Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini mendeskripsikan hubungan antara pola demografi sosial pelaku dengan keterlibatan pelaku dalam perdagangan narkotika di wilayah Indonesia yang ditangani oleh Direktorat Narkotika Alami, BNN RI pada tahun 2014. Penelitian ini menggunakan konsep crime patterns diataranya yaitu gender and crime, age and crime, class and crime dan the ecology of crime. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa pelaku perdagangan narkotika di wilayah Indonesia berasal dari berbagai latar belakang demografi sosial. Kemudian hubungan antara demografi sosial dengan keterlibatan pelaku dalam perdagangan narkotika menunjukkan hasil yang bervariasi.

---

This thesis described the relationship between social demographic patterns of offenders with their involvement in drug trafficking in Indonesia who handled by the Natural Narcotics Directorate, Board of Narcotics National Republic of Indonesia in 2014. This study used the concept crime patterns including gender and crime, age and crime, class and crime and the ecology of crime. This study used a quantitative approach with descriptive type. The study found that the drug traffickers in Indonesia come from various social demographics background. Then, the relationship between social demographics with the offenders involvement in the drug trafficking show varying results."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya pengungkapan jaringan sindikat narkotika dan prekursor narkotika di dalam negeri dan luar negeri, dimana kompetensi dan pelatihan penyidik intetdiksi merupakan bagian dari Pendekalan kuantitatif diterapkan dengan mengukur kesenjangan kompetensi aktual dan idecl penyidik sehingga dapat diidentifikasi kebutnb.an akan peningkallm 1erhadap kesenjangan kompeteru;i tersebut melalw pelarihan, dan untuk me!akukan pelatihan yang tepa!1erhadap kesenjangan knmpeteru;i !crsebu1; diperlukanTraining Needs Analisis suatu kajian analisis kebutuhan pelatihan.Analisis terhadap kesenjangan kompetensi aktua1 dan ides] da!am penelitian ini, peneliti menggunakan alat analisis qji T, dan untuk mengidentifikasikan kebutuhan pelatihan diutamakan model analisis kebutuhan pelatihan Me Cann. Metode pengumpu1an data dan informasi dilakukan dengan pengisian kaesioner terhadap respooden yang terdiri dari Peeyidik Utama,.Madya, Muda dan Peeyidik Pratama.Hasil analisis 1erhadap kompetensi penyidik , terdapat kesenjangan yang signifikan dari bel1empa knmpetensi baik dari berbagai lingkalan penyidik yang dapat di minimalkan melalui pelatihan untuk meminima1kan kesenjangan lmmpetensi yang bervariasi tersebut diperlukan skala priorita pclarilum sesuai dengan tingkat penguasaan kemampuan dan hasil dari Focus Group Discusion (FGD.

---

This thesis is conducted with the background that there is still low result of the dismantling of narcotics and narcotic prescursors syndicate network, in which the competence and 1he training of interdiction personnel are part of the problems. This research is a study using a quantitative approach to measure actual competency gaps and ideal investigator to identity the needs fur improving and narrow the gap throught training effort. By mapping the competencies, we can identify the necessity of improvement of the competency gaps through training,and for doing the right training to the competency gaps, we need Training Need Analysis.

The analysis of actual and ideal competency gaps in1he study,used ibe T test analysis 1n0ls, and to identify training needs, researchers used a model of training needs analysis Mc Cann. Methods of data collection and information is done by filling the questionnaire from respondent consist of 1he Main Investigator. Associa1e, Junior and Primary Investigator.

The results of the analysis of investigator competency interdiction, is that there is a significant gap of some competence, in the various levels of investigator !bat can minimize throught training. To minimize the competency gaps that vary,we need a required priority scale of training according 1n level of mastery and the result of Focus Group Discussion (FGD)."

"ABSTRAKTelah terjadi pergeseran paradigma dalam penanganan masalah narkotika, mulai dari hanya diatur penjualan dan pemakaiannya hingga saat ini dikategorikan sebagai salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh organized crime. Belum ada definisi yang jelas dan tegas tentang organized crime, namun ada beberapa karakteristik yang membedakannya dengan kejahatan konvensional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mencari karakteristik organized crime dalam jaringan narkotika yang diungkap oleh BNN, melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses pengungkapan jaringan narkotika. Hasil penelitian menunjukkan jaringan narkotika yang diungkap oleh BNN memiliki karakteristik yang serupa dengan karakteristik organized crime. Struktur jaringan narkotika yang diungkap oleh BNN bersifat fleksibel, rekrutmen anggota berdasarkan kepercayaan, ada kecenderungan membentuk kelompok berdasarkan etnis/kesukuan, ada keterkaitan dengan jaringan luar negeri atau setidaknya memiliki anggota level atas yang berada di luar negeri. Strategi BNN secara keseluruhan dengan sedikit adaptasi dapat digunakan sebagai strategi penanganan jaringan narkotika sebagai organized crime. Kata Kunci: jaringan narkotika; organized crime; strategi.

---

ABSTRACTThere has been a paradigm shift in the handling of narcotics problems, ranging from only regulated sales and use and now it categorized as one form of crime committed by organized crime. There is no clear and firm definition of organized crime, but there are several characteristics that distinguish it from conventional crime. This study used a qualitative approach to find the characteristics of organized crime in the narcotics network disclosed by BNN, through in depth interviews with the parties directly involved in the process of disclosure of narcotic networks. The results showed the narcotics network disclosed by BNN has characteristics similar to the organized crime characteristics. Narcotics network structure disclosed by BNN is flexible, recruitment of members based on trust, there is a tendency to form ethnic tribal groups, there is a linkage with overseas networks or at least have top level members who are abroad.The overall BNN strategy with little adaptation can be used as a strategy for handling narcotics networks as organized crime. Keywords organized crime, narcotics network, strategy"

"Upaya pelayanan rehabilitasi telah dilaksanakan BNN bersama dengan instansi terkait yang sebelumnya diatur di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sepanjang tahun 2021, telah dilakukan rehabilitasi terhadap 43.320 orang. Penelitian difokuskan pada Loka Rehabilitasi BNN Kalianda, sebagai penerima penghargaan Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Layanan Prima” Tahun 2021 dari Kemenpan RB. Loka Rehabilitasi BNN Kalianda juga ditunjuk sebagai salah satu unit kerja pelayanan berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Kemenpan RB pada tanggal 20 Desember 2021. Tujuan penelitian untuk mengetahui kondisi klien secara fisik dan mental sebelum dan sesudah menjalani rehabilitas, menjelaskan dukungan yang diberikan keluarga, menganalisis persepsi gugat cerai terhadap peran suami sebagai kepala keluarga dan menganalisis adaptasi perlakuan yang paling efektif dan efisien. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa (1) Klien merasakan adanya perubahan dalam kondisi fisik dan mental selama menjalani rehabilitasi; (2) Dukungan keluarga memiliki dampak yang signifikan dalam proses rehabilitasi klien; (3) Ketahanan psikososial budaya keluarga memiliki peran penting dalam proses rehabilitasi klien; (4) Lamanya proses rehabilitasi rawat inap yang dijalani seorang kepala keluarga memberikan santunan kepada anggota keluarga lainnya. Tidak adanya dukungan keluarga besar berdampak pada ketahanan keluarga pada keluarga inti; (5) Program kegiatan keluarga seperti Family Support Group dan Family Dialog penting dalam proses pemulihan klien.

---

Rehabilitation service efforts have been carried out by BNN together with related agencies previously regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Throughout 2021, 43,320 people have been rehabilitated. The research focused on the BNN Kalianda Rehabilitation Workshop, as the recipient of the 2021 Public Service Provider Award for the "Excellent Service" Category from the RB Ministry. The BNN Kalianda Rehabilitation Workshop was also appointed as one of the service work units with the predicate towards a Free from Corruption Area (WBK) by the RB Ministry on December 20, 2021. The purpose of the study was to determine the client's physical and mental condition before and after undergoing rehabilitation, explain the support provided by the family, analyze the perception of divorce lawsuits on the husband's role as the head of the family and analyze the most effective and efficient treatment adaptation. This research uses qualitative research methods with a case study approach. The results of the study showed that (1) The client feels a change in physical and mental condition during rehabilitation; (2) Family support has a significant impact on the client's rehabilitation process; (3) Psychosocial resilience of family culture has an important role in the client's rehabilitation process; (4) The length of the inpatient rehabilitation process that a family head undergoes provides compensation to other family members. The absence of extended family support has an impact on family resilience in the nuclear family; (5) Family activity programs such as Family Support Group and Family Dialogue are important in the client's recovery process."

"Pencucian Uang DenganTindak Pidana Asal Narkotika di Direktorat TindakPidana Pencucian Uang Deputi Pemberantsan BNNPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan penyidikan tindakpidana pencucian uang pada Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang DeputiPemberantasan BNN serta mengidentifikasi faktor faktor dominan yangmempengaruhi keberhasilan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancarasecara mendalam kepada para informan sebanyak 10 sepuluh orang yang adapada Direktorat TPPU Deputi Pemberantasan BNN seperti Direktur TPPU Kasubdit TPPU serta para penyidik TPPU Teori yang digunakan yaitu teoripenyidikan tindak pidana dan pencucian uang Hasil penelitian menjukkan bahwa proses penyidikan tindak pidanapencucian uang yang dilakukan oleh penyidik TPPU sudah berjalan dengan baikpada setiap tahapannya meski belum ada Peraturan Kepala BNN atau SOP yangmengatur khusus penyidikan TPPU Penelitian juga berhasil mengidentifikasibesaran anggaran dan sumber daya penyidik sebagai faktor dominan yangmempengaruhi keberhasilan penyidikan.

---

Criminal acts Money Laundering Directorate Deputy Pemberantasan BNNThis study aimed to analyze the implementation of the money laundering investigations on Money Laundering Directorate Deputy Eradication BNN and identify the dominant factors that influence the success of Money Laundering Investigation This study used a qualitative approach with in depth interview to the informant as much as 10 ten people there at the Deputy Directorate Combating Money Laundering BNN such as AML Director Head of AML and AMLinvestigators The theory used is the theory of investigation criminal offenses and money laundering Research results that the money laundering investigation is conducted by investigators of AML has been running well at each stage although no Regulation of BNN or SOP specifically governing the investigation of AML There search also identified the amount of budget and resource investigator as the dominant factor affecting the success of the investigation."

"Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). BNN menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk melaksanakan tugasnya, wajib melakukan pengukuran indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai dengan arahan pemerintah. Pada tahun 2023, hasil penilaian indeks SPBE BNN hanya mencapai 2,47 dari skala 5, yang menjadi masalah utama. Salah satu penyebab rendahnya nilai tersebut adalah indikator 26 terkait penerapan manajemen pengetahuan yang masih bernilai 1. Selain itu, road map SI grand desain TIK BNN untuk periode 2021-2025 belum terpenuhi karena belum diterapkannya manajemen pengetahuan di BNN. Kedua hal ini menegaskan pentingnya penerapan manajemen pengetahuan di BNN. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem manajemen pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan dan budaya BNN. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi jenis proses manajemen pengetahuan yang paling dibutuhkan saat ini dan mengembangkan sistem manajemen pengetahuan yang sesuai. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, dengan menyebarkan kuesioner kepada seluruh pegawai BNN. Dari 5.686 pegawai, 410 responden mengisi kuesioner yang hasilnya digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan implementasi manajemen pengetahuan dan mengidentifikasi faktor-faktor kontingensi yang mempengaruhi kebutuhan organisasi saat ini. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sebagai badan yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menyusun pedoman manajemen pengetahuan SPBE, telah menerbitkan peraturan mengenai pedoman tersebut. Pedoman manajemen pengetahuan ini digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan sistem manajemen pengetahuan di BNN, terutama untuk memenuhi kebutuhan pengukuran indeks SPBE. Dari penelitian ini dihasilkan rancangan manajemen pengetahuan yang dapat digunakan oleh BNN untuk mengelola pengetahuannya, selain untuk memenuhi kebutuhan pengukuran indeks SPBE dan road map SI grand desain TIK BNN periode 2021-2025.

---

The National Narcotics Agency (BNN) is a government agency tasked with the Prevention and Eradication of Narcotics Abuse and Illicit Trafficking (P4GN). BNN utilizes Information and Communication Technology (ICT) to carry out its duties and is required to measure the SPBE (Electronic-Based Government System) index in accordance with government directives. In 2023, BNN's SPBE index score was only 2.47 out of 5, which is a major issue. One reason for this low score is Indicator 26 related to knowledge management implementation, which scored just 1. Additionally, the SI grand design ICT roadmap for BNN for the 2021-2025 period has not been fulfilled due to the lack of knowledge management implementation in BNN. These two factors highlight the urgent need for the implementation of knowledge management in BNN. This research aims to design a knowledge management system that aligns with the needs and culture of BNN. The research seeks to identify the types of knowledge management processes most needed currently and to develop a suitable knowledge management system. The research method used is quantitative, involving the distribution of questionnaires to all BNN employees. Out of 5,686 employees, 410 respondents completed the questionnaires. The results are used to measure the readiness level for knowledge management implementation and to identify contingency factors affecting the current organizational needs. The National Research and Innovation Agency (BRIN), tasked by the government to formulate SPBE knowledge management guidelines, has issued regulations regarding these guidelines. These knowledge management guidelines serve as a reference for developing the knowledge management system in BNN, particularly to meet the SPBE index measurement requirements. This research results in a knowledge management design that can be used by BNN to manage its knowledge, in addition to meeting the SPBE index measurement needs and the SI grand design ICT roadmap for BNN for the 2021-2025 period."

"ABSTRAKTesis ini membahas pemanfaatan media televisi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di BNN. Meningkatnya pengguna baru narkotika mengindikasikan lemahnya upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, termasuk di dalamnya upaya pencegahan yang dilakukan melalui media televisi. Pencegahan anti narkotika melalui televisi dinilai belum optimal karena dilakukan hanya beberapa saat dan tidak intensif sehingga tidak banyak mempengaruhi masyarakat untuk menjauhi narkotika. Ketidakoptimal- an ini terkait dengan sarana dan prasarana dan sumber daya manusia yang terlibat dalam program pencegaahan melalui media televisi, serta biaya pembuatan dan penayangan program anti narkotika di televisi yang cukup besar. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya strategis untuk program pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui media televisi. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data, observasi dan wawancara mendalam terhadap satu orang staf pelaksana teknis Sub Direktorat Media Elektronik Deputi Pencegahan BNN, satu orang produser acara pendidikan TVRI dan dua orang residen Program Rehabilitasi Narkotika BNN. Penulis menilai program pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui media televisi ini masih belum optimal untuk dapat mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

---

ABSTRACT

This thesis discusses the use of television media in the prevention of drug abuse at BNN. Increased new drug users indicate poor drug abuse prevention efforts, including prevention efforts conducted through the medium of television. Prevention of anti-narcotics through television not considered optimal because it is done only a few times and not intensive so it does not much affect the public to stay away from narcotics. Nonoptimalization is associated with the infrastructure and human resources involved in the program prevention through television media, the cost production and the anti-narcotics program aired on television is quite large. Therefore it is necessary for strategic effort for drug abuse prevention programs through the medium of television. The approach taken in this research is descriptive qualitative data collection methods, observation and depth interview with one staff person technical implementation of Electronic Media Sub Directorate Deputy Prevention BNN, one educational event producer TVRI and two resident BNN Narcotics Rehabilitation Program. The authors assess the drug abuse prevention program through the medium of television is still not optimal in order to support the Prevention and Combating Drug Abuse and Illicit Narcotics (P4GN)."

"Tesis ini membahas dampak pemidanaan pengguna Narkotika terhadap kesehatan masyarakat. Faktor risiko dalam pemidanaan dianalisis melalui Focus Discussion Group kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dan wawancara mendalam kepada petugas pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan studi kasus yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta. Faktor kebijakan yaitu dualisme pendekatan pidana dan kesehatan masyarakat dalam konten dan implementasi kebijakan, faktor lingkungan yaitu kelebihan kapasitas hunian dan keterbatasan layanan kesehatan, faktor individu yaitu kondisi ketergantungan dan perilaku berisiko yang saling mempengaruhi sehingga berdampak terhadap peningkatan kerentanan terhadap masalah kesehatan fisik, mental dan sosial.

---

This thesis aimed to analyze the impact of criminalization of people who use drugs related risk factors in the criminalization are analyzed through the Focus of the Discussion Group with prisoners and in-depth interviews with prison staff. This study uses qualitative method case study conducted in Jakarta Narcotics Prison in 2014. The policy factors that dualism between criminal and public health approach in the content and implementation of the policy, environmental factors is overcapacity and lack of health care services, the individual factors that drugs dependence and risky behavior among prisoners that affect each other and impact on increased vulnerability to physical, mental and social health problems."

"Tulisan ini bertujuan untuk membahas pola demografi yang dimiliki anak pelaku kenakalan sebagai kurir narkotika dalam perspektif perlindungan anak dan hubungannya dengan teori struktur sosial dan anomie. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan studi kasus 13 kasus Putusan Pengadilan Negeri tahun 2017-2023. Penulis menemukan bahwa pola demografi, termasuk jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan kondisi ekonomi anak berperan menjadi penyebab keterlibatan anak menjadi kurir narkotika. Hasil menunjukkan bahwa anak pelaku kenakalan sebagai kurir merupakan korban karena adanya kerentanan dan keterbatasan akses terhadap sarana yang sah, sehingga mendorong anak terlibat dalam kegiatan ilegal sebagai cara inovatif untuk mencapai tujuan mereka. Kesimpulan penulisan ini memperlihatkan adanya hubungan yang erat antara pola demografi anak dalam konteks perlindungan anak dengan menggunakan teori struktur sosial dan anomie.

---

This writing aims to discuss the demographic patterns exhibited by juvenile delinquent acting as drug couriers from the perspective of child protection and its relation to the theory of social structure and anomie. The writing employs a qualitative-descriptive methodology with a case study of 13 verdict cases from the District Court spanning the years 2017-2023. The author found that demographic patterns, including gender, age, education level, and the economic condition of the children, play a significant role in causing their involvement as drug couriers. The results indicate that juvenile delinquents acting as couriers can be seen as victims due to their vulnerability and limited access to legitimate means, compelling them to engage in illegal activities as an innovative way to achieve their goals. The conclusion of this writing highlights a close relationship between the demographic patterns of children in the context of child protection, analyzed through the lens of the theory of social structure and anomie"

"Tulisan ini membahas mengenai penyelundupan narkotika melalui jalur laut masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia. Data Asean Seaport Interdiction Task Force ASITF menunjukan, 80 penyelundupan narkotika dilakukan melalui jalur laut. Penerapan pencegahan kejahatan situasional pada kasus penyelundupan narkotika melalui jalur laut menuju Indonesia menjadi pilihan. Pencegahan dimulai dari wilayah laut hingga pencegahan pada pelabuhan yang menjadi tempat tujuan awal pengiriman narkotika melalui jalur laut. Konsep dan teori yang digunakan dalam tulisan ini adalah tentang pencegahan dan pengamanan penyelundupan narkotika melalui jalur laut dengan menerapkan teori pencegahan kejahatan situasional dan dalam tulisan ini dijelaskan BNN sebagai instansi dalam pemberantasan narkotika berkolaborasi dengan instansi lain untuk mendapatkan hasil maksimal dalam pencegahan yang dilakukan. Sumber data dalam tulisan ini mengambil data sekunder untuk melengkapi data dalam tulisan ini.

---

This paper discusses the smuggling of narcotics through the sea lane is still a problem faced by Indonesia. Asean Seaport Interdiction Task Force ASITF data shows, 80 of narcotics smuggling is done by sea. The implementation of situational crime prevention in the case of narcotics smuggling through the sea route to Indonesia becomes an option. Prevention starts from the sea area to the prevention of the port that became the initial destination of narcotics delivery through the sea lane. The concepts and theories used in this paper is about the prevention and safeguarding of narcotics smuggling through sea lane by applying situational crime prevention theory and in this article is described BNN as an institution in the eradication of narcotics collaborate with other agencies to get maximum results in prevention conducted. The data source in this paper takes secondary data to complete the data in this paper."