Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKProvinsi Jawa Tengah memiliki PDRB dengan sektor industri pengolahan yangmenjadi penyumbang kontribusi perekonomian tertinggi sehingga daerah yang unggul padasektor ini lebih maju ketimbang daerah lain. Penelitian ini ingin mengungkapkan bahwahanya daerah tertentu saja yang terdapat aglomerasi industri sedang dan ada beberapa daerahyang beraglomerasi kecil. Tujuan penelitian ini untuk: Mengetahui di daerah mana sajaterjadi aglomerasi industri di Jawa Tengah. Mengetahui bagaimanakah pengaruh aglomerasiindustri terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Mengetahui bagaimanakah polainteraksi pertumbuhan ekonomi antar Kota Kabupaten di Jawa Tengah. Berdasarkan hasilanalisis yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa Aglomerasi industri sedang diProvinsi Jawa Tengah terletak di Kabupaten Jepara dan Kabupaten Kudus. Tidak Ada Kotadan Kabupaten yang memiliki tingkat aglomerasi tinggi di Provinsi Jawa Tengah. Variabelaglomerasi industri berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat KotaKabupate Provinsi Jawa Tengah. Di beberapa wilayah dengan tingkat aglomerasi tinggi (Pati,Kudus, Jepara) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah daerah lainnya. Dibeberapa wilayah dengan tingkat aglomerasi tinggi ( Kendal, Salatiga, Semarang)berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah daerah lainnya

---

ABSTRACTCentral Java province has PDRB the manufacturing sector contributed the highesteconomic contribution so that the area that excels in this sector is more advanced than otherregions. This study wanted to express that only a certain area contained industrialagglomeration being and there are some areas that are small beraglomerasi. The purpose ofthis study to: Knowing those areas where industrial agglomeration occurs in Central Java.Knowing how industrial agglomeration effect on economic growth in Central Java.Determine how the interaction patterns of economic growth across the Regency in CentralJava. Based on the analysis, it can be deduced that the agglomeration industry is in CentralJava province is located in the district of Jepara and Kudus. No City and County which has ahigh level of agglomeration in Central Java province. Variable industrial agglomerationsignificant effect on economic growth at the municipal level Kabupate Central Java Province.In some areas with high levels of agglomeration (Pati, Kudus, Jepara) positive influence onother areas of regional economic growth. In some areas with high levels of agglomeration(Kendal, Salatiga, Semarang) negatively affect other areas of regional economic growth."

"Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pro poor growth tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Terkait dengan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengurangan kemiskinan yang disebabkan oleh efek pertumbuhan dan efek distribusi, menganalisis apakah manfaat pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh penduduk miskin atau tidak (pro poor growth), serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengurangan kemiskinan.Penelitian menggunakan ukuran persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Analisis dilakukan melalui metode dekomposisi kemiskinan Shapley untuk mengetahui pengurangan kemiskinan yang disebabkan oleh efek pertumbuhan dan efek distribusi, metode Poverty Equivalent Growth Rate (PEGR) untuk menganalisis apakah manfaat pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh penduduk miskin atau tidak (pro poor growth), serta metode regresi data panel 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2006-2010 untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengurangan kemiskinan.Hasil penelitian menunjukkan efek netto pengurangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah terjadi pada hampir semua periode, baik disebabkan oleh efek pertumbuhan, efek distribusi maupun keduanya. Pada tingkat kabupaten/kota, efek pertumbuhan, efek distribusi serta efek netto tidak selalu sama, baik antar periode maupun antar daerah. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2006-2007 dan 2008-2009 tergolong pro poor growth. Pada tingkat kabupaten/kota, jumlah kabupaten/kota yang pertumbuhan ekonominya tergolong pro poor growth sangat berfluktuasi, baik antar periode maupun antar daerah. Peningkatan PDRB riil perkapita sektor pertanian dan tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengurangan ketiga ukuran kemiskinan."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi meningkatkan atau menurunkan ketidakmerataan pendapatan dan seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari PDRB perkapita, indeks Gini dan angka kemiskinan yang mencakup seluruh kabupaten/kota di seluruh Jawa Timur, periode 2006-2010. Metode yang digunakan adalah analisis regresi dengan fixed effect model?cross section weighted. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap ketidakmerataan pendapatan masyarakat dengan nilai elastisitas sebesar 0,16. Pengaruh Pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan hanya signifikan mengurangi head count indeks dan poverty gap indeks dengan elastisitas masing-masing sebesar 1,54 dan 0,88.Pengaruh Pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dengan menambahkan variabel kontrol rata-rata lamanya sekolah, angka harapan hidup, prasarana jalan dan fasilitas air bersih, ternyata pertumbuhan ekonomi hanya signifikan mengurangi head count index (P0) dan poverty gap index (P1) dengan elastisitas masing-masing sebesar 1,54 dan 0,88. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kesehatan yang diwakili oleh indikator angka harapan hidup mempunyai pengaruh paling besar dalam mengurangi kemiskinan (P0; P1 dan P2) dibanding pertumbuhan ekonomi dan variabel bebas lain yang ada dalam model dengan elastisitas sebesar 2,25 untuk P0; 6,43 untuk P1 dan 10,03 untuk P2.

---

This study aimed to determine whether economic growth increasing or decreasing inequality in income, and how much influence the economic growth on poverty. The data used are secondary data consisting of per capita GDP, Gini index, and poverty that cover all districts in East Java in 2006-2010. The method used is the fixed effect regression analysis model-weighted cross section. The results showed that, the positive effect of economic growth on income inequality elasticity is 0,16.

Effect of economic growth on poverty by adding a control variable length of school average, life expectancy, infrastructure, roads and water facilities, economic growth turned out to be only significantly reduces head count index (P0) and poverty gap index (P1) with the elasticity of each amounted to 1,54 and 0,88. The results also showed that health represented by indicators of life expectancy have the most impact in reducing poverty (P0, P1 and P2) compared to economic growth and other variables in the model with elasticity of 2.25 for P0; 6,43 for P1 and P2 to 10,03."

"Penelitian ini membahas tentang aglomerasi dan kaitannya terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia dengan mengambil studi kasus provinsi di pulau jawa selama kurun waktu 1996 sampai 2007. Tingkat aglomerasi diukur dengan tiga pendekatan yaitu dengan menggunakan indeks Balassa, entropi, dan Krugman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah aglomerasi yang diukur dengan indeks-indeks tersebut telah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi provinsi di Pulau Jawa dengan menggunakan data panel dengan model Fixed Effect karena data yang digunakan adalah data regional dan di duga terdapat unobserved heterogeneity yang berkorelasi dengan errornya. Hasil analisis yang diproksi dengan indeks Balassa menunjukkan bahwa makin teraglomerasi industri di provinsi di Pulau Jawa maka makin besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi itu. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi masih dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan ekternalitas positif dari aglomerasi itu.

---

This study discusses agglomeration and its relation to regional economic growth in Indonesia by taking a case study of provinces in Java Island during the period 1996 to 2007. The level of agglomeration is measured by three approaches, namely by using the Balassa, entropy, and Krugman indexes. This study aims to determine whether the agglomeration measured by these indexes has a positive effect on provincial economic growth in Java by using panel data with the Fixed Effect model because the data used is regional data and it is suspected that there is unobserved heterogeneity which correlates with the error. The results of the analysis proxied by the Balassa index show that the more agglomerated the industry in the province of Java, the greater its influence on economic growth in that province. This shows that economic growth can still be increased by taking advantage of positive externalities from the agglomeration."

"Penelitian ini menjelaskan pengaruh pengeluaran investasi pemerintah pada infrastruktur jalan serta infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan menggunakan data sebanyak duapuluh lima dari Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat pada periode waktu tujuh tahun, dari 2003 ? 2010. Dengan menggunakan regresi data panel, penelitian ini menggunakan pendekatan efek acak untuk estimasi dalam melihat pengaruh dari pengeluaran investasi pemerintah pada infrastruktur jalan, tenaga kerja, dan juga infrastruktur jalan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pengeluran investasi pemerintah, tenaga kerja dan infrastruktur jalan secara statistik signifikan dan berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sebagai indikator pertumbuhan ekonomi.

---

The present study explain the effect of government spending on infrastructure investment in roads as well as road infrastructure on the economic growth, using data from twenty five Districts / Cities in West Java for seven years period, from 2003 ? 2010. With panel data set, this study used a random effects approach to estimation, to see the effect of government investment spending on road infrastructure, labor, and road infrastructure. The results show that government investment spending, labor and road infrastructure are statistically significant and have a positive effect on Gross Domestic Regional Product (GDRP), as an indicator of economic growth."

"Penelitian ini menyajikan hubungan kredit UMKM dan pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2010-2013. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi hasil dari penyaluran kredit UMKM demi mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti yang tertera pada New Economic Policy Package 2007 dan financial inclusion Indonesia 2012. Penelitian ini menggunakan metode data panel dengan 33 provinsi di Indonesia dan rentang waktu 4 tahun, hasil menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kredit UMKM, kredit non UMKM, suku bunga riil, dan infrastruktur dengan pertumbuhan ekonomi. Namun tidak ada hubungan signifikan antara tenaga kerja dan pertumuhan ekonomi regional. Hasil menunjukkan terdapat signifikansi positif yang kuat antara kredit UMKM dan pertumbuhan ekonomi regional. Hal tersebut mengindikasikan rencana Pemerintah RI sudah menuju ke arah yang benar, tetapi masih dibutuhkan pembenahan upaya-upaya penyaluran kredit UMKM agar dampaknya ke perekonomian dapat ditingkatkan.

---

This study presents relations between SME loans and economic growth in Indonesia period 2010-2013. The main objective of this study is to evaluate the results of MSME loan portfolio in order to achieve economic growth as stated in the New Economic Policy of 2007 and financial inclusion Package Indonesia 2012. This study uses panel data of 33 provinces in Indonesia and a time span of 4 years, the results indicate that there is a significant correlation between SME loans, non MSME credit, real interest rates, and infrastructure to economic growth. However, there is no significant relation between labor and regional economic growth. Results showed that there was a strong positive significance between MSMEs and regional economic growth. This indicates that the strategy developed by Indonesian government is heading to the right direction, but still need much effort MSME loan program in order to achieve greater impact on the economy."

"Pada fungsi produksi Cobb-Douglas, faktor A(t) tidak hanya mencerminkan teknologi namun juga perbedaan kontribusi sumber daya dan institusi lintas wilayah dan waktu (Lin dan Liu, 2000). Penelitian ini mengasumsikan bahwa A(t) dicerminkan oleh belanja daerah sebagai parameter desentralisasi dan belanja pemerintah pusat di daerah. Sehingga penelitian ini tidak hanya menguji pengaruh belanja daerah namun juga pengaruh belanja pemerintah pusat di daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menguji hubungan antara belanja pemerintah pusat di daerah dan belanja daerah. Dengan menggunakan data panel kabupaten/kota di Indonesia untuk periode 2010-2019 dan metode fixed effect model (FEM), hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja desentralisasi yang diukur dengan belanja daerah serta belanja pemerintah pusat di daerah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. Selanjutnya, belanja pemerintah pusat di daerah juga memiliki korelasi positif dengan belanja daerah kabupaten/kota di Indonesia.

---

In Cobb-Douglas production function, the term A(t) reflects not only technology but also difference in resource endowments and institutions across regions and over time (Lin & Liu, 2000). This study assumes that A(t) is reflected by local expenditure as decentralization measure and central expenditure spent in local. This study examines not only the effect of local expenditure but also the effect of central expenditure spent in local to economic growth. Using panel data of regencies/cities in Indonesia for 2010-2019 period and fixed effect model (FEM) methodology, the result shows that decentralization expenditure as measured by local expenditure, together with central expenditure spent in local has positive effect on local economic growth in Indonesia. Furthermore, central expenditure spent in local also has positive correlation with local expenditure of regencies/cities in Indonesia."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh keberadaan Foreign Direct Investment (FDI) terhadap pertumbuhan ekonomi antar provinsi di Indonesia pada periode setelah krisis 1998 atau pada masa otonomi daerah. Pertumbuhan nasional yang sudah cukup tinggi pascakrisis belum menghasilkan pemerataan pendapatan antar provinsi. Kesiapan masing-masing provinsi dalam menghadapi otonomi daerah pun berbeda sehingga disparitas dapat menjadi lebih tajam. FDI diharapkan dapat menjadi engine of growth bagi provinsi-provinsi di Indonesia pada masa otonomi daerah. Namun hasil regresi terhadap model pertumbuhan menunjukkan tidak ditemukannya dampak positif FDI terhadap pertumbuhan. Provinsi harus memiliki kesiapan modal manusia agar keberadaan FDI berdampak positif bagi pertumbuhan ekonominya. Pada akhirnya, walaupun masih terdapat disparitas pendapatan regional, namun hasil analisis menggunakan teori konvergensi memperlihatkan bahwa terdapat kecenderungan daerah miskin dapat mengejar ketertinggalan dari daerah kaya.

---

This paper aims to analyze the effects of Foreign Direct Investment (FDI) on economic growth among provinces in Indonesia in the period after Financial Crisis of 1998 or in the period of regional autonomy. Although National growth is already high after the crisis, there are still income inequality across provinces. Readiness of each region to face regional autonomy is different that the disparity could be more severe. FDI is expected to be the engine of growth for the Indonesia provinces during the regional autonomy era. For FDI to have positive impact on economic growth, however, there is a need of readiness of human capital for each provinces. Finally, although there are regional income disparities, the results of the analysis using the convergence theory show that there exist a tendency for poorer regions to catch up with richer regions."

"Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri atas lima pulau besar dan ribuan pulau kecil memicu munculnya aglomerasi serta isu disparitas antar wilayah. Aglomerasi dapat di lihat dengan munculnya kota sebagai sentra aktivitas ekonomi. Terjadinya disparitas bisa dilihat dari indikator jumlah PAD pada APBD di masing-masing propinsi. Disparitas dalam Ilmu Ekonomi Regional dapat diukur dengan indikator PDRB antar propinsi. Isu disparitas antar propinsi juga disebabkan karena faktor ketersediaan sumber daya dan fasilitas infrastuktur. Isu disparitas merupakan tantangan bagi efektivitas implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia The geographical condition of Indonesia which consist of five large islands and thousands of small islands, triggers agglomeration and disparity issue. Agglomeration can be seen with the emergence of cities as centers of economic activity. The disparity can beseen from the indicator of the amount of PAD in the APBD in each province. Disparity in Regional Economics can be measured by inter-provincial GRDP indicators. The disparity issue is also due to the availability of resources and infrastructure facilities. The disparity issue is a challenge for the effectiveness of the implementation of regional autonomy and fiscal decentralization in Indonesia."

"Sektor keuangan syariah dipercaya berperan penting dalam mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, walaupun sektor/industri keuangan syariah Indonesia masih didominasi oleh sektor perbankan, peran industri keuangan non-bank (IKNB) dan pasar modal syariah juga tidak bisa diabaikan. Namun demikian, masih sedikit studi yang membahas mengenai peran IKNB dan pasar modal syariah ini. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan sektor keuangan syariah, yang mencakup sektor perbankan, IKNB dan pasar modal syariah, terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan Vector Autoregression (VAR) dan Vector Error Correction Model (VECM), dan data sekunder periode Januari 2017 sampai dengan Desember 2020. Variabel dependen dalam studi ini adalah Indeks Produksi Industri (proksi pertumbuhan ekonomi), sedangkan variabel independennya adalah Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Sukuk Negara (SBSN), Dana Pihak Ketiga (DPK) Syariah, Pembiayaan Syariah, Asuransi Syariah, Financial Technology (Tekfin) Syariah, Keterbukaan Perdagangan, Covid-19 dan Inflasi. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan menarik. Pertama, dalam jangka pendek, variabel yang berperan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah SBIS dan SBSN. Kedua, dalam jangka panjang, variabel yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara positif adalah variabel SBSN dan asuransi syariah. Selain itu, variabel eksternal seperti pandemi Covid-19 dan keterbukaan perdagangan juga signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa seluruh sektor keuangan syariah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia walaupun belum optimal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi regulator dalam menyusun kebijakan keuangan syariah agar bisa lebih efektif dan memberikan kontribusi yang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

---

The Islamic finance sector is believed to play an important role in encouraging the development and economic growth of a country. In Indonesia, although the Indonesian Islamic finance sector/industry is still dominated by the banking sector, the role of the non-bank financial industry (IKNB) and the Islamic capital market is also getting bigger and cannot be ignored. However, there are still few studies that discuss the role of IKNB and the Islamic capital market. Therefore, this study aims to analyze the relationship of the Islamic financial sector, which includes the banking sector, IKNB and Islamic capital market, to Indonesia's economic growth. This study uses quantitative methods, with Vector Autoregression (VAR) and Vector Error Correction Model (VECM), and secondary data for the period January 2017 to December 2020. The dependent variable in this study is the Industrial Production Index (IPI), while the independent variable is Certificates. Bank Indonesia Sharia (SBIS), State Sukuk (SBSN), Sharia Third Party Funds (DPK), Sharia Financing, Sharia Insurance, Sharia Financial Technology (fintech), Trade Openness, Covid-19 and Inflation. This research yielded some interesting findings. First, the Islamic banking sector has no significant effect on Indonesia's economic growth in the short term, but has a significant effect on the long term. Second, the capital market sector has a significant effect on economic growth in the short and long term. Third, the NBFI sector has a significant effect on long-term economic growth. In particular, SBIS and SBSN have a positive effect in the short term while Islamic insurance has a positive effect in the long term. Fourth, the variables of Islamic insurance and third party funds were found to have a fluctuating and positive impact on the IPI variable. In addition, external variables such as the Covid-19 pandemic and trade openness also significantly affect Indonesia's economic growth in the long term. Finally, it was found that the most influential variable on IPI was IPI itself. Overall, the research results provide evidence that Islamic finance, particularly Sharia IKNB, plays an important role in encouraging Indonesia's economic growth. These results are expected to be input for relevant policy makers."