Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 159265 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Qurani Natia
"Skripsi ini membahas efisiensi dan produktivitas anggaran belanja kesehatan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur serta faktor yang dapat mempengaruhinya. Penelitian dilakukan terhadap 33 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu tahun 2010-2013. Dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA), Malmquist Productivity Index dan regresi tobit panel data ditemukan bahwa Kabupaten Jember adalah daerah paling tidak efisien. Di sisi lain daerah yang paling efisien adalah Kabupaten Malang, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar dan Kota Mojokerto adalah yang paling efisien. Secara keseluruhan terdapat penurunan produktivitas anggaran belanja kesehatan selama tahun 2010-2013. Faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya nilai efisiensi tersebut antara lain angka melek huruf dan juga kemiskinan di daerah tersebut.

This thesis mainly discusses about efficiency and productivity in health spending in district level in East Java Province and factors influencing it. This research used 33 districts in East Java Province from year 2010 to 2013. Using Data Envelopment Analysis (DEA) method, Malmquist Productivity Index, and Panel Data Tobit Regression, this thesis found that Jember had the lowest efficiency score. On the other hands, Malang, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, and Kota Mojokerto are the most efficient. Overall total productivity in health spending declined from year 2010 to 2013. Factors that influencing efficiency score in this research are literacy rate and poverty rate in each district in East Java Province."
Depok: Universitas Indonesia, 2016
S65093
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rita Yulihane
"Pada tingkat global maupun nasional, status kusta sebagai masalah kesehatan masyarakat telah berhasil dieliminasi pada tahun 2000. Namun demikian sejak tahun 2000-2010 masih saja ditemukan kasus baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kecenderungan angka penemuan kasus baru kusta dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di 38 kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2006- 2010. Desain penelitian ini adalah studi ekologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecenderungan angka penemuan kasus baru kusta di 38 kabupaten/kota provinsi Jawa Timur menunjukkan penurunan begitupula dengan penemuan kasus kusta secara aktif. Berbeda halnya dengan penemuan kasus kusta secara pasif, cakupan imunisasi BCG, dan kepadatan penduduk. Wilayah yang topografinya rendah cenderung memiliki angka penemuan kasus baru kusta yang lebih tinggi.
Hasil uji pearson's correlation menunjukkan bahwa penemuan kasus secara pasif, penemuan kasus secara aktif, cakupan imunisasi BCG dan topografi memiliki hubungan bermakna dengan angka penemuan kasus baru kusta (nilai p 0,0001). Kepadatan penduduk tidak memiliki hubungan yang bermakna dengan angka penemuan kasus baru kusta (nilai p > 0,05). Fokus program pengendalian kusta hendaknya lebih mengarahkan kepada kegiatan penemuan kasus secara aktif khususnya di wilayah yang topografinya rendah bekerjasama dengan progam imunisasi. Penemuan kasus secara aktif dengan modifikasi penyuluhan akan meningkatkan penemuan kasus secara pasif yang pada akhirnya akan menurunkan angka penemuan kasus baru.

At the global and national level, the status of leprosy as a public health problem has been successfully eliminated in 2000. However, since the year 2000-2010 new case of leprosy annually has detected. The aim of this study is determine the Trend of leprosy new case detection rate and factors influencing in 38 districts in East Java Province, 2006-2010. The design of this research is ecological study. The results indicate that the trend of leprosy new case detection rate in 38 districts showed decrease similarly with active leprosy case finding. Unlike the case with passive case finding of leprosy, BCG immunization coverage and population density. Low topography regions tend to have the leprosy new case detection rate is higher.
Pearson's correlation test results indicate that passive case finding, active case finding, BCG immunization coverage, and topography have a meaningful association with the leprosy new case detection rate (p-value<0,05). Population density had no significant association (p-values>0,05). The focus of leprosy control programs should be more directed to the active case finding, especially in areas of low topography integration with the immunization program. The active case finding with the modification education would increase passive case finding, eventually will reduce the new case detection rates of leprosy.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Vira Anggraeni
"Perubahan pola pembiayaan dari fee for service menjadi pola INA- CBGs menjadi peluang sekaligus ancaman bagi rumah sakit. Peluang muncul jika rumah sakit dapat menjalankan program JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat) secara efektif sehingga klaim bernilai positif, sebaliknya JKN-KIS berubah menjadi ancaman jika pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit tidak efektif dan efisien (Mardiah and Rivany, 2017). Oleh karena itu casemix dan casemix index menjadi parameter yang penting. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui capaian casemix dan casemix index RS serta hubungan karakteristik RS, karakteristik pasien dan kapasitas RS terhadap casemix dan casemix index RS. Penelitian ini menggunakan data klaim yang diajukan RS kepada BPJS Kesehatan, data terkait kapasitas RS didapatkan dari RS. Analisis dilakukan secara univariat, bivariat dan multivariat dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian terdapat hubungan signifikan pada variabel kelas RS D terhadap RS kelas RS B, variabel BOR RS, jumlah tempat tidur intensif, jumlah kasus dengan alat canggih di rawat inap, proporsi kelas rawat 3, proporsi severity level 3 dan proporsi BP dengan casemix rawat inap. Terdapat hubungan signifikan pada variabel kelas RS, jenis RS ,kepemilikan RS , BOR RS, jumlah tempat tidur intensif, proporsi kelas 3, proporsi severity level 3, proporsi BP dan proporsi perempuan dengan casemix index rawat inap. Terdapat hubungan signifikan pada variabel kelas RS D terhadap kelas RS B ,kepemilikan RS, variabel proporsi perempuan, jumlah kasus dengan alat canggih di rawat jalan,proporsi lansia dan proporsi BP terhadap casemix rawat jalan. Terdapat hubungan signifikan pada variabel kepemilikan RS, proporsi perempuan, proporsi BP, jumlah kasus dengan alat canggih di rawat jalan dan jumlah ruang operasi dengan casemix index rawat jalan.

The change in financing patterns from fee for service to the INA-CBGs pattern is both an opportunity and a threat for hospitals. Opportunities arise if hospitals can run the JKN-KIS (National Health Insurance-Healthy Indonesia Card) program effectively so that claims are positive, otherwise JKN-KIS turns into a threat if the services provided by the hospital are not effective and efficient (Mardiah and Rivany, 2017). Therefore casemix and casemix index are important parameters. The aim of this research is to determine the hospital casemix and casemix index achievements as well as the relationship between hospital characteristics, patient characteristics and hospital capacity on hospital casemix and casemix index. This research uses claim data submitted by hospitals to BPJS Health, data related to hospital capacity is obtained from the hospital. Analysis was carried out univariate, bivariate and multivariate using multiple linear regression. The results of the research showed a significant relationship between the hospital class D variable and the hospital class B variable, the hospital BOR variable, the number of intensive beds, the number of cases with advanced equipment in inpatient care, the proportion of treatment class 3, the proportion of severity level 3 and the proportion of BP with inpatient casemix. There is a significant relationship between the variables of hospital class, type of hospital, hospital ownership, hospital BOR, number of intensive beds, proportion of class 3, proportion of severity level 3, proportion of BP and proportion of women with inpatient casemix index. There is a significant relationship between the variable hospital class D andhospital class B, hospital ownership, the variable proportion of women, the number of caseswith advanced equipment in outpatient care, the proportion of elderly people and the proportion of BP to outpatient casemix. There is a significant relationship between the variables of hospital ownership, proportion of women, proportion of BP, number of cases with advanced equipment in the outpatient setting and number of operating rooms with theoutpatient casemix index."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ernawaty
"Health problems in districts can be caused by political dynamics in a decentralized era. This study analyzes the political dimension in health policy making in districts in East Java. Phenomenological qualitative approach is used with case study design. The results showed that political interests affect planning-budgeting, selection of executive officers, and procurement of goods and services in the health sector. Head of the health district office and director of the district hospital act as the agent whereas the district mayor and the legislature act as the principles. Not only principle-agent relationship is influenced by relationship between institutions and interpersonal relationship, it is also inflenced by personal values of the political elite and actor concerning health issue. Those three factors influence and intervene the decision space in health policy making. Non-political elites such as business people and invisible hand also influence the decision space. Political skill, a term which has no relation whatsoever in practical politics behavior that refers to a package of specific strategies and skills which in this case assists health policy actor in achieving public health main goals, directs policy making in accordance with health normative goal. Political skill should be adopted as a prerequisite competence for district-level structural officials in health sector.

Masalah kesehatan kabupaten/kota dapat disebabkan oleh dinamika politik di era desentralisasi. Penelitian ini menganalisis dimensi politik dalam penentuan kebijakan kesehatan kabupaten/kota di Jawa Timur. Pendekatan kualitatif fenomenologi digunakan dengan rancangan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan kepentingan politik mewarnai perencanaan-penganggaran, penentuan pejabat dan pengadaan barang-jasa di sektor kesehatan. Kepala dinas kesehatan dan direktur RSUD merupakan agen sedangkan kepala daerah dan DPRD adalah prinsipal. Selain dipengaruhi oleh hubungan antarkelembagaan dan hubungan interpersonal, pola hubungan prinsipal-agen yang ada juga dipengaruhi oleh personal values elit dan aktor politik tentang kesehatan. Ketiga hal tersebut secara bersama dapat memengaruhi dan mengganggu decision space pada proses penentuan kebijakan kesehatan. Kehadiran elit nonpolitik yaitu pelaku bisnis dan the invisible hand juga mempengaruhi decision space tersebut. Political skill sebagai sebuah paket strategi dan ketrampilan yang dimiliki oleh pelaku kebijakan kesehatan demi tercapainya tujuan utama kesehatan masyarakat dan tidak berkaitan sama sekali dengan perilaku politik praktis yang dimiliki oleh pelaku kebijakan kesehatan mengarahkan penentuan kebijakan sesuai tujuan normatif kesehatan. Parameter political skill hendaknya diadopsi sebagai syarat kompetensi bagi pejabat struktural di kabupaten/kota, khususnya di sektor kesehatan."
Depok: Universitas Indonesia, 2016
D2669
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sofia Anggita Hasty
"Provinsi Jawa Barat menghadapi permasalahan Tingkat Pengangguran Terbuka TPT yang tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan TPT Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kesempatan kerja dan pengangguran di Jawa Barat, dan juga bertujuan untuk menganalisis faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pengangguran di Jawa Barat.
Hasil penelitian menunjukkan model tidak cukup baik menjelaskan variabel dependen TPT, ditunjukkan oleh nilai R-Square yang rendah. Oleh karena itu, dilakukan uji terhadap variabel independen yang sama, yaitu PDRB, UMK Riil, Dummy PP No.33 Tahun 2013, dan Dummy Kota/Kabupaten terhadap variabel dependen Jumlah Pengangguran.
Hasil estimasi menunjukkan PDRB, UMK Riil, dan Dummy Kota/Kabupaten signifikan berpengaruh terhadap Jumlah Pengangguran.

West Java Province has been facing the unemployment rate problem, the rate is even higher than the national rate. This study aims to describe the trend of employment and unemployment in West Java, and also to analyze what factors affect the unemployment in West Java.
The result shows that the model is not good enough to explain the Unemployment Rate TPT as dependent variable, indicated by the low R Square value. Therefore, the same independent variables, which are GRDP, Minimum Wage, Dummy Government Regulation No 33 2013, and Dummy Districs Variable were tested for the Number of Unemployment variable.
The result shows that GRDP, Minimum Wage, and Dummy Districts Variable significantly affect the Number of Unemployment.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
T49401
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rangga Bogar Santos
"ABSTRAK
Semboyan adalah kalimat pendek yang dipakai sebagai pegangan hidup. Selain itu, semboyan juga dipakai sebagai dasar, intisari, slogan dan motto dari suatu usaha bersama yang dapat membangkitkan semangat dan menjadi ciri khas dari pemilik semboyan yang bersangkutan. Selain Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan bangsa Indonesia, tiap wilayah di Indonesia memiliki semboyannya masing masing. Pada tiap wilayah, semboyan memakai bahasa daerahnya masing masing. Salah satunya adalah wilayah di Provinsi Jawa Timur. Masyarakat di Provinsi Jawa Timur memakai bahasa Jawa dalam percakapan sehari-hari. Beberapa kosakata bahasa Jawa mengadopsi bahasa Sanskerta dan Kawi. Hal ini memicu interpretasi dalam memaknai semboyan. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemaknaan pada semboyan berbahasa Sanskerta dan Kawi di Provinsi Jawa Timur. Ada enam semboyan yang menggunakan bahasa Sanskerta dan Kawi, selanjutnya akan dilakukan analisis dibantu dengan teori segitiga makna Ogden dan Richards (1952) dan sumber referensi kamus Baoesastra Djawa (W.J.S Poerwadarminta, 1939), Kamus Lengkap Jawa-Indonesia (Sutrisno Sastro Utomo, 2007), Kamus Sanskerta Indonesia (Purwadi dan Eko Priyo Purnomo, 2008), Kamus Sanskerta Indonesia (Y. Agustirto Suroyudo, 2008), Kamus Kawi-Indonesia (Y.B Suparlan, 1988), dan Kamus Kawi Indonesia (Wojowasito, 1989) akan digunakan untuk mencari makna tiap kata pada teks semboyan.

ABSTRACT
Slogan is a short sentence that is used to handle life. In addition, the semboyan is also used as the basis, essence, slogan and motto of a joint venture that can arouse enthusiasm and become the hallmark of the owner of the slogan in question. Besides Bhinneka Tunggal Ika, which is the motto of the Indonesian people, each region in Indonesia has its own motto. In each region, the slogan uses the language of each region. One of them is an area in East Java Province. Communities in East Java Province use Javanese in everyday conversation. Some Javanese vocabulary adopted Sanskrit and Kawi. This triggers interpretation in interpreting the slogan. Therefore, this study aims to explain the meaning of the Sanskrit and Kawi slogans in East Java Province. There are six slogans that use Sanskrit and Kawi languages, further analysis will be carried out assisted by the triangular theory of the meaning of Ogden and Richards (1952) and the reference source of Djesastra Djawa dictionary (WJS Poerwadarminta, 1939), Complete Dictionary of Java-Indonesia (Sutrisno Sastro Utomo, 2007) , Indonesian Sanskrit Dictionary (Purwadi and Eko Priyo Purnomo, 2008), Indonesian Sanskrit Dictionary (Y. Agustirto Suroyudo, 2008), Kawi Indonesian Dictionary (YB Suparlan, 1988), and Kawi Indonesian Dictionary (Wojowasito, 1989) to be used for look for the meaning of each word in the text of the watchword."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2018
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dian Permata Sari
"Tesis ini merupakan studi empiris yang fokus utama analisisnya adalah pengaruh kebijakan publik terhadap penerimaan pajak riil pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Berdasarkan analisis deskriptif disimpulkan bahwa: (1) Pertumbuhan penerimaan pajak riil relatif lambat, karena relatif tingginya laju inflasi; (2) Rasio pajak pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, sudah meningkat; (3) sampai saat ini, rasio pajak semakin rendah bila tingkat pemerintahan semakin rendah; dan (4) peranan penerimaan pajak dalam APBN dan APBD (PAD) sudah semakin besar, yang menyiratkan semakin baiknya tingkat kemandirian fiskal. Dengan menggunakan model ekonometrika dapat disimpulkan bahwa dampak kebijakan publik terhadap penerimaan pajak di Indonesia tidaklah besar. Hal ini menunjukkan bahwa dampak kebijakan-kebijakan publik yang diputuskan terhadap perbaikan efisiensi dan efektifitas pemungutan pajak, maupun peningkatan potensi pajak, khususnya perluasan basis pajak belum seperti yang diharapkan.

This thesis is an empirical study that the main focus of analysis is to influence public policy on real tax revenue of central government, provinces and districts/cities in Indonesia. Based on descriptive analysis concluded that: (1) real tax revenue growth is relatively slow, because of relatively high inflation rate, (2) The ratio of central government taxes, provincial and district/city, have increased, (3) until recently, the lower the tax rate when the lower levels of government; and (4) the role of tax revenue in the State Budget (APBN) and Regional Budget/APBD (PAD) has been getting larger, which implies the good level of fiscal independence. By using the econometric model can be concluded that the impact of public policies on tax revenue in Indonesia was not large. This shows that the impact of public policies that decided to improve efficiency and effectiveness of tax collection, as well as potential tax increase, particularly the expansion of tax base has not been as expected.
"
Depok: Universitas Indonesia, 2011
T30246
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Imas Qurhothul Ainiyah
"Penelitian ini membahas mengenai penyaluran dana desa di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2015 ndash; 2016 serta faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran Dana Desa Di Kabupaten Purworejo. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi dokumen. Teori yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah teori pengelolaan keuangan daerah dari Nick Devas.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran dana desa di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2015-2016 dilaksanakan berdasarkan empat dimensi teori pengelolaan keuangan daerah yaitu sederhana, lengkap, efektif, dan efisien. Namun, pemerintah Kabupaten Purworejo tidak melaksanakan dimensi mudah disesuaikan.
Selain itu, penyaluran dana desa di Kabupaten Purworejo belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktor yang mempengaruhi penyaluran dana desa tersebut adalah faktor sumber daya manusia SDM , faktor kompetensi informasi dan teknologi IT , perubahan peraturan, dan faktor administrasi.

This study discusses the distribution of Village Funds in Purworejo District, Central Java Province for the fiscal year 2015 2016 and the factors that affect the distribution of Village Funds in Purworejo District. This study uses a post positivist approach with data collection techniques such as in depth interviews and document studies. The analysis of this research used the theory of regional financial management from Nick Devas.
The results of this research show that the distribution of village funds in Purworejo District, Central Java Province for the fiscal year 2015 2016 is implemented based on four dimensions of regional financial management theory that is simplicity, complete, effective and efficient. But, the government did not implement the adaptability dimensions.
In addition, the distribution of village funds in Purworejo Regency has not been implemented in accordance with the prevailing laws and regulations. Factors influencing the distribution of village funds are human resource factor, the competency in information and technology IT , regulation change, and administration factor.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
S68919
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nafqa Tamam
"Tujuan penelitian ini adalah utuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah untuk infrastruktur terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan regresi data panel dengan metode fixed effect. Hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah untuk infrastruktur memiliki pengaruh dalam mengurangi kemiskinan di kabupaten/kota di Jawa Timur pada periode penelitian tahun 2008-2010. Hal ini ditunjukkan dengan adanya koefisien pengeluaran pemerintah daerah untuk infrastruktur sebagai variabel bebas yang bertanda negatif. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan. Sedangkan pengeluaran untuk jalan, irigasi, dan jaringan memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengurangi penduduk miskin. Adanya variasi intersep antar kabupaten/kota yang ada dalam model persamaan yang digunakan menunjukkan bahwa masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur memiliki karakteristik kemiskinan yang berbeda-beda.

The purpose of this study is to analyze the effect of local government expenditures for infrastructure to the poverty level in the districts/cities in East Java Province. The study uses quantitative approach with panel data regression with fixed effect methods. The results show that local government expenditures for infrastructure have an effect in reducing poverty in the districts/cities in East Java in period 2008-2010. This is indicated by the coefficient of local government expenditures for infrastructure as the independent variable that have negative sign to the poverty level as the dependent variable. Expenditures for the buildings have no significant effect in reducing poverty level. Whereas expenditures for the road, irrigation, and network have a significant effect in reducing poverty level. The existence of intercepts variation between the districts/cities in the model indicates that the respective districts/cities in East Java Province have different characteristics of poverty.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
T38889
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rifa Diana Yuliyanti
"Provinsi Jawa Timur memiliki wilayah administrasi yang cukup kompleks. Implikasinya adalah banyak tantangan yang harus dihadapi oleh Pemda setempat untuk memajukan dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah melalui sektor unggulan yang mencerminkan sektor kuat ekspor sebenarnya secara efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sektor ekonomi unggulan apa yang paling berpotensi dan dimana saja sebarannya selama dua periode waktu analisis keterkaitan antar sektor (analisis I-O). Penelitian dilakukan dengan mengamati pergerakan nilai sektor dari hasil analisis I-O tahun 2006 dan tahun 2010. Sebaran sektor yang bersifat tradable dan berorientasi ekspor terkuat dalam tataran provinsi masih langka dijabarkan dalam berbagai analisis ekonomi wilayah. Pendekatan kombinasi analisis Semi I-O yang memisahkan kelompok sektor yang bersifat tradable dan non tradable dengan keterkaitan antar sektor tertinggi kemudian dimodifikasi oleh efek pengganda dampak aliran. Hasil analisis menunjukkan sektor pertanian kehutanan dan perikanan, dengan subsektor tanaman pertanian bahan pangan adalah sebagai sektor paling unggul di Provinsi Jawa Timur. Sebaran spasial berbasis wilayah olahan analisis LQ menunjukkan 20 Kabupaten dan Kota yang menjadi wilayah basis di Jawa Timur dengan Kabupaten Mojokerto yang menjadi wilayah basis paling potensial. Dengan memasukan dimensi keruangan yaitu analisis fisik wilayah basis, hasil analisis dari sektor unggulan tersebut menjadi lebih jelas dan akurat.

East Java Province has a relatively complex administrative region. The implications are many challenges to be faced by the local government to promote and encourage the regional economic growth through their leading sector that reflects real effective and efficient robust export sector. This research aims to explore the economic leading sector towards the most potentially and wherever its distribution took place for two periods of inter-linkages sector analysis (I-O analysis). The object of study is to observe the trend of sector value from I-O analysis in 2006 to that of the year 2010. Meanwhile, the distribution of the strongest tradable and export-led in provincial regional level remains limited for economic development study. A combined approach Semi I-O analysis that separates between the tradable and non tradable groups of sector with the highest of sector linkages then treated by flow-on effects multiplier generating agriculture, forestry and fishery with agriculture of farming food crops subsector as the most superior sector in East Java Province. The area-based spatial distribution of LQ analysis shows 20 Districts and Municipalties as based area in East Java with Mojokerto District as the most potential base area. By adding the spatial dimension that is physical analysis of base area, the result of leading sector analysis becomes clearer and well-defined.
"
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2016
T44836
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>