Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai kesiapan Kemenpan RB dalam Implementasi Administrasi Perkantoran Maya (siMAYA) dalam Upaya Perwujudan E-Office yang Optimal bagi Instansi Pemerintahan di Indonesia sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penggunaan Tata Naskah Dinas Elektronik Pada Instansi Pemerintahan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep kesiapan sebuah instansi pemerintahan untuk menerapkan e-government baik dari segi suprastruktur maupun infrastruktur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini yaitu Kemenpan RB masih memiliki banyak kendala dalam kesiapan suprastruktur dan infrastruktur seperti kurang nya komitmen pimpinan, SDM yang tidak kompeten, kurangnya ketersediaan dana dan infrastruktur, payung hukum yang belum kuat, dan belum ada integrasi yang kuat antar kementerian.

---

ABSTRACTThis research will examine the forwardness of Kemenpan RB in Administrasi Perkantoran Maya (siMAYA) implementation in order to actualize the optimal usage of E-Office for Indonesian government agencies in accordance to Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2013 concerning the usage of electronic system for official script by government agencies. The theories that are used in this research will examine the forwardness concept of government agencies to implement e-government from superstructure and infrastructure point of view. This research implements qualitative approach by utilizing in depth interview and literature review. The results of this research show that Kemenpan RB has been facing a lot of obstacles from superstructure and infrastructure point of view, such as lack of leadership, incompetency of human resources, lack of fund and infrastructure, weaknesses of legal protection, and weaknesses of integration between the ministries.;"

"Penelitian ini berfokus pada Praktek Perkantoran Elektronis (E-Office) yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif.Analisis Implementasi Praktek Perkantoran Elektronis ini menggunakan teori tentang komunikasi, sikap (kecenderungan), sumber-sumber, dan struktur birokrasi. Data primer diperoleh langsung dari sejumlah responden dan wawancara yang mendalam yang dilakukan kepada beberapa informan. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 127 responden terdiri dari Pejabat eselon II, III, IV dan staf di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner, sedangkan analisis dilakukan dengan mengacu pada teori dan konsep yang digunakan.Dari analisis terhadap hasil kuesioner, disimpulkan bahwa: 1) penyelenggaraan Perkantoran Elektronis (E-Office) di Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM ditinjau dari kebijakan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.13/KEP/M.PAN/1/2003 implementasinya masih jauh dari yang diharapkan dan 2) upaya-upaya strategis yang harus dilakukan untuk memaksimalkan penyelenggaraan Perkantoran Elektronis (E-Office) sebagai implementasi kebijakan tersebut.Hasil penelitian menyarankan bahwa perlunya diadakan revisi terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor M.HH-01.PL.01.01 Tahun 2012 agar tidak terjadi gap atau selisih antara Peraturan yang mengatur tentang jumlah kebutuhan yang dibutuhkan dengan jumlah barang yang ada. Selain itu perlu dilakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum mengimplementasikan suatu kebijakan terhadap Unit sekretariat Jenderal pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

---

ABSTRACTThis study focuses on the Practice Electronic Office (E-Office) conducted by the Secretariat General of the Ministry of Justice and Human Rights of Indonesia. This study included descriptive quantitative research methods.This Analysis of the Implementation Electronic Office Practice uses the theory of communication, attitude (inclination), resources, and bureaucratic structures. Primary data were obtained directly from the some respondents and in-depth interviews were carried out to several informants. Respondents in this study consisted of 127 respondents consisting of Echelon II, III, IV, and staff in the Secretariat General of the Ministry of Justice and Human Rights of Indonesia. The data was collected using a questionnaire, while the analysis is done with reference to the theories and concepts used.From the analysis of the questionnaire results, it was concluded that: 1) the implementation of Electronic Office (E-Office) at the Secretariat General of the Ministry of Law and Human Rights in terms of policy Decree of the Minister of State for Administrative Reform No.13/KEP/M.PAN/1/2003 implementation is still further than expected and 2) strategic efforts should be made to maximize the implementation of Electronic Office (E-Office) as the implementation of the policy.The results suggest that the need of holding the revision of Law and Human Rights Minister Regulation No. M.HH-01.PL.01.01 in 2012 in order to avoid a gap or difference between the rules governing the the amount of requirements needed by the number of items available. In addition it is necessary to be socialized prior to implementing a policy at the of Secretariat General Unit of the Ministry of Law and Human Rights of Indonesia."

"Penelitian ini fokus pada manajemen perubahan dalam Strategic Human Resource Management (SHRM) di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB). Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya gagasan perubahan manajemen SDM kearah SHRM yang belum dapat diimplementasikan, dan berbagai masalah dalam aspek manajemen SDM di KemenPAN-RB. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan manajemen SDM di KemenPAN-RB masih Parsial Human Resource Management dalam mengelola SDMnya, karena aspek manajemen SDM masih belum terintegrasi satu sama lain yang menyebabkan berbagai permasalahan dalam aspek manajemen kompetensi, rekrutmen dan seleksi, pengembangan SDM, penilaian kinerja, perencanana karir dan sistem remunerasi. Gagasan perubahan ke arah SHRM belum dapat diimplementasikan karena berbagai faktor pengaruh. Faktor-faktor yang mempengaruhi menurut hasil analisis penulis dari berbagai hasil wawancara adalah faktor Mindset, Organisasional, Kepemimpinan, Sharing Knowledge, Infrastruktur, dan Kompetensi SDM.

---

This study focuses on change management of Strategic Human Resource Management (SHRM) in the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia (KemenPAN-RB). Considering on idea of change HR management towards SHRM which could not be implemented, and various issues related to human resource management in KemenPAN-RB. This study uses a qualitative method with postpositivis approach. The results showe the human resource management in KemenPAN-RB still Partial Human Resource Management in managing human resources, because of human resource management are still not integrated which causes various problems in aspects of competency management, recruitment and selection, human resource development, performance appraisal, career management and total reward system. The idea of change towards SHRM could not be implemented due to various influence factors. There are some factors influenced implementing of SHRM according to the result of author analysis taken from various interviews has been conducted those are Mindset factor, Organizational, Leadership, Sharing Knowledge, Infrastructure and HR Competency."

"Tesis ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi e-office layanan persuratan di Kementerian Sekretariat Negara. Penelitian ini berangkat dari permasalahan dimana Kementerian Sekretariat Negara telah menggunakan e-office layanan persuratan sejak tahun 2009 namun penerapan e-office layanan persuratan belum sepenuhnya terlaksana di Kementerian Sekretariat Negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi e-office layanan persuratan di Kementerian Sekretariat Negara berdasarkan teori Harvard JFK School of Government (2006). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 3 faktor yang mempengaruhi e-office yaitu elemen support didukung dengan landasan hukum, Standart Operating Prosedure serta perencanaan dalam tahapan pelaksanaan e-office, elemen capacity didukung oleh ketersediaan sumber daya finansial, ketersediaan infrastruktur teknologi dan ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia dan elemen value yang menunjukkan nilai dalam pelayanan publik berbasis online dan kebermanfaatan untuk pemerintah dan masyarakat.

---

This thesis discusses the factors that influence the implementation of e-office mailing services at the Ministry of State Secretariat. This research departs from the problem where the Ministry of State Secretariat has been using e-office mail services since 2009 but the implementation of e-office mail services has not been fully implemented at the Ministry of State Secretariat. This study aims to analyze the factors that influence the implementation of e-office mail services at the Ministry of State Secretariat based on the theory of Harvard JFK School of Government (2006). This study used a qualitative approach by collecting data through in-depth interviews. The results of the study show that there are 3 factors that affect e-office, namely element support supported by legal basis, Standard Operating Procedures and planning in the stages of implementing e-office, element capacity is supported by the availability of financial resources, availability of technological infrastructure and availability and quality of human resources and value elements that show value in online-based public services and benefits for government and society."

"Dalam rangka mendapatkan pegawai yang berkualitas dibutuhkan berbagai tahap kegiatan manajemen sumber daya manusia. Pada tahap awal manajemen sumber daya manusia dimulai pada tahap rekrutmen yang dapat menghasilkan calon-calon pegawai yang berkualitas. Saat ini proses pengangkatan jabatan pada instansi pemerintah seperti kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi telah menerapkan suatu sistem pengangkatan jabatan terbuka yang disebut dengan istilah open bidding. Open bidding merupakan suatu proses pengangkatan jabatan yang membuka kesempatan bagi pegawai yang berada di luar instansi agar dapat menjabat di instansi tersebut. tujuannya adalah agar memperluas cakupan sumber pegawainya. Oleh karena itu proses rekrutmen dalam open bidding ini yang menentukan banyak tidaknya kandidat yang dapat masuk dalam tahap seleksi. Karena apabila rekrutmen dapat berjalan dengan baik maka hasilnya akan mendapatkan banyak pelamar yang sudah memiliki kualitas yang baik pula.

---

In acquiring qualified personnel needed various stages of human resource management activities. In the early stages of human resource management begins at the stage of recruitment that can generate candidates qualified personnel. Currently the process of filling positions in government agencies have implemented a system of filling the position openly termed open bidding.

Open bidding is an appointments process that provides an opportunity for employees outside the agency to be able to hold office in the organization. The goal of this system is to expand the scope of employee resources. Therefore the recruitment process in open bidding that determines the success of candidates that can be included in the selection phase. Because if it can run properly then the result will get a lot of applicants who already have good quality as well."

"Agenda Reformasi Birokrasi yang dicanangkan pemerintah Republik Indonesia menempatkan manajemen pengetahuan sebagai salah satu pilar dalam pencapaian visi reformasi birokrasi. Knowledge management system sebagai alat bantu teknologi informasi, dapat dimanfaatkan untuk mengelola pengetahuan dalam mendukung proses inovasi pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan mengusulkan kerangka kerja pengembangan knowledge management systems yang mendukung inovasi pelayanan publik dengan studi kasus pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Lembaga Administrasi Negara sebagai instansi pembina inovasi publik. Kerangka kerja usulan merupakan hasil modifikasi Fernandez’s methodology yang dipilih dari hasil evaluasi 5 (lima) metode pengembangan knowledge management systems menggunakan teknik Analythical Hierarchy Process (AHP). Metode tersebut selanjutnya digabungkan dengan komponen kerangka kerja dalam tahapan siklus pengembangan sistem mulai dari perencanaan, analisis, desain, dan implementasi sebagai kerangka kerja usulan. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian campuran (mixed-method) dengan tahapan penelitian meliputi evaluasi kandidat metode pengembangan KMS menggunakan teknik AHP, menentukan target pengetahuan yang dibutuhkan dalam inovasi pelayanan publik, dan menggabungkannya kedalam satu siklus pengembangan sistem yang kompeherensif. Penilaian pakar (expert judgement) dilakukan untuk memvalidasi kerangka kerja yang diusulkan. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah kerangka kerja pengembangan knowledge management systems yang mendukung inovasi pelayanan publik.

---

The Bureaucratic Reform Agenda launched by the Republic of Indonesia's government places knowledge management as one of the pillars in achieving the vision of bureaucratic reform. Knowledge management systems as a tool for information technology can be used to manage knowledge in supporting public services' innovation process. This study proposes a framework for developing knowledge management systems that support public service innovation with case studies at the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform and the State Administration Institute as a public innovation fostering agency. The proposed framework is a modified Fernandez's methodology selected from the evaluation of the 5 (five) methods of developing knowledge management systems using the Analytical Hierarchy Process (AHP) technique. These methods are then embedded into the systems development cycle stages as a proposed framework for developing knowledge management systems. This study uses a mixedmethod research methodology with research stages, including evaluating KMS development method candidates using AHP techniques, determining target knowledge needed in public service innovation, and combining them into a complete system development cycle. An expert judgment is carried out to validate the proposed framework. This research is a framework for developing knowledge management systems, which includes the stages of planning, analysis, design, and implementation."

"Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi bagaimana manajemen parakrisis misinformasi surat palsu tentang pengangkatan pegawai non-ASN tanpa tes dijalankan oleh Humas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di media sosial. Paradigma dalam penelitian ini adalah post-positivism dengan pendekatan deskriptif studi kasus tunggal. Metode penelitian dilakukan secara kualitatif melalui wawancara mendalam dengan Humas Kementerian PANRB dan analisis isi media sosial Kementerian PANRB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons yang diterapkan untuk menanggapi misinformasi surat palsu adalah koreksi sesuai dengan rekomendasi strategi parakrisis misinformasi Coombs. Penelitian ini turut memberikan pengembangan model deteksi, pengambilan keputusan, respons, dan evaluasi krisis misinformasi. Penelitian ini mengungkap bahwa terdapat keterbatasan wewenang dan anggaran yang mempengaruhi manajemen parakrisis misinformasi, di sisi lain, pengetahuan tentang produk dan kebijakan organisasi yang dimiliki dapat mempercepat proses pengambilan keputusan untuk merespons kasus.

---

This study aims to explore how paracrisis management of misinformation fake official letter about inauguration of contract-based government employees to be civil servant without assessment carried out by the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform (PANRB) on social media. This research is based on post-positivism paradigm with single case study descriptive approach. The research method was carried out qualitatively through in-depth interviews with the Public Relations of the Ministry of PANRB and analysis of the social media content of the Ministry of PANRB. The results of the study show that the response applied to respond to fake official letter is a correction, in accordance with Coombs' misinformation paracrisis strategy recommendations. This research contributes to the development of a model for detection, decision making, response, and evaluation of misinformation crises. This study reveals that there are limited authorities and budgets that affect misinformation paracrisis management, on the other hand, knowledge of organizational products and policies can accelerate the decision-making process to respond case."

"Tesis ini diKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB yang bertempat di Jl. Jenderal Sudirman Kavling 69 Jakarta.Dalam tesis ini dipaparkan secara ringkas konsep-konsep mengenai Reformasi Birokrasi, budaya organisasidan budaya kerja, strategi untuk mengubah dan menguatkan budaya organisasi, budaya kerja, gratifikasi, pengendalian gratifikasi, dan kerangka pemikiran penelitian yang mendasarkan diri pada teori penguatan budaya organisasi yang dikembangkan oleh teori Steven Lattimore McShaneand Tony Travaglione 2006. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mendasarkan pada pengelolaan informasi/data yang primer maupun sekunder untuk keperluan problem solving. Fokus penelitian ini ditekankan pada pelaksanaan upaya pengendalian gratifikasi di dan internalisasi pengendalian gratifikasi ke dalam budaya kerja. Framework yang digunakan adalah strategi penguatan budaya organisasi yang menggarisbawahi lima strategi untuk penguatan organisasi yaitu melalui tindakan pimpinan organisasi, pengenalan mekanisme penghargaan, pemeliharaan keajegan gugus tugas, pengelolaan jejaring budaya, dan pemilihan dan sosialisasi kepadaanggota organisasi yang baru. Penelitian ini memberikan gagasan dan wawasan bahwa pelaksanaan upaya pengendalian gratifikasi akan berjalan efektif jika diinternalisasikan ke dalam budaya kerja dan didukung oleh seluruh entitas organisasi dengan memahami dan menerapkan sikap anti gratifikasi.

---

The thesis discusses the Implementation of the gratuity control efforts in in Ministry of Administrative Reform located on Jl. Jenderal Sudirman Kav. 69 Jakarta.This thesis also gives brief summary of the administrative reform concepts, culture organization culture, strategy for changing and strengthening organizational culture, gratuity, internal control, and research framework based on the strengthening organizational culture theory developed by Steven Lattimore Mcshane and Tony Travaglione 2006 .The reaseach uses qualitative methodology that lean on the analyzes of primary and secondary data toward problem solving.

The thesis focuses on the implementation of gratuity control effort in Ministry of Administrtaive Reform. The framework of the thesis is strategy on strengthening organizational culture consist of five strategies leadership, reward mechanism, taskforce establishment, maintenance of culture networking, and selection and disemination for new member.The research gives a notion and perspective that the gratuity control efforts shall effectively be implemented bythe engaging the whole organization."

"Tesis yang merupakan kajian interdisipliner antara kajian hukum administrasi negara dengan kajian reformasi birokrasi ini membahas penerapan sistem AHU Online sebagai perwujudan reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI Penelitian ini menganalisis pengaturan dan pelaksaan AHU Online dalam kaitannya dengan reformasi birokrasi di Ditjen AHU. Dalam menganalisis penerapan AHU Online tersebut, penulis menemukan bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan dalam hal pelayanan jasa hukum secara manual dan pasca diterapkannya AHU Online. Adanya pengurusan dalam pelayanan jasa hukum yang lamban, berbiaya tinggi, hingga indikasi dugaan praktik suap, pungli, menjadi permasalahan utama dalam birokrasi di Ditjen AHU sebelum diterapkannya AHU Online ini. Dengan penerapan AHU Online sebagai suatu terobosan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik oleh Ditjen AHU, persoalan tersebut dapat diatasi sebagai wujud pelayanan prima kepada masyarakat. Penerapan AHU Online diteliti melalui pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Kedua pendekatan ini digunakan untuk mendapat jawaban atas permasalahan dalam pengurusan dan pelayanan jasa hukum di Ditjen AHU dan solusinya ketika menggunakan AHU Online. Disain pengaturan hukum terkait AHU Online baik berupa pelayanan di bidang Fidusia, pendaftaran Wasiat, pelayanan Badan Hukum maupun kenotariatan diarahkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pengurusan secara full online guna memberikan pelayanan yang cepat, efektif, efisien dan bebas pungli.

---

The thesis is an interdisciplinary study between the administrative law studies with the study is to discuss the implementation of bureaucratic reforms Online AHU system as the embodiment of bureaucratic reforms in the Directorate General of Legal Administration Kemenkumham RI. This study analyzes the setting and implementation of AHU Online in relation to the reform of the bureaucracy in Directorate General of Legal Administration (DG AHU).

In analyzing the application of the AHU Online, the authors found that there are significant differences in terms of legal services manually and post implementation AHU Online. The existence of the maintenance of the legal services that are slow, costly, until indication of alleged bribery, extortion, the main problem in the bureaucracy DG Online AHU AHU before applying this. With the implementation of AHU Online as a breakthrough bureaucratic reform in the public service by DG AHU, these issues can be addressed as a form of excellent service to peoples. Implementation of Online AHU researched approach legislation (statue approach) and the comparative approach (comparative approach).

Both approaches are used to obtain an answer to the problems in the management and legal services in DG AHU and AHU solution when using Online. Design Online AHU related legal arrangements in the form of service in the field of Fiduciary, registration Probate, Legal and notary services geared to provide convenience to the public in making arrangements for full online to provide a service that is fast, effective, efficient and free of extortion."

"Penerapan aplikasi JAKI sebagai salah satu kanal pengaduan berbasis geo – tagging merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyelenggarakan pemerintahan berbasis sistem elektronik khususnya dalam layanan laporan pengaduan masyarakat sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan laporan pengaduan dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengatasi berbagai permasalahan perkotaan. Dibandingkan dengan kanal pengaduan lain, aplikasi JAKI memiliki kelebihan dalam hal kelengkapan fitur seperti berbasis geo – tagging, fitur pemantauan tindak lanjut laporan pengaduan, dan fitur diskusi laporan dengan SKPD terkait. Namun, data menunjukkan bahwa pada tahun 2020, angka penggunaan aplikasi JAKI dapat dikatakan belum maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor – faktor yang mempengaruhi penggunaan aplikasi JAKI sebagai salah satu kanal laporan pengaduan masyarakat di Jakarta. Penelitian ini menggunakan kombinasi teori antara model sukses sistem informasi menurut DeLone dan McLean dan Technology Acceptance Model (TAM). Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa mix method melalui wawancara mendalam terhadap beberapa narasumber yang bersangkutan dan penyebaran kuesioner dengan menggunakan teknik analisis data Structural Equation Model (SEM). Hasil penelitian menujukkan bahwa terdapat 3 hipotesis yang ditolak dari total 9 hipotesis pada penelitian ini. Hipotesis yang ditolak tersebut mencakup information quality tidak berpengaruh signifikan terhadap perceived usefulness, system quality tidak berpengaruh signifikan terhadap perceived ease of use, dan service quality tidak berpengaruh signifikan pada perceived usefulness.

---

The practice of the JAKI apps as a geo-tagging-based complaint channel is one of the efforts of the DKI Jakarta Provincial Government in organizing an electronic system-based government, especially in public complaint reporting services so that it can make it easier for the public to report complaints and increase public participation to overcome various urban problems. Compared to other complaint channels, the JAKI apps has advantages in terms of completeness of features such as geo-tagging-based, follow-up monitoring features for complaints reports, and report discussion features with related SKPDs. However, data shows that in 2020, the number of JAKI apps usage can be said to have not been maximized. This study aims to identify the factors that influence the use of the JAKI apps as a channel for reporting public complaints in Jakarta. This study uses a combination of theories between the successful model of information systems according to DeLone and McLean and the Technology Acceptance Model (TAM). This study uses a quantitative approach with data collection techniques in the form of a mix method through in-depth interviews with several relevant informants and distributing questionnaires using Structural Equation Model (SEM) data analysis techniques. The results showed that there were 3 rejected hypotheses from a total of 9 hypotheses in this study. The rejected hypotheses include that information quality has no significant effect on perceived usefulness, system quality has no significant effect on perceived ease of use, and service quality has no significant effect on perceived usefulness."