Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai penegakan hukum dalam insiden tumpahnya minyak dari Kapal MT Southern Mermaid di Perairan Ciwandan pada tahun 2013. Tindakan yang telah Pemerintah Indonesia ambil dalam menangani insiden ini masih meninggalkan banyak pertanyaan. Instrumen penegakan hukum yang ditempuh hanya satu pula, yaitu penegakan hukum pidana. Selain itu dari segi peraturan nasional, masing-masing peraturan melahirkan penegak hukum dan instrumen penegakan hukum yang berbeda-beda. Sehingga timbul persoalan kewenangan. Peraturan internasional juga dijadikan pembanding sebagai sarana untuk menangani kasus tersebut.

---

This thesis tells about enforcement of law on Southern Mermaid oil spill incident in Ciwandan 2013. The measures taken by Indonesia in the respect of solving this incident still unclear. The instrument of law enforcement that had been used by Indonesia merely criminal enforcement. Moreover, every national regulation creates different law enforcer and instrument of law enforcement, so that problem of authority occurred. In this thesis, international regulation used as comparison to national regulation."

"Senyawa hidrokarbon yang bersifat toksik (beracun) di dalam tumpahan minyak merupakan ancaman yang serius bagi biota-biota yang hidup di sekitar lokasi kecelakaan kapal. Kerugian yang ditimbulkan oleh tumpahan minyak ini berakibat jangka panjang yang secara ekologis merupakan bahaya yang mengkhawatirkan. Kecelakaan kapal tanker Nagasaki Spirit dengan Ocean Blessing mengakibatkan tumpahan minyak di laut. Oleh karena itu negara yang terkena tumpahan minyak dapat meminta ganti rugi kepada pemilik kapal atau asuransi yang menanggung kapal tersebut. Dalam hal ini dipergunakan Intemational Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969 dan International Convention on the Establishment of an Intemational Fund for Compensation of Oil Pollution Damage 1971. Tujuan dari studi ini adalah mekanisme ganti rugi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada pemilik kapal tanker Nagasaki Spirit di Selat Malaka yang mengalami kecelakaan dan mencemari perairan Indonesia ditinjau dari konvensi internasional. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam studi ini dapat disusun hipotesis yaitu pembayaran ganti rugi atas dasar prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) pada kasus kecelakaan kapal tanker Nagasaki Spirit di Selat Malaka belum memadai dari segi pemulihan dampak lingkungannya. Penelitian ini merupakan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data dikumpulkan berdasarkan studi kepustakaan yang dilengkapi dengan wawancara dengan pejabat-pejabat yang berwenang di lingkungan Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Kejaksaan Agung, PT. Polynesia Bhakti, Badan Pusat Statistik, Kesatuan Penjaga Pantai dan Laut, serta Lembaga Minyak dan Gas Nasional.

---

The hydrocarbons is a toxicant matter in the oil spill that become a serious danger for the sea biota at the location ofthe ship accident. The loss that come around because of the oil spill could be for long tenn eH`ect for that ecologically it became a serious danger.

The accident of the Nagasaki Spirit tanker with the Ocean Blessing cargo tanker caused an oil spill in the sea become a lossing for the sea itself as an affected sea. Because of that, the State which affected by the oil spill could request to the owner of the ship a compensation. In this case, The Intemational Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969 and The Intemational Convention on the Establishment of an Intemational Fund for Compensation of Oil Pollution Damage 1971 used for.

The purpose of this study is to see the mechanism of the compensation which have done by the Indonesian Government to the owner of the Nagasaki Spirit tanker at the Maacca Strait which have accidented and polluted the Indonesian water viewed by The Intemational Convention.

According to the purpose above, In this study can arrange the hypothetis is the compensation is based on the strict liability consept on the Nagasaki Spiiit case at Malacca Strait it is not enough for the recovery of the marine environment.

This research uses a normative yuridis with the analitical descriptive. The source gathered based on the library study which enriched the interview with the competent instancy such as Ministry of Communication the Directorate General of Sea Communication, the Environment Impact Management Agency, the State Attorney of Indonesia, the Polynesia Bhakti Ltd, the Agency of the State Statistical, the Guard of The Beach and the Sea and also the Agency of the National Oil and Gas."

"Skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban para pihak dalam kasus tumpahan minyak dari anjungan minyak Montara pada tahun 2009. Sampai saat ini kasus ini masih dalam proses penyelesaian antara Indonesia dan PTTEP. Namun karena tumpahan minyak melintas batas ke perairan Indonesia di Laut Timor, maka kerja sama negara dinilai penting dalam mengupayakan pertanggungjawaban satu pihak di dalam yurisdiksinya kepada pihak yang dirugikan. Pendekatan yang dilakukan melalui hukum internasional (prinsip-prinsip hukum internasional, konvensi, dan perjanjian antarnegara) hukum nasional masing-masing negara, dan melalui wawancara. Ketentuan yang sekarang ini hanya sebatas mengatur proses penanganan pencemaran, bukan mengenai ganti rugi dan kompensasi.

---

This thesis describes the parties liability on Montara oil spill case in 2009. So far, the case remains an ongoing matter between Indonesia and PTTEP. However, having transboundary element that the spill incident transferred to Indonesian water on Timor Sea, it is essential for the states to cooperate in order to seek liability of a party if it is under their jurisdiction. The approach is through international law (principles, conventions, and states’ agreements), respective national laws, and interviews. Currently, the available regulations merely govern the pollution handling, not regarding the liabilities and compensation."

"Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas dan strategis dalam pelayaran internasional karena diapit oleh dua benua dan dua samudera. Dengan luas dan strategisnya wilayah perairan yang dimilikinya, Indonesia menghadapi beberapa tantangan tantangan dan permasalahan permasalahan di wilayah lautnya antara lain masalah pencemaran lingkungan laut dan keselamatan pelayaran. Permasalahan tersebut karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh nahkoda kedua kapal tanker yang tidak patuh akan aturan alur pelayaran dalam menggunakan hak lintas damai dengan sebagaimana semestinya, serta adanya minyak dari kapal, baik dari bahan bakar atau minyak sebagai muatan yang mencemarkan lingkungan laut. Untuk itu dari masalah tersebut, dapat kita bahas pada penelitian ini mengenai bagaimana perlindungan hukum atas lingkungan laut oleh Indonesia sebagai negara pantai dan kapal asing sebagai pengguna wilayah laut dan bagaimana penegakan hukumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  menganalisa perlindungan hukum atas lingkungan laut oleh Indonesia sebagai negara pantai dan dua kapal asing yang menggunakan wilayah laut di Indonesia dan menganalisa penegakan hukumnya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan berupa pendekatan konseptual dan pendekatan kasus untuk menganalisa suatu permasalahan dan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 234/Pid.sus/2021/PN.Btm dan Nomor 235/Pid.sus/2021/PN.Btm. Jenis bahan hukum yang dipakai terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Meskipun terdapat beberapa isu internal dalam perlindungan dan kewenangan penegakan hukumnya, tesis ini berkesimpulan bahwa penegakan hukum atas dua kapal asing MT Horse dan MT Freya telah memenuhi aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, nahkoda kapal asing MT Horse dan MT Freya dapat dinyatakan bersalah secara sah dan dapat dipidana karena terbukti melanggar hukum di wilayah Indonesia.

---

Indonesia is an archipelagic country that is very broad and strategic in international shipping because it is flanked by two continents and two oceans. With the vast and strategic territorial waters it owns, Indonesia faces several challenges and problems in its sea areas, including problems of marine environmental pollution and shipping safety. This problem was due to violations committed by the captains of the two tankers who did not comply with shipping lane rules in using innocent passage rights properly, as well as the presence of oil from ships, either from fuel or oil as a cargo that pollutes the marine environment. For that matter, we can discuss in this research how the legal protection of the marine environment by Indonesia as a coastal country and foreign ships as users of the sea area and how the law is enforced. The purpose of this study is to analyze the legal protection of the marine environment by Indonesia as a coastal country and two foreign ships that use the sea area in Indonesia and analyze law enforcement. This type of research is normative research. The research approach used is in the form of a conceptual approach and a case approach to analyze a problem and the decision of the Batam District Court Number 234/Pid.sus/2021/PN.Btm and Number 235/Pid.sus/2021/PN.Btm. The types of legal materials used consist of primary legal materials and secondary legal materials. Even though there are several internal issues in the protection and authority of law enforcement, this thesis concludes that the law enforcement of the two foreign ships MT Horse and MT Freya has complied with the prevailing laws and regulations in Indonesia. Therefore, the captains of foreign ships MT Horse and MT Freya can be legally found guilty and can be punished for violating the law in Indonesian territory."

"Skripsi ini membahas tentang pengaturan hukum tentang pertanggungjawaban perdata dan pembebanannya dalam hal terjadi pencemaran laut yang bersumber dari pembuangan (dumping) limbah minyak dari kapal tanker ke laut, yang ditinjau dari berbagai instrumen hukum yang terkait baik konvensi internasional dan protokol turunannya maupun produk hukum nasional. Skripsi ini melalui penelitian yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif, mengkaji sebuah kasus pencemaran laut yang terjadi di Balikpapan pada tahun 2004 silam yang bersumber dari pembuangan limbah minyak berupa oil sludge dari Kapal Tanker MT Panos G ke Teluk Balikpapan yang ditinjau dari Protocol 1992 of Civil Liability Convention 1969 for Oil Pollution Damage dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait, diantaranya UU No.23 Tahun 1997 dan UU No.32 Tahun 2009. Selain itu, skripsi ini juga menganalisis putusan sela yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Balikpapan atas gugatan Pemkot Balikpapan dalam kasus pencemaran tersebut serta mengidentifikasi sistem channelling liability sebagaimana yang diatur dalam regime CLC 1969/Protocol 1992 yang dianut oleh beberapa instrumen hukum nasional. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar dibuatnya sebuah pengaturan khusus dan komprehensif mengenai dumping ke laut yang dapat mengikuti regime Protocol 1996 London Dumping Convention, diciptakannya harmonisasi pengaturan hukum mengenai pembebanan tanggung jawab perdata (channelling liability) yang dapat mencakup semua ruang lingkup pencemaran laut yang bersumber dari minyak dan limbahnya, dilakukannya amandemen Protocol 1992 CLC dengan memperluas ruang lingkup (definisi) minyak agar mencakup juga residual oil.

---

This thesis discusses the regulation concerning civil liability and its imposition in a marine pollution originating from disposal (dumping) of oil waste from the tanker into the sea, reviewed by various relevant legal instruments, both conventions and their derivative protocols and also national legislations. This thesis, through a juridical normative research by qualitative analysis method, examines a case of marine pollution occured in Balikpapan in 2004 which was resulted from oil sludge dumping from the MT Panos G oil tanker into The Balikpapan Bay, reviewed by Protocol 1992 of Civil Liability 1969 for Oil Pollution Damage and various relevant legislations, including Law Number 23 of 1997 Concerning Environmental Management and Law Number 32 of 2009 Concerning Protection and Management of Environment. In addition, this thesis analyzes the interlocutory decision issued by District Court of Balikpapan for the lawsuit of Balikpapan Government in that case, and also identifies the channelling liability system as regulated in CLC 1969/Protocol 1992 which was adopted by some national legal instruments.The results of this thesis suggest that a special and comprehensive enactment is needed concerning dumping into the sea which can adopt the regime of Protocol 1996 London Dumping Covention, a unification of regulations concerning the channelling liability covering the entire scope of marine pollutions originated from oil and its wastes, an ammendment to Protocol 1992 CLC by extending the scope (definition) of oil in order to include residual oil."

"Transportasi laut kapal berpotensi memberikan bahaya pencemaran melalui kecelakaan kapal. Kargo curah kering berbahaya yang diangkut dapat secara langsung memberikan paparan terhadap lingkungan laut. Kargo curah kering seperti batu bara dan bijih besi merupakan contoh jenis kargo curah kering berbahaya. Namun, saat ini informasi mengenai bahaya pencemaran dari tumpahan kargo curah kering masih terbatas. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bahaya pencemaran dari tumpahan kargo curah kering akibat kecelakaan kapal X, menganalisis kebijakan penanggulangan, serta menyusun strategi keberlanjutan penanggulangan. Metode yang digunakan adalah mixed methods kuantifikasi risiko bahaya pencemaran, dampak sosial ekonomi, analisis komparatif kebijakan, serta analisis SWOT untuk penyusunan strategi. Hasil yang didapatkan yaitu tumpahan kargo curah kering kapal X termasuk kategori risiko rendah. Tumpahan berdampak terhadap kondisi lingkungan laut, dengan estimasi sebaran tumpahan 874,187km2. Tidak terdapat dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat di sekitar lokasi. Terdapat legal gap atas kebijakan yang berlaku. Strategi yang dapat dilakukan adalah menyusun contingency plan nasional dan mengoptimalkan monitoring kecelakaan kapal.

---

Marine transportation has the potential to pose a pollution threat through ship accidents. Dangerous dry bulk cargoes carried may provide direct exposure to the marine environment. Dry bulk cargoes such as coal and iron ore are examples of dangerous dry bulk cargoes. However, current information regarding the dangers of pollution from spilled dry bulk cargo is still very limited. Therefore, this study aims to analyze the pollution hazard from spills of dry bulk cargo due to the X ship accident, analyze prevention policies, and develop strategies for sustainability of countermeasures. The method used is a mixed methods descriptive analysis of hazards, socio-economic impacts, policy comparative analysis, and SWOT analysis for strategy formulation. The results obtained are that the dry bulk cargo spill has an impact on marine environmental conditions, with an estimated spill distribution of 874,187km2. There is no socio-economic impact on the community around the location. There is a legal gap over the applicable policies. The strategy that can be implemented is to develop a national contingency plan and to optimize monitoring of ship accidents."

"Tulisan ini membahas studi corporate environmental crime terhadap penegakan hukum atas kasus pencemaran Sungai Cikijing yang dilakukan oleh PT Kahatex di Kecamatan Rancaekek Jawa Barat. Data yang digunakan diperoleh melalui data sekunder berupa dokumen lembaga, karya tulis ilmiah, dan dokumen online. Hasil analisis studi corporate environmental crime menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap PT Kahatex cenderung lemah. Hal ini disebabkan karena penegakan hukum tidak mampu memberikan kepastian dan beratnya hukuman. Permasalahan berkaitan dengan aktivitas korporasi di dalam konteks kejahatan lingkungan juga mendorong kompleksitas kasus ini. Oleh karena itu, kualitas penegakan hukum lingkungan yang baik diperlukan untuk mencegah praktik pencemaran sungai. Studi corporate environmental crime dikembangkan untuk memahami penegakan hukum terhadap korporasi.

---

This article discusses the study of corporate environmental crime about law enforcement over water pollution in Cikijing River caused by PT Kahatex, in Kecamatan Rancaekek West Java. The data that were used obtained through secondary data form documents from community institution, scientific research, and online articles. Analysis of the study of corporate environmental crime shows that a poor environmental law enforcement towards PT Kahatex, that caused by law enforcement that is unable to give legal certainty and a proper punishment. Problems related to corporate activities in environmental crime also illustrate the complexity of this case, therefore the better quality of environmental enforcement is needed to halt the practice of river pollution. The studies of corporate environmental crime were developed to understanding the law enforcement towards corporation."

"Keberadaan laut dan sumber daya yang dikandungnya harus dijaga demi generasi-generasi manusia yang akan datang. Salah satunya adalah ekosistem terumbu karang yang merupakan sumber daya laut yang perlu di jaga. Indonesia merupakan negara kepulauan yang telah dikenal oleh seluruh dunia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati dan kekayaan sumber daya laut yang tinggi. Hal tersebut tidak lepas dari maraknya kerusakan ekosistem terumbu karang salah satu contohnya dengan banyaknya kapal kandas di perairan Indonesia. Kapal-kapal kandas yang merusak terumbu karang di Indonesia salah satunya adalah Kandasnya Kapal Asing MV Lyric Poet dan MT Alex di Perairan Bangka Belitung. Kandasnya kapal asing MV Lyric Poet di di Laut Natuna, sekitar 80 mil laut dari Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan kapal asing MT Alex yang kandas di perairan Manggar Kabupaten Belitung Timur yang diperkirakan berjarak kurang lebih 65 mil laut dari Kota Manggar. Tulisan ini akan menjelaskan mengenai bagaimana implementasi serta penegakan hukum yang dilakukan Indonesia dalam menerapkan perlindungan terumbu karang ditinjau dari hukum internasional seperti UNCLOS 1982, Convention on Biological Diversity (CBD), Agenda 21, Convention on International Trade in Endangered Species a (CITES) dan United Nations Convention Concerning the Protection of The World Cultural and Natural Heritage 1972. Serta keikutsertaan Indonesia dalam kerjasama regional terkait perlindungan mengenai ekosistem terumbu karang seperti Coral Triangle Initiative on Coral Reefs Fisheries and Food Security (CTI-CTF) dan International Coral Reefs Initiative (ICRI). Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu dengan bentuk penelitian yuridis- normatif menggunakan data sekunder dengan alat pengumpulan data berupa bahan pusataka dan wawancara. Simpulan yang diambil dalam penelitian ini adalah upaya penegakan hukum yang diambil oleh Indonesia dalam kasus Kandasnya Kapal Asing MV Lyric Poet dan MT Alex di Perairan Bangka Belitung adalah dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sesuai dengan Permen LHK No. 4 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dan ketentuan sanksi yang   diimplementasikan dalam UUPLH No. 32 Tahun 2009 serta diperlukannya urgensi bagi negara-negara di dunia untuk segera membentuk suatu perjanjian internasional yang bersifat memaksa untuk menyelesaikan masalah terumbu karang secara spesifik. Regulasi harus berupa hukum yang keras dan mengikat dalam bentuk konvensi PBB untuk dapat mengisi celah dalam hukum internasional tentang perlindungan ekosistem terumbu karang.

---

The existence of the sea and the resources it contains must be maintained for the sake of human generations to come. One of them is the coral reef ecosystem which is a marine resource that needs to be maintained. Indonesia is an archipelagic country that is known throughout the world as a country that has high biodiversity and wealth of marine resources. This cannot be separated from the rampant damage to coral reef ecosystems, one example of which is the many ships aground in Indonesian waters. One of the aground ships that damaged coral reefs in Indonesia was the Stranded Ships MV Lyric Poet and MT Alex in Bangka Belitung Waters. The foundering of the foreign ship MV Lyric Poet in the Natuna Sea, about 80 nautical miles from Pangkal Pinang City in the Bangka Belitung Islands Province and the foreign ship MT Alex which ran aground in Manggar waters, East Belitung Regency, which is estimated to be approximately 65 nautical miles from Manggar City. This paper will explain how Indonesia implements and enforces laws in protecting coral reefs in terms of international laws such as UNCLOS 1982, Convention on Biological Diversity (CBD), Agenda 21, Convention on International Trade in Endangered Species a (CITES) and the United Nations Convention Concerning the Protection of The World Cultural and Natural Heritage 1972. As well as Indonesia's participation in regional cooperation related to the protection of coral reef ecosystems such as the Coral Triangle Initiative on Coral Reefs Fisheries and Food Security (CTI) -CTF) and the International Coral Reefs Initiative (ICRI). The research method used in this study is a normative-juridical research using secondary data with data collection tools in the form of library materials and interviews. The conclusions drawn in this study are that the law enforcement efforts taken by Indonesia in the case of the Stranded Foreign Ship MV Lyric Poet and MT Alex in Bangka Belitung Waters are by resolving environmental disputes out of court in accordance with Minister of Environment and Forestry No. 4 of 2013 concerning Guidelines for Environmental Dispute Resolution and the sanctions provisions implemented in UUPLH No. 32 of 2009 and and the need for urgency for countries in the world to immediately form an international agreement that is coercive to resolve the problem of coral reefs specifically. Regulations must be in the form of strict and binding laws in the form of UN conventions to be able to fill gaps in international law regarding the protection of coral reef ecosystems."

"Tumpahan minyak di laut menyebabkan kerusakan sumberdaya alam dan Iingkungan. Berbagai kasus tumpahan minyak di laut yang mencemari biota laut dan berdampak negatif terhadap sosial ekonomi masyarakat telah terjadi di Indonesia. Salah satu kasus pencemaran akibat tumpahan minyak dari kapal adalah tumpahan limbah kerak minyak mentah (sludge oil) dari Kapal MT. Panos G di perairan Balikpapan dan ditemukan terdampar di pantai dan teluk Balikpapan pads tanggal 25 Juni 2004.Pencemaran minyak di perairan Balikpapan dapat menimbulkan dampak terhadap ekosistem teluk dan aktivitas ekonomi masyarakat pantai Balikpapan. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu diketahui dampak apa saja dan seberapa besar nilai kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh tumpahan minyak dari Kapal MT. Panos G. Nilai kerugian ekonomi sangat diperlukan sebagai dokumen tuntutan ganti rugi terhadap pihak pencemar. Berkaitan dengan peristiwa tersebut Pemerintah Kota Balikpapan telah mengajukan tuntutan ganti rugi lewat jalur pengadilan sebesar Rp. 6.635.432.804,-.Penelitian ini bertujuan untuk: (I) mengkaji dampak ekologis dan ekonomi yang terjadi akibat tumpahan sludge oil MT. Panos G di Pantai dan Teluk Balikpapan; (2) menganalisis dan menghitung kerugian ekonomi (materiil) dengan metode valuasi yang sesuai dengan data yang diperoleh di lokasi penelitian; (3) untuk mengetahui prosedur pengajuan klaim ganti rugi dan kerugian apa saja yang dapat dituntut akibat tumpahan minyak di laut sesuai dengan landasan hukum yang ada.Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : (1) Akibat tumpahan sludge oil MT. Panos G sebesar 500 Ton yang mencemari ekosistem pesisir Balikpapan menyebabkan gangguan terhadap penghasilan masyarakat; (2) Metode pendekatan yang digunakan dalam perhitungan nilai kerugian ekonomi tiap variabel kerusakan lingkungan berbeda dengan metode yang digunakan oleh pihak Pemerintah Kota Balikpapan, sehingga besarnya nilai kerugian tidak sama.Penelitian ini dilakukan di Wilayah Pantai dan Teluk Balikpapan. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode ekspost fakto, dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dianalisis secara deskriptif analitik, sedangkan pendekatan kuantitatif dianalisis dengan metode valuasi yaitu (1) kerugian pemerintah menggunakan metode harga perbaikan; (2) total nilai ekonomi lingkungan (pendekatan penilaian kerugian lingkungan) dengan metode benefit transfer; (3) kerugian masyarakat dihitung bcrdasarkan harga pasar.Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dampak tumpahan minyak (jenis sludge oil) di pantai dan teluk Balikpapan pada Tahun 2004 telah menimbulkan kerusakan ekosistem mangrove seluas 18 ha, rusaknya 4 ha wilayah rehabilitasi mangrove, rusaknya ekosistem lamun seluas 1 ha dan tercemarinya pasir pantai Balikpapan sepanjang 5 km. Kerusakan lingkungan tersebut sebagai akibat matinya anakan mangrove, matinya padang lamun, menimbulkan dampak berupa terganggunya tempat hidup berbagai jenis hewan laut berupa ikan, udang yang memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat. Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan berupa penurunan pendapatan nelayan, pedagang antara, pengolah basil perikanan dan perikanan budidaya. Hasil valuasi ekonomi memperlihatkan nilai total dampak materil sebesar Rp. 10.267.907.465,- (terdiri dari kerugian pemerintah sebesar Rp.1.827.905.000,-, kerugian lingkungan sebesar Rp. 2.166.579.798, kerugian masyarakat sebesar Rp. 6.273.422.667,-). Pengajuan tuntutan ganti rugi melalui proses pengadilan telah dilakukan oleh pihak Pemerintah Kota Balikpapan dan hingga penelitian ini dilakukan keputusan pengadilan belum keluar.Kesimpulan penelitian ini adalah (1) tumpahan minyak di perairan Balikpapan pada tanggal 25 Juni 2004 telah menimbulkan dampak kerusakan mangrove, padang lamun dan pasir pantai dan menyebabkan gangguan ekonomi masyarakat berupa penurunan penghasilan utamanya nelayan, pedagang perikanan, pengolah basil laut dan perikanan budidaya. (2) pencemaran di pantai dan teluk Balikpapan menyebabkan kerugian ekonomi (materiil) sebesar Rp. 10.267.907.465 yang merupakan penjumlahan kerugian pemerintah, kerugian lingkungan hidup dan kerugian masyarakat;(3) pengajuan klaim ganti rugi akibat tumpahan minyak di pantai dan teluk Balikpapan dapat ditempuh dengan 2 (dua) cara yaitu melalui jalur pengadilan dan di luar pengadilan, dengan mengajukan kerugian materiil yang terdiri dari kerugian masyarakat, kerugian lingkungan dan kerugian pemerintah sebagai total klaim.Saran dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mendapatkan nilai kerugian lingkungan yang valid akibat kasus pencemaran tumpahan minyak maka sebaiknya setiap daerah dilengkapi data base nilai tiap ekosistem. (2) Sebaiknya tuntutan ganti rugi pencemaran minyak di laut diupayakan melalui jalur di luar pengadilan (negoisasi, mediasi) agar nilai ganti rugi didapatkan sesuai dengan besarnya kerugian, melihat banyaknya kendala apabila melalui jalur pengadilan seperti waktu yang lama, dana besar dan sulitnya pembuktian nilai kerusakan lingkungan. (3) Mengingat tuntutan ganti rugi akibat pencemaran merupakan salah satu instrumen pengendalian kerusakan lingkungan, dan Indonesia telah meratifikasi kesepakatan internasional CLC 1992, maka sebaiknya diikuti dengan peraturan (undang-undang, keppres) yang menjadi payung hukum untuk pengajuan klaim ganti rugi yang sesuai dengan besarnya kerugian.

---

Oil spilling to the sea causes damage to natural resources and the environment. There- have been many cases of oil spill polluting marine biota and adversely affecting people's social and economic conditions in Indonesia. An example of such incidents was the sludge oil spilling from the Panos G vessel and polluting the waters of Balikpapan. The vessel was found on the coastal area of Balikpapan on June 25, 2004.

The oil spill could have an impact on the ecosystem as well as on the economic activities of the communities living along the coastline. Therefore, it would be necessary to identify the level of impact and the resulting financial losses. Finding out the value of the economic losses would be required in filing a claim for damages against the polluting party. FoIIowing the incident, the city administration of Balikpapan had filed to the court a claim of Rp 6,635,432,804.

This research aims : (1) analyzing the ecologi and economic impact of the Panos G sludge oil spill to the coast and bay of Balikpapan; (2) analyzing and calculating the economic losses with valuation method according to the data taken from research location; and (3) identifying procedures for filing a claim for oil spill damages on the sea according to the exist law.

Hypotheses proposed in the research were as follows: (1) the impact of oil spilled on the coast and bay of Balikpapan amount 500 ton, this had resulted in economic losses suffered by the communities; (2) approaching methode which using in to the calculation of economic amount every single variable of environment damage are different each with methode using by the government of Balikpapan, so the result of every amount are definietely different.

The research was conducted on the coast and bay of Balikpapan using the ekrpost fakto method with qualitative and quantitative approaches. With qualitative approach analysis was done descriptive-analytically; while with quantitative approach analysis was done using economic valuation, i.e. (I) revised price for government losses; (2) benefit transfer for the total of environmental economic value (environmental loss assessment approach); and (3) market value of losses suffered by the communities.

The research results showed that the sludge oil spill on the coast and bay of Balikpapan had damaged the ecosystem of mangrove forest covering an area of 18 hectares, and destroyed the 4-hectare mangrove rehabilitation zone as well as one hectare of sea grass. The spill also polluted approximately five kilometers of sand along the coastline of Balikpapan. The environmental destruction as a result of dead young mangrove trees and sea grass affected the area where a number of marine species live such as fish and shrimp - all have economic value enjoyed by the communities. Social impacts included lower income earned by fishermen, brokers, and people processing fishing and farm-fishing products. The economic valuation results indicated material impact total value of Rp 10.267.907.465 (made up of Rp 1.827.905.000 government losses; Rp 2.166.579.798 of environmental losses and Rp 6.273.422.667 of losses suffered by the communities). A claim for damages had been filed to the court by the city administration of Balikpapan, and by the time this research was on-going, a court decision had not been made.

The research concluded that (1) the oil spill occurred on the sea of Balikpapan had disturbed the life of ekosistem I impact of mangrove, seagrass and beach on the coastal area of Balikpapan, and this had resulted in economic losses suffered by the communities, in particular fishermen, brokers as well as fishing and farm-fishing industries; (2) the Balikpapan oil spill material impact which was valued at Rp 10.267.907.465, which accumulation of government losses, environmental losses, and losses suffered by the communities; (3) the damage claim filing procedure the oil spilled on the coast and bay of Balikpapan can be using 2 methode are settle out of court and in of court, by propose material losses which contain of community losses, environmental losses, and government losses as a total claim.

The research suggests the following: (I) in order to obtain valid environmental loss values resulting from a case of oil spill pollution, each administrative region should have a database of values of all the region's ecosystems; (2) a claim for damages resulting from oil spilling to the sea should be settled out of court (through negotiation or mediation) so that the money paid can cover all the losses. Sawing many problem if claim in the court, such as money, time and value of ecosistem; (3) considering that a claim for pollution damages is an instrument for controlling environmental destruction, and Indonesia has ratified the 1992 CLC international treaty, regulations (laws, presidential decrees) should be stipulated and enforced to provide a legal foundation for filing a damage claim covering all losses."

"Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi kelautan telah memungkinkan neningkatnya aktivitas dan kemampuan manusia di laut. Peningkatan kegiatan manusia di laut dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumberdaya laut pada analisis akhir justru dapat menjadi faktor penyebab terjadinya dan meningkatnya pencemaran lingkungan laut. Pencemaran lingkungan laut, karena sifat laut dan bentuk geografi kawasan lingkungan laut serta arus dan cuaca yang ada, dapat mengakibatkan dua atau lebih negara merasakan dampaknya. Oleh karena itu, pencemaran lingkungan laut yang terjadi pada suatu negara tertentu dapat mempunyai dampak yang bersifat transnasional. Menyadari bahaya yang dapat timbul akibat terjadinya pencemaran lingkungan laut yang bersifat transnasional, masyarakat bangsa-bangsa perlu mengantisipasinya dengan berbagai bentuk pendekatan. Penciptaan ketentuan hukum baik yang berskala global, regional maupun nasional adalah satu dari beberapa pendekatan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa. Hasil penelitian menunjukkan adanya faktor-faktor yang turut mempengaruhi bentuk pencemaran laut yang bersifat transnasional yaitu : (1) lingkungan laut alami, (2) musim dan ciri-ciri oceanografi, (3) Kegiatan perminyakan di lepas pantai, dan (4) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena kondisi geografi Selat Malaka dan Singapura cukup rawan untuk terjadinya kecelakaan bagi kapal-kapal melintasi selat ini, maka usaha yang telah dilakukan oleh negara-negara pesisir Selat Malaka yaitu dengan menbentuk "Traffic Speration Scheme" dalam rangka menciptakan tertib dan keselanatan lintas kapal-kapal di Selat Malaka dan Singapura yang tentunya merupakan upaya pencegahan terjadinya pencemaran laut oleh alat yang bersumber dari kapal. Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut oleh minyak yang bersumber dari kapal, khususnya di Selat Malaka dan Singapura, maka Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Direktorat Jenderal Hinyak dan Gas telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SAB) dengan No. DAP 49/1/2 dan No. 27/APTS/DM/HIGAS/81 tentang Prosedur Tetap Selat Halaka dan Singapura, yang isinya mengatur masalah pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut di Selat Malaka dan Singapura."