Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perompakan maritim merupakan sebuah ancaman keamanan yang telah menjadi momok bagi berbagai peradaban maritim dunia sejak masa lampau. Di Asia Tenggara khususnya, ancaman ini telah berevolusi di masa kontemporer menjadi salah satu tantangan keamanan maritim yang masih harus ditanggulangi oleh negara-negara di wilayah tersebut. Ramainya lalu lintas di Selat Malaka, luasnya wilayah Laut Tiongkok Selatan, dan taburan pulau-pulau di Selatan Filipina menjadi tempat perburuan perompak kontemporer yang ditakuti oleh komunitas maritim di Asia Tenggara. Berbagai bentuk upaya untuk melawan perompakan telah dirumuskan oleh aktor-aktor terkait di Asia Tenggara sejak kemunculannya pada awal tahun 1990-an, dari tindakan-tindakan unilateral, hingga kerjasama dengan pihak ekstra-regional. Tinjauan literatur ini mengumpulkan dan menganalisis 29 literatur menggunakan metode taksonomi dan membaginya menjadi dua tema, yakni: 1) perompakan sebagai ancaman keamanan, yang akan menjelaskan bentuk-bentuk dan faktor-faktor dari perompakan di Asia Tenggara; dan 2) upaya penanggulangan perompakan, yang akan membahas kerjasama penanggulangan perompakan di Asia Tenggara berdasarkan pendekatan hukum dan pendekatan keamanan. Dari pembahasan literatur mengenai tema tersebut, penulis kemudian melakukan mengidentifikasi konsensus, perdebatan, dan temuan-temuan lain yang menonjol dalam literatur-literatur tersebut. Sebagai hasil penelusuran dalam tulisan ini, penulis menemukan bahwa perompakan dikategorisasikan berdasarkan tingkat keorganisasian dan kekerasan, dipengaruhi oleh tujuh faktor pembentuk, serta upaya kerjasama penanggulangannya dihambat oleh karakteristik negara-negara Asia Tenggara yang mementingkan kedaulatan negara dan integritas wilayah di atas kerjasama. Namun demikian, perkembangan literatur ini juga menunjukkan adanya upaya peningkatan kerjasama dan pemecahan masalah yang semakin terfokus dengan bentuk-bentuk adaptasi terhadap tantangan-tantangan yang telah identifikasi tersebut.

---

Maritime piracy is a security threat that has become a scourge for various world maritime civilizations since the earliest days. In Southeast Asia in particular, this threat has evolved in contemporary times to become one of the most troublesome maritime security challenges that still must be addressed by countries in the region. The rich maritime traffic in the Straits of Malacca, the vast area of ​​the South China Sea, and the sprinkling of islands in the Southern Philippines are ideal hunting grounds for contemporary pirates, feared by maritime communities in Southeast Asia. Various forms of efforts to fight piracy have been formulated by relevant actors in Southeast Asia since its emergence in the early 1990s, ranging from unilateral actions by states, to cooperation with extra-regional parties. This literature review collects and analyzes 29 literature using the taxonomy method which is mainly divided into two themes, namely: 1) piracy as a security threat, which will explain the forms and factors of piracy in Southeast Asia; and 2) counter-piracy efforts, which will discuss cooperation against piracy in Southeast Asia based on a legal approach and a security approach. From the discussion of the literatures on the theme, the author then identify the consensuses, debates, and other findings that stand out among the literatures. From this analysis, the author finds that piracy is categorized based on the levels of organization and violence, is influenced by seven forming factors, and that cooperative efforts to combat it are hampered by the characteristics of Southeast Asian countries, which prioritizes state sovereignty and territorial integrity above cooperation. However, the development of this literature also shows that there are efforts to increase cooperation and problem-solving measures that are increasingly focused on the adaptations to the challenges that have been identified."

"Fenomena kabut asap lintas batas di Asia Tenggara telah menjadi isu lingkungan persisten dan kompleks. Tinjauan literatur ini mengkaji kompleksitas permasalahan tata kelola kabut asap lintas batas di Asia Tenggara, dengan fokus pada peran dan kapasitas aktor negara maupun non-negara, kerangka kerja sama regional ASEAN serta strategi kebijakan nasional. Literatur saat ini masih belum memadai dalam membandingkan pendekatan dan respons terkait isu kabut asap lintas batas di Asia Tenggara di luar dari Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Fokus utama masih tertuju pada inisiatif regional ASEAN, dengan sedikit perhatian pada analisis yang mendalam terhadap upaya negara-negara lainnya serta diskusi publik dan wacana masyarakat sipil. Dengan meninjau 42 literatur yang bersumber pada Scopus dan non-Scopus, paparan ini mengelompokkan tiga tema inti yang ditemukan dalam perkembangan kajian Tata Kelola Kabut Asap Lintas Batas di Asia Tenggara menggunakan taksonomi. Tema-tema inti tersebut adalah (1) eksistensi rezim kabut asap lintas batas di Asia Tenggara; (2) implementasi mekanisme tata kelola kabut asap lintas batas di Asia Tenggara; (3) evaluasi mekanisme tata kelola kabut asap lintas batas di Asia Tenggara. Sintesis dari literatur yang disajikan mengindikasikan bahwa meskipun ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) memiliki peran penting dalam pengelolaan kabut asap lintas batas, namun pelaksanaannya terkendala oleh norma non-intervensi ASEAN dan prinsip kedaulatan negara. Kendala lain meliputi mekanisme penegakan hukum yang lemah, kapasitas institusi yang terbatas, serta perbedaan kepentingan antara negara-negara anggota ASEAN. Partisipasi publik dan peran media diidentifikasi sebagai kunci dalam memobilisasi dukungan untuk perlindungan lingkungan. Refleksi dalam tinjauan literatur ini dibuat berdasarkan pemetaan latar belakang ilmu, tren kutipan dari literatur akademis terpilih, sebaran tahun publikasi, dan kata kunci. Berdasarkan refleksi, hasil tinjauan menunjukkan bahwa terdapat beberapa poin penting. Pertama, pemetaan latar belakang ilmu dalam studi kabut asap lintas batas di Asia Tenggara didominasi oleh bidang hubungan internasional dan ilmu lingkungan. Kedua, tren kutipan dari literatur akademis terpilih menunjukkan peningkatan perhatian pada peran media dan kerjasama multilateral. Ketiga, sebaran tahun publikasi memperlihatkan lonjakan signifikan pada dekade terakhir, seiring dengan meningkatnya insiden kabut asap. Terakhir, kata kunci yang paling sering digunakan mencerminkan fokus pada tata kelola kabut asap, kerjasama ASEAN, dan kebijakan lingkungan.

---

The phenomenon of transboundary haze in Southeast Asia has become a persistent and complex environmental issue. This literature review examines the complexities of transboundary haze governance in Southeast Asia, focusing on the roles and capacities of state and non-state actors, the ASEAN regional cooperation framework, and national policy strategies. Current literature remains inadequate in comparing approaches and responses to transboundary haze issues in Southeast Asia beyond Indonesia, Singapore, and Malaysia. The primary focus remains on ASEAN regional initiatives, with limited attention to detailed analyses of other countries' efforts and public discourse and civil society engagement. By reviewing 42 sources from Scopus and non-Scopus databases, this review categorizes three core themes found in the development of Transboundary Haze Governance in Southeast Asia using taxonomy. These core themes are: (1) the existence of the transboundary haze regime in Southeast Asia; (2) the implementation of transboundary haze governance mechanisms in Southeast Asia; and (3) the evaluation of transboundary haze governance mechanisms in Southeast Asia. The synthesis of the literature presented indicates that, although the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) plays a significant role in managing transboundary haze, its implementation is hindered by ASEAN's non-intervention norms and national sovereignty principles. Other obstacles include weak enforcement mechanisms, limited institutional capacities, and differing interests among ASEAN member states. Public participation and the role of the media are identified as crucial in mobilizing support for environmental protection. Reflections in this literature review are based on mapping the background of the field, citation trends from selected academic literature, publication year distribution, and keywords. Based on these reflections, the review findings highlight several key points. First, the background mapping of studies on transboundary haze in Southeast Asia is dominated by international relations and environmental science fields. Second, citation trends from selected academic literature show increased attention to the role of the media and multilateral cooperation. Third, the publication year distribution shows a significant increase over the past decade, coinciding with the rise in haze incidents. Finally, the most frequently used keywords reflect a focus on haze governance, ASEAN cooperation, and environmental policy."