Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini mengkaji ulang tentang otoritas publik milik pemerintahIndonesia yang mulai ditantang oleh otoritas privat aktor non-negara. Untukmengkaji ulang mengenai hal tersebut, penulis akan melihat contoh kasusketerlibatan P.T. Pusaka Benjina Resources (P.T. PBR) dalam jejaringpenangkapan ikan ilegal yang ada di Indonesia, melalui framework dari konsepotoritas privat, khususnya konsep illicit authority, serta konsep network analysis(analisis jejaring). Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknikprocess-tracing. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penelaahan tentangbagaimana aktor-aktor yang terlibat dalam jejaring penangkapan ikan ilegal inidapat memanfaatkan jejaring yang mereka miliki untuk melanggengkan otoritasprivat dan illicit authority mereka, dan pada akhirnya dapat menentang otoritaspublik milik pemerintah Indonesia.Penelitian ini sendiri berkesimpulan bahwa P.T. PBR dapat bersaing denganotoritas publik pemerintah Indonesia, khususnya bersaing dalam sektor perikanan,karena P.T. PBR dapat memanfaatkan social capital serta material goods yangdiperoleh dari keterlibatannya dalam jejaring penangkapan ikan ilegal. Lebih dariitu, P.T. PBR, sebagai aktor privat, dapat bersaing dengan otoritas publikpemerintah Indonesia, sebab pemerintah Indonesia itu sendiri kurang turutberperan menyediakan public goods, sehingga dapat menimbulkan capacity gapsdan functional holes, kemudian memunculkan suatu power-vacuum, yang dapatdimanfaatkan oleh aktor non-negara untuk meningkatkan otoritas privat miliknya.

---

ABSTRACTThis research reanalyze on the issue of the public authority of Indonesiangovernnment that is begin to be challenged by the private authority of non-stateactors. To reanalyze on that issue, this research will and observe the case study ofthe involvement of P.T. Pusaka Benjina Resources (P.T. PBR) in the existingillegal fishing networks, through the framework of the concept of private authority,especially the concept of illicit authority, and also the concept of network analysis.The method that is used in this research is the process-tracing technique. Thisresearch aims to undertand how the actors that are involved in the illegal fishingnetworks could use the networks to preserve their private and illicit authority, andin the end could challenge the public authority of the Indonesian governmentThe research itself concludes that P.T. PBR could compete with the publicauthority of the Indonesian government, especially to compete in the sector offisheries, because P.T PBR could use the social capitals and the material goods thatis acquired from its involvement in the illegal fishing networks. Moreover, P.T.PBR, as a non-state actor, could compete with the public authority of theIndonesian government, because the Indonesian government itself is lack in its roleto provide the public goods, so it could rises up the capacity gaps and functionalholes, and turns up a power-vacuum, which the non-state actors could benefit fromto improve their private authorities."

"Tesis ini menganalisa mengenai kebijakan laut Indonesia apakah sudah tewujud sebagai kebijakan yang seharusnya ada untuk sebuah negara kepulauan seperti Indonesia yang memiliki luas perairan 2/3 dari luas daratan sekitar 5.8 juta km², dengan garis pantai sepanjang 81.000 km². Dengan adanya keistimewaan posisi dan letak strategis Indonesia di tataran dunia, laut merupakan media yang paling banyak di gunakan dalam hal lintas ekonomi maupun kapal-kapal militer, serta rentan akan isu Non-Traditional Security lainnya. Akan tetapi Indonesia, belum mampu mengatur dan mengelola keistimewaan laut tersebut dalam menghadapi isu maritime security, dikarenakan law enforcement yang belum optimal dilaksanakan, sehingga dalam kelembagaan nasional terjadi overlapping dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok yang saling berbenturan (dijalankan secara sektoral), serta banyaknya kepentingan antar negara di wilayah Asia Tenggara dalam mengahadapi isu kelautan. Dengan demikian adanya kelemahan tersebut, Indonesia belum menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang seutuhnya dan tidak terealisasinya kebijakan laut Indonesia yang akan membawa perubahan pada pembangunan ekonomi dan pertahanan keamanan di laut. Maka, strategi keamanan maritim yang kuat tidak dapat terwujud secara kuat dan normatif.

---

This thesis analyzes about the ocean policy of Indonesia is already exist as a policy should be abide for an archipelagic state like Indonesia which has an area of water 2/3 of the land area about 5.8 million km², with a coastline 81,000 km². With the features and location of Indonesia's strategic position at the world level, the sea is the most widely used in cross-economically and military ships, as well as vulnerable to issues Non-Traditional Security. Indonesia, however, have not been able to organize and manage the marine privilege in the face of maritime security issues, because law enforcement is not optimal yet implemented, resulting in overlapping national institutions in carrying out the functions and main tasks are clashing (sectoral), and there are many of interests among states in Northeast Asia region to faces the maritime issue. Thus the existence of these weaknesses, Indonesia yet to make Indonesia as a maritime nation as a whole and not the realization of Indonesia's ocean policy that will bring changes in the economic development and defense and security at sea. Thus, a strong maritime security strategy can not be realized in a powerful and normative."

"Perkembangan kejahatan korporasi sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang berada di dalam industri. Salah satu contoh yang dapat diambil adalah kasus kamuflase unit pengolahan ikan oleh PT. X di Bitung. Kasus kejahatan ini muncul akibat praktik transshipment yang memiliki sangat erat kaitannya dengan praktik illegal, unregulated dan unreported fishing. Karya ilmiah ini akan menganalisis kasus kamuflase unit pengolahan ikan oleh PT. X dengan dimensi teori yang terdapat di dalam buku Criminal Behavior System milik Clinard, Quinney dan Wildeman. Terdapat lima dimensi teori yang akan dianalisis dalam karya ilmiah ini, yaitu; (1) Aspek pelanggaran hukum, (2) Karir Kriminal, (3) Dukungan kelompok, (4) Hubungan antara tingkah laku illegal dan legal, serta (5) Reaksi sosial dan Proses Peradilan.

---

The development of corporate crime is strongly influenced by technological developments in the industry. One example that can be taken is the case of camouflage of a fish processing unit by PT. X in Bitung. This crime case arises due to the practice of transshipment which has a very close relationship with the practice of illegal, unregulated and unreported fishing. This paper will analyze the case of camouflage of a fish processing unit by PT. X with the theoretical dimensions contained in the Criminal Behavior System book belonging to Clinard, Quinney and Wildeman. There are five dimensions of the theory to be analyzed in this paper, namely; (1) Legal Aspects of Selected Offenses, (2) Criminal Career of the Offender, (3) Group support of Criminal Behavior, (4) Correspondence between Criminal and Legitimate Behavior, and (5) Social reaction and Legal Processing."

"Tesis ini berupaya memberikan gambaran tentang penanggulangan IUU Fishing di Indonesia dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional. Potensi sumber daya perikanan Indonesia yang diperkirakan sekitar 6,5 juta ton/tahun merupakan salah satu sumber roda penggerak perekonomian nasional. Namun sangat ironis sekali potensi tersebut belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat sehingga dimanfaatkan oleh asing melalui aktifitas IUU Fishing baik oleh KII dan KIA. Penelitian ini menyatakan faktor-faktor dan modus IUU Fishing di Indonesia, Penerapan Monitoring, Controling dan Survaillance dan dampak penanggulangan IUU Fishing bagi ketahanan ekonomi nasional.Beberapa teori pendukung yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori autopsi perikanan yang di sampaikan oleh Smith dan Link yang menyampaikan bahwa untuk mencegah terjadinya IUU Fishing maka perlu dilaksanakan pembedahan terhadap akar permasalahan dan kebijakan yang selama ini kurang tepat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bidang perikanan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis bersifat deskriptif yang dilandasi dengan teori-teori yang relevan dan temuan dilapangan baik berdasarkan studi kepustakaan dan wawancara dengan pejabat di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, TNI AL dan Bakorkamla, untuk selanjtnya dilaksanakan reduksi data , display data dan pengambilan kesimpulan.Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa penanggulangan IUU Fishing di Indonesia yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI melalui mekanisme Monitoring, Controling dan Survaillance sesuai protapprotapnya serta penegakan hukum. Perlu dukungan sarana dan prasarana yang memadai serta dukungan anggaran sesuai kebutuhan dan kerjama sama dengan instansi pemerintah lainnya maupun negara-negara tetangga yang tergabung dalam organisasi perikanan regional dalam penanggulangan IUU Fishing di Indonesia sehingga sumber daya kelautan dan perikanan dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat dan berkonstribusi bagi ketahanan ekonomi nasional.

---

This thesis seeks to give an ilustration about prevention of IUU fishing in Indonesia to support the national economic resilience. The potential of fishery recources in Indonesia that has been estimated around 6,5 million tonnes per year which is one of driving wheels of the national economic. But, what an ironic that the potential have not been fully utilized for the welfare of people and has been used by the foreigners through IUU fishing activities neither KII nor KIA. This research state the factors and modus of IUU fishing in Indonesia, Monitoring using, Controling, survaillance, and the IUU fishing prevention impact for the national economic resilience.Several of the supporting theory which have been used in this research is fishery autopsy theory which has been delivered by Smith and Link that said taht to prevent the happening of IUU fishing then it should be carried out surgery of the root causes and policies that have been less precise in solving all the problems at fishery subject. This research used the qualitative oncoming and descriptive analysis which have been based with the relevant theory that found neither in field nor the literature study and interview with the officer in archipelago and fishery minister of Indonesia, TNI AL, and Bakorkamla, for the next will continue the data reduction, data display, and take the conclution.From this research, can conclude that the prevention of IUU fishing in Indonesia which have been done by directorate general supervision of marine resources and fishery, archipelago and fishery minister of Indonesia through the Monitiring mecanism, Controlling, and Survaillance, according to the protaps and law enforcement. Need a support of facilities and infrastructures that enough and budget support according to necessary and cooperation with the other goverment instantion nor neighbour countries that include in region fishery organization in IUU fishing prevention in Indonesia so that the archipelago and fishery recources can be utilized for people welfare and contribute for the national economic resilience."

"Kejahatan terhadap satwa liar, kerap terjadi di Indonesia, salah satunya adalah kasus perburuan dan perdagangan ilegal atas burung paruh bengkok asal Maluku Utara. Penulisan ini, dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang struktur dari organisasi kriminal, yang terlibat dalam aktivitas ilegal perburuan dan perdagangan jenis burung paruh bengkok asal Maluku Utara. Penulisan ini juga ditujukan untuk mengetahui derajat pengorganisasian dari sindikat atau jaringan kriminal, dengan mengacu pada karakteristik khusus, yang dimiliki oleh setiap struktur dari organisasi kriminal. Hal tersebut dijelaskan dengan menggunakan teori organisasional dan paradigma kejahatan terorganisir model usaha/ perusahaan. Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa aktivitas perburuan dan perdagangan burung paruh bengkok asal Maluku Utara dapat dibedakan menjadi tiga periode, dimana pada periode 2004 - 2009, aktivitas ini dilakukan oleh organisasi kriminal dengan struktur jaringan.

---

Wildlife crime often occur in Indonesia, and one of them is illegal trapping and illegal trading of parrots species in North Maluku. This study aims to provide a clearer picture of the structure of criminal organization, related to the trapping and trading of domestic parrot species of North Maluku. This study also tried to analyze the degree of organization of the syndicate, by referring to spesific characteristics possessed by every type of criminal organization, by using Organizational Theory and Enterprise Model of Organized Crime. The result shows that the illegal trapping and illegal trading of parrots species in North Maluku, can be divide into three different periods, when in 2004 - 2009 period this activities perpetrated by criminal networks."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas dan menganalisis prosedur audit atas akun kewajiban imbalan kerja di PT FGM dengan menggunakan data tahun 2014 dan 2015. Pembahasan dan analisis dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 24 tentang Imbalan Kerja (khususnya revisi 2013), dan teori audit yang memadai. Dalam menghitung imbalan kerja perusahaan, PT FGM menggunakan jasa aktuaris independen. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu akun kewajiban imbalan kerja PT FGM telah disajikan secara wajar dalam seluruh hal yang material.

---

ABSTRACTThis internship report discusses and analyses the audit procedures on employee benefits liability in PT FGM using data from 2014 and 2015. The discussion and analysis is done based on Indonesian Law Number 13 Year 2003, Indonesian Statement of Financial Accounting Standard Number 24 on Employee Benefits (particularly the 2013 revision), and audit theory. In calculating its employee benefits in 2015, PT FGM used an independent actuary. The conclusion that can be taken is employee benefits liability in PT FGM has been reasonably presented in all material respects."

"Pekerja pelayanan makanan seperti juru masak dan pelayan, menghadapi bahaya kesehatan dan keselamatan terkait dengan pekerjaannya. Beban kerja fisik yang berat, kondisi stres, jam kerja yang panjang dan tidak teratur serta tuntutan pekerjaan yang tinggi terkait pelayanan jasa yang berhubungan langsung dengan konsumen. Hal ini membutuhkan kerja fisik yang dominan, konsekuensinya para pekerjanya berisiko mengalami berbagai gejala musculoskeletal disorders seperti upper limb, lower limb, leher dan punggung. Faktor risiko pekerjaan terkait MSDs termasuk kegiatan manual handling yang tidak tepat, postur badan dan pergerakan yang janggal, gerakan berulang dalam waktu lama, penggunaan tenaga tangan yang berlebihan, tempat kerja yang tidak layak, berdiri telalu lama, peralatan yang tidak sesuai, dan langkah kerja yang tidak sesuai.PT. Pusaka Nusantara merupakan perusahaan layanan makanan yang menghadapi risiko postur janggal, gerakan berulang, beriri terlalu lama, peralatan yang tidak sesuai dalam durasi yang rutin setiap harinya. Oleh karena itu dilakukan penilaian risiko Musculoskeletal Disorders (MSDs) pada pekerja catering PT.Pusaka Nusantara menggunakan penilaian REBA dan keluhan subjektif pekerja. Objek penelitian yaitu proses produksi yang meliputi tahapan pekerjaan memotong bahan makanan, mencuci bahan makanan, menggiling bahan makanan, memasak dan memindahkan makanan ke wadah. Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2008, dengan mengambil data primer melalui observasi dan kuesioner.Berdasarkan hasil penilaian risiko, hasil akhir tertinggi terdapat pada pekerjaan memotong bahan makanan untuk pekerjaan yang dilakukan pembantu koki dan pekerjaan memindahkan makanan ke wadah untuk pekerjaan yang dilakukan koki inti. Pekerjaan memotong bahan makanan yang masuk dalam kategori risiko tinggi terhadap MSDs. Sementara pekerjaan memindahkan makanan ke dalam wadah masuk dalam kategori risiko sangat ringgi.Gambaran keluhan yang dirasakan oleh pekerja produksi catering PT. Pusaka Nusantara antara lain 100% pekerja mengalami keluhan MSDs. Untuk koki inti, keluhan tertinggi yaitu keluhan pada punggung bawah, sementara keluhan distribusinya merata tidak ada yang dominan pada bagian tubuh tertentu."

"[Tesis ini membahas pengaruh kebijakan pemerintah terhadap kebijakan perusahan Kurabo Group di Jepang, khususnya kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan dan kesetaraan gender dalam perusahaan dan perubahan pandangan karyawan dan karyawati perusahaan Kurabo Group terhadap perubahan pembagian tugas secara gender di Jepang. Dengan metodologi wawancara, angket dan kajian pustaka, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perusahaan di Jepang tidak memiliki pengaruhyang signifikan terhadap pengambilan keputusan kebijakan dalam perusahaan. Karena itu, perusahaan masih memiliki pengaruh yang kuat dalam mengubah masyarakat. Para pekerja pun beradaptasi sedemikian rupa dengan perubahan yang ada sehingga pandangan mereka terhadap pembagian tugas berdasarkan gender yang lebih egaliter pun terlihat posit if meskipun sebagian besar masih tidak bisa lepas dari konsep-konsep pembagian tugas berdasarkan gender yang mengikat.;This study examine the influence government's laws and regulations to Kurabo Group's labor force and gender equality related policy, as well as the change of worker's attitude toward the changes of gender division of labor in Japan. This study found that government's laws and regulations do not have a significant impact to a company's policy makers' decision. Hence, companies in Japan still have stronger influence to change the society. In the other hand, workers have adapted to the existing socio-demographic changes and showed a positive attitude toward the change of gender labor division to the more egalitarian one. Although most of them still cannot be free from traditional concept of gender labor division., This study examine the influence government's laws and regulations to Kurabo Group's laborforce and gender equality related policy, as well as the change of worker's attitude toward thechanges of gender division of labor in Japan. This study found that government's laws andregulations do not have a significant impact to a company's policy makers' decision. Hence,companies in Japan still have stronger influence to change the society. In the other hand,workers have adapted to the existing socio-demographic changes and showed a positiveattitude toward the change of gender labor division to the more egalitarian one. Althoughmost of them still cannot be free from traditional concept of gender labor division.]"

"Penelitian bertujuan untuk menganalisa secara komprehensif praktek Stakeholder Mapping yang menjadi alat untuk menentukan Who and What Really Counts di dalam perusahaan. Objek penelitian adalah PT Djarum yang merupakan perusahaan privat dan keluarga di Indonesia. Perusahaan dan para pemangku kepentingan memiliki sifat ketergantungan satu sama lainnya sehingga dengan berkembangnya bisnis pastinya para pemangku kepentingan memberikan tekanan yang semakin besar terhadap manajemen untuk bisa memuaskan apa yang mereka minta. Hal tersebut dikombinasikan dengan sumber daya perusahaan yang terbatas membuat dibutuhkannya Stakeholder Mapping. Penulis melakukan identifikasi terhadap 16 pemangku kepentingan di perusahaan dan melalui analisa dan penentuan kriteria dapat menyimpulkan bahwa pemangku kepentingan yang paling utama adalah pemilik perusahaan, wholesaler, dan pemerintah pusat.

---

The objective of the researchis to analyze comprehensively Stakeholder Mapping theory as a management tools to decide Who and What Really Counts for the entity. PT Djarum as one of private and family firm in Indonesia chosen as research object. Firm and its stakeholder has mutual dependence and business globalization make the stakeholders give a bigger pressure to the management. With limited resources, every firm need to map their stakeholder, even in the simplest way. Identification to 16 stakeholders of Djarum and do the analysis and table criteria helps researcher to conclude key stakeholders of the firm are owners, wholesaler, and government."

"ABSTRAKKampanye merupakan salah satu kegiatan komunikasi yang sering menjadi pilihan yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Kegiatan kampanye membutuhkan proses yang dapat dilihat dengan menggunakan formula SMCRE. Humas memegang peranan penting dalam proses kampanye, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaanya. Setiap kampanye memiliki tujuan yang ingin di wujudkan, sehingga dibutuhkan strategi yang tepat. Strategi public relations dapat digunakan untuk mencapai tujuan sebuah kampanye, salah satu strategi PR yang dapat digunakan adalah teknik persuasif. Cara ini dapat diterapkan untuk kampanye, terutama untuk produk-produk khusus dimana produk tersebut tidak bisa ditampilkan secara eksplisit, seperti yang dibahas dalam tulisan ini, yaitu produk kondom. Tulisan ini akan membahas mengenai proses dan model kampanye yang dilakukan Durex TurnOffToTurnOn di Indonesia, serta pendekatan persuasi yang dilakukan. Kampanye Durex ini bekerjasama dengan World Wildlife dengan memanfaatkan kegiatan Earth Hour. Kampanye ini dianalisis menggunakan model kampanye Nowak dan Warneryd karena elemen-elemennya sesuai dengan keadaan yang dihadapi oleh Durex. Hasil dari analisis akan menunjukkan pendekatan komunikasi persuasif yang digunakan untuk menghadapi tantangan yang ada di Indonesia. Kata kunci: kampanye Public Relations, kampanye Kondom, Durex, pendekatan persuasi.

---

ABSTRACTCampaign is one of the most frequent communication activities that used to deliver a message. Campaign activity requires a process that can be analyzed by using SMCRE formula. Public relations have an important role in the campaign process, from planning to implementation. Each campaign has goals to achieve, so it need a right strategy. Public relations strategies can be used to achieve the goals of a campaign, one of the PR strategies that can be used is persuasive approach. This can be applied to campaigns, especially for special products where the product can not be displayed explicitly, as discussed in this paper, condom. This paper will discuss about the process and model of campaign used by Durex campaign TurnOffToTurnOn in Indonesia, and also persuasive approach. Durex collaborate with World Wildlife by using Earth Hour activities. This campaign is analyzed by using Nowak and Warneryd campaign models because the elements suitable with the circumstances that faced by Durex. The results of the analysis will show the persuasive communication approach that used by Durex to deal with the challenges in Indonesia. Keywords public relations campaign, condom campaign, Durex, persuasive approach "