Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Rencana Pitalebar Indonesia (RPI) merupakan perpres no 96 tahun 2014 yang dibuat untuk memeratakan koneksi internet di seluruh Indonesia. Target yang diinginkan adalah 100% populasi urban dan 52% populasi rural bisa merasakan internet dengan kecepatan rata-rata 1 Mbps. Dari target dan latar belakang tersebut daerah perbatasan menjadi lokasi prioritas. Lokasi perbatasan menjadi prioritas karena merupakan gambaran Indonesia di mata negara tetangga. Target meratanya koneksi internet di seluruh Indonesia dibatasi oleh waktu dan tentunya efisiensi biaya.Pada penelitian ini dikaji mengenai analisis keekonomian untuk teknologi apa saja yang mampu menunjang percepatan program RPI ini sehingga dana yang dikeluarkan lebih efisien dan tidak merugi. Meskipun demikian, daerah LOKPRI merupakan daerah yang selalu dikatakan sebagai daerah tidak layak investasi, dengan demikian harus ada subsidi dari pemerintah agar tujuan dari RPI ini bisa terealisasi.Analisis implementasi model teknologi ini menunjukkan bahwa semua teknologi yang ditawarkan, yaitu BTS, VSAT, dan PLC bisa diimplementasikan di tiga daerah LOKPRI perbatasan (Paloh, Entikong, dan Badau) hanya saja tidak layak secara ekonomi. Dengan demikian pemerintah harus memberikan subsidi agar target RPI ini terlaksana. Subsidi diberikan pada komponen biaya yang digunakan bersama-sama yaitu biaya sewa transmisi

---

Indonesia Broadband Plan (IBP) is the Presidential Regulation No.96 of 2014 that made to equalize the internet connection throughtout Indonesia. Target IBP are 100% urban population and 52% rural population can feel internet with average speed 1 Mbps. From this target and background the border area become priority area.It is become priority because border area is picture of the country itself. IBP are limited with time and of course implementation cost.

In this study assessed about economy analysis for every technology that will implemented, so the cost that expense is more efficient. Nontheless, economic analysis for priority location are always not feasible to be implemented. If it is not feasible, the government must subsidise in order that IBP can be realized.

This technology implementation model shows that all technology given (BTS, VSAT, PLC) can be implemented in border priority area especially in three areas, Paloh, Entikong and Badau. Although it is not feasible, so government must subsidise so that IBP target can be reached. The subsidy is given for transmission cost."

"This book provides an introduction to the software system SMURPH, comprising a programming language, its compiler, and an execution environment, for specifying communication networks and protocols and executing those specifications in virtual worlds mimicking the behavior of real-life implementations. It particularly focuses on SMURPHs wireless modeling capabilities. Written in a manual-like fashion, it includes a comprehensive description of SMURPH functionality, as well as illustrations and case studies to aid understanding. "

"ABSTRAKJaringan VSAT memiliki kemampuan untuk menghubungkan sejumlah temninal baik dari titik ke titik maupun dari titik ke banyak titik, ataupun sebalik nya. Deegan semakin berkembangnya kebutuhan komunikasi yang mengacu pada aplikasi multimedia, jaringan VSAT konvensional yang unummya berbentuk jaringan bintang dan membutuhkan dua kali jangkauan dituntut untuk lebih fleksibel agar dapat melakukan komunikasi waktu riil. Salah satu aktematif yang dapat dilakukan adalah dengan menggabungkan topologi jaringan mate jala pads jaringan VSAT konvensionai sehingga membertuk suatu jaringan penuh. Dalam penggabungan ini, perlu dilakukan suatu analisa kelayakan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan setiap kombinasi secara umum. Dalam tugas akhir ini akan dibalm mengenai penggabungan kedua topologi tersebut, analisa kelayakan secara umum, dan perhitungan lintasan dari suatu simulasi kasus dalam penerapannya di Indonesia.

---

"

"Penelitian ini menganalisis legalitas keanggotaan Perseroan Terbatas (PT) dalam koperasi, dengan fokus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023. Menyelidiki kerangka regulasi yang mengatur koperasi dan PT di Indonesia, penelitian ini mengevaluasi pelanggaran operasional dalam praktik keanggotaan koperasi oleh KSP Indosurya. Tujuan penelitian mencakup pemeriksaan kerangka regulasi, analisis kasus KSP Indosurya, evaluasi kritis Putusan Mahkamah Agung, eksplorasi pembatasan keanggotaan PT, dan penyusunan rekomendasi. Dengan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, penelitian ini difokuskan pada analisis norma hukum yang tercantum dalam undang-undang. Kesimpulan menegaskan kerangka regulasi untuk koperasi dan PT, mengevaluasi Putusan Mahkamah Agung, dan menekankan pembatasan keanggotaan PT berdasarkan hukum koperasi, khususnya melarang PT menjadi anggota koperasi. Rekomendasi disajikan untuk memperkuat pengawasan pemerintah, memberlakukan sanksi pada koperasi yang tidak patuh, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang operasi koperasi, meningkatkan pemahaman tentang Hukum Koperasi di kalangan penegak hukum, dan memastikan kepatuhan yang teliti terhadap regulasi koperasi selama penerbitan izin oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

---

This study analyzes the legality of Limited Liability Company (LLC) membership within cooperatives, with a focus on Supreme Court Decision Number 2113 K/Pid.Sus/2023. The research delves into the regulatory framework governing cooperatives and LLCs in Indonesia, assessing operational violations within cooperative membership practices by KSP Indosurya. Research objectives encompass an examination of the regulatory framework, an analysis of the KSP Indosurya case, a critical evaluation of the Supreme Court Decision, an exploration of LLC membership restrictions, and the formulation of recommendations. Employing a normative legal research methodology, the study concentrates on the analysis of legal norms outlined in laws. The conclusion underscores the regulatory framework for cooperatives and LLCs, evaluates the Supreme Court Decision, and emphasizes the LLC membership restriction grounded in cooperative law, specifically prohibiting LLCs from being members of cooperatives. Recommendations are presented to augment government oversight, enforce sanctions on non-compliant cooperatives, enhance public understanding of cooperative operations, elevate comprehension of Cooperative Law among legal enforcers, and ensure scrupulous compliance with cooperative regulations during permit issuance by the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises. "

"Direksi PT Y telah memberikan kuasa secara lisan kepada manajer pemasaran PT Y tersebut untuk melaksanakan impor High Speed Diesel (HSD), mencari pembeli dan melakukan pengiriman HSD tersebut. Namun manajer pemasaran tersebut menandatangani perjanjian jual beli atas nama PT Y dengan PT X sebagai pembeli tanpa persetujuan PT Y. Manajer pemasaran tersebut gagal mendapatkan sumber HSD sehingga lalai untuk melakukan pengiriman. Sedangkan PT X telah menyediakan fasilitas dengan mengeluarkan biaya besar. Atas kerugian tersebut, PT X menuntut ganti rugi kepada PT Y melalui penyelesaian sengketa alternatif Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Dalam Arbitrase tersebut, PT Y diputus untuk membayar ganti rugi sebesar kerugian yang diderita PT X. Sedangkan manajer pemasaran PT Y tidak menanggung biaya apapun.

---

The Director of PT Y Limited Liability Company (LLC) gave verbal empowerment to his sales manager to do this deal; seek for High Speed Diesel (HSD) source, find the buyer then, make the delivery. The sales manager found PT X LLC as the buyer. The sales purchase agreement was signed. However, it was signed without PT Y`s director`s consent. On the promised delivery date HSD was not available due to the sales manager`s negligence in finding source of HSD that could be trusted. Therefore, PT X pressed charges against PT Y through alternative dispute resolution of Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). BANI ordered PT Y to pay the amount suffered by PT X while Y?s sales manager walked away without having to pay anything."

"Sebagai salah satu kota terpadat di dunia, Jakarta harus memiliki transportasi umum yang memadai untuk mencapai SDG 11: Sustainable Cities and Communities. Saat ini, sistem transportasi umum sudah ada di Jakarta, namun belum mencukupi kebutuhan seluruh penduduk. Untuk mendukung sistem ini, pemerintah juga harus terus meningkatkan aplikasi transportasi publiknya. KRL Access dan MRT-J adalah dua aplikasi populer yang digunakan oleh penduduk Jabodetabek dan merupakan bagian penting dari KRL Commuter Line dan MRT Jakarta, dua sistem transportasi umum yang dapat mengangkut paling banyak orang dalam satu kali perjalanan. Oleh karena itu, penulis mempelajari faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penerimaan teknologi dari kedua aplikasi tersebut untuk meningkatkan pengembangannya di masa depan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sequential explanatory mixed-method research untuk menganalisis aplikasi KRL Access dan MRT-J dan penulis memodifikasi Comprehensive-TAM sebagai model penelitian. Penulis menyebarkan dua kuesioner melalui media sosial dan menggunakan PLS-SEM untuk menganalisis secara kuantitatif. Sebanyak 544 dan 322 responden valid untuk aplikasi KRL Access dan MRT-J dianalisis untuk menguji hipotesis. Penulis kemudian melakukan uji independent-samples t-test untuk membandingkan adopsi kedua teknologi tersebut. Setelah analisis kuantitatif, wawancara mendalam (explanatory interview), dilakukan untuk mendukung hasil penelitian dan menjelaskannya dari sudut pandang responden. Hasil analisis menunjukkan bahwa system quality, information quality, dan service quality berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap perceived usefulness, perceived ease of use, dan satisfaction terhadap aplikasi KRL Access. Diketahui bahwa perceived usefulness, perceived ease of use, dan satisfaction secara positif mempengaruhi behavioral intention to use, yang kemudian secara positif mempengaruhi actual system use. Untuk aplikasi MRT-J, system quality berpengaruh positif terhadap perceived usefulness, perceived ease of use, dan satisfaction. Information quality mempengaruhi perceived usefulness dan satisfaction, tetapi tidak mempengaruhi perceived ease of use. Convenience juga mempengaruhi perceived ease of use dan satisfaction. Perceived usefulness dan satisfaction mempengaruhi behavioral intention to use, yang secara positif berdampak pada actual system use. Namun Perceived risk dan perceived ease of use tidak berpengaruh terhadap behavioral intention to use.

---

As one of the most populous cities in the world, Jakarta should have adequate public transportation in order to achieve Sustainable Development Goal 11: Sustainable Cities and Communities. Currently, this public transportation system exists, but it is not sufficient for all residents of the Jakarta Metropolitan Area. To support the system, the government must also constantly improve its public transportation applications. The KRL Access and the MRT-J are the two popular applications used by Jakarta Metropolitan Area residents and a crucial part of the KRL Commuter Line and the MRT Jakarta, the two public transportation systems that could carry the most people in a single trip. Hence, the authors study the factors that contribute to the technological acceptance of the two applications to improve their development in the future. In this study, sequential explanatory mixed-method research is used for both the KRL Access and MRT-J application analyses, and the authors modified Comprehensive-TAM for the research model. The authors distributed two questionnaires via social media and used PLS-SEM to quantitatively analyze a total of 544 and 322 valid respondents for the KRL Access and the MRT-J applications to test the hypotheses. An independent-samples t-test is then used to compare the adoption of both technologies. After the quantitative analysis, an explanatory interview is conducted to support the result and explain it from the respondents' perspective. The analysis showed that system quality, information quality, and service quality positively and significantly affect perceived usefulness, perceived ease of use, and satisfaction with the KRL Access application. It is known that perceived usefulness, perceived ease of use, and satisfaction positively affect behavioral intention to use, which then positively affects actual use. For the MRT-J app, system quality positively affects perceived usefulness, perceived ease of use, and satisfaction. Information quality affects perceived usefulness and satisfaction, but not perceived ease of use. Convenience also affects perceived ease of use and satisfaction. Perceived usefulness and satisfaction affect behavioral intention to use, which positively impacts actual system use. Perceived risk and perceived ease of use had no effect on behavioral intention to use."

"Digitalisasi dan inovasi memberikan implikasi yang besar pada berbagai industri, termasuk industri jasa keuangan dengan melahirkan produk baru dan model bisnis baru seperti teknologi finansial (tekfin). Tekfin mempertemukan antara pihak yang kelebihan dana dan yang membutuhkan dana dalam bentuk produk investasi dan pembiayaan. Menurut OJK tekfin diharapkan dapat menjadi solusi pelayan kebutuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). BPR adalah salah satu jenis bank di Indonesia yang secara spesifik bertujuan untuk melayani kebutuhan UMKM di daerah terpencil atau yang tidak terjangkau bank umum karena standar yang tidak sesuai dengan bank umum. Dilihat terdapat kemiripan dari sisi kegiatan, produk, dan pasar yang disasar, menurut beberapa pendapat, tekfin diprediksi dapat mengurangi profit perbankan khususnya pada pelayanan nasabah UMKM. Untuk melihat apakah tekfin dan BPR dapat dibandingkan dalam persaingan bisnis, dirasa perlu untuk melakukan penelitian eksplorasi yang bertujuan untuk menganalisis komparasi perbandingan dilihat dari model bisnis, manajemen aset dan liabilitas, pricing, dan juga risiko industri di dalamnya.

---

Digitalization and innovation have profound implications for various industries, including the financial services industry by generating new products and new business models such as financial technology (fintech). Fintech provide a platoform to bring together between the excess funds and who need funds in the form of investment products and financing. According to OJK fintech is expected to be a solution for micro, small and medium enterprises (MSMEs). BPR is one type of bank in Indonesia that specifically aims to serve the needs of MSMEs in remote areas or those that are not reachable by commercial banks due to standards that are not in accordance with commercial banks. In view of the similarity in terms of activities, products, and targeted markets, according to some opinions, fintech is predicted to reduce the profitability of banks, especially in the service of MSME customers. To see whether fintech and BPR are comparable in business competition, it is necessary to conduct an exploratory study aimed at analyzing comparison comparisons in terms of business models, assets and liability management, pricing, and industry risks."

"Jaringan Broadband PLe standar terkini berpotensi menjadi salah satu pendukung infrastruktur komunikasi broadband untuk modernisasi sistem tenaga Iistrik menuju smart grid, terutama terkait monitor dan kontrol tersebar pada jaringan distribusi tenaga Iistrik. Variasi beban dan dinamika tenaga Iistrik umumnya bersifat acak, akibatnya memicu sensor-synchrophasor membangkitkan dan mentransmisikan data monitoring secara acak yang bisa menurunkan efisiensi kanal Broadband PLe. Karakteristik trafik data acak dari sejumlah sensor-synchrophasor juga mempengaruhi estimasi dan kontrol layanan sistem smart grid, sehingga menjadi isu penting. Namun, sedikit sekali riset terkait masalah tersebut [11. Analisis model overflow antrian trafik data acak dengan Markov Arrival Process untuk menunjukkan sifat antrian trafik data acak maupun dinamika populasinya pada sub-station jaringan Broadband PLe berbasis Homeplug A V. Dengan satu kanal transmisi keluaran sub-station; kapasitas buffer terbatas; saat kondisi buffer penuh terjadi overflow layanan antrian. Sehingga, memungkinkan terjadi loss paket dengan nilai probabilitas tergantung laju kedatangan maupun layanan, serta kapasitas buffer. Simulasi sistem antrian menunjukkan, saat 1000 kedatangan paket data dengan laju kedatangan acak 14 Mbps hingga 150 Mbps; kapasitas buffer 64 Mbyte; laju keberangkatan 100 Mbps, diperoleh rata-rata probabilitas loss paket sebesar 0,0675. Kenaikan laju keberangkatan bisa lebih memperbaiki probabilitas loss paket dibanding penambahan kapasitas buffer, meskipun penambahan itu melebihi laju kedatangan."

"Mobile IPv6 memiliki dua metode dalam komunikasi antara mobile node dengan corresspondent node, yaitu Bidirectional Tunneling dan Route Optimization. Bidirectional Tunneling tidak membutuhkan bantuan correspondent node dan dapat tersedia walaupun mobile node tidak meregistrasi binding terbarunya terlebih dahulu. Route Optimization memerlukan dukungan mobile node untuk meregistrasi binding-nya pada correspodent node. Proses handover pada MIPv6 dibagi manjadi dua, yakni horizontal handover dan vertical handover. Horizontal handover merupakan handover yang terjadi pada saat mobile node berpindah access point namun masih berada pada Home Network yang sama, sedangkan vertical handover merupakan handover yang terjadi pada saat mobile node berpindah dari Home Network ke Foreign Network. Akan dijelaskan mengenai perbandingan performansi throughput, packet loss, dan delay antara Bidirectional Tunneling dengan Route Optimization menggunakan aplikasi HTTP. Hasil pengukuran pada home link, didapatkan throughput pada bidirectional dan route optimization memiliki perbandingan 15.7%, pada pengukuran packet loss memiliki perbandingan 0.007%, dan pada pengukuran delay memiliki perbandingan 1.77%. Hasil pengukuran pada foreign link, didapatkan throughput pada route optimization 36.77% lebih cepat dibandingkan bidirectional tunneling. Paclet loss pada route optimization 1.76% lebih sedikit dibandingkan bidirectional tunneling, dan pengukuran delay pada route optimization 41.45 lebih cepat dibandingkan bidirectional tunneling.

---

Mobile IPv6 has two methods in communication between mobile node with correspondent node, those are Bidirectional Tunneling and Route Optimization. Bidirectional Tunneling does not need help of correspondent node and no need registration of binding from mobile node. Route Optimization requires support of mobile node to register the binding on correspondent node. MIPv6 handover process is divided into two, those are horizontal handover and vertical handover.

Horizontal handover is a handover that occurs when the mobile node moves to the other access point but still in the same Home Network, while vertical handover is a handover that occurs when the mobile node moves from Home Network to Foreign Network. Will be explained about the comparative performance of throughput, packet loss, and delay between Bidirectional Tunneling with Route Optimization using HTTP applications. Measurement result on home link, shows the throughput on bidirectional tunneling and route optimization having comparison about 15.7%, packet loss about 0.007%, and delay about 1.77%.

Measurement result on foreign link, shows that throughput on route optimization is 36.77% faster than on bidirectional tunneling. Packet loss on route optimization is 1.76% lesser than bidirectional tunneling, and measurement of delay on route optimization is 41.45% faster than bidirectional tunneling."