Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang Implementasi Pajak Kendaraan Bermotor Pada Provinsi Aceh. Sejak tahun 2011 hingga tahun 2015 jumlah kendaraan bermotor terus meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 9,17%, namun pada tahun 2015 penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tidaklah memenuhi target yang ditetapkan, hal ini diperkuat dengan audit BPK pada tahun 2015 yang menyatakan belum optimalnya penerimaan PKB pada Provinsi Aceh. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode analisis deskriptif serta menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara mendalam. Analisis implementasi penelitian ini menggunakan teori Edward III dengan hasil penelitian bahwa tiap dimensi implementasi terpenuhi, namun dalam pelaksanaan masih terdapat hambatan seperti data kendaraan yang tidak valid, kondisi geografis, dan kepatuhan wajib pajak yang mengakibatkan penerimaan PKB Provinsi Aceh menjadi tidak optimal.

---

This thesis discusses about the implementation of the Vehicle Tax in Aceh Province. Since 2011 to 2015 the number of vehicles keep on increasing with an average increase of 9.17%, but in 2015 the vehicle tax revenue did not live up the expetation of local government, this was confirmed by the BPK audit in 2015 that vehicle tax revenue was not optimal in the Aceh Province. This research used a quantitative approach with descriptive analysis method and used data collection techniques literature and in-depth interviews. Analysis of the implementation of this study used the theory of Edward III to the result that every dimension of implementation are fulfilled, but there were still obstacles in the implementation, such as vehicle data is invalid, geographical conditions, and taxpayer compliance resulted in less optimized vehicle tax revenue in Aceh province."

"Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan earmarked tax atas Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini adalah secara kebijakan, peraturan earmarked tax tidak selaras dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, peraturan earmarked tax juga tidak lengkap dalam mengatur rincian komponen belanja sehingga tidak bisa dibuktikan bahwa implementasi earmarked tax PKB berjalan sesuai aturan dan kebijakan. Earmarked tax terasa tidak membawa pengaruh berarti terhadapp pengkomposisian anggaran SKPD di Provinsi Banten. Dalam implementasinya, stakeholders belum siap menerapkan kebijakan earmarked tax dikarenakan birokrasi pemerintah daerah yang kompleks dalam penyusunan anggaran dan kurang maksimalnya kerjasama antara SKPD dengan instansi terkait serta masyarakat.

---

This study analyzes the implementation of earmarked tax policy over the Vehicle Tax in Banten. A qualitative method is used with a descriptive design. The results of this study suggest that in policy, the earmarked tax is not in tune with the regional financial management regulations. In addition, the policy does not clearly state the details of expenditure components. It cannot be proven that the implementation of the earmarked tax policy over the Vehicle Tax goes according to the rules and regulations. In other words, earmarked tax does not bring a significant effect to the Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) budget composition in Banten. In practice, the stakeholders are not ready to implement the earmarked tax due to the complex bureaucracy of the local government in preparing the budget and the ineffective cooperation between SKPD, the relevant agencies, and the society."

"Penelitian ini dilakukan denan tujuan untuk mendeskripsikan proses implementasi kebijakan pajak alat-alat berat sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Riau. Penelitian dilakukan dengan pendekatan postpositivisme dan pengumpulan data kualitatif. Hasil dari penelitian ini terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi proses implementasi kebijakan, seperti konten kebijakan, dan lingkungan implementasi. Selain itu, masih terdapat beberapa faktor yang menghambat kegiatan implementasi tersebut, yaitu (a) pro kontra dalam penetapan subjek pajak, (b) lokasi alat-alat berat yang jauh, (c) sanksi yang dilaksanakan kurang tegas, (d) diperlukan banyak kerjasama dari berbagai pihak yang terkait, (e) adanya faktor tertentu yang menyebabkan rendahnya penerimaan pajak alat-alat berat.

---

The study was conducted to describe the policy implementation process of heavy equipments tax as an object of motor vehicle tax in Riau Province. This study was conducted with a postpositivism approach and qualitative data collection. The research results revealed there were two factors that can influence in policy implementation process such as content of implementation and context of implementation. Meanwhile, there are several factors that hinder the implementation of the activities, they are (a) pros and cons when setting the tax subject, (b) the heavy equpments located in remote spot, (c) lack of law enforcement (d) the policy required a lot of cooperation and coordination between the relevant stakeholders. (e) there are force majeure factors that cause the decrease of revenue of heavy equipments tax."

"Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB) merupakan sebuah kebijakan baru yang akan diterapkan di Indonesia, termasuk di Jawa Barat pada tahun 2025. Hingga saat ini, pemerintah daerah sedang menyusun peraturan daerah terkait Opsen PKB. Kebijakan Opsen PKB dijadikan sebagai pengganti skema dana bagi hasil yang selama ini dinilai terdapat permasalahan dalam alokasinya. Namun, di satu sisi, terdapat beberapa pihak yang berpendapat bahwa Opsen PKB berpeluang untuk menambah beban Wajib Pajak. Dalam hal ini, proses formulasi kebijakan berperan penting untuk membuat keputusan terkait kebijakan Opsen PKB agar dapat dijalankan dengan baik saat implementasi kebijakan. Adapun, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses formulasi kebijakan Opsen PKB di provinsi Jawa Barat dan bagaimana potensi dampak yang akan muncul, serta untuk mengetahui bagaimana penerapan Opsen PKB di negara lain sebagai bahan untuk dijadikan pembelajaran bagi Indonesia. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan Opsen PKB didesain untuk pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan efisiensi dalam alokasi penerimaan dan sebagai bentuk penguatan local taxing power. Dalam proses formulasinya juga terdapat berbagai pihak yang memiliki perbedaan pendapat dan pada akhirnya sepakat dengan adanya kebijakan Opsen PKB meskipun terdapat berbagai potensi dampak baik positif maupun negatif. Untuk mengantisipasi potensi kerugian yang muncul, pemerintah provinsi sedang menyusun kebijakan Opsen PKB yang dapat diterima oleh semua pihak. Berkaca dari penerapan di negara lain, hal-hal yang perlu diperhatikan dari kebijakan Opsen PKB adalah penentuan tarif dan keberadaan bisnis di wilayah tersebut.

---

Motor Vehicle Tax Piggybacking (PKB Opsen) is a new policy that will be implemented in Indonesia, including in West Java on 2025. Until now, the local government is preparing regional regulations. Opsen PKB policy is used as a substitute for a profit-sharing fund scheme which has been considered to have problems in its allocation. However, there are several parties argue that Opsen PKB will increase the burden on taxpayers. In this case, the policy formulation process plays an important role in making decisions related to the Opsen PKB policy so that it can be carried out properly when implementing the policy. The purpose of this research is to find out how the process of formulating the Opsen PKB policy in West Java province and how the potential impacts will arise, and to find out how the Opsen PKB is implemented in other countries to be used as lesson learned for Indonesia. This thesis uses a qualitative method with data collection techniques using interviews and study literature. The results of this study indicate that the Opsen PKB policy formulation process is designed for district/city governments to provide efficiency in revenue allocation and as a form of strengthening local tax power. In the process of its formulation, there were also various parties who had different opinions and in the the end agreed with the Opsen PKB policy even though there were various potential impacts, both positive and negative. To anticipate the potential losses that may arise, the provincial government is preparing an Opsen PKB policy that can be accepted by all parties. Reflecting on the implementation in other countries, the things that need to be considered from the Opsen PKB policy are the determination of tax rate and the existence of businesses in the region."

"Skripsi ini membahas kebijakan earmarked tax yang di terapkan pada pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) di Provinsi D.I Yogyakarta. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Earmarked Tax tidak diterapkan pada PBBKB, namun Pemerintah Yogyakarta penetapan kebijakan tersebut. Oleh sebab itu, muncul pertanyaan mengenai landasan kebijakan apa yang digunakan dalam pengenaan earmarked tax pada PBBKB di D.I Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu mengenai latar belakang penerapan earmarked tax dan bagaimana formulasi kebijakan yang di buat pemerintah D.I Yogyakarta dalam penerapan earmarked tax. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode pengumpulan data secara studi literatur dan studi lapangan yang di lakukan dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menceritakan latar belakang yang menjadi alasan diterapkannya kebijakan earmarking tax pada PBBKB di D.I Yogyakarta serta menggambarkan formulasi kebijakan yang dibuat pemerintah dalam proses earmarked tax tersebut.

---

This thesis explain about the Earmarked Tax Policy which applied in Motor Vehicle Fuel Tax in D.I. Yogyakarta. As Indonesian Republic Statute 2009 Number 28 about Local Tax and Local Retribution isn?t stating that Motor Vehicle Fuel Tax should be earmarked, but the local government of D.I. Yogyakarta is. Therefore, a question about earmarked tax policy on motor vehicle fuel tax in D.I. Yogyakarta was established. The purpose of this study is to find out what is the background of applying earmarked tax and illustrate how to formulate this policy. The type of approach used is qualitative, with the method of data collection of literature study and field study conducted by in-depth interviews. Results of this study illustrate the background of the reason why this earmarked tax policy implemented by the local government."

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan peraturan daerah pajak kendaraan bermotor di Provinsi Lampung. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai peraturan daerah Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Lampung terkait dengan perluasan objek Pajak Kendaraan Bermotor dan perubahan tarif Pajak Kendaraan Bermotor. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa perbedaan antara Perda No 10 tahun 2008 dengan Perda No 2 tahun 2011 terletak pada perlusan objek pajak dan perubahan tarif dimana kendaraan dinas milik instansi pemerintah merupakan objek pajak dan diberlakukannya pajak progresif Peningkatan Jumlah kendaraan bermotor merupakan faktor yang mendukung pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung sedangkan faktor penghambat pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung adalah kesiapan sistem kurangnya pemahaman Wajib Pajak mengenai pajak progresif.

---

This undergraduate thesis focused to compare the local regulations about vehicle tax in Lampung Province. The study was conducted to gain insight about the local regulations of vehicle tax related local tax empowerment and change rate about vehicle tax. This undergraduate thesis used qualitative approach through field study and literature study for data collection.

The result showed that there are some differences between Local Regulation No 10 year 2008 and No 2 year 2011 on expansion of local tax object and changes in vehicle tax rates where the vehicles of government institution become an object of local taxation and progressive taxes are applied Increasing the number of vehicle is supporting factor of taxation and the restricting factors are the readiness of the system lack of understanding taxpayer about progressive tax rate."

"Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan jenis pajak daerah yang menjadi salah satu primadona sumber penerimaan daerah karena terkait dengan penggunaan kendaraan bermotor sebagai jenis barang strategis dan volume kendaraan yang mengalami trend peningkatan sehingga berpengaruh terhadap pemakaian PKB. Skripsi ini membahas implementasi tarif progresif PKB. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah peneliti memberikan penilaian terhadap implementasi tarif progresif PKB berdasarkan hasil analisis wawancara mendalam sekaligus memaparkan kendala-kendala serta temuan peneliti mengenai implementasi tarif progresif PKB. Kemudian, peneliti menjabarkan proyeksi strategi menutup celah penghindaran pajak dalam menegakkan law enforcement oleh dinas pelayanan pajak provinsi DKI Jakarta. Dan yang terakhir, peneliti menjabarkan beberapa alternatif dari pengenaan tarif progresif PKB sebagai penjabaran dari teori-teori dan konsep-konsep yang diketahui penulis.

---

Vehicle Tax is a type of local taxes that became one of the excellent source of revenue because it relates to the use of motor vehicles as a kind of strategic goods and the volume of vehicles that have an increasing trend affecting the use of Vehicle Tax. This thesis discusses the implementation of the progressive rates of Vehicle Tax.

This study is a qualitative research with in-depth interviews. The results of this study are researchers provide an assessment of the implementation of the progressive rates based on the analysis of Vehicle Tax in-depth interviews as well describe the constraints and research findings regarding the implementation of the progressive rates of Vehicle Tax. Then, the researchers describe the projection strategy is illustrated easel close loopholes in the tax avoidance by law enforcement tax services agency of Jakarta provincial. And the last but not least, the researchers describe several alternative of progressive rates Vehicle Tax as the elaboration of the theories and concepts that are known writer."

"Tren positif pertumbuhan kendaraan di Kabupaten Purworejo tidak dibarengi dengan kepatuhan Wajib Pajak, hal ini terbukti dengan banyaknya tunggakan PKB di Kabupaten Purworejo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi PKB di Kabupaten Purworejo. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi PKB di Kabupaten Purworejo telah berjalan dengan baik. Namun demikian masih terdapat beberapa faktor penghambat yakni kendala teknis dan kurangnya sosialisasi mengenai PKB.

---

The positive trend of vehicle growth in Purworejo Regency is not accompanied by taxpayer compliance, this is evidenced by the many Motor Vehicle Tax arrears in Purworejo District. The purpose of this study is to find out how the implementation of Vehicle Tax in Purworejo District. The research was conducted by using qualitative approach with data collection technique in the form of in-depth interview. The results of this study show that the implementation of Vehicle Tax in Purworejo District has been running well. Nevertheless, there are still some obstacles, namely technical obstacles and lack of socialization on Vehicle Tax.

"

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagai dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor yang terjadi di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara pengumpulan data secara wawancara dan pengkajian literatur. Dengan metode ini akan di paparkan dalam bentuk sehingga di dapat pemahaman mengenai gejala sosial yang ada di bidang perpajakan. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa proses penetapan NJKB di mulai dari penyusunan pengumpulan data kendaraan bermotor yang ada di selruruh Indonesia, data tersebut terbagi menjadi dua yaitu data kendaraan motor baru dan data kendaraan bekas. Setelah terkumpul, data tersebut di olah Kementerian Dalam Negeri bersama Dispenda seluruh Indonesia untuk menetapkan NJKB dalam bentuk Peraturan Kemendagri, NJKB yang belum terdapat dalam peraturan tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur, NJKB sendiri terbagi menjadi dua, yaitu NJKB kendaraan baru dan NJKB kendaraan bekas. Pada beberapa jenis kendaraan bekas, NJKB-nya sering lebih tinggi dengan HPU yang ada, hal ini yang menyebabkan WP membayar lebih pajak yang seharus tidak ada.

---

The aims of this research are to find out the implementation of Vehicles Tax Values as a basic for Vehicle Tax in field. This research using qualitative methods, the data coleected by interviews and observe the literature. The data which has been collected by this method are analyzing and finally served in descriptive way to get the understanding about the social impulse in tax science. Trough this research, described the process of how to arrange Vehicles Tax Values, starts from collecting and preparing the data of vehicles from all of Indonesia, that data consist of new vehicles and used vehicles. After all of data gathered, they processed by Internal Affair Ministry together with local government for arrange Vehicles Tax Values. In fact, in the field there are differences between the data of vehicles and Vehicles Tax Values it self, and in the end that differences makes Tax Payer pay The Vehicle Tax bigger than it should be."

"Jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat dapat menimbulkan eksternalitas negatif. Salah satu eksternalitas negatif yang dihasilkan oleh meningkatnya kendaraan bermotor tersebut ialah pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan memiliki dampak buruk bagi kehidupan di bumi, khususnya bagi manusia. Salah satu upaya untuk mengurangi pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor ini adalah dengan menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Di Indonesia sendiri, kendaraan ramah lingkungan yang sudah diregisterasikan kepemilikannya adalah kendaraan bermesin hybrid dan berbasis listrik. Atas kepemilikan kendaraan ramah lingkungan tersebut, pemerintah mengenakan Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini menjelaskan bagaimana analisis kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan ramah lingkungan dan alternatif kebijakan bagi kendaraan ramah lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara mendalam. Pemerintah sebaiknya membedakan kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor antara kendaraan ramah lingkungan dengan kendaraan berbahan bakar fosil pada umumnya. Hal ini mengingat bahwa pencemaran lingkungan yang dihasilkan kendaraan ramah lingkungan tersebut lebih kecil dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar fosil pada umumnya. Selain itu, alternatif kebijakan dapat diberikan dari segi tarif Pajak Kendaraan Bermotor, bobot dalam Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

---

The increase of vehicles can cause negative externalities. One of the negative externalities is environmental pollution. The environmental pollution gives bad impact for the entire world, especially for human. One of the efforts to reduce environmental pollution is using green vehicles.

In Indonesia, green vehicles that have been registered are hybrid and electric vehicles. The ownership of it, the government imposes a Motor Vehicle Tax. This research describes how the analysis Motor Vehicle Tax policy for green vehicles and the alternative policies for it.

This research uses descriptive qualitative method. The collecting data technique is in-depth interviews. Government policies should distinguish between the Motor Vehicle Tax green vehicles with fossil-fueled vehicles. The alternative policies for green vehicles can be given in Motor Vehicle Tax Rates, 'bobot' in the Tax Base and Motor Vehicle Sale Value."