Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai kebijakan pengurangan pajak mobil dengan spesifikasi ramah lingkungan yang diberlakukan di Indonesia dan Jepang. Indonesia mengeluarkan kebijakan ini untuk membantu industri mobil dalam negeri agar tidak kalah saing dengan industri luar negeri. Jepang mengeluarkan kebijakan ini dengan tujuan membantu industri mobil negaranya agar penjualan mereka kembali normal karena terkena krisis ekonomi tahun 2008. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis dalam penyajiannya, dan didukung oleh studi pustaka yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan karakteristik dalam hal pembentukan, bentuk, dan dampak dari kebijakan diantara kedua negara.

---

This thesis discusses tax cut policy for eco-friendly car in Indonesia and Japan. Indonesia issued this policy to help domestic car industries to be able to compete with foreign car industries in the matters of national production. Japan signed the policy in order to help domestic car industries sales that affected by 2008 global crisis. This research uses qualitative with descriptive analytic method, and supported by the relevant literature. It argues that there are a differences of characteristics in formulation, form and outcomes from the policy between two countries."

"Pemeriksaan pajak sebagai salah satu bagian dari administrasi pajak, dalam tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, merupakan hal yang selalu dikritisi karena hubungannya yang sangat erat dengan masyarakat, dalam hal ini sebagai wajib pajak yang diperiksa. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk membandingkan kebijakan pemeriksaan pajak di Indonesia dengan negara Amerika Serikat dan Jepang, menganalisa permasalahan yang timbul sehubungan dengan implementasi kebijakan pemeriksaan pajak di Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analistis. Dari hasil pembahasan diperoleh bahwa terdapat kritikan terhadap implementasi kebijakan pemeriksaan pajak di Indonesia yang timbul karena tidak diterapkannya kebijakan pajak secara utuh oleh pemeriksa pajak dan lemahnya pemberian sanksi kepada petugas pajak apabila melanggar peraturan. Ketidaksetaraan timbul karena adanya kebijakan pemeriksaan yang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Ditjen Pajak seperti pemberlakuan administrasi perpajakan modern dan ketentuan pemeriksaan pajak seperti pembentukan Tim Pembahas dan Kuesioner Pemeriksaan Pajak dan didukung sosialisasi ketentuan pajak kepada wajib pajak. Serta pengawasan kepada petugas pajak melalui komite pengawasan di bidang perpajakan. Beberapa instrumen kebijakan pemeriksaan Amerika Serikat dan Jepang dapat diterapkan di Indonesia seperti Taxpayer Advocate Service, Taxpayer Charter dan Whistle Blower untuk mengurangi ketidaksetaraan tersebut.

---

Tax audit as one part of tax administration, in its aim to improve taxpayer compliance, is something that is always criticized because of its very close relationship with the community, in this case as an audited taxpayer. The purpose of writing this thesis is to compare the tax audit policy in Indonesia with the United States and Japan, to analyze the problems that arise in connection with the implementation of the tax audit policy in Indonesia. The research approach used in writing this thesis is a qualitative approach with a descriptive analytical research type. From the results of the discussion, it is found that there are criticisms of the implementation of tax audit policies in Indonesia which arise because of the non-implementation of tax policies in their entirety by the tax examiners and the weakness of giving sanctions to tax officials if they violate the regulations. Inequality arises because of audit policies that are not specifically regulated in the legislation. Efforts have been made by the Directorate General of Taxes such as the implementation of modern tax administration and tax audit provisions, such as the formation of a Tax Audit Discussion Team and Questionnaire and supported by the socialization of tax provisions to taxpayers. As well as supervision of tax officers through the supervisory committee in the field of taxation. Several audit policy instruments from the United States and Japan can be applied in Indonesia, such as the Taxpayer Advocate Service, Taxpayer Charter and Whistle Blower to reduce this inequality."

"Penelitian ini membahas tentang kebijakan penurunan tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) atas mobil ramah lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dasar pemikiran adanya alternatif kebijakan penurunan tarif PPnBM atas mobil ramah lingkungan. Di samping itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi alternatif kebijakan penurunan tarif PPnBM atas mobil ramah lingkungan di Indonesia serta untuk mengetahui perlakuan kebijakan perpajakan atas mobil ramah lingkungan di negara lain yaitu Thailand. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan literatur yang berasal dari artikel, buku, peraturan dan sumber lain.Hasil penelitian menyimpulkan dasar pemikiran alternatif kebijakan penurunan tarif PPnBM atas mobil ramah lingkungan ini adalah untuk pengembangan mobil ramah lingkungan di Indonesia. Kebijakan penurunan tarif PPnBM pada mobil ramah lingkungan dalam program Low Cost Green Car memberikan implikasi positif dan negatif. Kebijakan eco-car merupakan kebijakan perpajakan atas mobil ramah lingkungan di Thailand. Insentif yang diberikan pada kebijakan eco-car policy tersebut adalah menurunkan tarif cukai atas mobil ramah lingkungan menjadi 17%.

---

This research studies the suggestion about luxury tax rate reduction policy on green car. The purpose of this study was to know and analyze basis of thinking about luxury tax rate reduction policy on green car. It also analyzed about implication about luxury tax rate reduction policy on green car and to know about tax policy for green car in other country likes Thailand. This research used qualitative approach with descriptive analysis. The data were collected by means of deep interview and also literatures from articles, books, rules, and other sources.

The results of this research conclude that the basis of thinking about possibility of luxury tax rate reduction on green car is to expand green car in Indonesia..Tax rate reduction policy will cause positive effect and negative effect. Eco-car policy is tax policy for green car in Thailand. Incentive which given by eco-car policy is decrease excise rate for green car to 17 percent."

"Guna menanggulangi permasalahan polusi dan kelangkaan bahan bakar fosil yang terjadi saat ini, perusahaan mobil saling berkompetisi untuk menciptakan mobil yang ramah lingkungan; mobil rendah emisi dan hemat bahan bakar. Cara yang efektif untuk memperkenalkan produk terbarunya kepada konsumen adalah dengan menggunakan media iklan. Pemilihan kata yang digunakan dalam iklan adalah hal yang esensial guna menyampaikan ide iklan kepada pembaca iklan secara utuh sehingga tidak ada informasi yang terlewat. Skripsi ini membahas korelasi makna yang digunakan, baik pada Schlagzeile maupun Fliesstext dalam iklan mobil ramah lingkungan merek BMW dan VW. Skripsi ini juga membahas bagaimana gambar yang digunakan menunjang teks iklan. Dengan menggunakan metode kualitatif, saya menemukan bahwa tujuh dari delapan iklan yang saya gunakan sebagai korpus data menggunakan kata-kata maupun frasa yang memiliki korelasi makna satu sama lain dan umumnya merupakan makna asosiasi. Kata-kata maupun frasa tersebut digunakan untuk membangun citra mobil ramah lingkungan. Gambar yang ada pun turut membangun citra ramah lingkungan serta mendukung teks dan diperkuat dengan penggunaan unsur alam, seperti pepohonan, pegunungan, awan, matahari dan juga danau.

---

In the age of fossil fuel scarcity, today's car manufacturers in Germany compete with each other to create innovative eco-friendly cars: cars that are low in emission and fuel consumption. To educate the market about this new kind of product, auto companies utilize many approaches. One of the most popular approach is visual advertising. In advertisements, there is the need to use words effectively, or else viewers will miss important points of said ads. In this thesis, I will discuss the correlation of words used in both Headline and Bodycopy parts of some eco-friendly car advertisements by BMW and VW. I will also write about how graphics are used to enhance the meaning of those words. Using qualitative methods, my analyses found that seven out of eight ads uses words and phrases that have associative meanings. These words are used to build the image of ecofriendliness. This image is also strengthen by the usage of environment-associated pictures such as trees, mountains, clouds, or lakes. "

"Penelitian ini membahas analisis kebijakan insentif pajak atas industri Low Cost Green Car LCGC di Indonesia Penelitian ini mengangkat dua permasalahan yaitu pertimbangan pemberian insentif pajak untuk mendorong industri Low Cost Green Car di Indonesia dan dampak kebijakan pemberian insentif pajak untuk industri Low Cost Green Car di Indonesia Pertimbangan pemberian insentif pajak untuk mendorong industri Low Cost Green Car tersebut adalah situasi ekonomi domestik yaitu naiknya pertumbuhan ekonomi situasi area pasar bebas regional yang menuntut industri otomotif Indonesia untuk selalu berinovasi menciptakan kendaraan hemat energi dan harga terjangkau teknologi untuk efisiensi bahan bakar minyak yang disyaratkan untuk membuat kendaraan yang lebih ramah lingkungan membangun industri komponen otomotif dalam negeri serta investasi lapangan kerja dan kemacetan Dampak kebijakan pemberian insentif pajak ini adalah berkembangnya Industri Low Cost Green Car meningkatnya investasi di industri komponen otomotif pertumbuhan jumlah kendaraan yang semakin tidak terkendali serta penurunan jumlah impor kendaraan utuh CBU Completely Built Up.

---

This study discusses the analysis of the tax incentive policy on the Low Cost Green Car industry This study raised two issues that considered tax incentive to encourage the Low Cost Green Car industry in Indonesia and the impact of tax incentive policy of Low Cost Green Car industry in Indonesia Consideration of tax incentive to encourage the Low Cost Green Car industry are the economic situation the situation of regional free trade area that demands the Indonesian automotive industry to constantly innovate to create energy efficient vehicles and affordable prices the technology for fuel efficiency required to make vehicles more environmentally friendly build domestic auto component industry and investment employment and traffic congestion The impact of this tax incentive policy is the development of Low Cost Green Car industry increased investment in the automotive component industry growth in the number of vehicles getting out of control and the reduction in the number of imported vehicles "

"Analisis Kebijakan Pajak Penghasilan Sektor Usaha Kecil Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia : Pembelajaran Dari Jepang Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia. Untuk menaikkan kontribusi kepada negara, pemerintah membuat kebijakan pajak penghasilan untuk wajib pajak sektor Usaha Kecil dan Menengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengalisis kebijakan pajak penghasilan untuk wajib pajak sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia dengan membandingkan kebijakan pajak penghasilan untuk Wajib Pajak sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Jepang sebagai pembelajaran. Dan menganalisis strategi Jepang dalam kebijakan pajak penghasilan untuk Wajib Pajak sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai pembelajaran Penelitian dilakukan dengan cara menganalisis data kualitatif dengan tipe penelitian deskripif dimana diuraikan data yang berupa informasi dan teori yang diperoleh dari studi kepustakaan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari haasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari literatur, buku dokumen dan jurnal penelitian yang memiliki kaitan degan tema penelitian ini.

---

Analysis of Income Tax Policy of Small Micro Enterprise SectorSmall And Medium In Indonesia Learning From Japan Small and Medium Micro Enterprises have a large contribution to Gross Domestic Product in Indonesia. To increase the contribution to the state, the government creates an income tax policy for the taxpayer of the Small and Medium Business sector. This study aims to analyze income tax policy for taxpayer of Micro Small and Medium Enterprises sector in Indonesia by comparing income tax policy for Taxpayer of Small and Medium Enterprises sector in Japan as learning. And analyze Japanese strategy in income tax policy for Taxpayer of Micro Small and Medium Enterprises sector as learning. The research is done by analyzing qualitative data with descriptive research type where the data is described in the form of information and theory obtained from literature study. Sources of data in this study are primary data obtained from interviews and secondary data obtained from literature, document books and research journals that have relevance degan theme of this study. "

"Jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat dapat menimbulkan eksternalitas negatif. Salah satu eksternalitas negatif yang dihasilkan oleh meningkatnya kendaraan bermotor tersebut ialah pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan memiliki dampak buruk bagi kehidupan di bumi, khususnya bagi manusia. Salah satu upaya untuk mengurangi pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor ini adalah dengan menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Di Indonesia sendiri, kendaraan ramah lingkungan yang sudah diregisterasikan kepemilikannya adalah kendaraan bermesin hybrid dan berbasis listrik. Atas kepemilikan kendaraan ramah lingkungan tersebut, pemerintah mengenakan Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini menjelaskan bagaimana analisis kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan ramah lingkungan dan alternatif kebijakan bagi kendaraan ramah lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara mendalam. Pemerintah sebaiknya membedakan kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor antara kendaraan ramah lingkungan dengan kendaraan berbahan bakar fosil pada umumnya. Hal ini mengingat bahwa pencemaran lingkungan yang dihasilkan kendaraan ramah lingkungan tersebut lebih kecil dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar fosil pada umumnya. Selain itu, alternatif kebijakan dapat diberikan dari segi tarif Pajak Kendaraan Bermotor, bobot dalam Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

---

The increase of vehicles can cause negative externalities. One of the negative externalities is environmental pollution. The environmental pollution gives bad impact for the entire world, especially for human. One of the efforts to reduce environmental pollution is using green vehicles.

In Indonesia, green vehicles that have been registered are hybrid and electric vehicles. The ownership of it, the government imposes a Motor Vehicle Tax. This research describes how the analysis Motor Vehicle Tax policy for green vehicles and the alternative policies for it.

This research uses descriptive qualitative method. The collecting data technique is in-depth interviews. Government policies should distinguish between the Motor Vehicle Tax green vehicles with fossil-fueled vehicles. The alternative policies for green vehicles can be given in Motor Vehicle Tax Rates, 'bobot' in the Tax Base and Motor Vehicle Sale Value."

"Menurut lembaga survei Wealth Health Organization (WHO), Indonesia menduduki peringkat ketiga di dunia sebagai jumlah perokok terbanyak. Untuk mengurangi eksternalitas negatif yang timbul dari penggunaan rokok elektrik, pemerintah mengeluarkan kebijakan cukai rokok elektrik pada tahun 2018. Peningkatan konsumsi rokok elektrik di Indonesia membuat pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan berupa kenaikan cukai rokok elektrik pada tahun 2023 dan 2024. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan cukai rokok elektrik di Indonesia dengan negara Filipina dan Malaysia, dan evaluasi dari kebijakan kenaikan cukai rokok elektrik di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan post positivis. Metode penelitian dari penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa negara Filipina memiliki kebijakan cukai rokok elektrik berdasarkan kandungan nikotin, sementara di Indonesia berdasarkan jenis. Negara Malaysia memiliki tarif tetap atas liquid, sementara di Indonesia tarif spesifik berdasarkan jenis. Negara Filipina dan Malaysia masing-masing memiliki tarif cukai atas liquid yang lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Terdapat empat pilar kebijakan cukai rokok elektrik di Indonesia, yaitu pengendalian konsumsi, penerimaan negara, keberlangsungan tenaga kerja, dan pengendalian rokok elektrik ilegal. Kebijakan kenaikan cukai rokok elektrik menurut evaluasi kebijakan Dunn, sudah memenuhi kriteria efisiensi dan keadilan. Namun, belum memenuhi kriteria evaluasi efektifitas, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan.

---

According to the Wealth Health Organization (WHO) survey institute, Indonesia is ranked third in the world with the highest number of smokers. To reduce negative externalities arising from the use of e-cigarettes, the government issued an e-cigarette excise policy in 2018. The increasing consumption of e-cigarettes in Indonesia prompted the government to make policy adjustments in the form of an increase in excise duty. on electronic cigarettes in 2023 and 2024. This research was conducted to determine the comparison of excise taxes. e-cigarettes in Indonesia with the Philippines and Malaysia, as well as an evaluation of the policy to increase excise duty on e-cigarettes in Indonesia. This research was conducted using a post positivist approach. The research method used in this research is a qualitative method. The results of this research show that the Philippines has an excise policy on e-cigarettes based on the nicotine content, while in Indonesia it is based on the type. Malaysia has a fixed tariff for liquids, while in Indonesia the tariff is specific based on the type. The Philippines and Malaysia each have higher liquid excise rates than Indonesia. There are four pillars of e-cigarette excise policy in Indonesia, namely controlling consumption, state revenue, workforce sustainability, and controlling illegal e-cigarettes. According to Dunn's policy evaluation, the policy to increase excise tax on e-cigarettes meets the criteria of efficiency and fairness. However, it does not meet the evaluation criteria of effectiveness, adequacy, responsiveness and accuracy."

"Walaupun sejak tahun 1992 telah diterapkan kebljakan penempatan dokter dan dokter gigi PIT tetapi penyebaran tenaga kesehatan khususnya dokter dan dokter gigi belum menggembirakan. Sekitar 25 - 40% Puskesmas tidak memiliki tenaga dokter, khususnya puskesmas yang berada di kawasan timur indonesia dan daerah konflik. Penyebaran dokter dan dokter gigi belum merata khususnya di daerah di kawasan Indonesia Bagian Timur. Rasio ldealnya I 00.000 jiwa dilayani 40 dokter, tetapi hanya 4 Propinsi yang mencapai rasio tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis kebijakan pemerintah pusat da1am pemerataan dokter dan dokter gigi di Indonesia. Dalam penelitian ini data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan me!akukan wawancara mendalam. Data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen. Data primer digali dari berbagai inforrnan yang berkompeten, yakni: Biro K!!pegawaian Departemen Kesehatan RJ. Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kesehatan RI, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Badan PPSDM Depkes RI, Konsil Kedokteran Indonesia, Ditjen Dikti Depdiknas, Pengurus Besar IDI dan PDGI. Hasii penelitian menunjukkan bahwa penyusunan kebijakan pemerataan dokter dan dokter gigi menjadi hal dilematis, ditengah-tengah issue pe]anggaran Hak Azasi Manusia, sementara disisi Iain masyarakat memerlukan pelayanan k.esehatan, tanpa membedakan status ekonomi. Koordinasi antara stakeholders di tingkat pusat masih kurang nptimal khususnya dalam penyusunan kebijakan serta monitoring implementasi kebijakan pemerataan doktcr dan dokter gigi.

---

Since 1992, the temporary placement policy of general practitioner and dentist (PTT) has been applied even though it distribution> particularly dentists and general practitioner, not satisfactory yet. Approximately 25 - 40% of local health center do not have general practitioner, especially those in eastern part of Indonesia and regional conflict. Within it ideal ratio where 40 general practitioners served 100,000 inhabitants, only 4 provinces could fulfill it.

This is a qualitative approach research aim of analyzing the central government policies on equity distribution of general practitioners and dentists in Indonesia, In this research, data used consists of primary obtained through in depth interview and secondary data obtained through the document assessment. Primary data gathered from various competent informants, namely the Bureau Employee Affair of Health Department, Bureau of Legal and Organization Affairs of Health Department, The Center of Human Resource Planning and Utility of Health~ PPSDM Agency of Health Department, the Indonesian Medical Council, the General Directorate of High Education Ministry, the Indonesian Association of Medical Doctor, and the Dentist Association of Indonesia.

The results of research showed that this policies fall into a dilemma in the middle issue of human rights violations, while in the other side people need a health care without distinction on economic status. Coordination between stakeholders at the central level is not optimal yet, particularly In the policies preparation and monitoring on the policy implementation."

"UMKM adalah tulangpunggung usaha di Indonesia dan Thailand. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan kebijakan pajak penghasilan atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia dan Thailand serta menganalisis kelemahan kebijakan pajak penghasilan atas UMKM di Indonesia dibanding kebijakan PPh UMKM Thailand. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil pengkajian menunjukan bahwa pelaku UMKM Thailand membayar PPh yang tinggi daripada pelaku UMKM Indonesia. Kelemahan kebijakan pajak penghasilan atas UMKM di Indonesia dibanding Thailand dinilai tidak memenuhi aspek keadilan, bertentangan dengan sistem self assessment, bertentangan dengan Undang-undang, penerbitan SKB yang tidak sesuai dengan asas ease of administrationdan tidak ada insentif pajak yang diberikan kepada pelaku UMKM Indonesia.

---

Small and Medium Enterprises are the backbone enterprises in Indonesia and Thailand. The purpose of this study was to compare the income tax policy on Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) in Indonesia and Thailand and to analyze weaknesses of income tax policy on SMEs in Indonesia than SMEs in Thailand. This study used a qualitative approach.

The assessment results show that SMEs in Thailand pay income tax higher than SMEs in Indonesia. The Weakness of income tax policy on SMEs in Indonesia than Thailand did not meet an aspects of quality and it was contrary to the self-assessment system and the Act. The other weakness was issuance of the Exemption Letter was not in accordance with the principles of ease of administration and there were no tax incentives that were given to SMEs in Indonesia."