Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai status layanan purna jual pasca terjadinya kepailitan terhadap pelaku usaha yang menyediakannya, dengan studi kasus pailitnya PT. Kymco Lippo Motor Indonesia. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan seperti apakah kepailitan dapat mengakibatkan hilangnya kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan layanan purna jual, dan apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam hal pelaku usaha dinyatakan pailit dan tidak dapat menyediakan layanan purna jual. Diharapkan dengan adanya skripsi ini membuat para konsumen mengetahui posisi mereka jika merasa dirugikan dengan adanya kasus kepailitan pada pelaku usaha di kemudian hari.

---

ABSTRACTThis thesis tells about the condition of after-sales service after the company that provides it fall on bankruptcy, specifically in PT. Kymco Lippo Motor Indonesia bankruptcy case study. This thesis is also aiming to answer questions left behind. For instance, does bankruptcy leads to deletion of company's responsibility to provides aftaer-sales service. Moreover, it gives explanation about what types of appeal that can be used by consumer if the company's fall on bankruptcy and can not provide after-sales service. Hopefully this thesis can make all consumer know their position if they feel aggrieved with the bankruptcy on the company in the future."

"Penelitian ini adalah tentang perlindungan hukum terhadap konsumen satuan rumah susun sebagai kreditur konkuren dalam kasus kepailitan dari debitur (pelaku pembangunan rumah susun), sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Selama ini banyak ditemukan penjualan rumah susun yang belum dibangun namun tetap dilakukan perbuatan hukum pengikatan jual beli dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Pada akhirnya hal tersebut menimbulkan sengketa ketika terjadi kepailitan dari pelaku pembangunan. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dijadikan dasar pembelian rumah susun yang belum dibangun, dan perlindungan hukum terhadap konsumen satuan rumah susun sebagai kreditur konkuren dalam konteks kepailitan debitur (pelaku pembangunan). Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan dengan didukung oleh wawancara dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dinyatakan bahwa akta PPJB dapat dijadikan dasar untuk peralihan hak atas tanah apabila harga yang sudah disepakati bersama telah dibayar lunas dan objeknya sudah dikuasai oleh pembeli. Adapun terkait perlindungan hukum terhadap konsumen satuan rumah susun sebagai kreditur konkuren sangat lemah karena tidak ada ketentuan yang dengan tegas mengatur tentang itu. Selama ini di dalam pengaturan tentang pembayaran pengembalian kepada kreditur, besaran yang diterima oleh kreditur konkuren adalah sisa dari hasil pembayaran kepada kreditur lainnya, dalam hal ini adalah kreditur separatis dan kreditur preferens. Dengan demikian apabila hasil penjualan dari boedel pailit debitur sudah habis, maka kreditur konkuren tidak mendapatkan apapun, meski ia sudah membayar lunas.

---

This research describes protection law for apartment costumers as concurrent creditors in bankruptcy cases from debtors (apartment developers), as stated in the Decision of the Commercial Court at the Central Jakarta District Court Number 32/Pdt.Sus- PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. All this time, many apartment sales have not been built, but it is done a legal act that binds sale and purchase in the Sale and Purchase Agreement (SPA). In the end, it creates a dispute when the apartment developer is bankrupt. Therefore, the problem described in this study is regarding the deed of the Sale and Purchase Agreement (SPA). That agreement is the basis for purchasing apartments that have not been built and protection law for consumers of apartment units as concurrent creditors in the context of debtor bankruptcy (apartment developer). This normative juridical research uses secondary data through literature study supported by interviews and then analyzed qualitatively. From the analysis results, it can be stated that the SPA deed can be used as the basis for transferring land rights if the mutually agreed price has been fully paid and the buyer has controlled the object. The protection law for apartment consumer units or concurrent creditors is fragile because there are no regulated provisions. In the repayment plan to creditors, the amount received by concurrent creditors is the rest of the proceeds payments to other creditors, in this case, the separatist creditors and preferred creditors. Therefore, if the proceeds from the sale of the debtor's bankrupt bank are exhausted, the concurrent creditor does not get anything, even though he has fully paid the debt."

"Pertumbuhan populasi yang semakin meningkat di Indonesia menyebabkan meningkatnya permintaan akan perumahan sebagai tempat tinggal maupun sebagai aset. Meskipun telah terdapat regulasi mengenai perlindungan konsumen, dalam hal ini pembeli kepemilikan rumah, kasus kepailitan perusahaan pengembang seperti PT Nusuno Karya menunjukkan tantangan dalam melindungi hak-hak pembeli terhadap kegagalan perusahaan pengembang. Tesis ini bertujuan untuk mengidentifikasi keabsahan rumah yang dibeli sebagai calon objek kepailitan dalam kasus kepailitan perusahaan pengembang berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, serta menganalisis perlindungan hukum bagi pembeli kepemilikan rumah atas kerugian yang timbul akibat kepailitan perusahaan pengembang berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.

---

The increasing population growth in Indonesia increases demand for housing as a place to live and as an asset. Even though there are regulations regarding protection for consumers, in this case residential ownership buyer, the bankruptcy case of development companies such as PT Nusuno Karya shows the challenges in protecting buyer’s rights against the failure of development companies. This thesis aims to identify the validity of the buyer's house as a bankruptcy candidate for the bankruptcy of the developer company based on applicable legal regulations and to analyze the legal protection for residential ownership buyer for losses arising from the bankruptcy of the developer company based on applicable legal regulations.

"

"Seiring dengan perkembangan kebutuhan akan tempat tinggal, membuat masyarakat lebih memilih untuk mendapatkan tempat tinggal dengan membelinya dari pelaku usaha perusahaan pembangunan perumahan (developer). Untuk membuat suatu perumahan, dibutuhkan dana yang sangat besar, hal ini memaksa para developer untuk meminjam dana kredit fasilitas untuk pembangunan perumahan kepada kreditor yang pada umumnya adalah lembaga keuangan bank. Pada umumnya pula, developer menjaminkan sertifikat dari bangunan yang sedang dibangunnya sebagai jaminan dari pinjaman. Hal ini lah yang terkadang tidak diinformasikan dengan terbuka kepada para calon konsumen. Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pemegang akta perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) terkait pengembang (developer) yang dinyatakan pailit.Tesis ini membahas hak-hak konsumen yang telah melunasi sebagian atau seluruh kewajibannya berdasarkan akta PPJB dan penyelesaian sengketa terkait unit/bangunan yang menjadi boedoel pailit. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data sekunder sebagai sumber utama yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Penulisan Tesis ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai hak-hak konsumen pemegang akta PPJB dan penyelesaian sengketa terkait objek bangunan yang menjadi boedoel pailit.

---

In accordance with the growth of the needs of residences, that makes people would prefer buying it from developer. To build residences, developer needs a major funding, it forces developer to borrow some money from financial institutions such as Bank. Bank will lend money with some requirements as if collateral. Mostly, developer gives building certificates as a collateral and this matter is not informed well to consumer.

This Thesis is discussing about legal protection towards consuments as the holder of the deed of the sales and purchase agreement in connection with the bankruptcy of such developer. This Thesis is discussing about consumer rights, which have paid partly, or entirely his obligations according to Sales and Purchase Agreement and dispute resolution related to the building that has been become the object of bankruptcy. This Thesis is using normative research method with the secondary data as a main source. This Thesis objectives are giving information regarding consumer rights and dispute resolution which can be done with consumer."

"ABSTRAKPembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil danmakmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia tahun 1945 diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yangdilakukan dengan pembentukan hukum baru, khususnya produk hukum yangdibutuhkan untuk mendukung pembangunan perekonomian nasional. Tujuan dari kepailitan adalah melindungi kreditur konkuren, tetapi pada kenyataannya tidak seperti apa yang menjadi tujuan dari kepailitan tersebut. Apakah kemudian hakhak yang dimiliki oleh para Konsumen dapat terpenuhi seluruhnya atau tidak. Hal ini menjadikan konsumen atau kreditor konkuren dirugikan. Dalam meneliti permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian hukum NormatifKualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan historis. Berdasarkan penelitian tersebut, penulis mengetahui bahwa (i) kepentingan konsumen belum cukup diatur dalam UU Kepailitan, UU Penerbangan dan UU Perlindungan Konsumen khususnya pada perusahaan yang mengalami pailit; (ii) hak-hak yang diatur didalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen masih sulituntuk dipenuhi seluruhnya ataupun sebagian; dan (iii) Pembaharuan aturan tentang Perlindungan Konsumen maupun Kepailitan juga akan berdampak banyak terhadap perekonomian Indonesia kedepannya, khususnya pada kasus perusahaan yang mengalami pailit.

---

ABSTRACTThe development of national law in order to create a just and prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is directed at the realization of a national legal system which is done by the formation of new law, especially the legal products needed to support the development of the national economy. The purpose of bankruptcy is to protect the unsecured creditor, but in reality unlike what is the purpose of the bankruptcy. Then the rights possessed by the Consumers can be fulfilled entirely or not. This makes the consumer or the unsecured creditor disadvantaged. In examining these problems, the authors used the method of normative-qualitative legal research using legislative and historical approaches. Based on these studies, the authors acknowledge that (i) consumer interest has not been adequately regulated in the Bankruptcy Law, Aviation Law and Consumer Protection Act especially in companies that have experienced bankruptcy; (ii) the rights set forth in Article 4 of the Consumer Protection Law are still difficult to fulfill in whole or in part; and (iii) Renewal of the rules on Consumer Protection and Bankruptcy will also have a major impact on the Indonesian economy in the future, especially in the case of companies experiencing bankruptcy."

"Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak konsumen saat pembelian barang elektronik impor. Dengan menganalisa kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajibannya untuk mendirikan pusat layanan purna jual. Dengan pesatnya perkembangan teknologi yang didorong oleh globalisasi, terjadi peningkatan impor produk elektronik. Produk-produk tersebut harus memiliki jaminan dan adanya pusat layanan purna jual untuk dapat menampung. Pusat layanan purna jual merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam tahap pasca transaksi yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam undang-undang tersebut, terdapat kewajiban bagi pelaku usaha untuk menyediakan fasilitas purna jual untuk barang yang memiliki permanfaatan sekurang-kurang nya 1 (satu) tahun. Layanan purna jual diwujudkan dalam beberapa bentuk, seperti perbaikan, penggantian produk, dan ketersediaan suku cadang. Selain itu, perkembangan e-commerce memungkinkan konsumen memiliki akses lebih luas terhadap produk. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap pemenuhan layanan purna jual oleh pelaku usaha.

---

The Article aims to analyze the protection of consumer interest in the purchasing of imported electronic products. Which will be conducted by analyzing the compliance of business actors to establish after sales service centers. With the rapid development of technology in the background of globalization has lead to an increase of imported electronic products. In which such products must have a guarantee of an after sales service. After sales service is a form of post-transaction stated under Law No. 8 of 1999 regarding Consumer Protection. In which states that it is an obligation that business actors must fulfil for products that has a durability period for more than 1 (one) year. After sales service are manifested in several forms such as; repairs, replacement of product, and availability of spare parts. In addition, to developments in e-commerce allowing consumers to have more access to products. Which, raises concerns with the fulfillment of after sales service by business actors. This article aims to explore the obligation, rights of business actors and supervision of after sales service by analyzing the after sales service that is presented in the market today."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai pelindungan konsumen terhadap layanan purna jual dan garansi produk elektronika dan telematika, dengan studi kasus Putusan BPSK Nomor 009/A/BPSK-DKI/XII/2020. Dalam melindungi hak-hak konsumen pengguna produk elektronika dan telematika, penting bagi konsumen untuk mendapatkan pelindungan terhadap layanan purna jual dan garansi yang diberikan oleh pelaku usaha. Dalam hal ini, hukum pelindungan konsumen hadir untuk memberikan pelindungan hukum guna menjaga kepentingan konsumen, khususnya dalam konteks ini, para konsumen pengguna produk elektronika dan telematika. Namun, masih ada permasalahan terkait upaya perlindungan bagi konsumen pengguna produk tersebut, seperti kurangnya pengetahuan dan kesadaran konsumen akan hak-hak yang sebenarnya dimilikinya. Oleh karena itu, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran konsumen tentang hak-hak yang mereka miliki menjadi hal yang sangat penting. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dalam menganalisis data yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen masih memiliki pengetahuan yang terbatas dan kurang sadar akan hak-hak yang sebenarnya dimilikinya. Hal ini dapat dilihat dari salah satu contoh kasus dalam Putusan BPSK Nomor 009/A/BPSK-DKI/XII/2020. Meskipun pelaku usaha telah memenuhi kewajibannya dengan baik, konsumen tetap merasa tidak puas dan mengharapkan lebih banyak. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan konsumen tentang jangka waktu layanan purna jual yang diberikan oleh pelaku usaha. Padahal, jangka waktu layanan purna jual telah diatur secara spesifik dalam kartu jaminan dan Permendag 26/2021. Oleh karena itu, konsumen perlu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait hak-hak mereka sebagai konsumen terhadap layanan purna jual dan garansi produk elektronika dan telematika. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek layanan purna jual dan garansi yang diberikan oleh pelaku usaha sebelum melakukan pembelian produk. Selain itu, konsumen juga perlu membaca dengan seksama petunjuk penggunaan dan kartu jaminan purna jual yang diberikan oleh pelaku usaha. Dengan demikian, diharapkan kepada konsumen dapat lebih memahami dan meningkatkan kesadaran akan hak-hak yang dimilikinya yang telah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan mengenai layanan purna jual dan garansi produk elektronika dan telematika.

---

This study aims to examine the juridical review of consumer protection of after-sales service and warranty of electronics and telematics products, with a case study of BPSK Decision Number 009/A/BPSK-DKI/XII/2020. In protecting the rights of consumers who use electronics and telematics products, it is important for consumers to get protection against after-sales and warranty services provided by business actors. In this case, consumer protection law provides legal protection to safeguard the interests of consumers, especially in the context of consumers who use electronics and telematics products. However, there are still problems related to protection efforts for consumers who use these products, such as the lack of knowledge and awareness of consumers of the rights they actually have, and this emphasizes the importance of increasing consumer’s knowledge regarding their rights. This research uses the juridical-normative method in analyzing relevant data with results showing that consumers still have limited knowledge and are less aware of the rights they actually have reflected in BPSK Decision Number 009/A/BPSK-DKI/XII/2020. Although business actors have fulfilled their obligations properly, consumers still feel dissatisfied and expect more. This is due to consumers' lack of knowledge about the after-sales service period provided by business actors. In fact, the after-sales service period has been specifically regulated in the warranty card and Minister of Trade Regulation Number 26/2021. Therefore, consumers need to increase their knowledge and understanding of their rights as consumers regarding after-sales service and warranty of electronics and telematics products. This can be done by paying attention to the after-sales service and warranty aspects provided by businesses before purchasing products. In addition, consumers also need to read carefully the instructions for use and the after-sales guarantee card provided by the business. Thus, it is hoped that consumers can better understand and increase awareness of their rights which have been protected by laws and regulations regarding after-sales service and warranty of electronics and telematics products."

"Skripsi ini membahas tentang aspek perlindungan konsumen pengguna jasa internet Smartfren, akibat adanya gangguan layanan akses data internet yang terjadi beberapa waktu lalu. Penyebab terjadinya gangguan tersebut diantaranya kabel jaringan yang terputus karena jangkar kapal dan bencana alam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan permasalahan hukum lainnya yang dilakukan oleh PT. Smartfren telecom, tbk. Dengan demikian, terdapat pelanggaran hukum baik menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan telekomunikasi. Selain itu, adanya sanksi yang dapat diterapkan untuk PT. Smartfren Telecom, tbk sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha. Adapun sanksi yang dapat dikenakan yaitu sanksi ganti rugi, sanksi administrasi dan sanksi pidana.

---

This thesis discusses about the aspects of consumer protection on internet services user of Smartfren, due to distruption of data access services internet some time ago. The cause of the distruption such as disconnected network cable because of ship anchor and natural disaster. This research uses normative analytical descriptive. This research found other legal issues conducted by PT. Smartfren Telecom, Tbk. Thus, there are law violations in Consumer Protection Act and the regulations related to telecommunications. In addition, there are sanctions that can be applied to the PT. Smartfren Telecom, Tbk as a form of enterpreneur’s responsibility. The sanctions that can be applied are compensation, administrative sanction and criminal sanction."

"Kepailitan terhadap developer apartemen banyak menimbulkan pro dan kontra karena dinilai merugikan konsumen yang hanya menjadi Kreditor konkuren. Pada akhir 2023, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA 3/2023 yang mana salah satu isinya adalah menyatakan pembuktian perkara pailit dan PKPU terhadap developer apartemen tidak dapat dibuktikan secara sederhana sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU. Dalam skripsi ini, Penulis membahas mengenai ketentuan pembuktian tidak sederhana pada perkara kepailitan dan PKPU terhadap developer apartemen pada SEMA 3/2023 dengan menganalisisnya dari segi UUKPKPU dan Hukum Kepailitan secara umum serta dikaitkan berdasarkan kasus-kasus kepailitan dan PKPU yang terjadi terhadap developer apartemen. Skripsi ini juga menganalisis SEMA 3/2023 sebagai sebuah peraturan dan keberlakuannya dalam perkara kepailitan dan PKPU. Penulis menggunakan penelitian dalam bentuk yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang Penulis temukan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa SEMA 3/2023 yang mengatur mengenai pembuktian tidak sederhana pada perkara kepailitan dan PKPU terhadap developer apartemen bertentangan dengan UUKPKPU serta Hukum Kepailitan secara umum. SEMA 3/2023 juga telah melanggar prinsip kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara sebagaimana dalam UUKH dan UUMA. Kehadiran SEMA 3/2023 bukanlah solusi bagi penyelesaian atas kerugian konsumen ketika developer apartemen pailit, melainkan hanya menambah masalah baru akibat upaya hukum bagi Kreditor, baik konsumen maupun non-konsumen, serta Debitor itu sendiri dibatasi. Selain itu, kehadiran SEMA 3/2023 dapat menimbulkan disparitas putusan terhadap developer apartemen yang akan menimbulkan ruang abu-abu atas parameter dari pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan dan PKPU, khususnya terhadap developer apartemen. Penulis berkesimpulan bahwa untuk melindungi konsumen yang mengalami kerugian akibat developer apartemen pailit bukan dengan cara membuat developer apartemen tersebut tidak dapat pailit atau PKPU, melainkan mengatur perihal mekanisme khusus atas permohonan pailit dan PKPU terhadap developer apartemen atau pengaturan mengenai perlindungan konsumen selama proses kepailitan, khususnya dengan memperhatikan hak-hak konsumen sebagaimana dalam UUPK.

---

Bankruptcy against apartment developers has raised many pros and cons because it’s considered detrimental to consumers who are only concurrent Creditors. At the end of 2023. The Supreme Court issued SEMA 3/2023 which one of the contents is to state that the evidentiary of bankruptcy and PKPU cases against apartment developers cannot be proven simply as in Article 8 paragraph (4) UUKPKPU. In this thesis, the author discusses the provision of non-simple evidentiary in bankruptcy and PKPU cases against apartment developers in SEMA 3/2023 by analyzing it in terms of UUKPKPU and Bankruptcy Law in general, and also related based on bankruptcy and PKPU cases that occurred against apartment developers. This thesis also analyzes SEMA 3/2023 as a regulation and its applicability in bankruptcy and PKPU cases. The author employs normative juridical research with descriptive-analytical characteristics to address the issues found. The results research indicate that SEMA 3/2023, which regulates non-simple evidentiary in bankruptcy and PKPU cases against apartment developers contradicts with UUKPKPU and Bankruptcy Law in general. SEMA 3/2023 has also violated the principle of freedom of judges in deciding a case as stipulated in UUKH and UUMA. The presence of SEMA 3/2023 is not a solution to the losses suffered by consumers when an apartment developers goes bankruptcy, rather, it creates new problems by limiting the legal recourse available to Creditors, both consumers and non-consumers, as well as the Debtor it self. Furthermore, the presence of SEMA 3/2023 may lead to disparity in decisions against apartment developers which will create a gray area over the parameters of simple evidentiary in bankruptcy and PKPU cases, especially against apartment developers. The author concludes that to protect consumers who have suffered losses due to bankruptcy of apartment developers is not by making the apartment developer unable to file for bankruptcy or PKPU, but by regulating a special mechanism for bankruptcy and PKPU petition against apartment developers or regulating consumer protection during the bankruptcy process, especially by paying attention to consumer rights as outlined in UUPK."

"Penggunaan transportasi sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Salah satu transportasi yang paling banyak digunakan adalah transportasi darat, terkhusus kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor). Seiring dengan berjalannya waktu, terdapat inovasi baru terhadap desain sepeda motor yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan rasa aman serta nyaman bagi para pengendara. Rangka eSAF yang digunakan pada sepeda motor Honda merupakan salah satu bentuk inovasi yang ditawarkan oleh PT. Astra Honda Motor. Pada hakikatnya, setiap kendaraan bermotor roda dua yang akan diproduksi dan diperjualbelikan haruslah sesuai dengan ketentuan mengenai standar kendaraan bermotor roda dua di Indonesia. Namun, sangat disayangkan, pada kenyataannya, terdapat beberapa kasus kerusakan pada rangka eSAF motor Honda, berupa korosi hingga patahnya rangka tersebut, akibat bagian dalam rangka yang tidak terlapisi oleh coating. Melalui metode penelitian yuridis-normatif, skripsi ini akan membahas mengenai kesesuaian perlindungan hak konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, serta peran pemerintah dalam mengupayakan perlindungan konsumen atas kerusakan rangka eSAF, dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lebih lanjut, skripsi ini juga akan memberikan saran kepada pemerintah, pelaku usaha, serta konsumen sebagai upaya pencegahan untuk meminimalisir terjadinya kejadian serupa di kemudian hari.

---

Transportation has become a basic need for people to carry out their daily lives. One of the most widely used forms of transportation is land transportation, especially two-wheeled motorized vehicles (motorcycles). As time goes by, new innovations to motorcycle design aim to increase efficiency and a sense of safety and comfort for riders. The eSAF frame used on Honda motorcycles is one form of innovation offered by PT Astra Honda Motor. In essence, every two-wheeled motorized vehicle that will be produced and traded must comply with the provisions regarding the standards of two-wheeled motorized vehicles in Indonesia. Unfortunately, there are several cases of damage to the eSAF frame of Honda motorcycles, in the form of corrosion to broken frames due to the inside of the frame not being appropriately coated. Through the juridical-normative research method, this thesis will discuss the suitability of the protection of consumer rights, the responsibility of entrepreneurs, as well as the role of the government in seeking consumer protection for eSAF frame damage, with the provisions stipulated in Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection. Furthermore, this thesis will also provide suggestions to the government, entrepreneurs, and consumers as a preventive effort to minimize the occurrence of similar incidents in the future."