Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam penyelenggaraan upaya kesehatan khususnya di rumah sakit, tentunyamelibatkan hubungan dokter dan perawat. Dokter atau tenaga medis tidak dapatbekerja tanpa bantuan perawat di suatu ?rumah sakit. Sebaliknya, perawat tanpaadanya instruksi dokter, tidak berwenang untuk bertindak secara mandiri kecualidalam bidang tertentu yang sifatnya umum dan memang termasuk bidang asuhanperawat (nursing care). Hal tersebut juga berlaku pada tindakan yang dilakukanoleh dokter anestesi dan perawat anestesi. Permasalahan terkait pemberian danperlindungan hukum bagi perawat dapat dilihat pada tindakan anestesi. Perawatanestesi tidak dapat semaunya melakukan tindakan pembiusan kepada pasien.Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran memuat sanksipidana dan denda kepada siapapun yang menjalankan praktik kedokteran yangmenimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah merupakan dokter yangmemiliki Surat Tanda Registrasi (STR). Selain itu, tuntutan masyarakat akanpemberian pelayanan kesehatan yang berkualitas, efektif dan efisien jugadibutuhkan. Ketentuan ini tentunya menimbulkan polemik mengingat nasibperawat anestesi yang berpraktik di daerah terpencil seperti Kabupaten PadangPanjang di Provinsi Sumatera Barat. Dimana pada daerah tersebut hanyaterdapat beberapa tenaga medis yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakatKabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat.

---

ABSTRACTIn the implementation of healthcare especially in hospitals, naturally there will bean involvement in between doctors and nurses. Doctors or what we could called asparamedics will not be able to work without the help of the nurses in the?hospitals?. Vice versa, the nurses without the Doctors supervision will not be ableto act independently unless it is in a general action and part in the field of nursingcare. This also applies to the action taken by the anesthesiologist. The problemrelated to the issue and a legal care towards the nurses can be shown duringanesthesia. Anesthesist are not allowed giving anesthesia to the patients by theirown will. In the Act No. 29 Year 2004 about Medical practice, it states a criminalsanction and fines to anyone who undertake an illegal medical action, which willlater generate an impression as if it is a legal doctor who has an authorizedregistration letter and have the authority to take measure. Moreover, the demandfor giving a good quality, effective and efficient healthcare to the society is alsoneeded. This provision will certainly polemical considering the fate of theanesthesist that have their practice in a remote area like in Kabupaten PadangPanjang in the province of West Sumatera, where in that area there are only a fewof paramedics which could fulfill the needs of the people."

"ABSTRAKNyeri adalah pengalaman tidak menyenangkanakibat kerusakan jaringan bersifa tsubjektif dapat dinilai dari ekspresi wajah, gerakant ubuh,menangis dan istirahat dengan skala nyeri yang dapat digunakan adalah Neonatal InfantPain Scale (NIPS).Terapi nonfarmakologis mandiri dapat dilakukan perawat untuk meminimalisir nyeri neonatussetelah tindakan invasif. Pemberian kombinasi NNSdansukrosaefektifmengurangiresponnyerineonatussetelahpemasanganinfus.Penelitianinimerupakanpenelitianquasi experimental post test only control groupdesign. Sampelpenelitiansebanyak 20respondendibagimenjadikelompokintervensidankelompokkontrol. Analisis datamenggunakanujiindependent ttest.Kelompokintervensidengannilairesponnyeriterendah 0 dantertinggi 2dengannilaitengah 0,5. Kelompokkontroldengannilainyeriterendah 5 dantertinggi7 dengaannilaitengah 0,5. Rekomendasihasilpenelitianini, pemberiankombinasiNNS dansukrosasebagaiterapi nonfarmakologisuntukmengurangiresponnyerineonatussetelahpemasanganinfus.

---

Abstract Pain is an unpleasant subjective response due to tissue disruption. In neonates, itcan be assessed by Neonatal Infant Pain Scale (NIPS) from the facial expression,body movement, crying or resting behavior of the infant. Nurses may carry on thenon-pharmacological intervention to minimize the pain of the neonates afterinvasive procedures. One of the interventions is the combination of Non NutritiveSucking (NNS) and sucrose. This research was designed as the quasi experimentalpost test only control group research involving 20 participants in the control andintervention group. The data were analyzed using independent t-test. The researchfound the lowest pain response scale was 0 and the highest was 2, with the median0.5, in the intervention group. Whereas, in the control group, the lowest andhighest pain scales were 5 and 7, respectively, with median 0.5. This researchsuggests this combination of NNS and sucrose to reduce the pain response inneonates after intravenous catheter insertion."

"ABSTRACTTindakan anestesi merupakan tindakan yang berisiko tinggi, yang diberikan kepada pasien pada saat pasien akan menjalankan tindakan pembedahan. Dokter yang berwenang memberikan anestesi ialah dokter spesialis anestesiologi. Dalam memberikan pelayanan anestesi kepada pasien, dokter spesialis anestesiologi dibantu oleh perawat anestesi, dan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 31 Tahun 2013 apabila dokter spesialis anestesiologi berhalangan hadir, kewenangan dapat dilimpahkan kepada perawat anestesi secara delegasi. Namun dalam putusan nomor 109/Pid.Sus/2015/PN.Trt, perawat anestesi yang memberikan pelayanan anestesi kepada pasien tanpa adanya izin atau perintah dari dokter spesialis anestesiologi maka perawat anestesi tidak berhak melakukan tindakan anestesi. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif, penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan kewenangan dan tanggung jawab hukum perawat anestesi dan dokter spesialis anestesiologi dalam tindakan pembedahan, serta deskriptif analisis pelimpahan kewenangan secara delegasi dari dokter kepada perawat dan  tanggung jawabnya di dalam putusan nomor 109/Pid.Sus/2015/PN.Trt. Hasil penelitian yang diperoleh ialah dokter spesialis anestesiologi berwenang untuk mengawasi dan mengatasi pelaksanaan pelayanan anestesi, perawat anestesi berwenang untuk melakukan pelayanan anestesi dengan berkolaborasi dengan dokter spesialis anestesiologi. Dalam pelimpahan kewenangan perawat bertanggung jawab langsung kepada dokter anestesi sebagai pelaksana. Dan dapat bertanggung jawab secara mandiri apabila bertindak diluar dari kewenangan yang dilimpahkan.

---

ABSTRACTAnesthesia is a high risk action which has delivered to patient while surgical procedure. A doctor who has authority to conduct anesthesia is named specialist of anesthesiology. To deliver the anesthesia services into patient, medical specialist of anesthesiology is accompanied by anesthesia nurse and refers to Minister of Health regulation Number 31 Year 2013; if medical specialist of anesthesiology is absent, his authority can be delegated to anesthesia nurse. Nevertheless, in verdict number 109/Pid.Sus/2015/PN.Trt, anesthesia nurse who delivers the services to patient without permission or command of medical specialist of anesthesiology, anesthesia nurse doesn`t have authority to deliver services. Hereby juridical-normative method, this research aims to know about the authority and accountability of anesthesia nurse and medical specialist of anesthesiology in surgical procedure, moreover descriptive-analysis is regarding the delegation of medical specialist of anesthesiology`s authority into anesthesia nurse and his accountability which stipulated in verdict number 109/Pid.Sus/2015/PN.Trt. The research outcomes are medical specialist of anesthesiology has the power to monitor and overcome anesthesia procedure and anesthesia nurse has authority to deliver anesthesia procedure by collaborating with medical specialist of anesthesiology. To delegate the authority, a nurse has to responsible directly into medical specialist of anesthesiology as executor, then he has to responsible individually outside authority which delegated by."

"Skripsi ini membahas tentang tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi perawat anestesi yang melakukan tindakan pembedahan tanpa didampingi oleh dokter spesialis anestesi. Anestesi merupakan tindakan yang sangat beresiko dan hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis anestesi. Namun terdapat pengecualian apabila tidak ada dokter spesialis anestesi atau berhalangan hadir, kewenangan tersebut dapat dilimpahkan dengan tetap berkoordinasi dan pemberian dosis sesuai dengan perintah dokter spesialis anestesi. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi mengatur bahwa pelimpahan wewenang tersebut dilakukan dengan cara mandat, karena tanggung jawabnya tetap berada pada pemberi mandat yaitu dokter spesialis anestesi. Sebagaimana kasus dalam Putusan Nomor 109/Pid.sus/2015/PN. Trt, seorang perawat melakukan tindakan anestesi dengan memberi dosis sesuai perkiraannya sendiri dan menghubungi dokter spesialis anestesi setelah tindakan anestesi dilakukan. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kewenangan antara dokter spesialis anestesi dengan perawat anestesi serta tanggung jawab rumah sakit terhadap tindakan anestesi yang dilakukan tanpa didampingi dokter spesialis anestesi. Sedangkan deskriptif analisis adalah pelimpahan kewenangan yang dilakukan secara mandat dan tanggung jawab serta perlindungan hukum bagi perawat anestesi. Hasil penelitian yang diperoleh ialah segala tindakan perawat anestesi harus di bawah pengawasan dokter spesialis anestesi sebab pelimpahan wewenangnya secara mandat, mengakibatkan tidak berpindahnya tanggung jawab atas tindakan tersebut dan rumah sakit pun berkewajiban untuk mengawasi serta bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh pekerja di rumah sakit tersebut.

---

This thesis discusses the responsibility and legal protection of anesthetist nurses who perform surgery without being accompanied by an anesthetist.  Anesthesia is a very risky action and can only be done by anesthetists.  However, there are exceptions if there is no anesthetist or unable to attend, the authority can be delegated by continuing to coordinate and administer doses according to the anesthetist's orders.  Minister of Health Regulation No. 18 of 2016 concerning Licensing and Implementation of Anesthesia Management Practices stipulates that the delegation of authority is carried out by means of a mandate, because the responsibility remains with the mandate giver, namely the anesthetist.  As is the case in Decision Number 109 / Pid.sus / 2015 / PN.  Trt, a nurse performs anesthetic action by giving the dose according to his own estimation and contact an anesthetist after the anesthesia is performed.  By using the juridical-normative method, this study aims to determine the comparison of authority between anesthetist and anesthetist nurses and hospital responsibilities for anesthetic actions carried out without the anesthetist's specialist.  Whereas descriptive analysis is the delegation of authority which is carried out by mandate and responsibility as well as legal protection for anesthetist nurses.  The results obtained all the actions of anesthetist nurses must be under the supervision of anesthetist specialist because the delegation of authority in a mandate, resulting in no transfer of responsibility for these actions and the hospital is obliged to supervise and be responsible for all actions carried out by workers in the hospital."

"Kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang perawat dalam memberikan pelayanan atau asuhan keperawatan adalah komunikasi terapeutik. Tujuan penelitian adalah mengetahui hubungan antara kemampuan komunikasi terapeutik perawat dengan kepuasan pasien yang di rawat di RSUD dr. Rasidin Padang. Desain penelitian deskriptif korelasional dengan pendekatan cross sectional. Sampel penelitian ini berjumlah 56 orang perawat dan 90 orang pasien yang di ambil dengan cara total sampling.Hasil penelitian menunjukkan terdapat ada hubungan yang signifikan antara kemampuan komunikasi terapeutik perawat dengan kepuasan pasien (p=0,001). Semakin tinggi kemampuan komunikasi terapeutik perawat maka pasien akan semakin puas terhadap pelayanan keperawatan yang diberikan oleh perawat.Rekomendasi penelitian ini, sebagai tambahan pengetahuan bagi perawat khususnya terkait kemampuan komunikasi terapeutik perawat dalam meningkatkan kepuasan pasien dengan cara salah satunya mengadakan pelatihan dan supervisi untuk perawat yang terkait komunikasi terapeutik.

---

All nurses must have therapeutic communication ability in order to be able to give professional nursing and health care. The purpose of this study is to examine the correlation between nurses? ability on therapeutic communication with patient?s satisfaction who are hospitalized in Dr. Rasidin Hospital Padang. This is descriptive correlation using cross sectional approach where 56 nurses and 90 patients recruited using total sampling approach.

The result shows that there was significant correlation between nurses? ability on therapeutic communication with patient?s satisfaction (p=0.001). The conclusion was the higher therapeutic communication ability of nurses the more satisfaction of patient in receiving nursing care.

It is recommended that all nurses should have therapeutic communication course as their basic competencies as general nurse."

"Kota Padang Panjang merupakan salah satu Kota di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki lokasi strategis. Oleh karena itu Kota Padang Panjang mengalami perkembangan wilayah yang cukup pesat. Hal tersebut mengakibatkan perubahan tutupan lahan yang luas dari vegetasi menjadi non-vegetasi, yang memicu pengingkatan suhu permukaan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perubahan kerapatan vegetasi dan suhu permukaan pada tutupan lahan dan mengkaji hubungan antar keduanya. Metode yang digunakan adalah metode pengindraan jauh yang terdiri dari NDVI, LST, dan Raster Correlation. Kemudian dilakukan uji akurasi dengan metode Khat Kappa dan diperkuat dengan survei lapang untuk validasi tutupan lahan dan suhu. Hasil dari penelitian ini adalah kerapatan vegetasi dan suhu permukaan tahun 2011-2021 mengalami perubahan seiring berubahnya tutupan lahan. Terjadi penurunan luas lahan bervegetasi sejak tahun 2011 – 2021 yang berubah menjadi lahan terbangun. Hal ini berkaitan dengan suhu permukaan yang terus mengalami kenaikan. Nilai korelasi kerapatan vegetasi dengan suhu permukaan berbanding terbalik, artinya apabila kerapatan vegetasi menurun maka suhu permukaan akan meningkat, begitupun sebaliknya.

---

Padang Panjang City is one of the cities in West Sumatra Province which has a strategic location. Therefore, the city of Padang Panjang has experienced a fairly rapid regional development. This results in extensive land cover changes from vegetation to non-vegetation, which triggers an increase in land surface temperature. The purpose of this study was to analyze changes in vegetation density and surface temperature on land cover and examine the relationship between them. The method used is remote sensing method which consists of NDVI, LST, and Raster Correlation. Then the accuracy test was carried out using the Khat Kappa method and strengthened by a field survey to validate land cover and temperature. The result of this research is that the vegetation density and surface temperature in 2011-2021 have changed along with the change in land cover. There has been a decrease in the area of vegetated land since 2011 – 2021 which has turned into built-up land. This is related to the surface temperature that continues to increase. The correlation value of vegetation density with surface temperature is inversely proportional, meaning that if the vegetation density decreases, the surface temperature will increase, and vice versa."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang pemimpin perempuan di Perguruan Diniyyah Puteri Padang Panjang sebagai sebuah organisasi pelayanan masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan khususnya pendidikan untuk perempuan. Kepemimpinan perempuan di perguruan ini telah dimulai pada tahun 1923 sejak perguruan itu didirikan oleh seorang perempuan yang bernama Rahmah El Yunusiyyah dan sampai saat ini perguruan tersebut telah dipimpin oleh empat orang tokoh perempuan.Pemimpin perempuan di Perguruan Diniyyah Puteri Padang Panjang telah memberikan motivasi terhadap perempuan dalam mengembangkan potensi diri dan memanfaatkan sumberdaya yang ada sehingga pendidikan perempuan dapat sejajar dengan pendidikan yang dimiliki oleh laki-laki. Melalui kegiatan memimpin yang telah dilakukan oleh ke-empat tokoh perempuan di perguruan Diniyyah Puteri tersebut, apakah dapat memberikan jawaban terhadap kiprah perempuan untuk mampu menjadi pemimpin dalam sebuah organisasi. Untuk itu, perlu dilakukan suatu penelitian yang mendalam dengan mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan kepemimpinan perempuan yang telah dilaksanakan di Perguruan Diniyyah Puteri Padang Panjang, serta untuk mengetahui sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari keberadaan Perguruan tersebut terhadap masyarakat dan apa saja yang menjadi hambatan bagi pemimpin perempuan di perguruan itu.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, memanfaatkan informasi dari informan dan observasi lapangan. Sedangkan jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 11 orang, mereka adalah orang yang terlibat secara langsung dan mengetahui tentang pemimpin perempuan di perguruan tersebut.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ke empat tokoh pemimpin perempuan yang terdapat di Perguruan Diniyyah Puteri Padang Panjang masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan model pemimpin perpaduan antara pemimpin kharismatik dan pemimpin tradisional. Sedangkan bentuk pengkaderan pimpinan yang berlaku selama ini adalah pengkaderan yang berpola kepada sumberdaya yang tumbuh dalam organisasi itu sendiri dan tidak bisa diintervensi oleh pihak luar organisasi. Disamping itu dampak yang ditimbulkan dan keberadaan organisasi tersebut, adanya perubahan sosio kultur masyarakat, khususnya masyarakat perempuan serta perubahan berbagai aspek lainnya yang mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. Namun keberhasilan yang dicapai oleh pemimpin perempuan dalam sebuah organisasi pelayanan masyarakat tersebut, tentunya tidak akan terlepas dari kendala yang dihadapi baik secara internal yakni hambatan dari diri perempuan itu sendiri, antara lain seperti keterbatasan pendidikan dan kemampuan yang dimiliki oleh perempuan, serta kendala eksternal pemimpin itu sendiri seperti lingkungan dan budaya yang berlaku.Keberhasilan pemimpin perempuan dalam sebuah organisasi khususnya Perguruan Diniyyah Puteri Padang Panjang perlu mendapat dukungan oleh semua pihak terutama pihak pemerintah dan stakeholder lainnya. Oleh sebab itu perempuan perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya melalui pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya perempuan. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, perempuan perlu menyadari bahwa dirinya memiliki potensi yang harus dikembangkan sehingga dapat meraih kesempatan yang tersedia, sedangkan perempuan tidak boleh mengabaikan faktor kendala/hambatan yang akan dihadapi, meskipun perempuan juga memiliki tugas-tugas domestik."

"ABSTRAKPemetaan karir merupakan salah satu fungsi manajemen, yaitu fungsi staffing. Pemetaan jenjang karir merupakan suatu strategi yang adekuat untuk meretensi perawat di rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi pemetaan karir di RSUD Pasar Minggu sebagai rumah sakit baru beroperasi. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dengan partisipan para perawat manajer lini atas, manajer lini tengah, manajer lini bawah, dan para perawat pelaksana di RSUD Pasar Minggu - Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan FGD Focus Group Discussion sebagai metode pengambilan data. FGD kelompok pertama kelompok perawat pelaksana terdiri dari delapan partisipan dan FGD kelompok kedua para perawat manajer lini atas, lini tengah, dan lini bawah enam partisipan. Hasil penelitian ini menghasilkan delapan tema yang menggambarkan keseluruhan proses pemetaan karir di RSUD Pasar Minggu, dimana proses asesmen, pertimbangan kompetensi, dan pelibatan perawat dari lini bawah menjadi ciri khas program pemetaan jenjang karir di RSUD Pasar Minggu.Kata kunci: asesmen, kompetensi, pemetaan karir, perawat, studi kasus, rumah sakit baru

---

ABSTRACTCareer mapping is one of the management functions namely staffing. Mapping of career ladder is an adequate strategy for retention of nurses. This study aims to identify the mapping of nursing career ladder in RSUD Pasar Minggu Jakarta Selatan as a new hospital. This research used qualitative research design with case study approach, with participants of top line of managers nurses, middle managers, bottom line managers, clinical nurses at RSUD Pasar Minggu Jakarta Selatan, This study used FGD as the method of data collection, where two FGDs were conducted, which is the first group of FGD group of implementing nurses consisted of eight participants and the second group FGD upper line, midfield, and lower line managers . The results of this study produce eight themes that describe the whole process of career mapping in Rumah Sakit Pasar Minggu Jakarta Selatan. The assessment process and consideration of competence become the spesific point of mapping of the nurse career ladder in RSUD Pasar Minggu"

"Keberadaan perawat mempunyai kontribusi besar bagi kualitas pelayanan dan citra sebuah rumah sakit karena perawat merupakan karyawan rumah sakit yang menjalin kontak pertama dan tat-lama dengan pasien/klien. Bagi pasien, perawat merupakan sosok yang turwakili seluruh citra dan penampilan sebuah rumah sakit, oleh karena itu mengelola dan menata baik perawat dan staf keperawatan merupakan salah satu kunci bagi kemajuan dan perkembangan rumah sakit.Salah satu masalah yang dihadapi oleh Rumah Sakit Umum Restu Ibu Padang tempat penelitian tests ini dilakukan adalah tingginya tingkat turn over perawat. Tingkat turn over perawat ini diduga dipengaruhi oleh sejumlah faktor yaitu (1) faktor karakteristik perawat, (2) faktor internal rumah sakit, dan (3) faktor eksternal rumah sakit.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan kuesioner, Faktor yang diduga mempengaruhi turn over perawat yang diuji dan dianalisis dalam penelitian ini hanya faktor karakteristik perawat dan faktor internal rumah sakit saja, sedangkan faktor eksternal tidak diuji karena merupakan faktor yang tidak dapat dipengaruhi secara langsung oleh manajemen rumah sakit.Hasil yang diperoleh dari analisis faktor karakteristik perawat adalah bahwa Rumah Sakit Umum Restu Ibu mempunyai potensi turn over yang cukup besar terutama disebabkan oleh sistem penggajian perawat yang masih dibawah standar gaji pegawai negeri sipil dan mayoritas usia perawat yang masih muda. Disamping itu lebih dari separuh perawat harus mengeluarkan biaya transportasi yang mengurangi penghasilan bersih yang dapat dibawa ke rumah. Faktor karakteristik perawat ini pada dasarnya menunjukan bahwa penghasilan bersih perawat di rumah sakit 1111 relatif rendah Faktor penghasilan ini merupakan faktor utama yang mendorong seorang perawat untuk berpindah pekerjaan jika terdapat peluang untuk itu.Pengujian faktor internal rumah sakit mengenai persepsi perawat tentang tingkat kepuasan mereka terhadap kondisi fasilitas yang mereka terirna dari rumah sakit seperti tingkat penghasilan dan sisters pengembangan karir, mendukung dugaan akan besarnya potensi turn over akibat karakteristik perawat di atas. Mayoritas perawat menyatakan bahwa mereka merasa tidak puas terhadap besar penghasilan yang diterima dan sister pengembangan karir yang ada saat ini.Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang diajukan antara lain: (1) potensi turn over perawat hams dikendalikan dengan men_ingkatkan tingkat penghasilan perawat, dan (2) memperbaiki sistem pengembangan karir perawat. Saran ini pada dasarnya menciptakan suatu kondisi yang mendorong munculnya `loyalitas' perawat terhadap rumah sakit yang pada akhirnya dapat menekan angka turn over.

---

The existence of nurse has big sharing contribution to quality of services and image of hospital because nurses are hospital employee who have the longer contact with patients. Nurse could represent the image and all performance of hospital. Therefore, nursing managing is an important key to accomplish a hospital advancement.The problem facing the General Hospital of' Restu Ibu Padang is a higher turn over of nurses. It is expected that turn over is influenced by many factors. They are (1) characteristic factors rf nurse such as age, marital status, experience, salary rank and scale, and distance between nurse's house and hospital, (2) internal factors of hospital, nurse's perseption relating to satisfaction of salary, superanuation, job improvement, and work environment and (3) external factors of hospital.This descriptive study analyses only nurse-characteristic attributes and internal factors of hospital relating to nurses discharge in General Hospital of Restu Ibu Padang, whereas the external factors will not be analysed because it can not be influenced by the hospital management.Analysing of nurse-characteristic attributes point out that General Hospital of Restu Ibu Padang has higher potential turn over resulting salary rank and scale that is below the civil employee salary scale at the same rank. More than half of nurses should pay transportation cost to go to the hospital that means reducing their net income. Basically, the nurse-characteristic attributes point out that the nurses of General Hospital of Restu ibu Padang have a relative lower net income. It will encourage the nurse discharge.Survey of internal factors in support of conjencture of high level of potential turn over in General Hospital of Restu Mu. A better part of nurses do not satisfy relating to their salary and opportunity of job improvement.Based on the study result above, the following recommendation are addressed to: (1) potential turn over should be managed through increasing the salary rank and scale of nurses and (2) opportunity of job improvement of nurse. These recommendation basically have purpose to create work condition that encourages nurse loyatity to hospital that can reduce level of nurse turn over."