Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kemacetan adalah salah satu masalah urgent yang ada di ibukota dan menuntut untuk segera diselesaikan. Pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) diharapkan dapat menjadi solusi atas masalah tersebut, namun keterbatasan tanah untuk pembangunan menuntut harus diadakannya pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada pembangunan MRT di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengadaan tanah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan postpositivisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan MRT belum berjalan secara efektif sehingga progresnya lambat. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengadaan tanah antara lain yaitu aktor pengadaan tanah, tujuan pengadaan tanah, metode sosialisasi, dan kompensasi yang diberikan.

---

Congestion is one of the urgent issue in the capital and demanded to be immediately resolved. The development of Mass Rapid Transit (MRT) is expected to be a solution over the issue , but limited ground for development forced the government to do new job, land acquisition. This research aimed to analyze how the implementation of land acquisition for the public interest on the construction of Mass Rapid Transit (MRT) in South Jakarta and to analyse the factors that influence of land acquisition process. This research using qualitative method with postpositivisme as the approach.

The result showed that the implementation of land acquisition for MRT project has not been effectively so that the progress too slow. It caused by several factors such as the actor of land acquisition, the purpose of land acquisition , the method of socialization, and the compensation."

"Tesis ini membahas permasalahan penetapan nilai ganti kerugian pengadaan tanah dalam kasus pembangunan Tol Trans Jawa di Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, dan Kota Malang. Pihak yang berhak tidak sepakat dengan nilai ganti kerugian yang ditawarkan oleh Panitia Pengadaan Tanah karena merasa nilai tersebut tidak layak dan adil. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain evaluatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa penetapan nilai ganti kerugian oleh Penilai dilakukan secara transparan dan seharusnya pihak yang berhak yang berkeberatan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atau Panitia Pengadaan Tanah menempuh cara konsinyasi sesuai jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan agar pengadaan tanah tidak terhambat.

---

This thesis discusses the problem of determination of the value of compensation for land acquisition in the case of the construction of the Trans Java toll in Jombang Regency, Mojokerto Regency and Malang City. The parties that has the right disagrees with the value of of compensation offered by Land Acquisition Committee because they feel the value is not well worth and fair. This study is a qualitative research design evaluative.

Results of the study suggest that the determination of the value of compensation by the Valuer must be transparent and should the party entitled to file a lawsuit objecting to the District Court or the Land Acquisition Committee to take on consignment in accordance period of time determined by the legislation so that the land acquisition is not obstructed."

"Harga tanah merupakan suatu penilaian atas tanah yang diukur yang didasari oleh harga nominal dalam satuan uang untuk satuanzluas tertentu pada pasaran lahan. Dengan dibangunnya MRT Jakarta sebagai moda transportasi umum baru yang dibangun dengan tujuan meningkatkan mobilitas masyarakat DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk apakah setelah dibangunnya MRT Jakarta mempengaruhi harga tanah yang ada di Kecamatan Cilandak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan hasil analisis, didapatkan harga tanah di Kecamatan Cilandak sesudah MRT Jakarta beroperasi menunjukkan bahwa lokasi stasiun MRT Jakarta dan fasilitas memberikan pengaruh terhadap harga tanah yang ada di Kecamatan Cilandak, semakin titik lokasi tanah dekat dengan lokasi stasiun MRT dan fasilitas umum maka harga tanah juga meningkat.

---

Land price is an assessment of land measured based on the nominal price in units of money for a certain area on the land market. With the construction of the MRT Jakarta as a new mode of public transportation built with the aim of increasing the mobility of the people of DKI Jakarta. This study aims to determine whether the construction of MRT Jakarta affects the price of land in Cilandak District. The method used in this research is descriptive quantitative approach. The results showed that based on the results of the analysis, it was found that the land price in Cilandak Subdistrict after MRT Jakarta operates shows that the location of the Jakarta MRT station and facilities has an influence on land prices in Cilandak District, the more land location points are closer to the MRT station and public facilities, the price the land also increases.

"

"Letak kota Jakarta yang berada di muara sungai menyebabkan Kota Jakarta rawan dengan ancaman banjir apabila musim hujan tiba. hal ini telah disadari oleh Pemerintah Belanda sejak jaman kolonial telah membangun saluran-saluran banjir kanal. Kanal tersebut maupun sungai-sungai yang ada di Jakarta tidak dapat menampung air pada saat musim hujan sehingga sering mengakibatkan sebagian besar kota Jakarta menjadi langganan banjir.Pembangunan proyek Kanal Banjir Timur merupakan upaya dari pemerintah daerah untuk mengendalikan banjir di Wilayah Timur kota Jakarta. Pengadaan tanah untuk kegiatan pembangunan proyek Kanal Banjir Timur (KBT) berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 285/2003 tertanggal 8 Oktober 2003. Proyek KBT dimulai pembangunannya pada tahun 2003 yang merupakan proyek pemerintah untuk kepentingan umum. Dalam pelaksanaan pembangunan proyek ini dibantu oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) hal ini diatur dalam Perpres Nomor 65 Tahun 2006 jo Per/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007. Salah tugas P2T sesuai Pasal 7 Perpres Nomor 65 Tahun 2006 adalah mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi. Penetapan besarnya ganti rugi yang ditetapkan pada pembangunan proyek KBT ini didasarkan atas Nilai Jual Obyek Pajak Tahun berjalan. Pemilik tanah ada yang menolak penetapan ganti rugi sesuai dengan NJOP tersebut dan minta agar penetapan ganti rugi nilainya lebih tinggi daripada NJOP tahun berjalan, hal ini merupakan salah satu hambatan dalam pengadaan tanah disamping hambatan-hambatan yang lain yaitu: sengketa kepemilikan tanah diantara para pemilik tanah, saling klaim kepemilikan bidang tanah antara pemerintah daerah dengan pemilik hak atas tanah dan peralihan hak atas tanah terjadi setelah dikeluarkannya Keputusan Penetapan Lokasi pembangunan untuk kepentingan umum oleh Gubernur DKI Jakarta. Metode Penelitian adalah Yuridis Empiris dan Tipe penelitian Deskriptis Analitis yaitu prosedur atau pemecahan masalah penelitian dilakukan dengan cara memaparkan obyek yang diteliti sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta aktual dalam pengadaaan tanah ini.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan harga ganti rugi dalam pembangunan proyek KBT tidak mempertimbangkan asas keadilan, asas kesetaraan dan asas kesepakatan. Padahal dalam penetapan harga ganti rugi, pemerintah haruslah bertujuan untuk mensejahterakan tingkat kehidupan pemilik tanah tersebut.

---

Location of Jakarta city situated at mouth of river which results in Jakarta city is vulnerable to flood threat if the rainy season comes, this was realized by the Dutch Government since the colonial era when it built flood canals. The canals and rivers located in Jakarta do not accommodate water in the rainy season so frequently resulting in most part of Jakarta regularly inundated by the flood.

Development of East Flood Canal is an effort of the local government to control flood in East Jakarta Municipality. The land acquisition for the East Flood Canal (KBT) project development is based on the Decree of Governor of Special Capital City District of Jakarta Number 285/2003 dated 8 October 2003. The KBT project was initiated in its development in 2003 which was a government project for the public interest.

The implementation of this project was assisted by Land Acquisition Committee (P2T) this was stipulated in Presidential Decree No. 65 Year 2006 in conjunction with Decree of Head of National Land Agency Number 3 Year 2007. One of P2T tasks according to Article 7 Presidential Decree Number 65 Year 2006 is to hold deliberation for consensus with the rights holders and governmental institutions requiring land in order to establish form and/or amount of the compensation.

The implementation of compensation amount applied in this KBT project development is based on Tax Object Sales Value of Current Year. Some landowners rejected the compensation establishment in accordance with the Tax Object Sales Value and asked in order that the establishment of compensation reached higher value compared to the Tax Object Sales Value of Current Year, this was one of the obstacle in land acquisition in addition to other obstacles namely: land title dispute among the landowners, mutual claiming on the land portion ownership among the local government with the title owners on the land and right transfer on the land occurred after the issuance of the Decree for Development Location Establishment for the public interest by the Governor of Jakarta.

Research method is Juridic Empiric and type of research is Analytical Descriptive namely procedure or problem solving of research is conducted by describing the object to be examined as it is based on actual facts in this land acquisition.

Results of this research indicate that the establishment of compensation in KBT project development did not consider the fairness principles, equality principle and mutual agreement principle. Whereas in the establishment of the compensation, the government should have aim to improve living standard of the land owners."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai Penentuan Ganti Rugi Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Mass Rapid Transit Di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Ada beberapa pemilik lahan yang lahannya terkena pembebasan lahan meminta harga diatas harga yang diajukan tim appraisal independent, harga pasaran didasarkan dengan nilai NJOP adalah sebesar Rp 30 juta per meter, namun mereka meminta dengan harga Rp 60 juta per meter Kendala utama dalam pengadaan tanah bagi pembangunan mass Rapid Transit ini yaitu sering kali tidak berhasilnya menggunakan pembebasan atau pelepasan hak yang disertai dengan penentuan ganti rugi yang sesuai atau disepakati oleh pemegang hak atas tanah dengan pihak yang membutuhkan tanah. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode ekspalnatoris, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai dasar penentuan ganti rugi dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan Mass Rapid Transit. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2544/K/Pdt/2017 ini hakim mendasarkan putusan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum, apabila terdapat keberatan dari masyarakat diajukan paling lama 14 empat belas hari kerja setelah hasil musyawarah penetapan ganti kerugian, hal tersebut tidak tepat dikarenakan Proses Pengadaan tanah untuk pembangunan MRT ini telah dimulai sebelum adanya Undang-Undang Pengadaan Tanah tersebut, ketentuan yang harusnya dipergunakan adalah dipergunakan adalah ketentuan Perarturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the determination of compensation in land procurement for building the Mass Rapid Transit in South Jakarta Administration City. landowners asked for a price above what is proposed by the independent appraisal team for the land procurement. The market price is based on the Tax Object Selling Value which is IDR 30 million per metre, but they asked for IDR 60 million per metre. The main obstacle in land procurement for building the Mass Rapid Transit is a failure in the disposal of rights with determination of compensation which is suitable or agreed by the holders of land rights and the party who needs land. The method used in this research is an explanatory method which is intended to provide the data as accurate as possible. In Supreme Court Decision No. 2544 K Pdt 2017, the judge bases the verdict with Law No. 2 Year 2012 concerning Land Procurement for the development for public interest. When there is an objection from people, it is submitted no later than 14 fourteen days after the result of deliberation for determining compensation. It is not proper since the land procurement process for development of MRT has been started before the entry into force of the Law of Land Procurement. The used provision should be Presidential Regulation No. 36 Year 2005 concerning land procurement for the implementation of development for public interest."

"Latar belakang dari penelitian ini ialah adanya dugaan penyelewangan pada proyek infrastruktur PT Mass Rapid Transit Jakarta yang merupakan BUMD tergolong baru, namun juga memiliki beberapa prestasi yang berkaitan dengan penerapan sistem GCG yang dianut oleh Perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip good corporate governance di PT Mass Rapid Transit Jakarta. Pendekatan penelitian yang digunakan post-positivism dengan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan beberapa pihak dan studi kepustakaan. Teori yang digunakan adalah Good Corporate Governance, Prinsip-prinsip Good Corporate Governance, State-Owned Enterprise. Hasil penelitian dari  penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada PT Mass Rapid Transit Jakarta dapat dikatakan baik, PT MRT Jakarta telah menerapkan sistem GCG dengan komitmen dan tanggung jawab yang kuat pada perusahaan. Hal tersebut didukung dengan penetapan Code of Corporate Governance oleh PT MRT Jakarta. Meski demikian dari lima dimensi yang diteliti, terdapat satu dimensi yaitu prinsip independensi yang menunjukkan hasil cukup baik. Empat dimensi dari prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang diterapkan yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas serta kewajaran dan kesetaraan menunjukkan hasil baik.

---

The background of this research is the alleged deviations in the infrastructure project of PT Mass Rapid Transit Jakarta, which is a relatively new BUMD, but also has several achievements related to the implementation of the GCG system adopted by the Company. This study aims to analyze the application of the principles of Good Corporate Governance in PT Mass Rapid Transit Jakarta. The research approach used is post-positivis, with qualitative research methods. Data collection is done through in-depth interviews with several parties and literature study. The theory used is Good Corporate Governance, Good Corporate Governance Principles, State-Owned Enterprise. The results showed that the application of the principles of Good Corporate Governance at PT Mass Rapid Transit Jakarta are the four dimensions of the principles of Good Corporate Governance applied show that the results of the principles of transparency, accountability, responsibility and fairness and equality are good, one dimension is the principle of independence shows quite good results."

"Penggunaan teknologi menjadi sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk pelayanan publik di bidang transportasi. Aplikasi Mass Rapid Transit Jakarta (MRT-J) merupakan salah satu wujud inovasi layanan pembelian tiket berbasis aplikasi yang dibuat oleh PT MRT Jakarta dan hadir sebagai solusi yang dinilai mumpuni dalam meningkatkan kualitas layanan bagi pengguna transportasi umum MRT. Namun, pengguna kerap kali mengeluhkan layanan pada aplikasi MRT-J, seperti sistem aplikasi yang sering error, tampilan kode QR tiket yang tidak ter-update otomatis, dan respon Help Center/Operator aplikasi MRT-J yang tidak solutif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan elektronik pembelian tiket pada aplikasi Mass Rapid Transit Jakarta (MRT-J). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pemikiran deduktif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan berupa mixed method yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner melalui Google Form pada sejumlah sosial media, seperti Instagram, Twitter, Telegram, Whatsapp, dan Line kepada 100 responden berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan elektronik pembelian tiket pada aplikasi MRT-J sudah tergolong baik dengan memperoleh persentase sebesar 87,29%. Hal tersebut diperoleh berdasarkan pengukuran terhadap teori e-GovQual milik Papadomichelaki & Mentzas (2012) yang terdiri atas empat dimensi, yaitu efficiency, trust, reliability, dan citizen support. Meskipun, pada masing-masing indikator yang terdapat pada keempat dimensi tersebut masih memiliki sejumlah catatan yang harus diperbaiki guna dapat meningkatkan kualitas pelayanan elektronik pembelian tiket pada aplikasi MRT-J.

---

The use of technology is very much needed in the delivery of public services, including public services in the field of transportation. The Mass Rapid Transit Jakarta (MRT-J) application is an application-based ticket purchase service innovation created by PT MRT Jakarta and is present as a solution that is considered qualified in improving the quality of service for MRT public transportation users. However, users often complain about the services in the MRT-J application, such as the application system which often has errors, the appearance of a QR code ticket that is not updated automatically, and the help center/operator response of the MRT-J application which is not a solution. Therefore, this study aims to analyze the quality of electronic ticket purchasing services on the Mass Rapid Transit Jakarta (MRT-J) application. This study uses a quantitative approach with deductive thinking. The data collection technique used was in the form of a mixed method which was carried out by distributing questionnaires via Google Form on a number of social media, such as Instagram, Twitter, Telegram, Whatsapp, and Line to 100 respondents based on predetermined criteria. The results of this study indicate that the quality of electronic ticket purchase services on the MRT-J application is quite good with a percentage of 87.29%. This was obtained based on measurements of the e-GovQual theory belonging to Papadomichelaki & Mentzas (2012) which consists of four dimensions, namely efficiency, trust, reliability, and citizen support. Although, each indicator contained in the four dimensions still has a number of notes that must be corrected in order to improve the quality of electronic ticket purchasing services in the MRT-J application."

"Skripsi ini mengkaji tentang pengaruh aksesibilitas, biaya, dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pengguna layanan Mass Rapid Transit (MRT) selama masa pandemi di Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian bivariat dengan menggunakan dua teori, yaitu teori kualitas pelayanan dan teori keputusan pengguna. Teori kualitas pelayanan menggunakan lima dimensi reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan tangible. Lalu untuk teori keputusan pengguna memiliki lima dimensi, yaitu waktu, keamanan dan kenyamanan, serta mengukur variabel waktu dan aksesibilitas terhadap keputusna pengguna. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data mixed method, yaitu dengan memperoleh data kuantitatif dan kualitatif melalui survei dan wawancara. Survei dilakukan secara daring melalui platform google forms dengan menghasilkan sebanyak 130 responden. Selain itu, juga dilakukan wawancara mendalam dengan beberapa pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan MRT Jakarta, para ahli atau pengamat transportasi publik, praktisi dan akademisi yang kompeten dalam bidang transportasi, serta beberapa pengguna layanan MRT Jakarta yang bersedia untuk diwawancarai lebih lanjut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh biaya, aksesibilitas dan kualitas layanan MRT Jakarta dalam membangun keputusan pengguna memiliki hubungan positif dengan kekuatan hubungan lemah pada setiap variabelnya. Hasil tersebut diperoleh melalui uji korelasi Somers’d (130 responden).

---

This study examines the effects of accessibility, cost and service quality on the decisions of users of Mass Rapid Transit (MRT) during the pandemic in Jakarta. This research is a bivariate research using two theories, namely service quality theory and user decision theory. Service quality theory uses five dimensions of reliability, responsiveness, assurance, empathy, and tangible. Then the theory of user decision has five dimensions, namely time, security, and comfort and measuring variable cost and accessibility. This study uses mixed data collection techniques, namely by obtaining quantitative and qualitative data through surveys and interviews. The survey was conducted online through the google form platform by generating as many as 130 respondents. In addition, in-depth interviews were also conducted with several parties related to the implementation of MRT Jakarta services, experts or observers of public transportation, practitioners and academics who are competent in the field of transportation, as well as several users of MRT Jakarta services who are willing to be interviewed further. The results showed that accessibility, cost and the service quality in building decision of users of MRT has a positive relationship and the strength of the relationship is weak on each variables . These results are obtained through the Somers’d (130 respondents)."

"Pengadaan Tanah menurut Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Dalam praktiknya sering kali masyarakat dirugikan dalam pengadaan tanah.Permasalahan yang kerap kali melatar belakangi timbulnya sengketa pengadaan tanah ialah penolakan masyarakat setempat terhadap lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan yang berakibat kerugian terhadap pemegang hak atas tanah. Tesis ini membahas mengenai sengketa pengadaan tanah untuk pembangunan Bandar udara baru di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Kulon Progo antara 43 warga Kulon Progo dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan menganalisa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mengabulkan gugatan warga Kulon progo tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pengadaan tanah untuk pembangunan Bandar Udara Kulon Progo beserta dengan tahapan-tahapan pengadaan tanah ditinjau dari Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 dan untuk mengetahui bagaimanakah penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan peraturan perundangan-undangan yang lain tercermin dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 07/6/2015/PTUN.YK tanggal 6 Juli 2015.Bentuk penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang didasarkan pada bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yang berdasarkan data pustaka dan norma-norma hukum tertulis dengan mengkaji penerapan atas kaidah maupun norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yang digunakan penulis bersifat eksplanatoris. Hasil penelitian diperoleh bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Bandar udara Kulon Progo telah dilakukan sesuai tahapan-tahapan yang termuat dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum namun dalam pelaksanaan tahapan-tahapan tersebut yang tidak sempurna sehingga menimbulkan sengketa antara para pihak.

---

According to the Land Acquisition Act Number. 02 of 2012 on Land Acquisition for Development for Public Interest?s activities to provide land by way of giving proper and fair compensation to those who are entitled to receive such proper compensation and fair to the entitled party. In practice most of the time the local communities suffer caused by land acquisition process. The origin problems are often the emergence of the dispute of the land acquisition is that local community rejected against the location of the land acquisition for development purposes which resulted lost to the title holders. The issues which often happen to be the background of the occurrence of the disputes in land acquisition is the rejection of the local communities towards the location of the land acquisition for the development which causes disadvantages for the land title holders.

This thesis discusses the dispute of the implementation land acquisition for the construction of a new airport in Yogyakarta, especially in the regency of Kulon Progo between 43 local citizens with the Governor of Special Region of Yogyakarta, by analyzing the Verdict of the Administration Court that has been in favor of the citizens of Kulon Progo.

This Study aimed to find out how the implementation of land acquisition for the construction of the Kulon Progo?s new Airport along with the stages of land acquisition in term of Law Number 2 of 2012 and determine how the application of Law No. 2 of 2012 and the laws and the regulations that reflected in The State Administrative Court?s Verdict number 07/6/2015 PTUK YK. Dated July, 6th 2015.This study forms a normative juridical research, which is based on library materials or secondary data.

This research uses library research based on literature data and legal norms written by reviewing the implementation of the rules and norms of the positive law. This type of research used by the author is explanatory.

The result showed that the implementation of land acquisition for the construction of airport Kulon Progo has been executed in accordance with the stages contained in Law Number 2 of 2012 on Land Acquisition for Development for Public Interest, but in the implementation of the steps has not sufficiently Implemented which, causes dispute between the parties."

"Seiring dengan berkembangnya pembangunan di wilayah perkotaan yang menunjukkan bahwa pemanfaaatan tanah tidak hanya terbatas pada bidang tanah yang dikuasai, akan tetapi pemanfaatannya berkembang pada ruang bawah tanah, ruang atas tanah dan ruang perairan. Pemda DKI sendiri telah mengambil kebijakan untuk menggunakan ruang bawah tanah dalam rangka membangun sistem transportasi umum masal berupa kereta api bawah tanah (subway) yang rencananya akan dibangun mulai dari Blok M sampai Kota dan nantinya akan di kenal dengan nama Mass Rapid Transit (?MRT?) yang akan dibangun,dioperasikan,dikelola dan dirawat oleh BUMN berbentuk Perseroan yang saat ini telah didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provisnsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 3 Tahun 2008 dan dikenal dengan nama PT.Mass Rapid Transit Jakarta .Sampai saat ini belum diterbitkan suatu Peraturan yang mengatur mengenai Hak Guna Ruang diatas maupun dibawah tanah, walaupun BPN saat ini sedang mempersiapkan Rancangan Undangundang Pertanahaan yang akan mengatur tentang kedua lembaga tersebut namun persiapannya masih dalam tahap dini.Selain hal-hal yang telah disebutkan diatas, terdapat permasalahan lain yang juga tak kalah pentingnya dalam pemanfaatan Hak Guna Ruang Bawah Tanah dan Hak Guna Ruang di Atas Tanah adalah mengenai pembiayaan. Untuk mewujudkan potensi pembiayaan pembangunan dan menjamin penyaluran sehingga menjadi sumber pembiayaan yang riil, sebagian besar dananya diperoleh melalui kegiatan perkreditan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Peneliti akan menekankan penelitian pada penggunaan norma hukum tertulis yang terkait dan relevan dengan permasalahan, dengan didukung oleh wawancara kepada narasumber dan informan yang dimaksudkan untuk mengungkapkan fakta empiris yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

With growing development in the urban areas which indicate that land use is not limited to areas of land that was occupied, but today growing in the basement, ground and space over the air or water.Pemda DKI himself has taken a policy for use of underground space in order to build mass public transport system in the form of an underground railway (subway) and the production was built starting from Blok M to the city and would later be known as the Mass Rapid Transit ("MRT") and will be built, operated, managed and maintained by the State-owned Company in the form of a Limited Liabilty Company and has been established on the basis of ?Peraturan Daerah Provisnsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. 3 / 2008? and is known by the name of PT.Mass Rapid Transit Jakarta.Until today, the Government has not been published a rule that governing the rights To the space above and below ground, although the BPN is currently preparing a legislation that will set the institution about that issues but their preparation is still in early stages.In addition to the things we mentioned above, there are other issues that also is not less important in the utilization Rights of basement and the space above the ground is about financing. This research is the normative juridical research. Researchers will emphasize research on the use of legal norms of written related and relevant to the issue, with supported by interviews to tutor and informant who intended to reveal the empirical facts pertaining to this research."