Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menjelaskan bagaimana kebijakan partai dalam rekrutmen calon legislatif perempuan Partai Keadilan Sejahtera di pemilu DPR RI Tahun 2014 dengan kebijakan partai dalam rekrutmen calon legislatif perempuan di Partai Keadilan Rakyat di Pemilihan Raya Umum Tahun 2013 di Malaysia. Selain itu dalam penelitian ini juga akan menjelaskan bagaimana ideologi partai, sistem organisasi, pola kaderisasi dan partisipasi politik perempuan di struktur pusat kedua partai politik tersebut untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.Metode kualitatif menempatkan pandangan peneliti terhadap suatu yang diteliti secara subjektif, dalam hal ini bagaimana kebijakan partai dalam rekrutmen caleg perempuan untuk pemilu DPR RI 2014 di Indonesia dan kebijakan partai dalam rekrutmen caleg perempuan PKR untuk Pemilihan Raya 2013 di Malaysia sebagai subjek penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka data primer yang digunakan adalah wawancara dan data sekunder menggunakan studi dokumen atau literatur.Untuk memahami bagaimana kebijakan internal partai dapat menggunakan pendekatan legal/institutional dari Miriam Budiardjo yang menjelaskan bahwa pendekatan legal/institutional terdiri dari unsur legal maupun unsur institutional dan metode seleksi kandidat menurut Norris menggunakan analisis level makro struktur institusional rekrutmen-sistem politik seperti sistem politik dan proses rekrutmen juga digunakan. Selain itu dimensi utama dari organisasi partai dalam rekrutmen politik dari Susan Scarrow yang merupakan demokrasi internal partai yang meliputi inklusifitas, desentralisasi/sentralisasi dan institusionalisasi partai.Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan rekrutmen caleg perempuan di PKS sangat dipengaruhi oleh ideologi islam terutama dalam peran domestik perempuan dan harus adanya izin dari suami untuk menjadi caleg dari PKS. Sedangkan kebijakan internal PKR dalam rekrutmen caleg perempuan sangat dipengaruhi oleh peran organisasi sayap Wanita Keadilan dalam menentukan nama-nama calon perempuan. Hal inilah yang tidak ditemukan dalam Bidang Perempuan PKS yang tidak memiliki pengaruh besar dalam rekrutmen caleg perempuan PKS.

---

This research explains how Party Policy in Women?s Legastive Recrutment in Prosperous Justice Party (PKS) in General Elections of 2014 and in The People?s Justice Party (PKR) in General Elections 2013 in Malaysia. And also explain how party ideology, organizational systems, patterns of regeneration and political participation of women at the center structure to serve as a comparison.

The method of this research is a qualitative approach. Qualitative methods put our view of a studied subjectively, in this case how the PKS's policies in the recruitment of women?s candidates for the House of Representatives election in 2014 in Indonesia and the party's policies in the recruitment of women's candidates of PKR for General Elections 2013 in Malaysia as a research subject. The techniques of data collection are using primary data and secondary data. Because this study used a qualitative approach, the primary data used were interviews and secondary data using documents or literature studies.

To understanding how the internal policy of the party can use the approach to a legal or institutional from Miriam Budiardjo who explained that the approach to a legal or institutional comprise elements of legal and elements of institutional and using the methods of selection candidates according to Norris's analysis of macro level institutional structures as political systems and processes recruitment. Besides the main dimensions of the political party organizations in the recruitment of Susan Scarrow who is the party's internal democracy that includes inclusiveness, decentralization or centralization and institutionalization of the party.

The results of research showed that the policy of recruiting women's candidates in the PKS is strongly influenced by the ideology of Islam, especially in the domestic role of women and the need of permission from their husbands to be candidates from PKS. Meanwhile, PKR's internal policy in the recruitment of women?s candidates is strongly influenced by the role-wing organization Women of "Wanita Keadilan" in determining the names of womens candidates. This is the unique from PKR that were not found in Sector PKS Women?s of organization as ?Bidang Perempuan? who do not have a great influence in the recruitment of Women's candidates of PKS"

"Studi mengenai kemenangan PKS pada pemilihan umum serentak tahun 2019 diKota Depok ini menjadi penting karena akan memberikan penjelasan tentang faktor-faktor yang berperan dalam kemenangan tersebut.Fokus pada studi ini adalah kemenangan dengan perolehan suara tertinggi yangdiraih PKS dalam pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KotaDepok pada Pemilu Serentak tahun 2019 dan faktor-faktor yang berperan terhadapkemenangan tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan teori tipologipartai politik dan teori strategi politik dari Peter Schroder. Berdasarkan teori ini, penulis mencoba untuk mengklasifikasikan tipologi partai kemudian melihat tahapan strategi politik PKS di pemilu serentak tahun 2019.Tehnik pengumpulan data pada studi ini adalah melalui hasil wawancaramendalam dan studi kepustakaan kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif.Hasil studi ini mengungkapkan PKS dalam pemilihan Anggota DPRD Kota Depok padaPemilu Serentak tahun 2019 berhasil menjadi pemenang dengan meraih suara tertinggisebesar 20,81% sehingga memperoleh 12 kursi. Kemenangan tersebut adalah karenadidukung oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari : ideologiIslam PKS, peran pengurus dan kader PKS. Faktor eksternal terdiri dari : WalikotaDepok periode tahun 2015-2020, organisasi Front Pembela Islam (FPI), konsistensisikap politik PKS sebagai partai oposisi dan dalam pilihan koalisi pilpres.Pada studi ini disimpulkan bahwa faktor-faktor internal dan eksternal tersebutsaling melengkapi dan mendukung antara satu dengan lainnya sehingga berperanmeningkatkan elektabilitas dalam upaya pemenangan PKS.

---

This study regarding the PKS victory in the 2019 concurrent election in Depok

City is important because it will provide an explanation of the factors that play a role in

this victory.

The focus of this study is the victory with the highest votes acquisition achieved

by PKS in the election of Depok City Regional Representative Council (DPRD)

Members in the 2019 Concurrent Election and the factors that contributed to this

victory. To answer these problem, the typology theory of political parties and the theory

of political strategy from Peter Schroder are used. Based on this theory, the author tries

to classify party typology and then looks at the stages of PKS political strategy in the

2019 concurrent elections.

Data collection techniques in this study were through in-depth interviews and

literature study then analyzed using a qualitative approach. The results of this study

reveal that PKS in the election of Depok City DPRD Members in the 2019 Concurrent

Election succeeded in becoming the winner by achieved the highest vote of 20.81%,

thus obtaining 12 seats. This victory was supported by internal and external factors.

Internal factors consist of: PKS Islamic ideology, the role of PKS administrators and

cadres. External factors consist of: the Mayor of Depok for the 2015-2020 period, the

Islamic Defenders Front (FPI) organization, the consistency of PKS 'political stance as

an opposition party and in the choice of the presidential election coalition.

In this study it is concluded that these internal and external factors complement

and support one another so that they play a role in increasing electability in PKS

winning efforts."

"Melihat keberhasilan representasi perempuan, salah satu langkahnya adalah melalui angka keterwakilannya dalam pemilihan umum dan faktor pendukungnya ialah sistem elektoral dari negara tersebut. Indonesia menganut sistem pemilihan legislatif proporsional terbuka yang menaruh kebebasan untuk masyarakat dalam memilih calon legislatifnya. Akan tetapi, sistem ini memiliki kelemahan bagi representasi perempuan, terutama bagi mereka yang tidak memiliki relasi dengan tokoh politik tertentu. Mengambil studi kasus dari Partai Nasdem, partai ini muncul sebagai partai baru yang resmi mengikuti Pemilu tahun 2014. Pada tahun 2019, Partai Nasdem berhasil mendapatkan angka keterpilihan caleg perempuan terbanyak. Namun, nyatanya caleg-caleg perempuan dari Nasdem memiliki latar belakang yang memanfaatkan dinasti politik mereka. Hadirnya caleg perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan berpotensi untuk merugikan bagi caleg perempuan yang tidak memilikinya. Menggunakan teori modal sosial dari Robert D. Putnam, modal ini merupakan modal yang melekat dalam hubungan antar individu dan memungkinkan seseorang yang memiliki sedikit relasi bisa mendapatkan keuntungan dari komunitas yang memiliki koneksi yang erat. Dalam upaya untuk mendefinisikan lebih jauh mengenai modal sosial, penulis juga menggunakan jenis modal sosial dari Putnam, yaitu bonding social capital. Jenis penelitian dalam tulisan ini menggunakan penelitian kualitatif dengan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh caleg perempuan dari Partai Nasdem. Pertama adalah tahap rekrutmen dari partai yang lebih menitikberatkan kepada caleg-caleg yang memiliki modal sosial. Kedua dalam tahapan Daftar Calon Tetap (DCT), caleg yang berasal dari dinasti politik dan memiliki relasi dengan intrapartai cenderung ditempatkan di nomor strategis.

---

Looking at the success of women's representation, one step is through their representation figures in general elections and the supporting factor is the country's electoral system. Indonesia adheres to an open proportional legislative election system which provides freedom for the people to choose their legislative candidates. However, this system has weaknesses for women's representation, especially for those who do not have relationships with certain political figures. Taking a case study from the Nasdem Party, this party emerged as a new party that officially participated in the 2014 elections. In 2019, the Nasdem Party succeeded in getting the highest number of female legislative candidates elected. However, in fact the female legislative candidates from Nasdem have a background that takes advantage of their political dynasty. The presence of female legislative candidates who have kinship relationships has the potential to be detrimental to female legislative candidates who do not have them. Using the social capital theory of Robert D. Putnam, this capital is capital that is inherent in relationships between individuals and allows someone who has few relationships to benefit from a community that has close connections. In an effort to further define social capital, the author also uses Putnam's type of social capital, namely bonding social capital. The type of research in this paper uses qualitative research with secondary data. The results of this research show that there are several challenges faced by female legislative candidates from the Nasdem Party. First is the party recruitment stage which focuses more on legislative candidates who have social capital. Second, in the Permanent Candidate List (DCT) stage, legislative candidates who come from political dynasties and have intra-party relations tend to be placed in strategic numbers."

"Penelitian ini hendak mengetahui strategi sayap perempuan partai politik yaitu Kesatuan Perempuan Partai Golongan Karya (KPPG) dalam mendorong keterwakilan perempuan di Partai Golongan Karya pada pemilihan umum legislatif 2014. Dengan diakuinya KPPG dalam landasan formal AD/ART Partai Golkar pada 2009 sebagai organisasi sayap yang bertugas menjadi sumber rekrutmen perempuan Partai Golkar baik untuk kepengurusan maupun pencalegan pada Pemilu Legislatif 2014. Namun, meskipun jumlah pengurus perempuan Partai Golkar mengalami kenaikan akan tetapi angka keterwakilan perempuan Partai Golkar dalam parlemen tidak mengalami kenaikan. Pijakan teoritis penelitian ini yaitu politik kehadiran dari Anne Philips, strategi partai politik dalam meningkatkan representasi perempuan dalam politik dari Joni Lovenduski, teori proses rekrutmen dari Pippa Norris, dan teori lainnya yang terkait penelitian. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan wawancara dan studi dokumen.Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya peraturan perundang-undangan tentang afirmasi, KPPG berusaha memanfaatkannya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di internal Partai Golkar. Strategi yang dilakukan KPPG untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan adalah membuat program Desa Dasa Karya dan berusaha memasukkan perempuan di dalam peran-peran strategis dalam kepengurusan Partai Golkar. Sedangkan strategi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif Partai Golkar pada Pemilu Legislatif 2014 adalah dengan membuat kebijakan 'One Gate Policy', mengawal nomor urut caleg perempuan, memberikan pendampingan dan pembekalan terhadap caleg-caleg perempuan, dan menjalin kerjasama dengan sayap-sayap perempuan lintas partai. Namun terdapat faktor-faktor yang menghambat strategi KPPG. Faktor-faktor tersebut adalah aturan Partai Golkar, struktur Partai Golkar yang didominasi laki-laki, rekrutmen yang oligarki, tipe kepemimpinan ketua umum Partai Golkar, kepemimpinan internal KPPG, motivasi dan kapabilitas kader perempuan, serta internal KPPG yang tidak fokus mengangkat isu perempuan. Sehingga implikasi teoritis yang muncul bahwa meskipun partai politik membuka kesempatan kepada perempuan untuk berkarir dalam dunia politik tetapi partai politik tetap tidak menyediakan jalan bagi perempuan untuk memasuki posisi yang berpengaruh dalam politik. Perempuan minim posisi strategis di dalam partai politik dan posisi strategis juga sulit diraih oleh perempuan.

---

This study discussed about the strategies of womens movements in political party that is Golongan Karya Womens Union in encouraging womens representation in the Golongan Karya (Golkar) Party in 2014 Legislative Elections. With the recognition of KPPG in the formal basis of Statutes and Bylaw Golkar's Party in 2009 as an organization who has duty to become a source of women recruitment for Golkar Party both for stewardship and scrutiny in the 2014 Legislative Election. However, although the number of women members of Golkar Party has increased, Golkar Partys female representation in parliament has not increased. The theoretical basis of this research is political presence from Anne Philips, the strategy of political parties in increasing womens representation in politics from Joni Lovenduski, the theory of the recruitment process from Pippa Norris, and other theory related to this study. This study uses a qualitative method with interview and document study approach.

Findings in this study indicated that with the existence of legislation concerning affirmations, KPPG has utilized the legislation to increase womens representation within Golkar Party. The strategy carried out by KPPG to increase women's representation in the management by establishing Desa Dasa Karya program and including women in the strategic roles in the Golkars management. While the strategy to increase the womens representation in Golkar Party legislative nomination in the 2014 Legislative Election is establishing One Gate Policy, guarding the serial numbers of female candidates, providing assistance and debriefing for female candidates, and establishing the cooperation with cross-party womens wings. However, there are factors that inhibit the strategies from KPPG. The factors such as: the rules in Golkar Party, the men-dominated structure, the oligarchy recruitment, the General Chairmans leadership type, KPPG internal leadership, the motivation and capability of women cadres, as well as internal KPPG does not focus on raising womens issues. So, the theoretical implications appeared that eventhough the political parties has given opportunities for women to pursue careers in politics, the political parties still not yet provide a path for women to take an influential positions in politics. The lack of womens strategic positions in political parties also strategic positions are difficult for women to achieve."

"Penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban mengenai faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kemenangan Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilu legislatif 2004 di Provinsi DKI Jakarta dan bagaimana strategi yang digunakan Partai Keadilan Sejahtera untuk memenangkan pemilu tersebut.Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori partai politik, kampanye politik, dan teori elit. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggabungkan berbagai sumber, baik data primer maupun sekunder dan melalui wawancara. Sumber data utama, diambil dari wawancara mendalam dengan elit PKS yang menjabat sebagai pengurus DPP, DPW, dan DPD sebanyak 5 orang, ditambah wawancara dengan 1 orang akademisi sebagai pembanding.Dari pertanyaan penelitian di atas, ditemukan beberapa faktor penyebab kemenangan PKS di Provinsi DKI Jakarta yaitu: faktor citra partai meliputi citra partai yang bersih dan peduli, responsif, dan anti KKN. Faktor fungsi partai yang berjalan dengan baik, meliputi fungsi komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan pengatur konflik. Terakhir yaitu strategi partai yang meliputi konsolidasi, marketing, pengelolaan pemilih, dan optimalisasi leader di lapangan.Penemuan hasil penelitian di lapangan adalah bahwa faktor citra partai yang positif di masyarakat menjadi faktor yang dominan bagi kemenangan PKS pada Pemilu legislatif 2004 di Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan faktor fungsi partai dan strategi partai menjadi faktor pendwcung penyebab kemenangan PKS pada Pemilu legislatif 2004 di Provinsi DKI Jakarta.Implikasi teori menunjukan bahwa proses pencitraan PKS dilakukan melalui kampanye politik. Seperti dikemukakan Riswandha Imawan, bahwa ada tiga dimensi kegiatan kampanye politik, yaitu dimensi dagang, komunikasi politik, dan mobilisasi. Sebagai dimensi dagang, elit PKS hares pandai mengkemas tema kampanye secantik mungkin, sehingga dapat menarik perhatian pemilih. Kampanye politik digunakan PKS untuk memasarkan citra partai yang bersih dan peduli, politik pencitraan yang dilakukan PKS menghasilkan suara yang signifikan pada Pemilu legislatif 2004. Kesimpulannya, teori yang dikemukakan oleh Riswandha Imawan tentang kegiatan kampanye politik yang berdimensi dagang, sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh PKS di lapangan.

---

This research aims to find the answer of factors that stimulate the triumphant of Prosperous Justice Party (PKS) in the legislative election in 2004 in Jakarta and the strategy used by the party to win the election.

As a theoretical framework, this research applies theory of political party, political campaign, and elite. This research also uses qualitative method, meanwhile the technique of data analysis is descriptive analytics. To collect data needed in the research, several sources, primary and secondary data, are combined and done through interview. Primary data sources are in-depth interview with five elites as the functionaries of the party from DPP, DPW and DPD. An interview with a scholar is added to compare the analysis.

From the research questions, it is found that there are several factors as reasons for the triumphant of the party in Jakarta, which are image of the party as clean and responsive party, and against any form of corruptions; good implementation of the function of political party, such as political communication, political socialization, and political recruitment; and the strategy of the party such as consolidation, marketing, constituent management, and party cadre in the society.

The finding or the research in the field is that positive image of the party is the dominant factor for the triumphant. Meanwhile, the function and the strategy of the party are the secondary factors.

Theoretical implication of the research is that imagination process of the party is set through political campaign. As stated by Riswandha Imawan, there are three dimensions of political campaign, which are market dimension, political communication, and mobilization. According to the market dimension. Elite of the party must be good to cover up the campaign to attract the voters. The party developed its campaign as clean and responsive party; the politic of imagination of the party has obtained significant voters in the election of 2004. To conclude, theory stated by Riswandha Irnawan on market dimension is suitable with what PKS did in the election."

"Skripsi ini membahas mengenai peran Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) sebagai organisasi sayap Partai Golkar dalam pencalonan perempuan sebagai anggota DPR RI pada Pemilu tahun 2019. Partai Golkar menggunakan tiga strategi untuk meningkatkan representasi perempuan yaitu diskriminasi positif, rhetorical strategy, dan affirmative action dengan mendirikan KPPG sebagai sumber utama rekrutmen kader perempuan. KPPG berperan dalam proses rekrutmen, kaderisasi hingga pencalonan perempuan sebagai anggota legislatif pada pemilu, yang disebut dengan kebijakan One Gate Policy. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Teori yang digunakan adalah Teori Gender dan Partai Politik, dan Model Interaksi Supply dan Demand dari Joni Lovenduski dan Pippa Norris. Temuan dari penelitian ini menunjukan bahwa KPPG yang hadir sebagai strategi affirmative action Partai Golkar bertanggung jawab sebagai supply side yang melakukan penawaran atas kandidat caleg perempuan yang ingin dicalonkan sebagai anggota legislatif dalam menjawab keinginan dari demand side yang merupakan permintaan dari gatekeeper yaitu Partai Golitik sebagai aktor yang menyeleksi kelayakan kandidat yang ingin mencalonkan dirinya melalui partai politik. Namun, pada implementasinya peran dari KPPG belum dapat memberikan hasil yang signifikan dalam rangka meningkatkan keterwakilan dan partisipasi perempuan. Hal tersebut disebabkan oleh hambatan terhadap peran yang berusaha dijalankan oleh KPPG.

---

This thesis discusses the role of KPPG as a women wing organization of The Golkar Party in the nomination of women as members of the Indonesian Parlament in the 2019 legislative elections. The Golkar Party uses three strategies to increase women's representation, namely positive discrimination, rhetorical strategy, and affirmative action by establishing KPPG as the main source of recruitment of female candidates. KPPG plays a role in the process of recruitment, regeneration, qualification and the nomination of women as legislative members in elections, which is called the One Gate Policy. This research uses a qualitative approach with data collection methods through in-depth interviews. The theories used are Gender and Political Parties Theory, and Supply and Demand Interaction Models from Joni Lovenduski and Pippa Norris.The findings of this study indicate that the KPPG which is present as an affirmative action strategy of the Golkar Party is responsible as the supply side for bidding on female candidates who want to be nominated as members of the legislatives in response to the demands of the demand side which are requests from the gatekeeper namely The Golkar Party as an actor selecting the eligibility of candidates who want to nominate themselves through political parties. However, in its implementation the role of the KPPG has not been able to produce significant results in the context of increasing women's representation and participation. This is caused by obstacles to the role the KPPG is trying to carry out."

"Penelitian ini adalah penelitian kualititatif yang menempatkan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan sebagai obyek penelitian. Latar belakang dari penelitian ini adalah masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam pemilu yang disebabkan karena masih rendahnya komitmen partai politik dalam menerapkan kebijakan afirmasi dalam pemilu. Adanya peraturan yang mewajibkan partai untuk memenuhi kebijakan afirmasi ini memang mendorong partai memenuhi keterwakilan perempuan dalam pencalonan calon anggota legislatif, untuk itu penelitian ini berusaha mencari jawaban bagaimana strategi partai dalam memenuhi kebijakan afirmasi tersebut.Menjelang Pemilu 2014 KPU mengeluarkan PKPU No 7/2013 mengenai pencalonan yang salah satu klausulnya adalah mewajibkan partai politik peserta pemilu untuk memenuhi ketentuan mencalonkan 1 orang bakal calon perempuan diantara 3 bakal calon di masing-masing daerah pemilihan. Jika partai politik tidak memenuhi ketentuan tersebut maka partai politik ini akan didiskualifikasi sebagai peserta pemilu di daerah pemilihan tersebut. Hal ini kemudian mendorong partai politik untuk mau tidak mau harus memenuhi kuota 30 pencalonan perempuan. Masing-masing partai politik memiliki strateginya sendiri dalam memenuhi kebijakan tersebut, termasuk Partai Keadilan Sejahteran PKS dan Partai Persatuan Pembangunan PPP. Strategi yang diambil partai ini tidak dipungkiri terkait dengan ketersediaan kader yang dimiliki oleh masing-masing partai dan juga sistem pemilu yang digunakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mencalonkan perempuan di dalam pemilu partai belum sepenuhnya menerapkan sistem merit dalam menjaring kader karena sejumlah alasan, seperti partai mencari figur yang populer, yang memiliki kedekatan dengan elit partai, memiliki sumber dana yang cukup, hal ini menujukan bahwa budaya patriartki masih berlaku dalam partai politik.

---

This research is a qualitative research that puts PKS and PPP as the object of research. The background of this research is still the low representation of women in the election due to the low commitment of political parties in applying affirmation policy in the election. The existence of a regulation requiring the party to fulfill this affirmative policy does encourage the party to fulfill women 39 s representation in nomination of legislative candidate. Therefore, this research seeks to answer how the party 39 s strategy in fulfilling the affirmation policy.In the lead up to the 2014 General Election the KPU issues PKPU No 7 2013 regarding the nomination of which one of its clauses is to require the political parties participating in the election to fulfill the requirements of nominating one prospective female among 3 candidates in each electoral district. If a political party fails to comply with this provision then this political party shall be disqualified as an election participant in the electoral district. This then encourages political parties to inevitably have to meet the quota of 30 nomination of women. Each political party has its own strategy to comply with the policy, including the Justice Party PKS and the United Development Party PPP .The strategy adopted by the party is undeniably related to the availability of cadres owned by each party and also the electoral system used.This study shows that in nominating women in party elections has not yet fully implemented a merit system in recruiting cadres for a number of reasons, such as parties looking for popular figures, who have close ties to party elites, have sufficient funding sources, this implies that the patriarchic culture is still Apply in political parties."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaruh dimensi kesisteman dan identitas nilai dalam pelembagaan partai terhadap loyalitas kader PKS di Kota Depok periode 2015-2020. Tulisan ini menggabungkan teori pelembagaan partai oleh Vicky Randall dan Lars Svasand dengan dilengkapi oleh konsep loyalitas partai dalam analisisnya. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dan wawancara mendalam dengan kader serta elit partai. Lebih jauh, artikel ini mendukung argumen bahwa aspek internal dalam manajemen partai berpengaruh besar terhadap soliditas dan loyalitas kader partai dengan menjelaskannya melalui dua aspek: (1) keberadaan komitmen terhadap dakwah sebagai nilai bersama memfasilitasi loyalitas kader dengan berfungsi sebagai pengikat hubungan antara kader dengan partai; (2) keberadaan conflict resolution management (CRM) yang cenderung terorganisir dengan baik, komitmen terhadap mekanisme syura, serta kaderisasi sistematis melalui Unit Pembinaan dan Pengaderan Anggota (UPPA) yang dilaksanakan mengacu pada AD/ART partai memengaruhi tumbuhnya kepercayaan kader terhadap partai sehingga kader tidak mudah terpengaruh dengan konflik eksternal maupun internal dan menjaga loyalitas yang kuat terhadap partai. Namun penulis melihat bahwa kegagalan kaderisasi sistematis melalui UPPA dapat berperan besar dalam hilangnya loyalitas kader, sehingga keberadaan Ketua UPPA atau murabbi yang tepat dapat berpengaruh besar terhadap kesuksesan pembinaan melalui UPPA.

---

This thesis discusses about the influence of value infusion and systemness dimension in party institutionalization on the loyalty of the Prosperous Justice Party (PKS) cadres in Depok (2015-2020). The articles combined the theory of party institutionalization by Vicky Randall and Lars Svasand with the concept of party loyalty. Research are done with qualitative approach and in-depth interview with several party elites and cadres. Further more the article support the argument that internal aspect of party management will affect party member solidity and loyalty by explaining two aspect: (1) The existence of commitment to da’wah as a shared value serves as a binding relationship between cadres and parties; (2) the existence of rather well-organized conflict resolution management (CRM), commitment toward shura mechanism and systematic regeneration system through member development and caderization unit (UPPA), carried out by referring to the party’s statute affect on the growth of cadres trust in party that cadres are not easily influenced by external and internal conflict, also cement loyalty towards PKS. However authors see that the failure of systematic regeneration through UPPA has a great potential in disrupting party member loyalty, on this matter the existence of a qualified UPPA leader or murabbi has a big influence on the success of UPPA."

"Ditetapkannya PKPU No.20 Tahun 2018 yang mengatur mantan narapidana korupsi, mantan narapidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak tidak dapat menjadi caleg pada Pemilu 2019 menuai pro dan kontra. KPU telah meminta kepada partai politik untuk mengganti nama bakal caleg yang merupakan mantan narapidana korupsi, namun masih saja ada parpol yang mencalonkan mantan narapidana korupsi menjadi caleg di tingkat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Bawaslu, Komisi II DPR dan Kemendagri bersepakat mengembalikan persyaratan caleg ke Pasal 240 Ayat 1 huruf g UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Partai Gerindra sebagai parpol yang kerap menyuarakan anti korupsi, merekrut 22 bakal caleg mantan narapidana korupsi pada Pemilu 2019. Proses rekrutmen oleh Partai Gerindra berlangsung tertutup dan tidak terdapat penelusuran rekam jejak dalam mekanisme rekrutmen caleg tersebut. Terbitnya Putusan Mahkamah Agung kemudian memperbolehkan caleg mantan narapidana korupsi ikut serta pada Pemilu 2019. Penelitian metode kualitatif dengan desain studi kasus ini menggunakan teori rekrutmen partai politik Barbara Geddes (1994), Almond & Powell (1966), Almond & Coleman (1961), dan teori modal Kimberly L Casey, Pierre Bourdieu, Robert D. Putnam. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Partai Gerindra yang ingin memperoleh banyak suara dan kursi pada Pemilu 2019, cenderung pragmatis dalam merekrut caleg mantan narapidana korupsi yang memiliki modal politik, sosial dan finansial serta populer. Caleg mantan narapidana korupsi memanfaatkan celah hukum, yaitu PKPU No.20 Tahun 2018 yang bertentangan dengan UU Pemilu No.7 Tahun 2017. Partai Gerindra tidak melakukan penelusuran rekam jejak bakal calon anggota legislatif  serta tetap melakukan rekrutmen terhadap mantan narapidana korupsi. Partai Gerindra sudah seharusnya melaksanakan proses demokratisasi sendiri di dalam tubuh mereka sehingga fungsi-fungsi ideal partai politik bisa dijalankan.

---

With the enactment of PKPU No.20 of 2018 which regulates ex-convicts of corruption, drug trafficking inmates and sexual crimes against children can not be candidates in the 2019 elections reaping pros and cons. KPU has asked political parties to change the names of prospective candidates who are former convicts of corruption, but there are still political parties that nominate ex-convicts of corruption to be candidates at the Provincial and Regency/City DPRD levels. Bawaslu, Commission II of House of Representatives and the Ministry of Home Affairs agreed to return the candidates requirements to Article 240 Paragraph 1 letter g of Law No.7 of 2017 concerning Elections. Gerindra Party as a political party that often voiced anti-corruption, recruiting 22 candidates for former corruption convicts in the 2019 election. The recruitment process by the Gerindra Party was closed and there was no track record in the recruitment mechanism of the candidates. The issuance of the Supreme Courts Decision then allowed candidates for ex-convicts of corruption to take part in the 2019 elections, This qualitative research method with case study design uses the theory of recruitment of political parties Barbara Geddes (1994), Almond & Powell (1966), Almond & Coleman (1961 and the modality theory of Kimberly L. Casey, Pierre Bourdieu, Francis Fukuyama. The findings of this study indicate that the Gerindra Party, which wants to get a lot of votes and seats in the 2019 Election, tend to be pragmatic in recruiting candidates for ex-convicts of corruption who have political, social and financial capital and are popular. Where candidates for ex-convicts of corruption use legal loopholes, namely PKPU No. 20 of 2018 contradicts with the Election Law No. 7 of 2017. The Gerindra Party did not search any track record of prospective legislative candidates and continued to recruit former corruption convicts. The Gerindra Party should have carried out their own democratization processes so that the ideal functions of political parties can be carried out."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan pemasaran politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan pada Pemilu 2024 di Wilayah Tangerang Raya. Perlu diketahui bahwa PDI Perjuangan pada Pemilu 2024 mengalami kekalahan setelah berhasil menang dan menguasai perolehan kursi pada Pemilu 2019 di Wilayah Tangerang Raya. Untuk menganalisis fenomena tersebut, peneliti menganalisis perubahan pemasaran politik yang dilakukan PDI Perjuangan dengan menggunakan teori pemasaran politik melalui dua pendekatan yakni push marketing dan pull marketing. Sementara untuk memperoleh data dalam proses penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan dua sumber data yakni data primer dan data sekunder. Untuk data primer peneliti melakukan wawancara dan data sekunder diperoleh peneliti melalui studi literatur. Adapun temuan dari penelitian yang dilakukan bahwa perubahan yang terjadi dalam pemasaran politik PDI Perjuangan terlihat pada pemasaran melalui push marketing dan pull marketing. Pada push marketing perubahan yang terjadi yakni dari sepuluh caleg yang mengikuti pemilu, hanya tiga calon legislatif yang memiliki tim relawan. Berbeda pada Pemilu 2019 bahwa terdapat lima calon legislatif yang memiliki tim relawan. Sementara sebagian besar caleg yang tidak memiliki tim relawan bergantung pada jaringan relawan dari partai politik. Akan tetapi, konflik internal partai membuat kinerja dan solidaritas jaringan relawan terganggu yang membuat pemasaran politik menjadi tidak optimal. Kemudian, pada pull marketing terjadi perubahan dari dukungan partai politik dalam pendistribusian merchandise untuk pemasaran mengalami penurunan. Bahkan partai tidak lagi memberikan dukungan terkait penggunaan baliho sehingga sebagian besar caleg hanya memanfaatkan brosur yang disebarkan secara terbatas.

---

This study aims to understand the changes in political marketing carried out by PDI Perjuangan during the 2024 elections in the Tangerang Raya area. It is known that PDI Perjuangan experienced a loss in the 2024 elections after successfully winning and dominating the seats in the 2019 elections in the Tangerang Raya area. To analyze this phenomenon, the researcher examines the changes in political marketing undertaken by PDI Perjuangan using political marketing theory through two approaches: push marketing and pull marketing. To obtain data for the research process, the researcher employs a qualitative research method using two data sources: primary data and secondary data. For primary data, the researcher conducts interviews, and for secondary data, the researcher collects information through literature studies. The findings of the research indicate that changes in PDI Perjuangan's political marketing are evident in both push marketing and pull marketing. In push marketing, the change is seen in that out of the ten legislative candidates who participated in the election, only three candidates had their own personal volunteer teams, compared to the 2019 elections where six candidates had their own personal volunteer teams. Meanwhile, candidates without personal volunteer teams relied on the volunteer network from the political party. However, internal party conflicts disrupted the performance and solidarity of the volunteer network, resulting in suboptimal political marketing. In pull marketing, the change is evident from the decreased support from the political party in utilizing campaign tools. The party no longer provided support for the use of billboards, so most candidates only used brochures that were distributed in a limited manner."