahan akses tersebut antara lain informasi jadwal sidang, risalah persidangan, putusan persidangan, permohonan perkara online, dan persidangan jarak jauh dengan teknologi video conference. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menekankan pengkajian terhadap 6 (enam) indikator penelitian dari William N. Dunn (2003: 429-438) yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan ketepatan. Narasumber yang berhasil diwawancara adalah pejabat dan staf MK yaitu Sekretaris Jenderal MK, Kepala Biro Humas dan Protokol, Ketua Unit Layanan Pengadaan MK, dan staf IT MK. Dengan menggali kebenaran informasi baik melalui wawancara maupun data sekunder serta dokumentasi media cetak, dan media online, maka diperoleh simpulan bahwa Implementasi Kebijakan Penyediaan STI MK sudah dilaksanakan secara efektif, efisien dan tepat waktu. Wujud kebijakan penyediaan STI MK telah memenuhi aspek kecukupan dari kebutuhan persidangan MK. Kebijakan penyediaan STI MK telah meningkatkan pelayanan publik dalam hal kemudahan akses masyarakat dalam persidangan MK, dan kebijakan penyediaan STI MK telah direspon oleh masyakarat melalui 22 (dua puluh dua) pendaftaran perkara online dan 17 (tujuh belas) persidangan jarak jauh dalam persidangan sengketa pemilu 2009 di MK. Saran yang dapat diberikan dalam evaluasi implementasi kebijakan penyediaan STI MK adalah bahwa implementasi kebijakan tersebut saat ini telah menjadi solusi terutama dalam kemudahan akses masyarakat dalam persidangan MK. Dukungan STI MK tersebut secara konsisten dilaksanakan dan disosialisasikan kepada masyarakat melalui media cetak, media elektronik, website MK, MK Program Televisi, MK Program Radio. Saran lebih lanjut, agar selalu ditingkatkan kompetensi pegawai yang membidangi STI MK, pemeliharaan perangkat STI yang mendukung persidangan MK serta selalu melakukan penyesuaian terhadap perubahan STI dunia, sehingga dukungan implementasi kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi MK senantiasa dapat mendukung kemudahan akses masyarakat dalam menjangkau peradilan Mahkamah Konstitusi yang modern dan terpercaya."

"Banyak permasalahan yang terjadi dalam implementasi desentralisasi pendidikan Aceh, baik itu hasil dari capaian prestasi siswa dan guru serta kepala sekolah, maupun wujud pendidikan Islami yang hanya sebatas simbol-simbol Islam. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor penyebab belum efektifnya desentralisasi pendidikan Aceh dilihat dari aspek content of policy dan context of policy. Penelitian ini menggunakan post-positivistme dan metode kualitatif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan wawacara mendalam, data dokumentasi dan pengamatan dilapangan yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis data interaktif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek content of policy, belum adanya implikasi positif terhadap kemajuan pendidikan Aceh, baik dilihat dari prestasi siswa dan guru secara nasional maupun wujud pendidikan Islami, mamfaat yang dirasakan dari kebijakan ini juga masih belum merata, standar pelayanan minimum (SPM) pendidikan untuk wilayah terpencil belum memadai, demikian pula perluasan dan pemarataan pendidikan belum menyetuh masyarakat di daerah terpencil, dari aspek, perubahan yang diharapkan dengan pendidikan Islami hanya sebatas simbol-simbol Islam saja, kemudian institusi yang memiliki kewenangan untuk memperbaiki pendidikan Aceh belum berperan dan berfungsi dengan baik, para pelaksana pendidikan seperti kepala sekolah, guru dan dinas pendidikan juga belum menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Pembiayaan pendidikan kabupaten/kota masih tergantung kepada pusat dan propinsi. Dari aspek context of policy, adanya tarik menarik antara dinas pendidikan propinsi dan kabupaten/kota dalam merumuskan secara operasional tentang pendidikan Islami, kemudian adanya pihak-pihak tertentu yang juga turut mempengaruhi implementasi pendidikan Aceh, rendahnya respon dan kepatuhan para pelaksana pendidikan dalam mengimplementasikan pendidikan Islami.Berkaitan dengan temuan penelitian di atas maka perlu dilakukan beberapa tindakan. Pertama, harus adanya keinginan yang kuat (polical will) dari penentu, perumus dan pengambil kebijakan, agar mampu merumuskan secara operasional tentang pelaksanaan pendidikan Islami. Kedua, harus ada program peningkatan kualitas melalui pelatihan-pelatihan bagi para pelaksana pendidikan, seperti kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah. Memberdayakan Majelis Pendidikan Daerah (MPD) mulai dari propinsi sampai kabupaten/kota, sebagai institusi yang melakukan monitoring terhadap jalannya pendidikan Aceh, serta memberikan masukkan dalam rangka membenahi pendidikan Aceh.

---

Many problems occurred in the implementation of educational decentralization in Aceh, both the results of the performance achievement of students and teachers and principals, as well as a form of Islamic education is only limited to Islamic symbols. The purpose of this study was to analyze the factors that cause the ineffectiveness of educational decentralization in Aceh from the aspects of policy content and context of the policy. This study uses postpositivism and qualitative methods. The process of data collection is done by depth interview, the data documentation and field observations were then analyzed by using interactive data analysis.The results showed that from the aspect of the content of the policy, the lack of positive implications for the advancement of education in Aceh, good views of the achievements of students and teachers nationally and form of Islamic education, the perceived benefit of this policy is still not evenly distributed, the minimum service standards (SPM) education to remote areas is not adequate, as well as the expansion and education for all not touching people in remote areas, from the aspect, the expected changes with Islamic education was limited to only Islamic symbols, then the institution has the authority to improve education and the role of Aceh is not functioning well, the implementers of education such as school principals, teachers and education authorities are also not perform the role and function well. Education financing district / city is still dependent on the central and provincial. From the aspect of the policy context, the existence of attraction between the provincial and district education offices / town in formulating operationally on Islamic education, then the existence of certain parties that have affected the implementation of the Aceh education, low responsiveness and compliance of the executive education in implementing Islamic education.In connection with the above research findings it is necessary to do some action. First, should the existence of a strong desire (political will) of the determinant, formulators and decision makers, in order to formulate operationally on the implementation of Islamic education. Second, there must be a quality improvement program through training for executive education, such as school principals, teachers, and school superintendent. Empowering Regional Education Council (MPD) ranging from provincial to district / city, as the institution monitoring the course of education in Aceh, as well as providing education to fix the insert in Aceh."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menggunakan variabel penerapan sistem informasi berbasis komputer menurut Bodnar dan Hopwood 2000 . Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel lima buah dinas Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang memiliki anggaran tertinggi ditahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan pada variabel keamanan data, sistem belum memiliki backup data seperti yang diharuskan oleh Roomney dan Steinbart 2015 . Pada variabel kecepatan waktu, dari input data hingga menyajikan laporan menghabiskan waktu rata ndash; rata kurang dari lima detik, sesuai hasil penelitian dari Gomez.com 2012 . Pada variabel ketelitian sistem juga memiliki ketelitian yang cukup tinggi karena terbebas dari kesalahan perhitungan angka, data yang dicari dan penginputan angka menurut Bodnar dan Hopwood 2000 . Variabel relevansi sistem menunjukkan sistem sangat relevan, karena data langsung menemukan data yang dicari menurut Burgin 1992 dalam Zaenab 2002.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the use of Financial Management Information System SIPKD used by the Government of Special Capital Region of Jakarta uses the variables of computer based information system according Bodnar and Hopwood 2000 . This study taking samples of five departments in the Government of Special Capital Region of Jakarta which have the highest budget in the 2016. The results showed that in security variable, the system does not have data back up as required by Roomney and Steinbart 2015 . At response time variable, from data inputs to presenting reports spent an average of less than five seconds, according to research results by Gomez.com 2012 . In the accuracy variable also has a high accuracy because it is free from misstatement calculation of numbers, data sought and input numbers according to Bodnar and Hopwood 2000 . Relevance variable shows the system is very relevant, because the data directly find the data sought by Burgin 1992 in Zaenab 2002."

"Penelitian ini menelaah implementasi/penerapan kebijakan SIMPEG pada Kantor Imigrasi Depok. Sebagai sebuah kebijakan publik, kebijakan SIMPEG yang ada pada Kantor Imigrasi Depok dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa dimensi/elemen tertentu. Menurut George C. Edwards III, terdapat empat dimensi yang mempengaruhi penerapan kebijakan publik. Keempat element tersebut adalah Komunikasi, Sumber Daya, Kecenderungan/Sikap dan Struktur Birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivis dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Penelitian menunjukkan bahwa secara umum empat dimensi Edwards III belum diterapkan dengan maksimal oleh Kantor Imigrasi Depok. Artinya, empat elemen Edwards III belum dapat dipenuhi oleh Kementrian Hukum dan HAM dan Kantor Imigrasi Depok. Dari sisi komunikasi masih harus ditingkatkan, sumber daya masih kurang memadai begitu pula disposisi masih harus dirubah untuk mendukung kebijakan, sedangkan dari sisi birokrasi juga harus ada perbaikan.

---

This research examines the implementation application of SIMPEG policy at Depok Immigration Office. As a public policy, the existing SIMPEG policy at Depok Immigration Office is implemented by taking into account certain dimensions specific elements. According to George C. Edwards III, there are four dimensions that affect the implementation of public policy. The four elements are Communication, Resources, Dispositions and Bureaucracy Structure. Post positivis approach was used in this data was collected from in depth interview.

Research shows that in general the four dimensions theory bt Edwards III has not been applied maximally by the Depok Immigration Office. That is, the four elements of Edwards III can not be met by the Ministry of Justice and Human Rights and Depok Immigration Office. In terms of communication still to be improved, resources are still inadequate as well as disposition must still be changed to support policy, while from the side of bureaucracy also there must be improvement."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerimaan teknologi informasi berbasis web sebagai sistem pendukung dalam implementasi manajemen pengetahuan di PT X. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengaplikasikan teori Technology Acceptance Model (TAM) terhadap penerimaan teknologi di PT X. Data penelitian diperoleh melalui survei berupa kuesioner yang dilakukan pada bulan Mei 2015 kepada karyawan di PT X. Sebelum itu, pernyataan di dalam kuesioner sudah dilakukan pretest terlebih dahulu kepada 12 karyawan untuk menguji validitas dan realibilitasnya. Dari sebanyak 150 lembar kuesioner yang disebarkan, diperoleh tingkat pengembalian sebesar 91% atau sebanyak 136 lembar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan teknologi informasi di PT X membentuk perilaku karyawan untuk cenderung ingin menggunakan teknologi tersebut, namun hal tersebut tidak tercermin dalam aktual penggunaannya. Sehingga diperlukan pengembangan sistem yang lebih interaktif agar memudahkan karyawan untuk berkontribusi dalam mentransformasi pengetahuan yang dimilikinya menjadi pengetahuan.

---

The objective of this research is to analyze the acceptance of web based information technology, as supporting system for knowledge management implementation in PT X. Methodology that used by this research is to applying Technology Acceptance Model (TAM) theory to explain the acceptance technology in PT X.

Research data is acquire from survei questionnaire to PT X employee in May 2015. Before survei was conducted, every statement in questionnaire has been through validity and realibility by doing pretest to 12 responden. From 150 sheets of questionnaire were spread out, there were only return about 91% or 136 sheets.

Research result shows that acceptance of information technology as a system makes employee behaviour of PT X tend to use that system, but its not reflected in the actual usage. Therefore, system should be enhanced to be more interactive in order to make easier for employee to contribute by transforming their knowledge into organizational knowledge through system."

"Tesis ini membahas implementasi manajemen aset sarana teknologi informasi di Sekretariat Wakil Presiden. Tujuan penelitian adalah menganalisis implementasi kebijakan, strategi, evaluasi dan pelaporan manajemen aset serta menyusun usulan perbaikan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan observasi, wawancara, penelaahan dokumen dan diskusi fokus disimpulkan bahwa yang pertama, kebijakan manajemen aset mengacu pada arahan Kepala Sekretariat Wakil Presiden, arah kebijakan layanan teknologi informasi yang akan diwujudkan pada dokumen perencanaan strategis dan Grand Design di tingkat Kementerian; yang kedua, strategi manajemen aset belum optimal; yang ketiga, evaluasi belum mengukur capaian kinerja pengelolaan aset dan yang keempat, berbagai jenis laporan pengelolaan aset sarana teknologi informasi yang disusun namun belum dapat menyajikan bagaimana kinerja pengelolaan seluruh siklus hidup aset sarana teknologi informasi. Usulan perbaikan adalah yang pertama, menyusun milestone kegiatan pengelolan aset sarana teknologi infromasi untuk 5 lima tahun yang akan datang; yang kedua, menyusun strategi manajemen aset yang optimal melalui penyusunan rencana manajemen aset dengan penerapan IT asset management, penyusunan rencana pembaruan, operasional dan pemeliharaan serta penghapusan, penyusunan penyusunan tingkat layanan untuk seluruh siklus hidup aset, sinkronisasi dengan proyeksi kebutuhan keuangan jangka panjang, penyusunan tata kelola koordinatif dan pengembangan kerangka sistematis pengembangan sumber daya manusia; yang ketiga, melaksanakan evaluasi capaian indikator tingkat layanan seluruh tahapan siklus hidup aset serta yang keempat, menyusun pelaporan kinerja pengelolaan aset dengan mencari umpan balik dan menyusun rencana perbaikan pengelolaan aset sarana teknologi informasi.

---

This thesis discusses the implementation of asset management of information technology facilities in the Vice Presidential Secretariat. The objective of the research is to analyze the implementation of policy, strategy, evaluation and reporting of asset management as well as to prepare the improvement proposal. This research is descriptive qualitative research. Based on observations, interviews, document review and focus discussions concluded that first, asset management policy refers to the direction of the Head of the Vice Presidential Secretariat, the direction of information technology services policy which will be realized in the strategic planning document and Grand Design at Ministry level Secondly, asset management strategy is not optimal Thirdly, the evaluation has not measured the performance achievement of asset management and the fourth, the various types of asset management reports of information technology facilities that have been prepared but can not provide how the management performance of the entire life cycle of information technology assets.

The proposed improvement is the first, compiling the milestone of asset management activities of information technology facilities for the next 5 five years The second is to develop an optimal asset management strategy through the preparation of an asset management plan with the implementation of IT asset management, preparation of renewal plans, operations and maintenance and elimination, preparation of service level for the entire asset life cycle, synchronization with projected long term financial needs, Coordinate and develop a systematic framework of human resource development Third, to evaluate the performance of service level indicators throughout the life cycle of the asset and the fourth, to prepare the reporting of asset management performance by seeking feedback and preparing an improvement plan for asset management of information technology facilities."

"Pengembangan Sistem Informasi PWS-KIA herbasis SIG ini adalah dihasilkannya Prototipe aplikasi Program KIA Puskesmas untuk Dlnas Kesehatan Kabupaten. Selaln itu dapat pula dilakukan pemetaan untuk melihat cakupan indikator KIA dan melihat wilayah prioritas herdasatkan cakupan indikator KIA, rasio tenaga Bidan terhadap desa binaan, jarak tempuh kecamatan ke ibu kota kabupaten dan persentase desa rawan per keeamatan. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan sistem yang terdiri dari analisis sistem yang dimulai dengan: menetapkan manalah sistem informasi yang ada, informasi peluang pengembangan, indikator dan data yang dibutuhkan. Kemudian membuat perancangan sistem yaitu membuat format input dan output. Selanjutnya dilakukan analisis dengan pemetaan. Diharapkan dengan tersusunnya prototipe PWS-KIA ini, dapat diterapkan dl Dinas Kesehatan dalam mempermudah pelaksanaan Evaluasi Program KIA.

---

Information system development of PWS-KlA with Geographic Information System (GIS) based produced prototype application KIA program in Public Health Centre for Public Health Office. The prototype can be conducted mapping to see coverage indicator and see priority region with indicator coverage based, personnel ratio of midwife fur building village. traveled distance from district to capital city sub-province and less village percentage by district. The methodology used is system approach that consist of system analysis started with: specify existing information system problem, information of development opportunity, indicator and data required. Then make system design that make input furmat and output. Furthermore is made analysis with mapping. The prototype result has been gotten information about the first priority Public Health Centre for intervention is Public Health Centre- with low coverage indicator KIA. personnel ratio of midwife for building village, less village percentage and traveled distance from district to capital city sub province that far is West Woyla Public Healt Center, East Woyla Public Health Center, Sungai Mas Public Health Center and Meutulang Public Health Center. Expectation from PWS-KIA prototype can help Public Health Office for monitoring and evaluating KIA Program."