Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTwisting merupakan tindakan terlarang yang di lakukan oleh agen asuransi jiwa dalam hal membujuk pemegang polis untuk memindahkan suatu polis dari satu perusahaan asuransi ke suatu perusahaan asuransi lainnya. Yang mana tindakan Twisting yang di lakukan agen asuransi tersebut merugikan bagi perusahaan asuransi dan juga pemegang polis asuransi. Dalam hal ini perlindungan yang ada yang di tujukan untuk melindungi pemegang polis dari praktek twisting yang di lakukan oleh agen asuransi bertumpu pada pengawasan yang ada di internal perusahaan asuransi dan juga pengawasan eksternal dari organisasi profesi dan pemerintah.

---

ABSTRACTTwisting the prohibited acts done by life insurance agents in terms of persuading policyholders to move a policy from one insurance company to an insurance company to another. Which acts of Twisting undertaken is detrimental to the insurance companies and policy holders . In this case the existing protection that aimed to protecting policyholders from twisting practices undertaken by insurance agents is rely on internal oversight in the insurance company and also external supervision from professional organizations and governments ."

"Skripsi ini membahas mengenai praktik twisting dengan judul perlindungan hukum terhadap perusahaan asuransi yang dirugikan akibat praktik twisting oleh agen asuransi dalam kaitannya dengan persaingan usaha tidak sehat. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1) latar belakang alasan praktik twisting oleh agen asuransi dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat di antara perusahaan asuransi, dan 2) jenis perlindungan hukum yang ditawarkan oleh Undang-Undang bagi perusahaan asuransi yang dirugikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder, wawancara juga dilakukan. Pada akhirnya, diperoleh kesimpulan bahwa persaingan usaha tidak sehat dapat muncul ketika praktik twisting dilakukan atas dasar perintah dari perusahaan asuransi tempat agen itu bekerja. Perusahaan asuransi yang menjadi korban praktik twisting dapat menuntut ganti kerugian dengan berdasarkan Pasal 47 ayat (2) huruf f UU Persaingan Usaha. Namun demikian, perusahaan yang dirugikan menjadi tidak dapat memperoleh ganti kerugian apabila praktik twisting dilakukan tidak atas perintah. Hal ini karena belum adanya pengaturan yang secara khusus mewajibkan agen untuk bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Skripsi ini menyarankan pembentukan pengaturan khusus mengenai praktik twisting yang memuat perlindungan hukum kepada pelaku usaha di bidang industri asuransi yang kepentingannya dirugikan oleh kesalahan agen.

---

This thesis examines the practice of twisting with the title "Legal Protection for Insurance Companies Affected by Twisting Practices Conducted by Insurance Agents in Relation to Unfair Business Competition." The research problem addressed in this study is: 1) the underlying reasons why twisting practices by insurance agents can lead to unfair business competition among insurance companies, and 2) the types of legal protection offered by the law for affected insurance companies. The research methodology employed in this study is juridical-normative, utilizing secondary data in the form of primary and secondary legal materials, with interviews conducted as well. In conclusion, it is found that unfair business competition can arise when twisting practices are conducted based on instructions from the insurance company where the agent works. Insurance companies that fall victim to twisting practices can seek compensation under Article 47, paragraph (2), letter f of the Law on Business Competition. However, companies that are affected may not be able to obtain compensation if twisting practices are conducted without instruction. This is because there is currently no specific regulation that holds agents accountable for their own actions. This thesis suggests the establishment of specific regulations regarding twisting practices that include legal protection for business entities in the insurance industry who suffer damages due to the misconduct of agents."

"Skripsi ini membahas mengenai lembaga penjamin pemegang polis asuransi sebagai perlindungan bagi nasabah perusahaan asuransi. dalam rangka perlindungan terhadap pemegang polis, lembaga penjamin pemegang polis berfungsi melindungi kepentingan pemegang polis apabila perusahaan asuransi mengalami kegagalan bayar, meskipun demikian, di Indonesia sampai sekarang belum dibentuk lembaga yang dimaksud meski sudah diamanatkan Undang-Undang Perasuransian. Berdasarkan hal tersebut, pertama-tama penulis akan meneliti bagaimanakah perbandingan ketentuan perlindungan terhadap tertanggung dan pemegang polis yang diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dengan Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. kemudian juga bagaimanakah lembaga penjamin pemegang polis di Singapura yang telah menjalankan program penjaminan polis seperti yang diamanatkan oleh Pasal 53 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-nomatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan analisis. Hasil penelitian yang didapatkan adalah mekanisme perlindungan pemegang polis antara UU No. 2 Tahun 1992 dengan UU No.40 Tahun 2014 tidak memiliki perbedaan jauh. Hanya terdapat perbedaan dalam hal nomenklatur dan persyaratan formil saja. Kemudian di Singapura lembaga penjamin pemegang polis terlembaga menyatu dengan lembaga penjamin simpanan dengan nama Singapore Deposit Insurance Corporation dengan membentuk PPF Life Fund dan PPF General Fund untuk melindungi pemegang polis.

---

This thesis discusses policyholder deposit insurance corporation for protection of insurance company customers. in regards to protect the policyholder, policyholder deposit insurance corporation serves to protect the interests of the policyholder if the insurance company fails to pay. however, Indonesia has not been establish institution that previously mentioned despite Insurance Law have already mandated. Based on this, first the author will examine how the comparison of provisions of protection against the insured and policyholders between which set in Law No.2 of 1992 with Law No. 40 of 2014. Second, how institution of policyholder protection in Singapore who has run the policy guarantee program just as mandated by Article 53 of Law no. 40 Year 2014.

This thesis research using juridical normative research method with approach of legislation, concept, and analysis. The result of this research is protection mechanism of policy holder between Law no. 2 of 1992 with Law No.40 of 2014 does not have much difference. The differences only in nomenclature and formal requirements. Then in Singapore the institutional policy guarantor institution integrates with the deposit insurance agency under the name Singapore Deposit Insurance Corporation by establishing PPF Life Fund and PPF General Fund to protect policyholders."

"Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 adalah satu-satunya perusahaan asuransi berbentuk mutual di Indonesia. AJB Bumiputera 1912 beberapa kali mengalami permasalahan keuangan sejak Krisis Hindia Belanda pada tahun 1922 hingga saat ini. Masalah yang dialami salah satunya tidak dapat membayar klaim kepada pemegang polis, serta kurangnya pemahaman pemegang polis terhadap perjanjian atau polis yang telah disetujui. Maka perlu adanya perlindungan hukum bagi pemegang polis untuk menjamin sebagai pihak yang telah mengalihkan risiko kepada AJB Bumiputera 1912. Berdasarkan hal tersebut terdapat dua pokok permasalahan, yaitu: 1. Bagaimana akibat hukum dari bentuk usaha bersama (mutual) perusahaan asuransi AJB Bumiputera 1912 terhadap hak dan kewajiban pemegang polis?; 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pemegang polis AJB Bumiputera 1912 yang sedang mengalami likuiditas?. Penelitian ini menghasilkan bahwa, Pengaturan terkait Usaha Bersama tidak terdapat sinkronisasi kedudukan hukum pemegang polis antara UU OJK dengan UU Perasuransian dan PP Usaha Bersama, yang menyebabkan tidak adanya kepastian mengenai perlindungan hukum pemegang polis. Selain itu diperlukannya pengaturan berbentuk undang-undang untuk menjamin kepastian hukum pemegang polis sesuai yang telah diputuskan dalam Putusan MK Nomor 32/PUU-XVIII/2020. Pengaturan dalam bentuk undang-undang ini nantinya akan membantu penyehatan dan kelanjutan AJB Bumiputera 1912 dalam menjalankan kegiatannya.

---

Mutual Life Insurance (AJB) Bumiputera 1912 is the only mutual insurance company in Indonesia. AJB Bumiputera 1912 has experienced financial problems several times since the Dutch East Indies Crisis in 1922 until now. One of the problems experienced is not being able to pay claims to policyholders, as well as a lack of understanding of policyholders regarding the agreement or policy that has been approved. There is a need for legal protection for policy holders to guarantee as a party that has transferred risk to AJB Bumiputera 1912. Based on this, there are two main problems, namely: 1. What are the legal consequences of the form of a joint venture (mutual) insurance company AJB Bumiputera 1912 on rights and obligations of the policyholder?; 2. How is the legal protection for AJB Bumiputera 1912 policyholders who are experiencing liquidity? This research results that, the Regulations related to Joint Ventures do not synchronize the legal position of policyholders between the OJK Law and the Insurance Law and Joint Venture Government Regulations, which causes the lack of certainty regarding the legal protection of policyholders. In addition, there is a need for regulations in the form of laws to ensure legal certainty for policyholders in accordance with what has been decided in the Constitutional Court Decision Number 32/PUU-XVIII/2020. The regulation in the form of this law will later assist the restoration and continuation of AJB Bumiputera 1912 in carrying out its activities."

"Maraknya masalah terkait dengan gagal bayar dalam industri asuransi menjadi hal yang patut untuk diperhatikan, terutama terkait dengan transaksi produk asuransi yang menjanjikan proteksi terhadap jiwa dan mendapat manfaat investasi, yakni Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI). Skripsi ini membahas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap perusahaan asuransi gagal bayar PT Asuransi Jiwa Kresna serta akibat dari gagal bayar yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian berbentuk yuridis-normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian mengemukakan bahwa peraturan terkait perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi gagal bayar PT Asuransi Jiwa Kresna dapat ditinjau dari sudut pandang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, UU Perasuransian, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan akibat hukumnya adalah nasabah berhak menyelesaikan sengketa baik didalam maupun diluar pengadilan, mengajukan permohonan pailit kepada OJK untuk selanjutnya dimohonkan kepada Pengadilan Niaga yang berwenang, dan meminta pelaksanaan sanksi administratif terhadap perusahaan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

---

The rise of problems related to default in the insurance industry is something that requires attention, especially in transactions related to insurance products that offer life protection and investment benefits, for instance Investment-Linked Insurance Products (PAYDI). This thesis discusses the form of legal protection for policyholders of insurance company in default, namely what occured in PT Asuransi Jiwa Kresna, and the consequences of the defaults that occur. The research method used is a juridical-normative research by analyzing the laws and regulations. The results of the study show that regulations related to legal protection for  for policyholders of insurance company in default PT Asuransi Jiwa Kresna can be viewed from the point of view of the Civil Code, Commercial Law, Insurance Law, and Otoritas Jasa Keuangan Regulations, while the legal consequences is the policyholders has the right to settle disputes both inside and outside the court, submit a bankruptcy application to the OJK for further application to the competent Commercial Court, and request the implementation of administrative sanctions against the company by the OJK. "

"Perusahaan asuransi merupakan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank yang memiliki dampak yang cukup besar bagi perekonomian negara. Disamping itu, perusahaan asuransi juga merupakan lembaga penghimpun dana dari masyarakat pemegang polis melalui pengalihan resiko yang dibuat dalam suatu kontrak, yang disebut dengan polis. Pemegang polis sebagai pihak yang memiliki kedudukan penting, perlu diberikan perlindungan secara hukum dalam hal perusahaan asuransi dimohonkan pailit oleh Badan Pengawas Perasuransian. Berdasarkan hal tersebut, Penulis mengajukan pokok permasalahan yaitu: 1.Bagaimanakah undang-undang perasuransian memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang polis dari perusahaan asuransi yang dimohonkan pailit? 2. Apakah pertimbangan hukum dari hakim yang menjadi dasar putusan pailit PT Bumi Asih Jaya sudah sesuai dengan hukum asuransi? Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Pada akhirnya, Peneliti memperoleh kesimpulan bahwa undang-undang perasuransian memberikan perlindungan terhadap pemegang polis berupa hak utama atas pembayaran piutang dan putusan Majelis Hakim di tingkat pertama belum sesuai dengan hukum asuransi sedangkan putusan Mahkamah Agung telah sesuai dengan hukum asuransi. Penulis menyarankan agar segera dibentuk peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan Lembaga Penjaminan Polis.

---

Insurance company is a Nonbank Financial Institution which has a considerable impact for the national economy. In addition, the insurance company is also a collecting funds institution from public policyholder through the risks coverage which is made in the contract, called the policy. Policyholder as a party that have a significant interest, need to be given a legal protection in terms of the insurance company petitioned for Bankruptcy by The Insurance Supervisory Agency. Hence, the author formulated and discussed the following problems 1.How the insurance regulation providing legal protection for policyholder of the insurance company which is petitioned for Bankruptcy 2. Are the legal considerations of the judicial panel in court award of PT Bumi Asih Jaya rsquo s case compatible with insurance law This research uses the normative juridical approach with a descriptive typology.

At the conclusion, insurance regulations provides legal protection for the policyholder a priority right and the legal considerations of judicial panel in the first chamber is irrelevant with the insurance law, furthermore in Supreme Court, the legal consideration of judicial panel is already relevant to the insurance law. The author suggests that the implementing regulation of Law No. 40 of 2014 and also The Guarantee Institution Policy need to be established immediately."

"Skripsi ini membahas mengenai kedudukan hukum pemegang polis asuransi sebagai kreditor dalam pengurusan harta kepailitan perusahaan asuransi. Aturan mengenai kedudukan hukum pemegang polis dalam struktur tingkatan kreditor kepailitan diperlukan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pemegang polis. Dalam skripsi ini pokok permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai kedudukan hukum pemegang polis asuransi sebagai kreditor dalam pengurusan harta kepailitan perusahaan asuransi dan bagaimana penerapan hukum kepailitan terkait kedudukan pemegang polis asuransi sebagai kreditor dalam perkara Gugatan Lain Lain Nomor 03/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. Oleh sebab itu, untuk menjawab pokok permasalahan tersebut perlu untuk melihat kaidah-kaidah hukum yang berlaku, fakta-fakta hukum yang terjadi, pertimbangan putusan hakim, prinsip dan asas-asas penting dalam hukum kepailitan.

---

This thesis examines the legal position of insurance policyholder as creditor in the management of insurance company rsquo s bankruptcy assets. The regulations regarding the legal position of insurance policyholder on the structure of creditor levels are needed to secure the legal certainty and protection for the policyholders. This thesis rsquo objectives that will be discussed are about the legal position of insurance policyholder as creditor in the management of insurance companies bankruptcy assets and how the bankrupcty law is implemented towards the legal position of insurance policyholder as creditor in case No. 03 Pdt.Sus Gugatan Lain Lain 2017 PN.Niaga.Jkt.Pst. Therefore, to analyze the issues, it is needed to consider the law that governs the issue, the legal facts, the court decisions consideration, and the principles of bankruptcy law."

"Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi menyebabkan perusahaan asuransi menjual produknya (polis asuransi) secara digital. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana menerapkan prinsip itikad baik dalam proses penutupan asuransi berbasis digital, bagaimana melindungi tertanggung jika terjadi sengketa klaim dalam perjanjian asuransi berbasis digital, dan permasalahan hukum apa saja yang terjadi. dalam asuransi berbasis digital. Dalam membahas materi pokok, penulis menggunakan metode penelitian yuridis - normatif dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan prinsip itikad baik yang paling baik dalam asuransi berbasis digital dilakukan sejak tertanggung melakukan registrasi pada aplikasi asuransi secara digital dan tertanggung wajib mengungkapkan seluruh informasi yang terkait dengan objek asuransi dan mengikuti setiap tahap aplikasi asuransi secara digital. Perlindungan hukum bagi tertanggung atas asuransi berbasis digital dalam hal terjadi sengketa klaim telah diberikan dan diatur dalam Pasal 31 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, bahwa penanggung wajib menangani klaim melalui proses yang cepat, sederhana, terjangkau, dan adil. Selanjutnya Pasal 18 POJK Nomor 23 / POJK.05 / 2015 yang memberikan pilihan kepada Tertanggung untuk memilih lembaga penyelesaian sengketa di pengadilan atau di luar pengadilan, dan tidak membatasi pemilihan pengadilan hanya pada pengadilan negeri tempat perusahaan asuransi berselisih. resolusi melalui pengadilan. Kemudian permasalahan hukum pada asuransi berbasis digital terkait dengan masih adanya kewajiban penanggung untuk memberikan ringkasan polis dalam bentuk hardcopy kepada tertanggung, penerapan customer due diligence pada asuransi jiwa digital yang masih sulit dilakukan apabila yang diasuransikan adalah pemilik manfaat, dan penjualan produk asuransi secara digital oleh aggregator insurance yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

---

The rapid development of technology and information causes insurance companies to sell their products (insurance policies) digitally. The main problem in this research is how to apply the principles of good faith in the digital-based insurance closing process, how to protect the insured in the event of a claim dispute in a digital-based insurance agreement, and what legal problems occur. in digital based insurance. In discussing the subject matter, the author uses juridical - normative research methods with qualitative data analysis. The results of the study concluded that the best application of the principle of good faith in digital-based insurance is carried out since the insured registers the insurance application digitally and the insured must disclose all information related to the object of insurance and follow each stage of the insurance application digitally. Legal protection for the insured for digital-based insurance in the event of a claim dispute has been provided and is regulated in Article 31 paragraph (3) of Law no. 40 of 2014 concerning Insurance, that insurers are required to handle claims through a fast, simple, affordable, and fair process. Furthermore, Article 18 POJK Number 23 / POJK.05 / 2015 which gives the Insured the option to choose a dispute resolution institution in court or outside the court, and does not limit court elections to only district courts where the insurance company disputes. resolution through court. Then the legal problems in digital-based insurance are related to the insurer still having the obligation to provide a hardcopy of the policy summary to the insured, the application of customer due diligence in digital life insurance which is still difficult to do if the insured is the beneficial owner, and the sale of insurance products digitally by the aggregator insurance that has not been registered with the Financial Services Authority."

"Tesis ini membahas mengenai Lembaga Penjaminan Polis Asuransi sebagai perlindungan hukum atas pemegang polis dalam kondisi gagal bayar perusahaan asuransi (mengacu pada Best Practice di Jepang Dan Inggris). Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dimana data penelitian sebagian besar berasal dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah 1) Lembaga Penjaminan polis Asuransi Jiwa di Jepang dan di Inggris dapat memberikan perlindungan hukum atas hak pemegang polis dalam kondisi gagal bayar perusahaan asuransi melalui lembaga masing-masing LIPPCJ dan FSCS. 2) Urgensi pembentukan Lembaga Penjaminan Polis Asuransi untuk memberikan kepastian hukum bilamana terjadi kondisi gagal bayar Perusahaan Asuransi. 3) Pembentukan Lembaga Penjaminan Polis di Indonesia sangat bermanfaat untuk melindungi Pemegang Polis dan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian. Penulis memberikan saran Lembaga Penjaminan Polis di Indonesia sebagai Lembaga Independen yang mempunyai mekanisme kelembagaan tersendiri dan mengikutsertakan produk asuransi yang memiliki risiko gagal bayar paling utama yaitu Asuransi Umum dan Asuransi Jiwa.

---

This thesis discusses the Insurance Policy Guarantee Corporation as legal protection for policyholders in state of Insurance Company Default (referring to Best Practice in Japan and UK). This research uses the juridical-normative method, where the research data mostly comes from literature studies. The results of this study are 1) Life Insurance Policy Guarantee Corporations in Japan and the UK can provide legal protection for the rights of policyholders in the state of insurance company default through their respective institutions, LIPPCJ and FSCS. 2) The urgency of establishing an Insurance Policy Guarantee Corporation to provide legal certainty in state of Insurance Company Failure to pay. 3) The establishment of a Insurance Policy Guarantee Corporation in Indonesia is very beneficial to protect policyholders. It will increase public confidence in the insurance industry. The author suggests that the Policy Guarantee Corporation in Indonesia is possible as an independent institution which has independent institutional mechanism and includes all insurance products that have main risk of default namely General Insurance and Life Insurance.

"