Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai Tenaga Kerja Asing di bidang hukum, khususnyaAdvokat Asing di Indonesia. Membahas mengenai peraturan-peraturanperundang-undangan yang berkaitan dengan pembatasan dan pengawasanAdvokat Asing untuk menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) terkaitmasa kerja, keahlian (Skill), pendampingan, dan jabatan Advokat Asing yangberada di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahuibagaimana pelaksaanan dan pengaturan peraturan perundanga-undanganmengenai pembatasan dan pengawasan Tenaga Kerja Asing di bidang jasa hukum(Advokat Asing) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitianyuridis normatif yaitu menelaah terhadap hukum positif tertulis maupun tidaktertulis dan efektifitas undang-undang. Serta teknik pengumpulan data denganpendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang mengalanisa dan menggunakan bahanbahankepustakaan sebagai data sekunder ditambah dengan wawancara dengannarasumber. Dari penelitian ditemukan bahwa, pembatasan dan pengawasanterhadap Tenaga Kerja Asing di bidang jasa hukum (Advokat Asing) masih perludiperbaharui dan dikembangkan, terutama mengenai pembatasan masa kerja,pembatasan bidang hukum yang dapat diisi oleh Advokat Asing, pengawasanmengenai jabatan, dan pengawasan dalam pemberian saran hukum

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the Foreign Manpower in the field of law, particularlythe Foreign Counsel in Indonesia. It also discusses the rules and regulationspertaining to restrictions and supervision of the Foreign Counsel in face of theASEAN Economic Community (AEC) concerning employment, skills (Skill),mentoring, and Foreign Advocate position in Indonesia. The purpose of this studywas to determine how the implementation and regulation of legislation on therestriction and supervision of foreign manpower in the field of legal services(Foreign Advocate) in Indonesia. This research used normative juridical researchthat examines the positive laws written or unwritten and effectiveness oflegislation. As well as data collection techniques with a qualitative approach,namely that analyzes and research using library materials as secondary datacoupled with interviews with sources. Studies show that, restrictions andsupervision of foreign manpower in the field of legal services (Advocate Foreign)still need to be updated and developed. Especially, regarding the restriction ofemployment. Restrictions on the area of law can be filled by the AdvocateForeign, monitoring of the position and oversight in the provision legal advice"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai Tenaga Kerja Asing di bidang hukum, khususnyaAdvokat Asing di Indonesia. Membahas mengenai peraturan-peraturanperundang-undangan yang berkaitan dengan pembatasan dan pengawasanAdvokat Asing untuk menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) terkaitmasa kerja, keahlian (Skill), pendampingan, dan jabatan Advokat Asing yangberada di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahuibagaimana pelaksaanan dan pengaturan peraturan perundanga-undanganmengenai pembatasan dan pengawasan Tenaga Kerja Asing di bidang jasa hukum(Advokat Asing) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitianyuridis normatif yaitu menelaah terhadap hukum positif tertulis maupun tidaktertulis dan efektifitas undang-undang. Serta teknik pengumpulan data denganpendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang mengalanisa dan menggunakan bahanbahankepustakaan sebagai data sekunder ditambah dengan wawancara dengannarasumber. Dari penelitian ditemukan bahwa, pembatasan dan pengawasanterhadap Tenaga Kerja Asing di bidang jasa hukum (Advokat Asing) masih perludiperbaharui dan dikembangkan, terutama mengenai pembatasan masa kerja,pembatasan bidang hukum yang dapat diisi oleh Advokat Asing, pengawasanmengenai jabatan, dan pengawasan dalam pemberian saran hukum.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the Foreign Manpower in the field of law, particularlythe Foreign Counsel in Indonesia. It also discusses the rules and regulationspertaining to restrictions and supervision of the Foreign Counsel in face of theASEAN Economic Community (AEC) concerning employment, skills (Skill),mentoring, and Foreign Advocate position in Indonesia. The purpose of this studywas to determine how the implementation and regulation of legislation on therestriction and supervision of foreign manpower in the field of legal services(Foreign Advocate) in Indonesia. This research used normative juridical researchthat examines the positive laws written or unwritten and effectiveness oflegislation. As well as data collection techniques with a qualitative approach,namely that analyzes and research using library materials as secondary datacoupled with interviews with sources. Studies show that, restrictions andsupervision of foreign manpower in the field of legal services (Advocate Foreign)still need to be updated and developed. Especially, regarding the restriction ofemployment. Restrictions on the area of law can be filled by the AdvocateForeign, monitoring of the position and oversight in the provision legal advice."

"Pada akhir tahun 2015 kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan mulai berlaku bagi seluruh negara anggota ASEAN. Dengan pemberlakuan tersebut maka pasar ASEAN akan berubah menjadi daerah dengan perdagangan barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang meningkat secara tajam. Hal tersebut akan menciptakan persaingan usaha di antara Negaranegara anggota ASEAN. Sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kode Etik Advokat Indonesia dan peraturan-peraturan pelaksanannya, Indonesia telah mengatur mengenai persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh advokat lokal dan advokat asing yang ingin bekerja di firma hukum Indonesia. Dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia, para pelaku usaha juga diwajibkan untuk tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Dewasa ini, sudah banyak terdapat firma hukum lokal yang berafiliasi dengan firma hukum asing, namun regulasi yang mengatur mengenai kerjasama atau afiliasi tersebut belum ada. Dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara harus mengutamakan kesejahteraan masyarakat diatas hal-hal lainnya (welfare state). Oleh karena itu pemerintah harus mengamandemen undang-undang yang ada atau membuatkan undang-undang baru yang mengatur mengenai kerjasama atau afiliasi tersebut agar persaingan usaha antara firma hukum lokal yang terafiliasi firma hukum asing dengan firma hukum lokal tanpa afiliasi dapat dilakukan dengan sehat dan kondusif.

---

By the end of 2015, ASEAN Economic Communiy (AEC) will take effect for all country members of ASEAN. With such effect, ASEAN market in selling goods, services, investments, skilled labours and capital flows will increase incisively. The mentioned matters will create competitions among the country members of ASEAN. As stated in the Law number 18 of 2003 on Advocate, Indonesia Advocate Code of Conduct and the implementing regulations, Indonesia has set of conditions that must be fulfilled by both local and foreign advocate before working in Indonesia law firms. In conducting business activities in Indonesia, all entrepreneurs should obey the Law number 5 of 1999 on The Prohibition of Monopolistic Practices and Unhealthy Competition in Business and all its implementing regulations. Nowadays, there are many local law firms affiliated with foreign law firms, however, there are no regulations governing the procedures for such cooperation or affiliation. Expressly stated in the Constitution of 1945, that the country shall prioritize the people’s welfare above all other things (welfare state). Therefore, the government should amend the existing laws or enacted new laws to govern such affiliation in order to keep the competitions between local law firms and local law firms affiliated with foreign law firms can be conducted in legal will and conducive."

"Tesis ini membahas mengenai perkembangan perusahaan industri jasa intelijen privat (IJIP) di Indonesia, dalam rangka menghadapi ancaman dan tantangan yang dihadapi Indonesia sebagai dampak diberlakukannya MEA di kawasan Asia Tenggara. Tesis ini melakukan analisis dengan membentuk skenario penguatan terhadap IJIP di Indonesia, guna menghadapi ancaman dan tantangan ini. Tesis ini merupakan produk akademik yang menggunakan metode riset intelijen kualitatif, dengan studi kasus peran PT. WCG sebagai bagian dari IJIP dalam menghadapi perkembangan dan kebutuhan akan industri jasa intelijen privat di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan PT. WCG mampu menjadi kekuatan dalam mengimbangi IJIP di Indonesia yang masih didominasi asing.

---

This thesis discusses about the development of the private intelligence service industries (IJIP) in Indonesia, in order to deal with the threats and challenges faced by Indonesia as a result of the implementation of the AEC in Southeast Asia. This thesis conducted an analysis by formed a strengthening scenario of the private intelligence service industries in Indonesia, in order to face the threats and challenges that comes.

This study is an academic product that used a qualitative intelligence research, which analyzes the role of PT. WCG as a part of a private intelligence service industries in facing development and the need for the private intelligence service industries in Indonesia as the case study. The results of this study showed that PT. WCG is able to become a force to counterbalance the private intelligence services industries in Indonesia whose still dominated by foreign companies."

"Indonesia dan Filipina merupakan bagian dari negara penggagas berdirinya organisasi Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN. Pada Januari 2007 di ASEAN Cebu Summit, para pemimpin ASEAN sepakat untuk membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA di tahun 2015. Salah satu sarana utama dalam merealisasikan MEA adalah melalui arus bebas jasa yang bertujuan untuk menghilangkan batasan secara substansial bagi penyedia jasa ASEAN, di antaranya dalam jasa pelayaran. Akan tetapi, Indonesia dan Filipina menerapkan asas cabotage dalam kebijakan pelayarannya di mana hak istimewa dalam industri pelayaran dalam negeri diberikan kepada warga negaranya sendiri sehingga membatasi kepemilikan asing dalam industri tersebut. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh Indonesia dan Filipina terhadap realisasi MEA sehubungan dengan penerapan asas cabotage dalam peraturan perundang-undangan negaranya masing-masing. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tulisan ini menjelaskan pendekatan yang dilakukan terkait kebijakan investasi asing dalam bidang pelayaran untuk melihat upaya realisasi MEA di Indonesia dan Filipina. Berdasarkan pembahasan kebijakan-kebijakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia dan Filipina telah melaksanakan komitmennya dalam AFAS, namun peraturan perundang-undangan pelayaran internal masing-masing negara tersebut masih membatasi pelaksanaan komitmennya secara lanjut. Oleh karena itu, harus dilakukan penyelarasan peraturan internal Indonesia dan Filipina sesuai dengan komitmennya masing-masing dalam AFAS.

---

Indonesia and Philippines are part of the founding of the Association of Southeast Asian Nations or ASEAN organizations. In January 2007 at the ASEAN Cebu Summit, ASEAN leaders agreed to establish in the ASEAN Economic Community Masyarakat Ekonomi ASEAN or MEA in 2015. One of the main tools in realizing MEA is through free flow of services which aimed at removing restrictions substantially for ASEAN service providers, including shipping service. However, Indonesia and Philippines apply cabotage principle in their shipping policies in which privileges in the domestic shipping industry are granted to their own citizens thereby limiting foreign ownership in the industry. Therefore, it is necessary to further examine the approach taken by Indonesia and Philippines towards the realization of MEA in connection with the application of cabotage principles in their law and regulations. Using normative juridical research methods, this paper describes the approach taken in terms of foreign investment policies in the field of shipping to see the efforts of realization of MEA in Indonesia and the Philippines. Based on the discussion of these policies, it can be concluded that Indonesia and Philippines have implemented their commitments in AFAS, but the internal shipping legislations of these countries still restrict the further implementation of their commitments. Hence, there shall be alignment of internal legislations of Indonesia and Philippine in accordance with their respective commitments in AFAS."

"Dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 tuntunan terhadap arsiparis pun ikut mengikat. Arsiparis Indonesia harus mampu bersaing dengan sumber daya kearsipan dari sesama negara ASEAN agar dapat menjadi tuan rumah di negara sendiri. salah satu cara pembuktian bahwa arsiparis mempunyai kompetensi dalam bidang kearsipan adalah dengan sertifikasi arsiparis."

"Tesis ini membahas mengenai peran Kedeputian Pengembangan Pemuda, yang merupakan salah satu Kedeputian di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menjalankan peran untuk menyiapkan pemuda menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA . Dengan adanya MEA, menuntut kualifikasi skill pemuda yang lebih tinggi di segala bidang karena akan bersaing bukan hanya dengan pemuda dalam negeri, tapi juga dengan pemuda-pemuda ASEAN. Kualitas dan kompetensi pemuda Indonesia yang masih tertinggal dari pemuda ASEAN harus dapat ditingkatkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan Kedeputian Pengembangan Pemuda sudah memiliki program yang cukup baik untuk pengembangan pemuda. Namun masih ada beberapa hal yang seharusnya bisa dioptimalkan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dalam membentuk pemuda yang siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA.

---

This thesis discusses the role of the Deputy of Youth Development, which is one of the Deputy under the Ministry of Youth and Sports in the role to prepare the youth to face the era of the ASEAN Economic Community AEC . In AEC era, qualifications of youth skill must be higher in all sectors because it will compete not only with the youth in the country, but also with the youths of ASEAN. The quality and competence of young people of Indonesia that remains of the ASEAN youth should be improved. The method used in this research is descriptive qualitative method with depth interview and documentation study.

The results showed Deputy Youth Development already has a program that is good enough for the development of youth. However, there are still some things that should be optimized to obtain better results in the form of youth who are ready to face the ASEAN Economic Community AEC."

"ABSTRAKIndustri minyak dan gas bumi merupakan salah satu kegiatan yang padat modal, padat teknologi dan resiko yang tinggi. Cadangan migas di Indonesia saat ini semakin menipis, namun tidak menyurutkan perhatian investor asing untuk melaksanakan kegiatan migas di negara ini. Dengan kondisi modal, teknologi, dan tenaga kerja yang kurang memadai, pemerintah membuka peluang kepada perusahaan asing untuk mengeksplorasi wilayah migas di Indonesia, mengingat perusahaan asing memiliki kompetensi dan persiapan yang lebih baik. Setelah masuknya perusahaan asing migas ke Indonesia, harapan pemerintah yaitu adanya pelaksanaan alih teknologi dari tenaga kerja asing ke tenaga kerja lokal agar tenaga kerja warga negara Indonesia semakin berkualitas terutama di bidang industri minyak dan gas bumi. Namun terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya, sehingga dibutuhkan pengawasan pemerintah terhadap kinerja tenaga kerja asing migas, serta dukungan pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia industri migas agar memiliki kompetensi, dan dapat bersaing secara profesional. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, dengan dengan metode analisa deskriptif dari data sekunder yang diperoleh.

---

ABSTRACTOil and gas industry is one of the activities of the capital-intensive, technology-intensive and high risk. Indonesia's oil and gas reserves are running low currently, but it did not discourage the interest of foreign investors to conduct oil and gas activities in the country. With the condition of capital, technology, and inadequate manpower, the government opened up opportunities to foreign companies for the exploration of oil and gas in Indonesia, given the foreign company has the competence and better preparation. After the entry of foreign oil and gas companies in Indonesia, the government hopes that the implementation of technology transfer from foreign workers to local workers that labor more qualified citizens of Indonesia, especially in the oil and gas industry. But there are obstacles to implementation, requiring government oversight of foreign labor performance of oil and gas, as well as support the government in improving the quality of human resources in order to have the competence and gas industry, and to compete in a professional manner."

"Pada era globalisasi sekarang ini, industri pariwisata menjadi salah satu sektor yang maju dengan pesat. Indonesia merupakan negara terluas di Asia Tenggara dengan potensi pariwisata yang luar biasa. Dalam rangka menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) pada sektor pariwisata, dalam tesis ini secara lebih spesifik menganalisis pengaruh beberapa variabel yang dipilih yaitu, seberapa besar pengaruh pengeluaran peruntukkan pariwisata yang dialokasikan dalam APBD, kualitas sumber daya manusia yang tercermin pada IPM (Indeks Pembangunan Manusia), akomodasi hotel, harga yang dilihat dari nilai tukar atau kurs, infrastruktur listrik atau konsumsi energi, PDB negara mitra utama pariwisata, dan kedatangan wisatawan asing di ASEAN dibandingkan terhadap jumlah kunjungan wisatawan asing ke Indonesia. Dalam tesis ini, metodologi yang digunakan adalah uji regresi data panel, yaitu dengan menggunakan Pooled Least Square (PLS), Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM) yang ditentukan berdasarkan hasil Chow Test dan Hausman test. Pada kesimpulan ditunjukan HDI dan Hotel merupakan variabel yang signifikan dan direkomendasikan untuk pemerintah agar dapat meningkatkan kualitas SDM pariwisata atau pun SDM pemerintah sebagai pemegang kebijakan pariwisata selain itu direkomendasikan untuk pemerintah pusat dan daerah agar dapat meningkatkan investasi hotel berkualitas di daerah dan juga meningkatkan promosi pariwisata ke luar negeri.

---

In the current era of globalization, the tourism industry became one of the sectors that thrive. Indonesia is the largest country in Southeast Asia with tremendous tourism potential. In order to face AEC (ASEAN Economic Community) in the tourism sector, in this thesis gives the analysis of the influence of several variables selected, namely, the allocated of budget planned by province government for tourism sector, the quality of human resources as reflected in HDI (Human Development Index), hotel accommodation, the exchange rate, electrical infrastructure or energy consumption, GDP of the main country tourist origin, the foreign tourist arrivals in ASEAN compare to the number of visits of foreign tourists to Indonesia.

The methodology using in this thesis is panel data regression test, using Pooled Least Square (PLS), Fixed Effect Model (FEM) and Random Effects Model (REM) is determined based on the results of Chow Test and Hausman test. At the conclusion indicated that HDI and Hotel is a significant variable and recommended to the government to improve the quality of tourism human resources or human resources of the government as tourism policy holder other than that recommended for the central and local governments to improve investment in hotels in the area and also increase tourism promotion abroad."

"Permasalahan sosial di lingkungan masyarakat semakin bervasiasi, dan potensinya cederung meningkat dari tahuan ketahun. Salah satunya yang sering terjadi adalah permasalahan orang asing dan ketenagakerjaan. Kabupaten Tangerang merupakan salah satu kawasan dengan tingkat aktifitas industri dan pembangunan yang tinggi. Industri dan pembangunan di negara berkembang sudah tentu memerlukan sumber daya manusia sebagai tenaga kerja, baik tenaga kerja yang berasal dari masyarakat lokal maupun luar negeri sebagai tenaga ahli dan program alih kemampuan. Namun pada kenyataannya banyak ketidaksesuaian antara yang seharusnya dan yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu ketenagakerjaan asing perlu diawasi pelaksanaannya oleh pihak-pihak terkait seperti Dinas Imigrasi, TNI-Polri, dan unsur-unsur lainnya, yang pada pelaksanaanya dibentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora). Di pihak Kepolisian, termasuk polisi di Polres Kota Tangerang dalam menghadapai permasalahan sosial tersebut merupakan salah satu tugas dari Unit Pengawasan Orang Asing (POA) dibawah Satuan Intelijen Keamanan (Satintelkam). Terkait dengan hal inilah maka tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis mekanisme atau praktik pengawasan orang asing oleh Unit POA di wilayah hukum Polres Kota Tangerang, termasuk potensi ancaman serta hal-hal yang menghambat yang menyertainnya. Untuk menjawab masalah ini, penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan teori intelijen dan dasar intelijen, manajemen SDM, pengawasan serta konsep imigrasi untuk menginterpretasikan pelaksanaan pengawasan orang asing oleh Kepolisian. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi, sementara data di analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interaktif.

---

Social problems in the community are increasingly varied, and their potential tends to increase from year to year. One of the things that often happens is the problem of foreigners and employment. Tangerang Regency is an area with a high level of industrial activity and development. Industry and development in developing countries of course require human resources as workers, both workers from local communities and abroad as experts and skills transfer programs. But in reality there are many discrepancies between what should be and what is happening in the field. Therefore, the implementation of foreign manpower needs to be monitored by relevant parties such as the Immigration Service, TNI- Polri, and other elements, in which the Foreigner Supervision Team is formed. On the police side, including the police at the Tangerang City Police, dealing with these social problems is one of the tasks of the Foreigner Monitoring Unit. Related to this, the main objective of this research is to analyze the mechanism or practice of monitoring foreigners by the Foreigner Monitoring Unit in the jurisdiction of the Tangerang City Police, including the potential threats and the things that hinder them. To answer this problem, this research will be conducted using qualitative methods, using intelligence theory and basic intelligence, human resource management, supervision and immigration concepts to interpret the implementation of surveillance of foreigners by the Police. Data were collected by conducting interviews, observation and documentation, while data were analyzed qualitatively using interactive methods."