Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pihak pemborong dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan dalam hal terjadi penurunan nilai uang akibat krisis, dengan bentuk penelitian yuridis normatif, metode penelitian studi kepustakaan, dan menggunakan data sekunder. Pada dasarnya peraturan perjanjian pemborongan yang termuat dalam KUHPerdata mengatur bahwa setelah terjadi persetujuan kontrak pemborongan, pemborong tidak diperbolehkan untuk meminta kenaikan harga atas alasan apapun. Hal ini memberatkan pihak pemborong dalam hal-hal tertentu contohnya penurunan nilai uang secara drastis akibat suatu krisis. Skripsi ini membahas perlindungan hukum apakah yang melindungi pemborong dalam keadaan seperti demikian. Hukum perdata internasional mengenal prinsip hardship disamping prinsip force majeure, sedangkan di Indonesia tidak, namun ada satu asas umum perjanjian yang sangat berkaitan dengan prinsip tersebut dan akan dibahas dalam skripsi ini.

---

This thesis discusses the legal protection for the contractor in the execution of chartering agreements in case of impairment of money due to the crisis, with the shape of the normative juridical research, literature study method, and using secondary data. Basically chartering agreement regulations contained in the Civil Code stipulates that after the approval of the contract works, the contractor is not allowed to ask for a price increase for any reason. It is burdensome to the contractor in certain cases for example, drastically declining value of money as a result of a crisis. This thesis discusses whether the legal protection that protects the contractor in such a case. International law recognized the principle of hardship in addition to the principle of force majeure, while in Indonesia, but there is a general principle of the treaties relating to these principles and will be discussed in this thesis."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai kedudukan pihak ketiga yang melakukan pembayaran dalam suatu kasus wanprestasi perjanjian pemborongan. Dalam penulisan ini terdapat dua permasalahan, yakni bagaimana kedudukan dan tanggung jawab Direksi yang diberikan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas serta bagaimana akibat hukum pembayaran oleh pihak ketiga dalam konsep hukum perdata. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil analisis ini, Pasal 1382 KUHPerdata merupakan pasal yang tepat untuk digunakan, karena mengatur mengenai pembayaran oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan. Dengan demikian, pihak ketiga yang tidak berkepentingan, atas nama debitur dapat melakukan pembayaran utang debitur kepada kreditur dengan tidak menggantikan hak-hak kreditur kepada debitur.

---

ABSTRAKThis study discusses legal standing of payment made by third party in the breach of chartering agreement. There are two issues in this study, first related to status and responsibility of Director given by Limited Liability Company Law then the second about legal consequences for the payment made by third party according to civil law. This study uses normative juridical research. Based on the results of this analysis, Article 1382 of Civil Code is the right article to use because it adjust payment made by third party who have no interest in the agreement. Thus, third party who have no interest in an agreement, on behalf of a debtor can make payment to creditor without gaining creditor rights to the debtor."

"Salah satu jenis jasa layanan keuangan berbasis Teknologi Informasi yang menunjukkan pertumbuhan yang cepat dan positif adalah layanan jasa Peminjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi. Bahwa mengenai Penyelenggaraan Aktivitas Bisnis Peminjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi ini sebenarnya telah diatur melalui regulasi berupa Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016. Walaupun telah dibuat regulasi yang khusus mengatur dan mengawasi Penyelenggaraan Layanan Pinjam Memimjam Uang berbasis teknologi informasi, akan tetapi masih terdapat berbagai permasalahan yang dapat timbul terkait dengan layanan tersebut. Permasalahan tersebut antara lain terkait kemungkinan terjadinya perbuatan melawan hukum, permasalahan terkait kerahasian data, dan permasalahan terkait status dari Fintech yang belum terdaftar. Mengenai metode penelitian dalam Penelitian ini, Penulis menggunakan Jenis Penelitian Normatif. Sifat Penelitannya adalah bersifat Deskriptif analitis. Metode Pendekatannya adalah Pendekatan Undang-Undang. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat beberapa bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Layanan Peer to Peer Lending seperti Pemberian Pelayanan Pengaduan, Pembelaan Hukum, serta Perlindungan Hukum Konsumen Untuk Mendapatkan ganti Kerugian. Mengenai permasalahan terkait dengan kemungkinan terjadinya Perbuatan Melawan Hukum dan Pelanggaran Kerahasiaan Data, bahwa Regulasi Hukum yang ada juga telah cukup mengatur terkait pertanggungjawaban Hukum yang dapat dikenakan terhadap pelaku. Walaupun begitu dalam praktiknya masih terdapat adanya Fintech yang belum menaati regulasi hukum yang ada. Selain itu masih terdapatnya Fintech Illegal yang beroperasi tanpa Pengawasan OJK. Oleh karena itu diharapkan adanya tindakan tegas dari OJK serta aparat penegak hukum untuk menindak Fintech Illegal tersebut.

---

One type of the Financial Services that base on Technology and Information that shows rapid and positive growth is Money Lending Service. The Money Lending Service that Base on Information and Technology, actually has been regulated by the regulation of OJK Regulation No. 77/POJK.01/2016 about The Management of Money Lending Service that Base on Technology and Information. Although the Effectuation of Money Lending Service that Base on Technology and Information has been regulated, but there are still various problem that can arise. The Problems are include the possibility of fraud, the problems that related the data confidentiality, and the problems that related about the status of Fintech that not registered. Regarding the research method, the author uses the Normative Research. The nature of the research is descriptive analytical. The approach method is statue approach. Based on the results of the study, it can be seen that there are several forms of Legal Protection for Consumers of Peer to Peer Lending Service are such as: Giving Complaint Services, Legal Defense, and Compensation. Regarding the problems related to the possibility of fraud and violation of data confidentiality, the existing Legal Regulations have sufficiently regulated the law responsibility that can be imposed on perpetrators. However, in practice, there are many Fintech that have not obeyed the existing legal regulations. In addition, Illegal Fintech are still found and operating without OJK Supervision. Therefore, it is expected that there will be strict action from OJK and Law Enforcement Officers to take action against Illegal Fintech."

"ABSTRAKPembeli lelang yang telah memenuhi prosedur lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan seyogianya dilindungi oleh hukum. Namun, ternyata terdapat putusan yang mengalahkan pembeli lelang karena sertifikat hak milik yang dijadikan objek lelang seharusnya dimusnahkan oleh kantor pertanahan. Terhadap tanah yang sama telah muncul dua sertifikat berbeda yang masing-masing didapatkan melalui jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT dan melalui mekanisme lelang. Tesis ini akan membahas mengenai bagaimanakah perlindungan pembeli lelang yang telah memenuhi prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta perlindungan hukum bagi kreditor yang telah menerima pembayaran dari pembeli lelang dalam dalam perkara Nomor 300 PK/Pdt/2009. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari kepustakaan. Dari pembahasan tesis ini, pembeli lelang dilindungi dengan cara mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pihak yang menerima pembayaran lelang melalui pengadilan negeri. Dalam kasus ini, kreditor tidak mendapatkan perlindungan. Untuk itu, ia dapat mengajukan gugatan ganti kerugian kepada kantor pertanahan terkait akibat timbulnya sertifikat ganda.

---

ABSTRACTAn auction purchaser who has complied with the auction procedure in accordance with the laws and regulations should be protected by law. However, there was a verdict which defeated the auction purchaser because of title certificate of the auction object should be destroyed by the land office. Over the same plot of land, there were two different certificates, each of it obtained through a land sale drawn up up before a Land Deed Official PPAT and another one obtained through the auction. This thesis discusses on how the protection of the auction purchaser where the auction conducted in accordance with prevailing laws and regulations as well as legal protection for a creditor who has been received the payment from the auction purchaser in Case Number 300 PK Pdt 2009. The method of this research is normative judicial method with the type of explanatory research using secondary data obtained from the literature. From the discussion of this thesis, the purchaser can be protected by way of filing a compensation claim to Denpasar District Court addressed to the creditor who has been received the auction payment. In this case, no legal protection given to the creditor and accordingly, they can file a compensation claim to the relevant land office because of the existence of double certificates issued caused by their action negligence."

"Data Bank Indonesia menunjukkan penggunaan uang elektronik yang tinggi di Indonesia, yang didominasi dengan uang elektronik server based yang diterbitkan oleh penyelenggara teknologi finansial. PT Dompet Anak Bangsa (GoPay) merupakan salah satu penerbit uang elektronik berbentuk penyelenggara teknologi finansial terbesar di Indonesia yang telah beroperasi sejak tahun 2014. Namun, hingga saat ini masih terdapat berbagai pengaduan mengenai kehilangan nilai uang elektronik dari pengguna GoPay. Maka, Penulis mengangkat dua pokok permasalahan yaitu bagaimana pengaturan perlindungan konsumen uang elektronik server based yang diterbitkan oleh penyelenggara teknologi finansial dan implementasinya oleh GoPay dalam kasus kehilangan nilai uang elektronik GoPay. Bentuk penelitian pada skripsi ini bersifat yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif yang didukung oleh alat pengumpulan data berupa bahan pustaka dan wawancara. Kesimpulan yang didapat adalah: 1) Pengaturan mengenai perlindungan konsumen uang elektronik server based yang diterbitkan oleh penyelenggara teknologi finansial antara lain diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran beserta ketentuan pelaksanaannya dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik beserta ketentuan pelaksanaannya; dan 2) Implementasi perlindungan konsumen uang elektronik server based yang dilakukan oleh GoPay dalam kasus kehilangan nilai uang elektronik GoPay sudah cukup baik, tetapi terdapat beberapa kewajiban terhadap konsumen yang belum GoPay laksanakan secara sepenuhnya.

---

Bank Indonesias data shows the high usage of electronic money in Indonesia, which is dominated by server based electronic money as issued by financial technology organizer. PT Dompet Anak Bangsa (GoPay) is one of the biggest electronic money issuers in the form of financial technology organizer that has been operating since 2014. And yet, until this day, there are still various reports regarding the loss of electronic money value from GoPay users. Therefore, the author brings two main issues, which are how consumer protection for server-based electronic money as issued by financial technology organizer is regulated and how such regulation is implemented by GoPay in the event of loss of GoPay electronic money value. The research method of this thesis is juridical-normative with descriptive research typology supported by data collection tools in the form of literature and interview. The conclusions are: 1) The regulations on consumer protection for server-based electronic money as issued by financial technology organizer are regulated in, among others, Bank Indonesia Regulation Number 16/1/PBI/2014 on Consumer Protection in Payment System Service along with the implementation provisions and Bank Indonesia Regulation Number 20/6/PBI/2018 on Electronic Money along with the implementation provisions; and 2) The implementation of the regulation on consumer protection for server-based electronic money by GoPay in the event of loss of GoPay electronic money value is quite well, however there are several obligations to consumers which GoPay has not yet fully implemented.

"

"Skripsi ini membahas mengenai pemutusan perjanjian pemborongan secara sepihak oleh bouwheer sebagai akibat dari tindakan wanprestasi yang dilakukan pemborong. Pemutusan perjanjian pemborongan secara sepihak berdasarkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengharuskan adanya permohonan kepada pengadilan. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa masalah pemutusan perjanjian sepihak dilakukan tanpa adanya permohonan pembatalan kepada hakim. Namun, dalam putusan Mahkamah Agung, tindakan tersebut telah disahkan. Penelitian ini dilakukan dengan perolehan data melalui data sekunder berupa studi dokumen atau bahan kepustakaan. Dalam pengolahan data, metode yang digunakan adalah deskriptif analitis.

---

This thesis deals with the termination of the chartering agreement unilaterally by bouwheer as a result of tort actions conducted by a Jobber. The unilateral termination of chartering agreement under the provisions of Article 1266 of the Civil Code requires application to the judge. This research explained that the unilateral termination of chartering agreement was carried out without anycancellation request to the judge. However, in a ruling of the Supreme Court, the action has been enacted. This research was conducted with the acquisition of data through secondary data in the form of documents or literature studies. In data processing, the method used is descriptive analytic."

"Notaris merupakan pejabat publik yang berwenang menyusun akta autentik dan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Pada praktiknya, akta notaris ini dipermasalahkan oleh pihak ketiga karena isinya tidak benar atau palsu. Notaris dipermasalahkan sebagai seorang yang turut serta membantu atau seorang yang mencantumkan keterangan palsu ke dalam akta berdasarkan Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN) bagi notaris dan upaya yang harus dilakukan oleh notaris terkait kebenaran formil dan materiil. Penelitian ini menggunakan metode hukum doktrinal berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan data primer. Hasil analisis dari permasalahan di atas adalah perlindungan hukum bagi notaris yang diberikan oleh MKN agar notaris itu diizinkan untuk tidak diperiksa dalam proses pemeriksaan baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka dan memberikan pendampingan terhadap notaris selama proses penyidikan. Upaya yang dilakukan notaris terkait kebenaran formil telah sesuai ketentuan, akan tetapi notaris kurang berhati-hati dalam menjalankan kebenaran materiil, seharusnya notaris perlu lebih berhati-hati dalam memeriksa dokumen-dokumen yang diterima.

---

Notary is a public official who has the authority to prepare authentic deeds and other authorities based on the provisions of the notary office law. In practice, this Notarial Deed is disputed by third parties because its contents are incorrect or fake. The notary was questioned as someone who helped or someone who included false information in the Deed based on decision Number 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr. The issues raised in this research are the legal protection provided by the Notary Honorary Council (MKN) to notaries and effort that must be done by the Notary regarding Formal and Material truths. This research uses the doctrinal legal method based on secondary data obtained from the results of library research and primary data. The result of the analysis of the above problems is the legal protection for Notaries provided by the Notary Honorary Council (MKN) so that the Notary is allowed not to checked the examination process either as a witness or as a suspect and to provide assistance to the Notary during the investigation process. What the notary does regarding formal truth is in accordance with the provisions, unfortunately the notary is less careful in carrying out material truth, hence the notary should be more careful in examining the documents received as part of their duty and due diligence."

"Notaris dalam menjalankan jabatannya tunduk pada Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 (UUJN) dan Kode etik Notaris. Dalam pembuatan suatu akta Notaris hanya bertanggungjawab terhadap kebenaran formil. Seringnya terjadi permasalahan mengenai pemalsuan pada dokumen yang diserahkan dalam pembuatan suatu akta yang mengakibatkan kerugian bagi para pihak, salah satunya yaitu surat kuasa waris palsu yang dipergunakan sebagai dasar pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli. Pemalsuan terhadap dokumen pembuatan suatu akta mengakibatkan kerugian bagi para pihak dan tidak jarang Notaris menjadi turut tegugat pada gugatan tersebut. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini mengenai akibat hukum terhadap Notaris dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli yang berdasarkan surat kuasa waris yang dipalsukan; dan perlindungan hukum bagi Notaris dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli yang menggunakan surat kuasa waris palsu. Peneliatan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan tipologi penelitian preskriptif, metode analisis data kualitatif, jenis data sekunder dan bentuk hasil penelitian menggunaka prekriptif analitis. Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah akibat hukum bagi Notaris dalam akta perjanjian pengikatan jual beli yang berdasarkan surat kuasa palsu maka Notaris tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban, karena Notaris membuat suatu akta berdasarkan apa yang dimintakan oleh para pihak dan berdasarkan pada kebenaran formil. Selain itu, perlindungan hukum yang diberikan dimana Majelis Kehormatan Notaris berwenang untuk menyetujui diperiksa atau tidak diperiksa selama Notaris sudah bertindak sesuai dengan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 (UUJN) dan Ikatan Notaris Indonesia melakukan perlindungan berupa pengayoman dengan mendampingi Notaris yang mendapatkan gugatan.

---

Notaries in carrying out their positions are subject to the Law on Amendments to Law No. 30 of 2004 concerning the Position of Notary Law No. 2 of 2014 (UUJN) and the Notary Code of Ethics. In making a deed, the Notary is only responsible for formal truths. The deed made by a notary has absolute legal force. There are often problems regarding falsification of documents submitted in making a deed which results in losses for the parties, one of which is a fake inheritance power of attorney which is used as the basis for making a deed of sale and purchase agreement. Forgery of documents for making a deed results in losses for the parties and it is not uncommon for a Notary to become a defendant in the lawsuit. The formulation of the problem raised in this study regarding the legal consequences of a Notary in making a deed of binding sale and purchase agreement based on a falsified inheritance power of attorney; and legal protection for Notaries in making a deed of sale and purchase binding agreement using a fake inheritance power of attorney. This research uses normative juridical research methods, with prescriptive research typology, qualitative data analysis methods, types of secondary data and the form of research results using analytical prescriptive. The results obtained from the study are the legal consequences for the Notary in the deed of binding sale and purchase agreement based on a fake power of attorney, the Notary cannot be held accountable, because the Notary makes a deed based on what is requested by the parties and is based on formal truth. In addition, the legal protection provided where the Notary Honorary Council is authorized to approve the examination or not to be examined as long as the Notary has acted in accordance with the Law on Amendments to Law No. 30 of 2004 concerning the Position of Notary Law No. 2 of 2014 (UUJN) and the Indonesian Notary Association provide protection in the form of protection by assisting Notaries who get a lawsuit."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum yang diberikanterhadap pemegang tiket sebagai kreditor PT. Mandala Airlines dalam haldikabulkannya PKPU, dan bagaimana dampak hukum terhadap PT. MandalaAirlines atas dikabulkannya permohonan PKPU. Penelitian ini menggunakanpendekatan yuridis normatif. Penulis memperoleh kesimpulan bahwa padadasarnya lembaga PKPU memang ditujukan memberikan perlindungan hukumbagi kreditor dalam bentuk jaminan pembayaran yang adil secara pro rata.Dikabulkannya PKPU menyebabkan beberapa akibat hukum bagi debitor yaituberpindahnya kewenangan mengurus harta, hak untuk melakukan pemutusanhubungan kerja, terhadap perjanjian untuk menyerahkan barang dan terhadapdebitor penyewa serta akibat hukum lainnya yang berhubungan terhadap utangutangdebitor.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the legal protection of the ticket holders as creditors of PTMandala Airlines consequent to the granting of its PKPU, and the legal impact forPT Mandala Airlines upon the granting of its PKPU. This thesis uses normativejuridical as its research method. Author concludes the purpose of PKPU itself is togive creditors a legal protection in the form of a guarantee of pro rata payments.The granting of PKPU results in legal impacts such as authority changeover, theright of work termination, the hand-over goods to the debtor and other legalimpacts relating to the debtors’ debts."

"Sebagai pejabat umum, Notaris adalah pihak yang memiliki tanggung jawab atas akta autentik karena akta tersebut dapat menjadi alas hukum atas hak dan kewajiban seseorang ataupun status harta benda. Kekeliruan akta yang dibuat oleh seorang Notaris dapat memiliki konsekuensi serius, seperti dicabut hak seseorang atau munculnya beban kewajiban atas sesuatu kepada seseorang. Dalam menjalankan tugas dan jabatannya, seorang Notaris pada umumnya dibantu oleh karyawan Notaris untuk mempersiapkan hal-hal lain yang dibutuhkan dalam proses pembuatan akta autentik. Apabila seorang Notaris diduga melakukan tindak pidana berupa pemalsuan akta yang menimbulkan kerugian, maka terdapat kemungkinan bahwa karyawan Notaris juga terlibat dalam prakteknya. Dalam penelitian ini dianalisis dan ditelaah mengenai pertanggungjawaban Notaris dalam hal terjadinya tindak pidana berupa pemalsuan akta yang dalam pelaksanaannya turut melibatkan karyawan Notaris, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada karyawan Notaris yang Notarisnya melakukan tindak pidana dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung No. 1209 K/Pid/2022. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dan deskriptif-analisis sebagai tipe penelitiannya. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan yang diolah secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab atas akta autentik tetaplah berada di tangan Notaris, sebab tugas karyawan Notaris hanya membantu Notaris. Bentuk pertanggungjawaban pidana Notaris apabila terbukti karyawan Notaris turut andil dalam melakukan tindak pidana adalah pidana penyertaan dalam tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 264 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebab Notaris dianggap lalai dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Perlindungan hukum yang diberikan kepada karyawan Notaris dalam kedudukannya sebagai saksi instrumentair diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

---

As a public official, a Notary is the party responsible for authentic deeds because the deed can be the legal basis for a person's rights and obligations or property status. Mistakes in the deed made by a Notary can have serious consequences, such as revoking a person's rights or the emergence of a burden of obligation for something to someone. In carrying out his duties and positions, a Notary is generally assisted by Notary employees to prepare other things needed in the process of making authentic deeds. If a Notary is suspected of committing a crime in the form of forgery of a deed that causes losses, then it is possible that Notary employees are also involved in the practice. In this study, the Notary's liability in the event of a crime in the form of forgery of a deed is analyzed and reviewed, which in its implementation also involves Notary employees, as well as the legal protection provided to Notary employees whose Notaries commit crimes by analyzing the Supreme Court Decision No. 1209 K/Pid/2022. This study uses doctrinal and descriptive-analytical methods as its research type. The type of data used is secondary data obtained through literature searches that are processed qualitatively. The results of this study indicate that the responsibility for authentic deeds remains in the hands of the Notary, because the task of the Notary's employees is only to assist the Notary. The form of criminal liability of the Notary if it is proven that the Notary's employees participated in committing a crime is the crime of involvement in the crime of forgery of documents as regulated in Article 264 paragraph (1) in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code because the Notary is considered negligent in carrying out his duties and position. Legal protection provided to Notary employees in their position as instrumental witnesses is regulated in Law No. 31 of 2014 concerning Amendments to Law No. 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims."