Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas pembentukan Provinsi Banten pada 1963?2001. Perjuangan masyarakat Banten dalam mengubah status dari Karesidenan menjadi Provinsi berjalan sampai 47 tahun. Pembentukan Provinsi Banten dibagi menjadi tiga fase, yaitu inisiasi, integrasi, dan deklarasi. Masyarakat Banten melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan Banten menjadi sebuah provinsi, seperti dibentuk Panitia Pembentukan Propinsi Banten (PPPB), Kelompok Kerja Pembentukan Provinsi Banten (Pokja-PPB), Komite Pembentukan Provinsi Banten (KPPB), dan Sub Komite Pembentukan Provinsi Banten (SKPPB). Pembentukan Provinsi Banten ini mengalami berbagai tantangan terutama pada 1960-an, pembentukan Provinsi Banten dianggap didalangi oleh PKI. Banten resmi menjadi sebuah provinsi pada 4 Oktober tahun 2000 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukam Provinsi Banten.

---

The focus of this study discuses efforts to break away from the mains: establishment of Banten Province in 1963?2001. Banten people struggle in an attempt to change the status of residency became the Province run until 47 years. The formation of Banten Province is divided into three phases, namely initiation, integration, and declaration. Banten community made various efforts to fight Banten became a province, such as Panitia Pembentukan Provinsi Banten (PPPB), Kelompok Kerja Pembentukan Provinsi Banten (Pokja-PPPB), Komite Pembentukan Provinsi Banten (KPPPB), Badan Koordinasi Pembentukan Provinsi Banten (Bakor-PPPB), and Sub Komite Pembentukan Provinsi Banten (SKPPB). The formation of Banten Province, have difficult experince, especially in the 1960s, the establishment of Banten Province is considered masterminded by the PKI. Banten officially became a province on October 4, 2000 established by Decree Law No. 23 of 2000 on Pembentukan Banten."

"

Tugas dan tanggung jawab dari tenaga ahli teknologi laboratorium medik, melaksanakan pelayanan laboratorium medis, yang meliputi pengambilan dan analisis terhadap spesimen biologi. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 menyebutkan minimal 9 jenis tenaga di Puskesmas, salah satunya tenaga ATLM, berdasarkan data SISDMK terdapat 43 Puskesmas di Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, semantara Puskesmas yang memiliki tenaga ATLM hanya ada 15 Puskesmas. Tujuan penelitian ini untuk melihat gambaran ketersediaan tenaga ATLM dan upaya pemenuhan tenaga ATLM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain studi kasus Analisis Ketersediaan tenaga ATLM dan upaya pemenuhan Tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik (Atlm) Puskesmas di Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 43 Puskesmas di level Kabupaten ada 28 Puskesmas yang belum memiliki tenaga ATLM sehingga belum memenuhi kesesuaian standar PMK 43 tahun 2019, hanya 15 Puskesmas yang memiliki tenaga ATLM dan baru 7 Puskesmas yang memiliki 9 jenis tenaga. Perencanaan yang baik, insentif yang memadai, pengembangan karier yang jelas diharapakan mampu menjadi solusi terhadap ketersediaan dan pemenuhan tenaga ATLM di Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

---

Duties and responsibilities of medical laboratory technology experts, carrying out medical laboratory services, which include taking and analyzing biological specimens. Minister of Health Regulation Number 43 of 2019 states that there are a minimum of 9 types of personnel in Puskesmas, one of which is ATLM personnel. Based on SISDMK data, there are 43 Puskesmas in the Lebak District Health Service, while there are only 15 Puskesmas that have ATLM personnel. The aim of this research is to see a picture of the availability of ATLM personnel and efforts to fulfill ATLM personnel. This research uses a qualitative research method with a case study design, analysis of the availability of ATLM personnel and efforts to fulfill medical laboratory technology experts (ATLM) for health centers in Lebak Regency, Banten Province in 2023. The results of the research show that of the 43 health centers at the district level, there are 28 health centers that do not yet have ATLM personnel therefore do not meet the standards of PMK 43 of 2019, only 15 Community Health Centers have ATLM personnel and only 7 Community Health Centers have 9 types of personnel. Good planning, adequate incentives, clear career development are expected to be a solution to the availability and fulfillment of ATLM personnel in the Lebak District Health Service, Banten Province.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pemertahanan bahasa Jawa dialek Banten melalui pilihan dan pemakaian bahasa di ranah keluarga berdasarkan lokasi pemukiman. Diduga lokasi pemukiman dapat memberikan pengaruh terhadap pemertahanan bahasa. Penelitian ini dilakukan di masyarakat yang homogen, yaitu lokasi pemukiman di desa dan di masyarakat yang heterogen, yaitu lokasi pemukiman di dekat pusat pemerintahan, pusat industri dan pariwisata. Populasi penelitian adalah semua penutur bahasa Jawa dialek Banten di Provinsi Banten. Dengan menggunakan stratified purposive sampling, diperoleh 340 responden dari sepuluh desa yang mewakili berbagai lokasi pemukiman. Data pilihan bahasa dikumpulkan berdasarkan kuesioner dan dianalisis dengan SPSS dan data pemakaian bahasa didapatkan melalui observasi lapangan yang dianalisis dengan teknik triangulasi. Hasil analisis menunjukkan secara umum pemertahanan bahasa Jawa dialek Banten dalam kategori baik, dengan rerata persentase responden yang memilih menggunakan bahasa Jawa dialek Banten kepada mitra tutur di ranah keluarga 86,15%. Berdasarkan lokasi pemukiman, responden dengan karakteristik homogen (di desa) menunjukkan pemertahanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan responden dengan karakteristik heterogen. Pemertahanan bahasa di desa didominasi oleh responden yang berusia 41-50 tahun. Pada masyarakat heterogen, responden yang tinggal di lokasi pemukiman dekat pusat pemerintahan menunjukkan pemertahanan bahasa Jawa dialek Banten paling tinggi, yaitu dengan rerata 74,93% dan didominasi oleh responden perempuan.

---

The research aims to figure out Banten Javanese maintenance through language choice and language use in family domain based on respondents settlement location. It is supposed that settlement location gives influence toward language maintenance. The research conducted in homogeny society, those who stay in villages, and in heterogeneous society, those who stay near governmental center, industrial center and tourism. The population is all Banten Javanese speakers in Banten Province. by using stratified purposive sampling, there are 340 Banten Javanese speakers as respondents taken from the four settlement locations. Language choice data taken from questionnaire and it analyzed using SPSS; while language use data taken from observation and it analyzed using triangulation.

The result of analysis showed that Banten Javanese maintenance is good, reaching 86.15 % of respondents who chose to use the language. Based on the settlement locations, respondents represented homogeny society (village) tends to maintain the language higher than those who represented heterogeneous society. Social factor dominated in this location is respondents with 41-50 years old. In heterogonous societies, the respondents who live near the governmental center get the highest percentage, i.e. 74,93% with women domination."

"Penelitian ini membahas mengenai Kegagalan Upaya Pemekaran Daerah di Indonesia (Studi Kasus Gerakan Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon Dalam Upaya Pemekaran Provinsi Cirebon Periode Tahun 2000-2018). Penelitian ini menggunakan Teori Gerakan Sosial, Teori Political opportunity structure, Teori Resources mobilization theory, dan Teori Collective Action Frames di dalam membedah persoalan penelitian yang diajukan perihal apa penyebab gerakan pemekaran Provinsi Cirebon ini mengalami kegagalan. Dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan studi pustaka dan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam. Peneliti beragumen bahwa gerakan pemekaran Provinsi Cirebon ini memenuhi semua prasyarat untuk diakui sebagai sebuah gerakan sosio-politik. Peneliti juga berargumen bahwa di dalam kesempatan struktur politik, organisasi Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon (P3C) mengalami keadaan yang disebut sebagai kurvalinier dalam hubungannya dengan struktur politik dan kemunculan gerakan sosial. Peneliti juga berargumen bahwa terjadi instabilitas jejaring elit di dalam pengupayaan pemekaran Provinsi Cirebon ini. Karena disatu sisi gerakan ini disupport oleh beberapa pihak elit, namun di sisi yang lain beberapa elit dilain pihak menolak atau membiarkan gerakan ini dalam situasi yang tidak jelas, dan elit yang membantu pun tidak terlalu signifikan membantu. Dan di dalam pengupayaan pemekaran Provinsi Cirebon, peneliti berargumen bahwa para aktivis penggerak tidak mengalami represi dari negara. Sedangkan di dalam upaya memobilisasi sumberdaya, organisasi P3C dan para elit keraton Cirebon terhalang oleh kondisi finansial yang tidak cukup namun di dalam pengelolaan organisasinya berjalan dengan cukup baik dan tidak menjadi halangan. Dan terkahir, dari sisi framing, peneliti berargumen bahwa aktivitas agitasi dan framing di dalam organisasi ini dapat berjalan dengan baik, baik itu dengan media seminar, demonstrasi, maupun lewat berbagai terbitan tulisan di media.

---

This study discusses the Failure of Regional Expansion Efforts in Indonesia (Case Study of the Presidium Movement for the Establishment of the Province of Cirebon in the Efforts to Expand Cirebon Province for the Period of 2000-2018). This research uses Social Movement Theory, Political Opportunity Structure Theory, Resource Mobilization Theory Theory, and Collective Action Frames Theory in dissecting the research problems raised regarding what causes the Cirebon Province regional divergence movement to fail. By using a qualitative method that is by library research and collecting data through in-depth interviews. The researcher argues that the Cirebon Province regional divergence movement fulfills all the prerequisites to be recognized as a socio-political movement. The researcher also argues that on the occasion of political structure, the organization of the Presidium for the Establishment of the Province of Cirebon (P3C) experienced a condition called curvalinier in relation to political structure and the emergence of social movements. Researchers also argue that there is instability in elite networks in the efforts to expand the Cirebon Province. Because on the one hand this movement is supported by some elite parties, but on the other hand some elites on the other hand reject or leave this movement in unclear situations, and the elite who help is not too significant to help. And in seeking the expansion of the Cirebon Province, researchers argued that activist activists did not experience repression from the state. Whereas in the effort to mobilize resources, the P3C organization and the elite of the Cirebon palace were hindered by inadequate financial conditions but in managing their organizations well and did not become a hindrance. And finally, in terms of framing, researchers have argued that agitation and framing activities within this organization can run well, be it through media seminars, demonstrations, or through various writing publications in the media."

"Kemiskinan merupakan isu yang selalu menarik untuk dibahas, karena hampir tidak ada satu negara pun di dunia ini yang terbebas dari masalah kemiskinan.Tesis ini dilatarbelakangi adanya perbedaan angka kemiskinan yang cukup mencolok antar Kabupaten/kota di wilayah Provinsi Banten. Fokus penelitian adalah melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang diduga menjadi penyebab terhadap perbedaan angka kemiskinan tersebut dengan menggunakan data Susenas tahun 2010. Dengan menggunakan variabel lokasi geografis, jumlah anggota rumah tangga, karakteristik kepala rumah tangga (jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan), serta variable bantuan kredit usaha untuk penanggulangan kemiskinan, didapati bahwa penyebab tingginya resiko kemiskinan rumah tangga adalah lokasi geografis dan penambahan jumlah anggota rumah tangga. Hasil penelitian merekomendasikan untuk membuat kebijakan dengan memprioritaskan pembangunan wilayah pedesaan dan pengendalian terhadap laju pertumbuhan penduduk.

---

Poverty is an issue that is always interesting to discuss, because almost no other country in the world which is free from this problem kemiskinan.Tesis poverty against the backdrop of differences are quite striking between the district / city in the province of Banten. The focus of research is to conduct an analysis of the factors thought to be the cause of the difference in poverty rates by using data Susenas in 2010. By using the variable geographic location, number of household members, household head characteristics (sex, education and employment), and variable business loans for poverty reduction, it was found that the cause of the high risk of household poverty are geographic location and the addition of the number of household members. The study recommends to create a policy to prioritize the development of rural areas and the control of population growth."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi yang terjadi di Provinsi Banten tahun 2000-2009. Metode yang digunakan adalah analisis input-ouput dan visualisasi economic landscape dengan menggunakan data input-ouput di Provinsi Banten tahun 2000 dan 2009. Beberapa temuan yang dihasilkan diantaranya adalah terjadinya perubahan struktur ekonomi di Provinsi Banten ditandai oleh keluarnya sektor primer dari kategori sektor kunci, peningkatan peranan sektor tersier dalam perekonomian Banten dan terjadinya pergeseran pada sejumlah industri unggulan. Selain itu, komponen upah yang relatif kecil pada sektor industri berimplikasi pada urgensi peningkatan mutu sumberdaya manusia yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

---

This research aims to study the structural changes of economic in the Province of Banten over 2000-2009 using input-output analysis and presentation of economic landscape. The result showed that structural changes marked by the prime sector which is comes out from key sector category in 2009, and the tertiary sectors play a higher role in Banten economic. Also, this research finds shifting that happened in some industrial sectors such as basic metal industries, chemical, rubber and plastics industries. Furthermore, small proportion of wages in industrial sectors led to implication for educational policy such as upgrade the quality of human resources, and the social welfare at the end."

"Isu pemekaran wilayah di Indonesia muncul kepermukaan pada tahun 1999, pasca turunnya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan pada tahun 1998. Banten yang merupakan wilayah Eks-Keresidenan masa Hindia Belanda muncul sebagai salah satu wilayah yang menuntut otonomi daerah dan terlepas dari Jawa Barat. Gagasan ini muncul setelah dua kali mendapatkan halangan menjadi provinsi pada masa Orde Lama dan masa Orde Baru. Ulama menjadi corong pertama dalam hal gagasan pembentukan provinsi Banten. Lobi politik baik formal ataupun informal dilakukan demi mendukung gagasan otonomi Banten. Gerakan sosial-politik ini dilakukan ulama demi mencapai tujuan otonomi yantu kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan yang merata. Bersama dengan komponen sosial yang lain, ulama bergerak menjadi penyeimbang kepentingan dalam proses pembentukan provinsi Banten. Di lain pihak, Jawa Barat merasa terancam dengan pemekaran wilayah yang secara langsung akan mengurangi pendapatan asli daerah.

---

The region autonomy has appeared in Indonesia since 1999, after Soeharto’s retaired from his position as Indonesia President in 1998. Banten, whiches the eks-Residence in Netherland Indische has appeared as region who required of autonomy and separated from West Java. This idea was formed after Banten had threatment twice from Orde Lama and Orde Baru, when Banten formed to be a province. Ulama to be the first in terms of the idea funnel formation of Banten province. Political lobbying either formal or informal do to support the idea of autonomy Banten. This socio-political movements made ulama in order to achieve the goal of autonomy prosperity, justice, and equitable development. Together with the other social components, to balance the interests of ulama engaged in the process of formation of Banten province. On the other side, West Java felt threatened by the autonomy region because that will directly reduce revenue."

"Penelitian ini membahas tentang perkembangan oligarki di Provinsi Banten. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang, penyebab, tahap-tahap, dan bentuk oligarki di Provinsi Banten. Penelitian ini berupaya memaparkan kaitan antara kondisi sosial, ekonomi, dan budaya Banten dengan kemunculan oligarki di Banten. Lebih dalam lagi, penelitian ini akan memaparkan bentuk, struktur, dan sifat oligarki di Provinsi Banten. Pertanyaan pokok dalam penelitian ini adalah, bagaimana proses terbentuknya oligarki di provinsi Banten? Dengan sub-sub pertanyaan, pertama, apa latar belakang dan penyebab terbentuknya oligarki di Provinsi Banten? Kedua, bagaimana fase-fase atau tahapan terbentuknya oligarki di Provinsi Banten? Ketiga, bagaimana bentuk oligarki di Provinsi Banten? Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori "Oligarki", dengan teori pendukung yaitu teori "Modal Sosial", teori "Elite Tradisional-Patrimonial", teori "Hubungan Negara dan Masyarakat", dan teori "Rent Seeking Economy". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk menganalisis data-data yang diperoleh. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara mendalam dengan 19 informan; aktifis, pelaku usaha, tokoh jawara, dan akademisi. Temuan penelitian ini adalah semakin kuatnya oligarki sultanistik di Provinsi Banten dengan Tb. Chasan Sochib (kemudian digantikan putranya, Tb. Chaeri Wardana) sebagai oligark tertinggi. Beberapa oligark baru yang kuat telah muncul namun masih dalam kendali Tb. Chaeri Wardana. Implikasi teoritis dari penelitian ini mendukung dan menguatkan teori oligarki yang dikemukakan oleh Jeffrey Winters, terutama mengenai bentuk dan sifat-sifat oligarki sultanistik. Faktor utama penyebab terbentuknya oligarki di Banten menguatkan teori hubungan negara dan masyarakat. Dinamika internal oligarki mendukung teori-teori modal sosial dan elite tradisionalpatrimonial. Sedangkan aktivitas utama oligarki di Banten menguatkan teori rent-seeking. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa demokrasi elektoral pasca Orde Baru di Banten telah didominasi oleh oligark. Oligark terkuat di Banten adalah Tb. Chasan Sochib yang dominasi oligarkisnya berkembang dalam 3 fase, yaitu, pertama, Fase Jawara-Kontraktor (1967- 2001), kedua, Fase Konsolidasi Oligarki (2001-2006), ketiga, Fase Keluarga (2006 hingga sekarang). Bentuk oligarki di Banten saat ini adalah oligarki sultanistik dimana Tb. Chaeri Wardana menjadi figur utama. Oligark-oligark lain tunduk dan dilindungi oleh Tb. Chaeri Wardana. Pertahanan kekayaan dikelola oleh Tb. Chaeri Wardana untuk para oligark. Aktivitas utama oligarki sultanistik di Banten adalah rent seeking terhadap proyek-proyek APBD.

---

The research focuses on the development of oligarchy in the Province of Banten. The objectives of the research are identifying background, cause, steps and forms of oligarchy in the Province of Banten. The research attempts to expose the relations between social, economical, and cultural aspects of the Province of Banten and the emergence of oligarchy. Furthermore, it exposes form, structure, and characteristic of oligarchy in the Province of Banten. The fundamental question of this research is: how was the oligarchy in the Province of Banten established? The fundamental question can be divided into three sub questions: first, what was the background and causes for the establishment of the oligarchy? Second, what was the step of the establishment of the oligarchy? Third, what is the form of the oligarchy?

The research uses theory of oligarchy as its main theory, supported by 4 other theories i.e. the theory of social capital, the theory on patrimonial-traditional elite, the theory of state-society relationship, and the theory on rent-seeking economy. The research uses qualitative approach with analytical descriptive method. Data were collected through literature, observations, and in depth interview with 19 informants; activists, businessmen, jawaras, and academicians.

The findings of this research is the more powerful of Sultanistic Oligarchy in Banten Province with Tb. Chasan Sochib (later replaced by his son, Tb. Chaeri Wardana) as the supreme oligarch. Some powerful new oligarch have emerged but still under Tb. Chaeri Wardana's control. Theoretical implications of this research have supported and strengthened the theory of oligarchy proposed by Jeffrey Winters, especially on the forms and characteristics of Sultanistic Oligarchy. The main factors causing formation of oligarchy in Banten have strengthened the theory of statesociety relationship. Internal dynamics of the oligarchy have supported the theories of social capital and patrimonial-traditional elite. While the main activity of oligarchy in Banten has strengthened the theory on rent-seeking economy.

The Result shows that the post-New Order's electoral democracy in the Province of Banten has been dominated by oligarchs. Tb. Chasan Sochib is the strongest oligarch dominating oligarchs in three phase of development: first, jawara-contractor phase (1967-2001), second, oligarchy consolidation phase (2001-2006), and third, family phase (2006 until present).The present form of oligarchy in Banten is Sultanistic Oligarchy where Tb. Chaeri Wardana becomes the main figure. Other oligarchs follow to and are protected by Tb. Chaeri Wardana. Wealth defense is managed by Tb. Chaeri Wardana for other oligarchs. The main activities of sultanistic oligarchy in the Province of Banten is rent-seeking of state budgeted projects."