Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPembentukan free trade zone merupakan salah satu instrumen untuk memperolehforeign direct investment, ditengah kompetisi antar negara untuk merebutinvestasi asing. Pertumbuhan ekonomi dan investasi Singapura dan Malaysiasemakin pesat, namun memiliki keterbatasan lahan sehingga menjadi peluang bagiBatam, Bintan, Karimun sebagai free trade zone untuk memperoleh multipliereffect. Kebijakan ini menjadi daya tarik bagi pengembangan investasi terutama diKabupaten Karimun. Data Badan Pengusahaan Karimun, menunjukkan padatahun 2007 terdapat 9 perusahaan yang berinvestasi di FTZ Karimun dengan nilaiinvestasi Rp.882 miliar, dan pada akhir 2015 terdapat 155 perusahaan dengan nilaiinvestasi Rp. 22.7 triliun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsiinvestor terhadap daya tarik investasi free trade zone Karimun. Menggunakanmetodelogi penelitian deskriptif analisis dengan desk research, survey kuesionerdan interview berisi pertanyaan tentang persepsi investor terhadap parameter dayatarik investasi. Hasil jawaban kuesioner dan interview responden dianalisis secaratabulasi silang, untuk melihat keterkaitan antara karakteristik investor denganparameter daya tarik investasi free trade zone Karimun. Berdasarkan analisis,faktor penghambat daya tarik investasi antara lain buruknya infrastruktur, legalitaslahan sangat minin, dan kondisi tenaga kerja lokal dengan tingkat pendidikanrendah dan tidak memiliki keterampilan khusus. Faktor daya tarik investor untukberinvestasi di FTZ Karimun yakni, tersedianya fasilitas fiskal, kondisi keamananyang kondusif, rendahnya biaya berinvestasi, serta harapan FTZ menyeluruh diPulau Karimun.

---

ABSTRACTThe establishment of free trade zone is one of instruments to obtain foreign directinvestment, in the middle of competitions among the countries to seize foreigninvestment. Singapore and Malaysia economic growth and investement increasingrapidly, but has limitation on the land so that becomes an opportunity for Batam,Bintan, Karimun as free tade zones to gain multiplier effect. This policy becamean attraction for investment development especially in Karimun District. Datafrom Karimun Trade Zone Authority showed in end 2015 there were 155companies with investment value Rp. 22.7 trillions. This focused research aims todetermine the perception of investors to Karimun free trade zone investmentattractiveness, using descriptive analysis research methodology with deskresearch, questionnaire survey and interview containing questions aboutinvestor?s perception to investement attractiveness. The results of questionnaireanswers and respondent?s interview are analyzed in cross tabulation, to see theconnection between investor?s characteristic and free trade zone Karimuninvestment attractivesess parameter. Based on the analysis, investmentattractiveness obstacle factors are poor infrastructure, the legality of the land wasminimal, and local manpower condition with low education level and not havingcertain skills. Investor?s attractiveness factors to invest in FTZ Karimun are theavailability of fiscal facility, conducive security conditon, low investment cost aswell as comprehensive FTZ expectation in Karimun Island."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai Batam dengan segala kelebihan yang dimilikinya membawa keuntungan yang sangat besar bagi wilayah tersebut, terutama dalam hal perdagangan.Dalam hal ini perdagangan yang dimaksud adalah perdagangan yang bertaraf internasional, dimana terjadi kegiatan ekspor dan impor. Letak Pulau Batam yang strategis, dekat dengan Singapura, memiliki daya tarik terhadap investor asing maupun dalam negeri untuk menanamkan modalnya di wilayah tersebut. Batam yang selama ini telah mengalami banyak perubahan status, kini telah memiliki kepastian hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, namun masih saja terbentur dengan adanya hambatan-hambatan, baik yang berasal dari pemerintah itu sendiri, maupun dari masyarakat yang berkedudukan sebagai investor di wilayah Batam.

---

ABSTRACTThe focus of this study is Batam, with the generous strength it has, has been offering many advantages to its own land, particularly, in the trade session. Not only local trade, but also international. Evidently, Batam has been exporting and importing many products to many countries in the different continent in the world. Its strategic location, which is very near to Singapore, making Batam has its own unique factor. Many investors from all over the globe have admitted that Batam’s strategic location – that is in the heart of Asia’s business district – is one of the reason that stimulate their believe to build a business there. Although it is popular in investors’ fears that Batam is very usual to change its own law status, but now, it is surely and officially got its own law. But, without any doubt, the law is still got some hindrances. It has been said that the hindrances are coming from the Indonesian government – whom Batam is being ruled by –and are also coming from the investors."

"Tesis ini membahas Faktor-Faktor yang mempengaruhi implementasi pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Ada dua pertanyaan penelitian yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, dan usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan BP Kawasan Karimun untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi. Penelitian ini menggunakan paradigma positivisme, dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadi kendala adalah pendanaan, strategi pengembangan kawasan, status kepemilikan lahan, infrstruktur, perizinan, koordinasi, dan kualifikasi pendidikan tenaga kerja lokal. Sedangkan faktor yang menjadi penunjang adalah tersedianya tenaga kerja dan keadaan sosial yang stabil. Dalam penelitian ini penulis menyarankan agar Pemerintah Daerah menyerahkan aset untuk dikelola oleh BP Kawasan agar menciptakan kemandirian dalam menutupi biaya operasional BP Kawasan. selain itu penulis juga menyarankan untuk mempercepat proses pembangunan Pelabuhan Malarko dan Bandara Sei Bati yang sangat diperlukan bagi para investor.

---

The focus of this study are the obstacles on implementation of free trade zone and free port development in Karimun Regency, Kepulauan Riau Province. There are two research questions in this tesis, the influence factor on implementation of free trade zone and free port development, and the effort by Local Government and BP Kawasan to handle the obstacles. This research used positivism paradigm, with qualitatif methods. The result of this research, conclude that the obstacles are about funding, zone development strategy, land owned status, infrastructure, licensing, coordination, and labour educational qualification. Meanwhile, factors that support the Karimun free trade zone implementation are the number of labour in Karimun and good social environment. Resercher advised to local government gives some asset for BP KawasanKarimun to manage and create income for it?s own necessary. Researcher also advise to accelerate the build proceesof Malarko Harbour and Sei Bati Airport that really important by investors."

"Penelitian ini membahas tentang penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR) pada tingkat kabupaten/kota di Indonesia dengan menggunakan model prediksi implementasi. Tujuannya adalah untuk menganalisis dinamika penerapan KTR di level kabupaten/kota yang diformulasikan dalam berbagai format kebijakan, mulai dari keputusan bupati/walikota sampai dengan dalam bentuk peraturan daerah, yang telah diberlakukan selama belasan tahun. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, untuk menganalisis, menginterpretasi dan menghasilkan model prediktif mengenai kebijakan KTR data primer dan sekunder tingkat nasional dan lokal yakni empat wilayah yang dijadikan sebagai sampel penelitian yaitu: Kota Palembang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Lombok Utara, dan Kota Mataram. Adapun analisis yang digunakan adalah analisis uji-T, cross-tab, dan regresi logistik; dan didukung dengan metode analisis kualitatif untuk pengayaan hasil yang komprehensif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan model prediksi penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok dengan dukungan dan demand dari daerahnya bisa terwujud jika faktor dukungan pajak rokok tinggi, tidak memiliki pertanian tembakau dan faktor demand hipertensi penduduknya tinggi, penduduk miskin lebih rendah, pendidikan masyarakatnya lebih tinggi, jumlah merokoknya lebih tinggi, pengeluaran merokoknya lebih tinggi dan angka harapan hidupnya lebih tinggi. Adanya dukungan di daerah komitment dan keberanian dari kepala daerahnya dalam kepedulian dan menyelamatkan kesehatan masyarakatnya merupakan dukungan yang cepat dalam menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok. Dengan pemetaan kuadran wilayah kabupaten kota dapat diupayakan penerapannya melalui skenario strategi jangka panjang dan jangka pendek dalam peta jalan lima tahun selama satu periode pemerintahan harus bisa menerapkan kebijakan peraturan daerah kawasan tanpa rokok.

---

This study discusses the implementation of Smoke Free Zone policy (KTR) at the district / city in Indonesia using a predictive model implementation. The goal is to analyze the dynamics of the implementation at the district level KTR / city policies formulated in a variety of formats, ranging from decision regent / mayor up to in the form of local regulations, which have been imposed on a dozen years. This study uses quantitative and qualitative approach, to analyze, interpret and generate predictive models regarding policies KTR primary data and secondary of national and local levels that are four areas that serve as the research sample are: Palembang City, Karawang District, North Lombok District and Mataram City. The analysis used was a T-test analysis, cross-tabs, and logistic regression; and supported by qualitative analysis method for enrichment comprehensive results.The results showed that the application of the model prediction with the smoking area policy support and demand from the region could be achieved if factors support higher cigarette taxes, do not have a tobacco farm and demand factors hypertension high population, poverty is lower, the higher education community, the number of smoking higher, the higher the smoking spending and higher life expectancy. There is a supported in the commitment and courage of the head region in and save the health care community is quick support in implementing the policy of no-smoking areas. With a district-quadrant mapping can be pursued through the implementation of long-term strategic scenarios and short-term five-year roadmap for the period of administration should be able to implement the policy of nosmoking areas of local regulations."

"Kawasan ekonomi selalu dianggap menjadi cara bagi suatu negara untuk mendatangkan PMA di negaranya, tanpa terkecuali Indonesia yang telah menetapkan beberapa daerah sebagai kawasan FTZ yaitu Sabang dan Batam (2000) serta Bintan dan Karimun (2007). Oleh sebab itu, penelitian ini mencoba melihat dampak penerapan kebijakan FTZ terhadap masuknya PMA di Indonesia. Menggunakan metode data panel fixed effect dengan periode waktu 1999-2018 serta memfokuskan pada kebijakan, karakteristik serta kondisi sosioekonomi kawasan FTZ Indonesia didapatkan hasil bahwa FTZ memberikan dampak positif bagi meningkatnya PMA di Indonesia hanya jika kawasan tersebut memiliki karakteristik dan kondisi sosioekonomi yang stabil dan mendukung iklim invetasi.

---

Economic zones are always considered to be a strategy for a country to attract FDI, including Indonesia that has designated several regions as FTZ, namely Sabang and Batam (2000) also Bintan and Karimun (2007). Therefore, this study tries to see the impact of FTZ policies on the entry of FDI in Indonesia. Using fixed effect panel data method for the period 1999-2018 and focusing on policies, characteristics, and socioeconomic conditions of FTZ in Indonesia. It shows that the FTZ has positive impact on increasing FDI in Indonesia only if the region has socioeconomic characteristics and conditions that are stable and supportive toward investment climate."

"In the face of regional free trade era Indonesian government has decided to implement a Free Trade Zone (FTZ) in nine strategically valued local areas. One of them is Batam, being prepared much earlier and known in reality so far implementing an FTZ-like system. Hopefully, such an FTZ becomes a backbone for stimulating the national economy, especially in attracting more investors to Indonesia. Batam Island Bonded Zone is a policy the Indonesian government made to response to the business demand and economic growth through investment that supports exports.Pursuant to the abovementioned description in order to support and increase investments in Indonesia a policy of exempting PPN, PPn BM and BM from Free Trade Zone (FTZ) of Batam Island Bonded Zone is considered so necessary. This issue is the main problem of the research author carried out. The goal of the research is to explain and elaborate on how far the policy of Free Trade Zone (FTZ) influences investment in Batam Island Bonded Zone.It is known from the analysis on the fast-growing development achieved by Batam as a bonded zone in Indonesia that Batam is an interesting place to investment. There are some reasons why investors interested in investing their capitals in Batam: a number of attractive incentives to investors, many others, for example, Batam status as a free import duty area that charges no PPN and PPn BM for purchasing local goods and/or importing capital goods and equipments directly related to manufacturing activities; a relatively professional services from relevant governmental agencies and apparatuses, easy, fast and effective coordination; optimal provision of facilities and infrastructures; capability and availability of competitlvenmanpower; and guarantee for law enforcement along with a consistent implementation of respective regulations. Provision of fiscal facility to any investments in Indonesia is still needed and expected by both existing and potential investors.Conclusion of the result is that: there is a significant correlation between the policy of Free Trade Zone (FTZ) Enclave of Batam island Bonded Zone of investment It is obviously from correlation coefhcient of 0.75 and determination coefficient of 52.6 %. Those coefficients indicate that investment increase is very affected by FTZ Enclave policy with 52.6%, with the rest of 47.4% affected by other factors.Suggestions made from this research are, there should be an improvement and optimization to any lacks of Free Trade Zone (FTZ) Enclave from fiscal facility, procedure, license, facility and infrastructure. availability and capability of manpower and coordination with the competent local governmental agencies. Identifying appropriately other causes other than FTZ Enclave to make them known. controlled and remedied. Performing an evaluation on the policy of FTZ Enclave continually to increase the investment in the future."

"Sejak akhir Perang Dunia II, perjanjian perdagangan regional telah menjamur di seluruh penjuru dunia. Dengan semakin mengemukanya perdagangan bilateral dan regional, penting kiranya untuk mengetahui implikasi yang mungkin terjadi pada perdagangan dunia sebagai akibat dari perjanjian tersebut. Dalam dua dekade terakhir, perekonomian Asia telah terlibat dalam beberapa FTA seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). Indonesia, yang merupakan salah satu negara anggota ASEAN, telah berpartisipasi secara aktif dalam kerjasama ini. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, tesis ini bertujuan untuk menganalisa dampak perjanjian perdagangan bebas pada aliran perdagangan produk pertanian Indonesia. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui kemungkin adanya efek Linder pada perdagangan bilateral Indonesia, di mana intensitas perdagangan akan meningkat ketika negara-negara yang melakukan hubungan bilateral tersebut mempunyai pendapatan per kapita yang cenderung sama. Penelitian ini berfokus pada sektor pertanian dikarenakan sebagian besar negara-negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia, sangat bergantung pada sektor ini sebagai penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Oleh karena itu, analisa dilakukan secara lebih spesifik mengenai dampak yang ditimbulkan akibat adanya FTA terhadap sektor pertanian di Indonesia, terutama pada aliran perdagangan produk pertanian. Dalam melakukan analisa tersebut, tesis ini menggunakan Gravity Model untuk menyelidiki faktor-faktor penentu aliran perdagangan produk pertanian di Indonesia, baik dari sisi ekspor maupun impor. Untuk tujuan tersebut, penelitian ini membentuk tiga gravity model yaitu basic, augmented dan gravity model dengan efek Linder dan melakukan perhitungan menggunakan cross section dan data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model efek tetap (fixed effect) lebih efisien daripada model efek random. Hasil empiris menunjukkan bahwa keanggotaan AFTA dan ACFTA tidak membawa dampak yang signifikan terhadap aliran perdagangan produk pertanian Indonesia. Dari penyelidikan efek Linder, terungkap bahwa efek Linder tidak ditemukan dalam perdagangan bilateral Indonesia. Indonesia cenderung untuk melakukan perdagangan dengan negara-negara yang memiliki tingkat pendapatan per kapita yang tinggi.

---

Since the end of World War II, regional trade agreements have proliferated across the world. As bilateral and regional trade agreements is becoming increasingly prominent, it is important to ascertain what implications this may have for world trade. In the last two decades, Asian economies have been involved in several FTAs such as ASEAN Free Trade Area (AFTA) and ASEANChina Free Trade Area (ACFTA). Indonesia, which is the member of ASEAN, has been actively participate in these cooperations.

The purpose of this paper is to analyse the impacts of free trade agreements on Indonesia’s agricultural trade flows and to investigate the existence of Linder effect on Indonesia’s bilateral trade where trade will be greater when the income per capita of trading countries are more similar.

It is focus on agricultural sector because most ASEAN countries, including Indonesia, depend on this sector as a major source of gross domestic product (GDP). Therefore, it is interesting to analyse specifically what the impacts of FTAs on Indonesia’s agricultural sector, especially on its trade flows.

The gravity model is chosed to investigate the determinants of Indonesia's agricultural trade flows, from both export and import side. With this objective this paper constructs basic, augmented and gravity model with linder effect and perform cross sectional and panel data estimations. It finds that the fixed effect model is to be preferred than random effects gravity model.

The empirical results shows that the membership of AFTA and ACFTA does not bring significant impact on Indonesia’s agricultural trade flows. From the linder effect investigation, it reaveals that linder effect does not exist in Indonesia's bilateral trade. Indonesia tends to trade with countries that have high level of income per capita."

"Keterkaitan antara perdagangan bebas dengan kesenjangan ekonomi antar wilayah masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Khususnya pada negara berkembang, seperti Indonesia, karena keuntungan perdagangan bebas yang di dapatkan pada setiap wilayah provinsi di Indonesia akan berbeda satu dengan lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perdagangan bebas terhadap kesenjangan ekonomi antar provinsi dan di dalam provinsi di Indonesia. Dengan menggunakan analisis data panel yang terdiri dari 33 provinsi dalam rentang tahun 2002-2011, hasil yang didapatkan adalah perdagangan bebas - penurunan tarif impor -- berpotensi akan memberikan keuntungan bagi provinsi yang memiliki tenaga kerja tidak terampil lebih banyak dan infrastruktur yang lebih baik (kesenjangan ekonomi antar provinsi berkurang). Hasil penelitian ini juga mendapatkan bahwa dampak perdagangan bebas dapat di minimalisasi dengan menguatkan PMDN pada provinsi tersebut.

---

Debates over the effect of trade liberalization on inequality across regions in a country participating in trade liberalization have been arising. The debates mainly apply on developing countries, such as Indonesia, because different regions will have different level of development causing different gains from trade liberalization across regions. Therefore, this study is aimed at determining the effect of free trade on inequality inter provinces and intra provinces in Indonesia. A panel data analysis of 33 Indonesian provinces in the period of 2002-2011 has showed that free trade - i.e reduction in tariff barriers - will potentially benefit to the province that have abundant unskilled labor and better infrastructure (decreasing inequality inter provinces). This study also reveals that the impact of trade liberalization can be minimized by having a strong domestic investment in the province."