Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kinerja keuangan sertamenganalisis apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan antara kabupaten/kotadi Provinsi Jawa Barat selama 2009-2013. Penelitian menggunakan metodedeskriptif dengan teknik analisis data kuantitatif rasio keuangan serta uji T dan ujiMann-Whitney. Hasil penelitian menunjukkan pemerintah kota mempunyai tingkatrasio kemandirian lebih tinggi dibandingkan kabupaten. Rasio efektivitaskabupaten/kota sangat efektif dengan rata-rata 120.06%. Pemerintahkabupaten/kota mempunyai rasio aktivitas belanja operasi lebih besar daripadarasio aktivitas belanja modal. Hasil uji T dan Mann-Whitney menunjukkan tidakterdapat perbedaan antara rasio efektivitas dan aktivitas belanja operasi,sedangkan rasio kemandirian dan aktivitas belanja modal menunjukkanperbedaan.

---

ABSTRACTThe objectives of this study are to analyze the comparative of financialperformance among local governments and to analyze whether any differences infinancial performance between regencies and municipalities in West JavaProvince 2009-2013. Descriptive method with quantitative data analysis techniqueof financial ratio and T and Mann-Whitney tests are used in this study. The resultshows that the independence ratio level of municipalities is higher than that ofregencies. The effectivity ratio of regencies/municipalities is highly effective withthe rate of 120.06%. The operational expenditure activity ratio of the localgovernments is higher than capital expenditure activity ratio. The result of T andMann-Whitney tests do not show that the effectivity and the operational activityratios are different, while the independence and the capital expenditure activityratios do."

"

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh Zakat (Z) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang diproksikan dengan rasio Kemandirian Keuangan Daerah (KKD). Penelitian ini menggunakan data panel dari 23 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2011 s.d. 2018 dengan total 184 observasi. Data panel dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (audited) Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, serta publikasi resmi dari Badan Pusat Statistik. Penelitian ini berjenis penelitian hipotesis deduktif kuantitatif dengan metodologi pengujian menggunakan analisis model regresi data panel.

Hasil penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa (1) Zakat secara simultan (bersamaan dengan komponen Pendapatan Asli Aceh lainnya seperti Pendapatan Pajak Aceh, Retribusi Daerah, Pendapatan Pajak Aceh yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAA yang Sah) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah; dan (2) Zakat secara parsial (independen) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil pengujian hipotesis dengan model alternatif membuktikan bahwa secara empiris Zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Non Zakat. Hasil pengujian hipotesis model alternatif bersesuaian dengan hasil pengujian hipotesis model penelitian.

---

This research aims to test and analyze the empirical evidence on the effect of Zakat (Z) towards local government’s financial performance with the rasio of Local Financial Autonomy (KKD) as proxy. This research using panel data from 23 District/Municipal Governments in Aceh Province for the year 2011 to 2018 with sum of 184 observations. Those panel data are secondary data which obtained from Local Government Financial Reports (audited) of District/Municipal Governments in Aceh Province, Audit Report from Supreme Audit Board The Republic of Indonesia, and official publications from Central Bureau of Statistics. The type of this research is quantitative-deductive hypothesis which used panel data regression model as research methodology.

This research empirically proves that (1) Zakat has simultaneously (along with other Aceh’s Local Own-Source Revenue such as Aceh’s Tax Revenue, Local Retribution, Separated Aceh’s Local Own-Source Revenue, and Other Legal Aceh’s Own-Source Revenue) positive and significant effect toward Local Financial Autonomy; and (2) Zakat has partially (independently) positive and significant effect toward Local Financial Autonomy. Hypothesis testing with alternative model proves empirically that Zakat has positive and significant effect toward Non-Zakat Local Financial Autonomy. Alternative model’s hypothesis test result is similar with research model’s hypothesis test result.

"

"Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (PKPD) yang diatur dalam UU Nomor 25 tahun 1999 merupakan instrumen sangat penting yang menyertai penerapan otonomi daerah yang diatur UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah."

"Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan merupakan impian seluruh institusi baik pusat maupun daerah, sebab dengan opini tersebut institusi yang bersangkutan dapat mengeskpresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat). Dengan memperoleh opini WTP tersebut, tingkat kepercayaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) akan semakin meningkat dan bermanfaat untuk membuat keputusan.Untuk memperoleh Opini WTP, LKPD harus disusun dengan memenuhi kriteria yaitu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). Strategi yang diterapkan untuk mempertahankan opini WTP adalah memenuhi keempat kriteria tersebut dan harus didukung oleh komitmen dari Kepala Daerah untuk melakukan transparansi dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Komitmen harus konsisten dijalankan serta didukung oleh seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah. Untuk mendukung komitmen tersebut diperlukan kebijakan publik untuk perubahan baik internal dan eksternal.

---

Unqualified Opinion given by The Audit Board of The Republic of Indonesia to the Financial Statements are the dream of all institutions, both central and local, because with that opinion, the institution concerned could express its entity accountability to its stakeholders (public/community). By obtaining the unqualified opinion, the reliability of The Local Government Finance Report would be increased and it would be useful for decision making.To obtain unqualified opinion, The Local Government Finance Report should be prepared to meet the criteria that is in accordance with accounting standards of government, the adequacy of disclosure, compliance with applicable legislation and the effectiveness of internal control systems. The strategy to maintain unqualified opinion is to meet the four criteria and should be supported with the commitment of the Head of Local Government for transparency in financial management. Commitment must be consistently carried and supported by the entire staff of the Local Government. To support this commitment, public policy would be required for changes in both internal and external."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh Zakat (Z) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang diproksikan dengan rasio Kemandirian Keuangan Daerah (KKD). Penelitian ini menggunakan data panel dari 23 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2011 s.d. 2018 dengan total 184 observasi. Data panel dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (audited) Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, serta publikasi resmi dari Badan Pusat Statistik. Penelitian ini berjenis penelitian hipotesis deduktif kuantitatif dengan metodologi pengujian menggunakan analisis model regresi data panel. Hasil penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa (1) Zakat secara simultan (bersamaan dengan komponen Pendapatan Asli Aceh lainnya seperti Pendapatan Pajak Aceh, Retribusi Daerah, Pendapatan Pajak Aceh yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAA yang Sah) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah; dan (2) Zakat secara parsial (independen) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil pengujian hipotesis dengan model alternatif membuktikan bahwa secara empiris Zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Non Zakat. Hasil pengujian hipotesis model alternatif bersesuaian dengan hasil pengujian hipotesis model penelitian.

---

This research aims to test and analyze the empirical evidence on the effect of Zakat (Z) towards local government’s financial performance with the rasio of Local Financial Autonomy (KKD) as proxy. This research using panel data from 23 District/Municipal Governments in Aceh Province for the year 2011 to 2018 with sum of 184 observations. Those panel data are secondary data which obtained from Local Government Financial Reports (audited) of District/Municipal Governments in Aceh Province, Audit Report from Supreme Audit Board The Republic of Indonesia, and official publications from Central Bureau of Statistics. The type of this research is quantitative-deductive hypothesis which used panel data regression model as research methodology. This research empirically proves that (1) Zakat has simultaneously (along with other Aceh’s Local Own-Source Revenue such as Aceh’s Tax Revenue, Local Retribution, Separated Aceh’s Local Own-Source Revenue, and Other Legal Aceh’s Own-Source Revenue) positive and significant effect toward Local Financial Autonomy; and (2) Zakat has partially (independently) positive and significant effect toward Local Financial Autonomy. Hypothesis testing with alternative model proves empirically that Zakat has positive and significant effect toward Non-Zakat Local Financial Autonomy. Alternative model’s hypothesis test result is similar with research model’s hypothesis test result."

"ABSTRAKSkripsi ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan di Desa pascaUndang-Undang Desa yang berlaku sejak tahun 2014. Penelitian ini menggunakanmetode kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, danpenelaahan dokumen. Penelitian ini dilakukan di Desa AAA, sebuah Desa mandiriyang memenangkan lomba Desa yang diselenggarakan oleh Kabupaten Bogortahun 2015. Hasil dari penelitian ini adalah masih ada ketidaksesuaian yangdilakukan oleh Desa dalam mengelola keuangannya, baik dalam tahapperencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.Solusinya adalah meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaankeuangan Desa.

---

ABSTRACTThis thesis analyze the financial management conducted by Village after theimplementation of Village Act since 2014. The research is conducted withqualitative method and the data are gained by interview, observation, and analyzedocument. This research is conducted on AAA Village, a ?mandiri village? whichwon the village competition organized by Bogor Regency in 2015. The result ofthis research is there are a number of infringement on village financialmanagement, whether it be on planning, implementation, administration,reporting, and responsibility phase. The solutions are by develop the village staffskills and increasing the monitoring on village financial management"

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan gambaran mengenai bagaimana upaya pemerintah daerah Kota Sabang dalam mengelola sektor pariwisata. Penelitian ini menggunakan pendekatan Post Positivist, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan study lapangan. Hasil penelitian ini menunjukan upaya pemerintah daerah dalam mengelola sektor pariwisata dalam beberapa aspek masih berjalan lambat, terlihat dari belum adanya penambahan jumlah fasilitas pendukung pariwisata seperti penginapan. Belum adanya penambahan dan peremajaan terhadap sarana transportasi umum dan kurang adanya partisipasi dari masyarakat dalam pengelolaan pariwisata di Sabang.Jenis pariwisata andalan Kota Sabang adalah jenis pariwisata bahari, sedangkan potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kota Sabang cukup berfariasi, ada wisata alam dan sejarah yang tidak kalah menarik untuk dikunjungi, tetapi sayangnya belum adanya pengelolaan yang maksimal dari pemerintah daerah setempat untuk mengembangkan wisata tersebut. Dalam pengelolaan dan pengembangan sektor kepariwisataan terdapat unsur utama yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah setempat, faktor utama yaitu daya tarik wisata, prasarana, fasilitas dan lembaga pariwisata. Mengelola sektor kepariwisataan bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah daerah saja, partisipasi masyarakat dan pelaku industri pariwisata menjadi bagian penting dalam perkembangan wisata disuatu daerah.

---

This research was aims to explain how the efforts of local governments to manage Sabang Town tourism sector. This study uses Post positivist approach, with data collection through interviews and field study. These results indicate the efforts of local governments to manage the tourism sector in some aspects is still running slow, seen from the lack of increase in the number of tourism support facilities such as lodging. There’re no addition and renovation of public transportation, and lack of community participation in tourism management in Sabang.

Sabang City mainstay tourism type is a type of marine tourism, while tourism potential which is owned by the City of Sabang is quite a variation, there are natural and historical attractions that are not less interesting to visit, but unfortunately the management of the local government to develop the tour is too slowly. Management and development of the tourism sector are the main elements that should be a concern for the local government, and the main factors are tourist attraction, infrastructure, facilities and tourism agencies. Managing the tourism sector is not only the responsibility of the regional government, but also public participation and the tourism industry have an important part in the development of tourism sector in the region."

"Penelitian ini menguji pengaruh aspek keuangan (rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan) terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Skor kinerja menggunakan skor kinerja Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) tahun 2008 ? 2010 yang sumber utamanya adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2008 - 2010. Dengan menggunakan uji regresi berganda terhadap 800 sampel hasilnya menunjukkan bahwa rasio desentralisasi fiskal berpengaruh positif, sedangkan rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan berpengaruh negatif terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hanya rasio efektivitas PAD yang tidak berpengaruh terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

---

This research tested the effect of financial aspect (fiscal decentralization ratio, effectiveness of PAD ratio, activity ratio, growth ratio) towards the performance scores of the local government implementation in Indonesian district/cities. Performance scores used in this research is the performance score of EKPPD which the main sources are LPPD budget year 2008 - 2010. By using the multiple regression of 800 sample showed that fiscal decentralization ratio have positive effect, while activity ratio and growth ratio have negative effect to performance score of local government implementation. Only effectiveness of PAD ratio did not have effect on performance score of local government implementation."

"ABSTRAKSurat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/3386 / SJ dan Nomor903/3387 / SJ yang menjelaskan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 mengarahkan pergeseran pos anggaran untuk membayar tunjangan hari raya (THR) tahun 2018. Komponen Tambahan Keluarga, Manfaat Umum dan Tambahan Penghasilan PNSD yang sebelumnya tidak dianggarkan dianggap memberatkan. Variasi Besarnya tunjangan dan pengenaan APBD tersebut memicu kontroversi dari Pemerintah Daerah. Pemerintah DKI Jakarta menggunakan pos Pengeluaran Tak Terduga untuk menutupi kekurangan dana serta memutuskan menambah TKD 14 as salah satu komponen disediakan meski tidak mendapat penandaan DPRD DKI Jakarta. Rasionalitas Pemerintah DKI Jakarta dalam menerapkan kebijakan ini menjadi pertanyaan penelitian. Novinskey (2015) menyatakan bahwa Pilihan Rasional Kelembagaan cenderung konsekuensialisme, strategis, kalkulatif, adaptifstrategi, dan pelaku kebijakan individualis-metodologis. Sebagai teori pendamping, Menggunakan Birokrat yang Memaksimalkan Anggaran oleh Niskanen (1971) perilaku birokrat dan sponsor. Uraian tersebut dibuat atas unsur 1) rasionalitas, 2) motif strategis, 3) mendorong lembaga formal, dan 4) mendorong lembaga informal di Kebijakan. Penelitian dengan pendekatan post-positivis bertujuan untuk memperkaya teori pilihan rasional, khususnya dalam kebijakan anggaran Pemerintah DKI Jakarta. Pengamatan dilakukan kepada Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta dan ditriangulasi dengan DPRD DKI Jakarta, Kementerian Dalam Negeri, Akademisi, Seknas FITRA, TGUPP, dan KPPOD. Penelitian menunjukkan itu Berdasarkan dimensi 1) rasionalitas, pemerintah daerah menilai konsekuensi anggarantidak selalu signifikan; 2) motif strategis, didorong oleh kemampuan keuangan dan wewenang; 3) lembaga formal, mengikuti rekomendasi Surat Edaran dan Peraturan yang diamanatkan Pemerintah; dan 4) kelembagaan informal karena keutamaan etika pembuat kebijakan. Secara keseluruhan, pendorong utama aktor berasal dari institusi formal. Akan Namun, penggunaan surat edaran sebagai regulasi kebijakan memiliki kecenderunganpenyalahgunaan anggaran sehingga tidak sesuai dengan konteks pencairan THR ini. Saran yang bisa disediakan adalah memperbaiki mekanisme kendali pelaksanaan anggaran dan membatasi penggunaan peraturan kebijakan oleh kementerian.ABSTRACTMinister of Home Affairs Circular Number 903/3386 / SJ and Number903/3387 / SJ, which explains Government Regulation No. 19/2018 directs a shift in the budget post to pay for the 2018 holiday allowance (THR). Additional Family Components, General Benefits and Additional PNSD Income that were not previously budgeted are considered burdensome. The variation in the amount of allowances and the imposition of the APBD has sparked controversy from the Regional Government. The DKI Jakarta government used the Unexpected Expenditure post to cover the lack of funds and decided to add TKD 14 aces as one of the components to be provided even though it did not receive the mark of the DKI Jakarta DPRD. The rationality of the DKI Jakarta Government in implementing this policy is a research question. Novinskey (2015) states that Institutional Rational Choices tend to be consequentialism, strategic, calculative, adaptive strategy, and individualist-methodological policy actors. As a companion theory, Using Bureaucrats to Maximize Budgets by Niskanen (1971) the behavior of bureaucrats and sponsors. The description is made on the elements of 1) rationality, 2) strategic motives, 3) encouraging formal institutions, and 4) encouraging informal institutions in policy. Research with a post-positivist approach aims to enrich the theory of rational choice, particularly in the budget policy of the DKI Jakarta Government. Observations were made to the Regional Civil Service Agency, the Regional Financial Management Agency, and the DKI Jakarta Regional Development Planning Agency and triangulated with the DKI Jakarta DPRD, Ministry of Home Affairs, Academics, Seknas FITRA, TGUPP, and KPPOD. Research shows that based on dimension 1) rationality, local governments assess the consequences of the budget not always significant; 2) strategic motives, driven by financial capacity and authority; 3) formal institutions, following the recommendations of Circular and Regulations mandated by the Government; and 4) informal institutions because of the ethical virtues of policy makers. Overall, the main drivers of actors come from formal institutions. However, the use of circular letters as policy regulation has a tendency misuse of the budget so that it does not fit the context of this THR disbursement. Suggestions that could be provided are improving budget execution control mechanisms and limiting the use of policy regulations by ministries."