Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang pemberian Jaminan Pemerintah DalamPembiayaan Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia Menurut Hukum KeuanganPublik. Pemberian Jaminan ini diberikan oleh Pemerintah dalam halmendorongnya roda pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk dapatmemberikan jaminan pemerintah tersebut, Pemerintah harus didasari peraturanperundang-undangan yang berlaku yang merupakan hukum keuangan publik.Pemberian Jaminan Pemerintah Dalam Pembiayaan Pembangunan InfrastrukturDi Indonesia harus melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN). Dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),pemerintah harus memperhatikan Risiko Fiskal dalam pemberian jaminantersebut. Oleh karena itu, pemberian Jaminan Pemerintah Dalam PembiayaanPembangunan Infrastruktur Di Indonesia harus dilakukan dengan secara tepat,efisien dan akuntabel.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the provision of Government Guarantees inInfrastructure Development Financing in Indonesia According to the PublicFinance Law . Giving this assurance given by the Government in terms of pushingthe wheels of economic growth in Indonesia . In order to provide governmentguarantees , the government must be based on legislation applicable is the law ofpublic finances . Provision of Government Guarantees in InfrastructureDevelopment Financing in Indonesia should be through the mechanism of thestate budget APBN . In the mechanism of the state budget (APBN) , thegovernment must pay attention to the Fiscal Risk in the provision of suchguarantee . Therefore , the provision of Government Guarantees in InfrastructureDevelopment Financing in Indonesia should be done with the proper , efficientand accountable."

"Jaminan Pemerintah untuk infrastruktur ketenagalistrikan dengan skema penugasan diberikan dalam rangka mendukung PT PLN (Persero) memperoleh pembiayaan dari perbankan untuk membangun infrastruktur ketenagalistrikan. Dalam PMK 135/2019, jaminan Pemerintah dapat diberikan atas pemenuhan kewajiban PT PLN (Persero) kepada bank berdasarkan perjanjian pinjaman maupun perjanjian pembiayaan syariah. Pemenuhan jaminan atas kewajiban PT PLN (Persero) tersebut berasal dari dana yang dialokasikan dalam APBN. Seiring dengan adanya ketentuan jaminan Pemerintah terhadap pembiayaan syariah tersebut, perlu dilakukan kajian mengenai bentuk dan sifat jaminan Pemerintah terhadap kewajiban PT PLN (Persero) berdasarkan pembiayaan syariah tersebut. Berdasarkan Fatwa DSN 74/2009, jaminan syariah untuk pembiayaan dengan skema bagi hasil hanya dapat diberikan untuk pokok pembiayaan saja. Selain itu, pembiayaan syariah dengan skema bagi hasil yang berunsur keadilan dimana nasabah dan bank sama-sama menanggung risiko sesuai porsi modal dalam kerja sama dan mendapat keuntungan sesuai kesepakatan. Untuk itu, dikaji mengenai jaminan Pemerintah terhadap pembiayaan syariah tersebut dapat memberikan dampak bagi efisiensi keuangan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan bahan kepustakaan, dokumen hukum dan wawancara. Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa jaminan Pemerintah yang diberikan untuk pembiayaan syariah belum mengikuti jaminan sesuai dengan prinsip syariah, melainkan menggunakan penanggungan berdasarkan Pasal 1820 KUHPerdata. Apabila menggunakan jaminan berprinsip syariah, maka dapat memberikan potensi lebih baik bagi efisiensi keuangan negara. Hal ini karena cakupan yang dijamin hanya pokok pembiayaannya saja dan tidak termasuk biaya lain ataupun hasil keuntungan yang harus dikembalikan kepada bank. Pemerintah perlu melakukan kajian lebih lanjut dalam mengembangkan skema jaminan syariah untuk jaminan Pemerintah.

---

Government guarantees for electricity infrastructure with an assignment scheme are given in order to support PT PLN (Persero) in obtaining financing from banks to build electricity infrastructure. In PMK 135/2019, Government guarantees can be provided for the fulfillment of PT PLN (Persero) obligations to banks based on loan agreements or sharia financing agreements. The fulfillment of the guarantee for the obligations of PT PLN (Persero) comes from the funds allocated in the APBN. In line with the provisions of the Government guarantee against sharia financing, it is necessary to study the form and nature of the Government guarantee against the obligations of PT PLN (Persero) based on the sharia financing. Based on the DSN Fatwa 74/2009, sharia guarantees for financing with a profit-sharing scheme can only be given for the principal of the financing. In addition, sharia financing with a profit-sharing scheme with an element of justice in which the customer and the bank share the risk according to the share of capital in the cooperation and get the profit according to the agreement. So that, the guarantee with sharia principle for the electricity infrastructure development will have an impact on the efficiency of state finances. The research method used in this thesis is normative research with a qualitative approach and uses library materials, legal documents and interviews. From the results of the study, it was concluded that the government guarantees provided for sharia financing did not follow the guarantees in accordance with sharia principles, but used guarantees based on Article 1820 of the Civil Code. If using a guarantee with sharia principles, there is possibility the guarantee will provide better potential for the efficiency of state finances. This is because the guaranteed coverage is only the principal of the financing and does not include other costs or profits that must be returned to the bank. The government needs to conduct further studies in developing a sharia guarantee scheme for government guarantee."

"Skripsi ini mebahas mengenai sanksi yang dikenakan terhadap penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berpotensi merugikan keuangan negara dapat berupa sanksi pidana dan sanksi administrasi. Skripsi ini membagi penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berpotensi merugikan keuangan negara yang dikenakan sanksi pidana dan sanksi administrasi karena tidak semua penyimpangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dikenakan sanksi pidana. Penelitian ini termasuk penelitian Yuridis Normatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis. Hasil penelitian menyarankan untuk dibuatnya Standar Operasional (SOP) bagi lembaga negara yang bertugas memeriksa adanya kerugian keuangan negara (BPK) terhadap penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dikenakan sanksi pidana atau sanksi administrasi guna menciptakan adanya kepastian hukum.

---

This thesis examine sanctions imposed against infringment or violations that occurred in the Procurement of Goods / Services potentially devastating state finances can be criminal sanctions or administrative sanctions. This thesis is divided infringment in the Procurement of Goods / Services potentially devastating financial state to criminal sanctions or administrative sanctions for not all irregularities in the Procurement of Goods / Services are imposed criminal sanctions. This research is a normative juridical study aims to describe and analyze. The results suggest to make an Operational Standards (SOP) for the state agencies in charge of examining the state of financial loss (BPK) to the aberration in the Procurement of Goods / Services are subject to criminal sanctions or administrative sanctions in order to create legal certainty."

"PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero berperan penting dalam penyelenggaraan Jaminan Pemerintah terkait proyek infrastruktur berskema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha KPBU. PT Penjaminan Infrsatruktur Indonesia Persero dalam melakukan Penjaminan dilakukan dengan mekanisme regres yang diajukan ke Penanggung Jawab Proyek Kerjasama PJPK . Penelitian ini bertujuan untuk mencari cara yang lebih baik dalam mekanisme Penjaminan yang dilakukan oleh PT Penjaminan Infrastruktur, yakni dengan cara Reasuransi.Penelitian ini kan membahas dapat atau tidaknya PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero melakukan Reasuransi, serta membahas pengaturan hukum yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yurudis-normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero tidak memiliki landasan hukum untuk melakukan Reasuransi, namun PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero sebagai perusahaan yang menjalankan Penjaminan secara operasionalnya dimungkinkan melakukan Reasuransi.

---

Indonesia Infrastructure Guarantee Fund has important role in the implementation of Government Guarantee related to infrastructure projects with Public Private Partnership rsquo s scheme. Funding mechanism that Indonesia Infrastructure Guarantee Fund runs today is with Recourse mechanism that can be claimed to Contracting Agency CA. This study aims to review the better way on funding strategy of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund, namely with Reinsurance.

This study discusses the possibility whether Indonesia Infrastructure Guarantee Fund can proceed Reinsurance to their funding strategy, as well as discussing the rule of law relates to these Reinsurance. This study is prepared by the method of normative legal writing to produce analytical data that is descriptive.

The results of this study concluded that the Indonesia Infrastructure Guarantee Fund has no legal basis to review conduct reinsurance, but the Indonesia Infrastructure Guarantee Fund as the company that operates as a Guarantee company, Reinsurance is possible to do. "

"Pada tahun 2045, Indonesia akan memasuki usia emas yaitu 100 tahun. Adapun, pada tahun tersebut Indonesia diharapkan dapat menjadi negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur seperti yang tertuang dalam Visi Indonesia 2045. Saat ini, berbagai strategi sedang dilakukan untuk mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045, salah satunya dengan dibuatnya Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Berdasarkan MP3EI, untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi maka Indonesia dibagi ke dalam enam wilayah koridor ekonomi yaitu Koridor Sumatera, Koridor Jawa, Koridor Kalimantan, Koridor Sulawesi, Koridor Bali Nusa Tenggara, dan Koridor Papua Kepulauan Maluku. Untuk mempercepat pengembangan potensi industri pada setiap koridornya, maka perlu dibangunan infrastruktur yang memadai seperti industrial Infrastructure dan infrastruktur utama yang dapat menunjang kelancaran aktivitas ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Namun pembangunan infrastruktur tersebut perlu biaya yang sangat besar, sedangkan dana APBN terbatas sehingga diperlukan alternatif pembiayaan yang lain. Berdasarkan analisis life cycle cost yang dilakukan pada proyek ini diperoleh nilai IRR sebesar 11,51%, artinya proyek layak secara finansial karena nilai IRR di atas WACC yaitu 11,01%. Namun untuk lebih meningkatkan daya tarik swasta, maka dibuat pola pembiayaan dan kelembagaan berbasis Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dari keseluruhan skenario sharing biaya antara pemerintah dengan swasta dan analisis yang dilakukan, diperoleh pola pembiayaan yang optimal untuk proyek ini yaitu skenario dengan IRR sebesar 15,62% dan pembagian biaya yang menjadi tanggung jawab pihak swasta adalah 64,14% dari biaya initial cost, 73,61% dari biaya operasional dan pemeliharaan, adapun pihak swasta juga memperoleh 76,62% dari hasil pendapatan. Pada skema kelembagaan KPBU banyak pihak yang berperan, diantaranya adalah PT. Indonesia Maju Bersama yang dibentuk sebagai perusahaan SPV (Special Purpose Vehicle).

---

Indonesia will enter the golden age of 100 years of independence in the next 2045. Besides that, in that year Indonesia will meet a demographic bonus so that it becomes a great opportunity for the Indonesian people to develop rapidly and realize the dream of Indonesia. Indonesia is also expected to become a sovereign, developed, equitable and prosperous country as stated in the vision of Indonesia 2045. Currently, various strategies are carried out to achieve Indonesia's golden generation of 2045, one of which is the Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic Development (abbreviated MP3EI). Based on MP3EI, to accelerate and expand economic development, Indonesia is divided into six economic corridor areas, namely the Sumatra Corridor, the Java Corridor, the Kalimantan Corridor, the Sulawesi Corridor, the Bali-Nusa Tenggara Corridor, and the Papua - Maluku Corridor. To accelerate the development of industrial potential in each corridor, it is necessary to build adequate infrastructure such as industrial infrastructure and main infrastructure that can support the smooth economic activities and increase economic growth in the region. However, infrastructure development requires a very large cost, while funds in the state budget are limited so that other financing alternatives are needed. Based on the life cycle cost analysis conducted on this project, the Internal Rate of Return (IRR) value of 11.51% is obtained, meaning that the project is financially feasible because the Internal Rate of Return value above the Weighted Average Cost of Capital (WACC) is 11.01%. To further enhance the attractiveness of the private sector, a financing and institutional pattern based on Public Private Partnership (PPP) scheme is made. From the overall cost sharing scenario between the government and the private sector and the analysis conducted, the optimal financing pattern for this project is obtained, namely the scenario with an IRR of 15.62% and the cost sharing which is the responsibility of the private party is 64.14% of the initial cost, 73.61% of operating and maintenance costs, and 76.62% of income. In the Public Private Partnership (PPP) scheme many parties play a role, including PT. Indonesia Maju Bersama which is formed as a SPV (Special Purpose Vehicle) company.

"

"Dalam pelaksanaan proyek pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah diperlukan adanya suatu jaminan yang diberikan oleh principal selaku pelaksana kerja kepada obligee selaku pemberi kerja. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keyakinan kepada obligee bahwa principal dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan kondisi dan jangka waktu yang telah disepakati didalam kontrak. Pada prakteknya terdapat dua jaminan yang lazim digunakan sebagai jaminan proyek yakni jaminan bank garansi yang dikeluarkan oleh Bank dan jaminan surety bond yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi. Tesis ini membahas mengenai surety bond sebagai alternatif jaminan dalam pembangunan infrastruktur. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan antara jaminan surety bond dengan bank garansi, principal lebih menyukai jaminan surety bond dibandingkan dengan bank garansi, surety bond berperan meminimalisir kerugian yang mungkin diderita oleh obligee akibat dari kegagalan principal melaksanakan proyek, dan terdapat beberapa permasalahan hukum dalam pelaksanaan surety bond.

---

In the implementation of project procurement undertaken by the goverment needed a guarantee from the principal to the obligee. This is intended to give conviction to the obligee that principal can carry out their work in accordance with the condition upon in the contract. In practice there are two commonly used as project guarantee namely bank guarantee issued by the Bank and surety bond issued by an insurance company.

This thesis discusses about the surety bond as an alternative guarantee in infrastructure development. This study was descriptive using juridical normative methods. The results showed that in practice there is a difference between surety bond and bank guarantee, principal prefers to surety bond than bank guarantee, surety bond?s role to minimize the loss suffered by the obligee, and there are some legal problems in the implementation of surety bond."

"ABSTRACTDengan adanya kebijakan pemerintah terkait percepatan proyek infrastruktur di Indonesia demi kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur harus diutamakan pelaksanaannya agar dapat terlaksana dengan efisien dan efektif. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah menuntut mereka untuk menyertakan peran swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dalam hal ini, pembiayaan infrastruktur cenderung menjadi permasalahan yang paling utama karena kebutuhannya yang besar dan pelaksanaan infrastruktur yang rumit. Oleh karena itu, perusahaan yang melakukan pembangunan infrastruktur wajib melakukan pinjaman kredit, tidak hanya dari bank serta lembaga pembiayaan dalam negeri, namun juga dari luar negeri. Peran pinjaman luar negeri juga menciptakan adanya eksposur valuta asing terhadap pembiayaan infrastruktur karena pemberian kredit dilakukan dalam mata uang asing. Hal ini menjadi suatu permasalahan karena pemerintah juga mengeluarkan peraturan terkait kewajiban penggunaan Rupiah di Indonesia. Maka, pembuatan perjanjian konversi tripartit antara pihak pemerintah, perusahaan yang membangun infrastruktur, serta bank berperan penting dalam pembiayaan infrastruktur. Melalui penelitian berbasis yuridis-normatif ini, Penulis membahas hubungan hukum serta hak dan kewajiban para pihak dalam pembiayaan infrastruktur yang berasal dari pinjaman luar negeri terkait kewajiban penggunaan Rupiah. Berhubungan dengan hal ini, penting bagi para pihak untuk memperhatikan secara detil perancangan kontrak, yang merupakan akar dari lahirnya hubungan hukum, serta agar para pihak melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana yang tertulis dalam kontrak, mengingat pembangunan infrastruktur digunakan untuk kebermanfaatan bersama.

---

ABSTRACTAs of the governments regulation issuance regarding the acceleration of infrastructure projects in Indonesia, which targets for public works to boost social welfare, infrastructure projects are prioritized so that they can be carried out efficiently and effectively. The limited resources owned by the government encourage them to include the role of private sector through the Public-Private Partnerships scheme. In this case, project financing addresses the most crucial problem since most of them are large and expensive, tying up massive volumes of capital. Hence, project companies are required to grant credit loans, not only from banks and domestic financing institutions, but also from offshore. The role of offshore loan also creates foreign exchange exposure to project financing as offshore loan is given through foreign currencies. This becomes a serious concern as the government has also issued a regulation regarding to the obligation to use Rupiah in Indonesia. Hence, making the role of a tripartite converting agreement between the government, project company, and the converting bank, crucial. Through this normative legal research, the Author provides an overview about the contractual terms, also including the rights and obligations between the parties involved in infrastructure projects using offshore loans regarding the mandatory use of Rupiah. In accordance with this, it is important for the parties to give careful attention about the drafting of the contracts, which anchor the existence of any relationships between the parties, and to enforce their rights and obligations as agreed in the contracts, knowing the fact that infrastructure projects are entitled as public goods. "

"Di Kawasan Perbatasan Nusa Tenggara Timur (NTT), pembangunan infrastruktur listrik belum terlaksana secara optimal. Selain sebagai provinsi dengan rasio elektrifikasi terendah, pendanaan dari Pemerintah terbatas, serta ada terlalu banyak pihak dalam pembuatan dan implementasi kebijakan di Kawasan Perbatasan yang mengakibatkan perlunya koordinasi ekstra. Untuk itu riset ini diawali dengan mempertanyakan bagaimana kondisi pembangunan infrastruktur di sana. Ditemukan bahwa kondisinya belum optimal karena koordinasi dan komunikasi antar lembaga pemerintah sendiri masih belum berjalan baik, anggaran terbatas, dan tidak menarik bagi investor. Padahal ada keinginan, termasuk dari masyarakat untuk menumbuhkan ekonomi lokal yang jelas membutuhkan stabilitas pasokan listrik. Menghadapi problematika tersebut, skema blended finance ditawarkan sebagai alternatif dengan perspektif collaborative governance sebagai dasar mengingat sudah pasti ada kolaborasi dalam menjalankan blended finance. Di samping mengkonstruksi skema yang dapat dijadikan alternatif tersebut, desain kolaborasi yang sesuai dengan sistem konteks blended finance juga dikonstruksi berdasarkan tiga teori collaborative governance, yaitu dari Donahue & Zeckhauser, Emerson & Nabatchi serta Ansell & Gash. Hasilnya, penelitian ini mengusulkan bahwa untuk pembangunan infrastruktur di Kawasan Perbatasan Darat, dapat digunakan skema blended finance untuk level usaha kecil yang terdiri dari dua tahapan, yaitu feasibility study dan joint venture. Skema ini kemudian direplikasi dan diagregasi untuk menarik dana katalis dengan skala yang lebih besar. Dalam skema ini, sejumlah hal yang harus diperhatikan adalah para pemangku kepentingan, jenis dan peran setiap investor, sumber dana dari publik atau swasta, instrumen pendanaan, serta jangka waktu kerjasamanya. Dalam menjalankan skema blended finance ini, kolaborasi dilakukan dengan memadukan ketiga model kolaborasi yang telah disebutkan. Para aktor kolaborasi harus memperhatikan sejumlah prasyarat serta pendorong yang akan mempengaruhi jalannya proses kolaborasi. Skema blended finance dan desain kolaborasi ini diharap dapat diaplikasikan dalam meningkatkan kerjasama di pemerintahan dan pihak terkait untuk mengakselerasi pembangunan di Kawasan Perbatasan Darat di NTT dan menjadi solusi ketika pembangunan terhambat karena permasalahan pendanaan.

---

At the border of Nusa Tenggara Timur (NTT), the development of electricity infrastructure has not been implemented optimally. Apart from being the province with the lowest electrification ratio, funding from the Government is limited, and there are too many parties in policy-making and its implementation at the border which results in the need for extra coordination. Therefore, this research begins by questioning the condition of infrastructure development there. It was found that conditions were not optimal because coordination and communication between government agencies themselves were still not running well, the budget was limited, and it was not attractive to investors. Whereas they, including the local community, desire to grow the local economy, which clearly requires a stable supply of electricity. Facing these problems, a blended finance scheme is offered as an alternative with a collaborative governance perspective as a basis considering that there is definitely collaboration in carrying out blended finance. In addition to constructing the alternative scheme, collaboration with blended finance as its system context is also constructed based on three collaborative governance theories, i.e. from Donahue & Zeckhauser, Emerson & Nabatchi, and Ansell & Gash. As a result, this study proposes that for infrastructure development at the border, a blended finance scheme can be used is in the small business level which consists of two stages, namely a feasibility study and a joint venture. This scheme is then replicated and aggregated to attract catalyst funds on a larger scale. In this scheme, a number of things that must be considered are the stakeholders, the type and role of each investor, sources of funds from the public or private sector, funding instruments, and the period of cooperation. In adopting this scheme, collaboration is carried out by combining the three collaboration models that have been mentioned. Collaborative actors must pay attention to a number of prerequisites and drivers that will affect the course of the collaboration process. It is hoped that this blended finance scheme and collaborative design can be implemented to increase cooperation in government and related parties to accelerate development at the border of NTT and become a solution when development is hampered due to funding problems."

"[ABSTRAKInfrastruktur merupakan faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, salah satunya pembangunan infrastruktur jalan tol yang dapat mendukung dan meningkatkan perekonomian Indonesia. Pembangunan infrastruktur merupakan kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara negara, namun dalam hal ini pihak swasta dapat membangun proyek infrastruktur tersebut dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS). Skema KPS merupakan alternatif sumber pendanaan utama infrastruktur karena terbatasnya anggaran negara untuk pembangunan infrastruktur. Pendapatan tol sangat dipengaruhi oleh volume lalu lintas kendaraan yang melalui jalan tol. Sehingga, permasalahan volume kendaraan minium merupakan salan satu tantangan terbesar dalam kontrak konsesi jalan tol. Untuk itu, penelitian ini akan membahas mengenai instrumen jaminan volume kendaraan minimum di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pembagian risiko yang diatur dalam KPS, mengetahui ketentuan hukum mengenai pembangunan infrastruktur jalan melalui KPS di Indonesia dan mengetahui apakah Indonesia telah menerapkan instrumen jaminan volume kendaraan minimum dalam perjanjian KPS.

---

ABSTRACTInfrastructures are the most important factor of the economic growth in a country, one of them is the toll road infrastructure development, which can support and increase the economy of Indonesia. Infrastructure development is the responsibility of Indonesian Government, but in this case the private sector can build the infrastructure projects with Public Private Partnership (PPP) scheme. PPP scheme is a major source of alternative financing, because the state has a limited budget for infrastructure development. The toll road revenue is influenced by the volume of traffic that pass through the roll road. Thus, the problem of minimum traffic is one of the biggest challenges in toll road concession contract. To that end, this research will discuss the minimum traffic guarantee instrument in Indonesia. The purpose of this research was to determine the risk- sharing which regulated in a PPP scheme, knowing the legal provisions concerning the infrastructure development of toll road through PPP scheme in Indonesia and determine whether Indonesia has implemented the minimum traffic guarantee instrument in PPP agreement.;Infrastructures are the most important factor of the economic growth in a country,one of them is the toll road infrastructure development, which can support andincrease the economy of Indonesia. Infrastructure development is theresponsibility of Indonesian Government, but in this case the private sector canbuild the infrastructure projects with Public Private Partnership (PPP) scheme.PPP scheme is a major source of alternative financing, because the state has alimited budget for infrastructure development. The toll road revenue is influencedby the volume of traffic that pass through the roll road. Thus, the problem ofminimum traffic is one of the biggest challenges in toll road concession contract.To that end, this research will discuss the minimum traffic guarantee instrument inIndonesia. The purpose of this research was to determine the risk-sharing whichregulated in a PPP scheme, knowing the legal provisions concerning theinfrastructure development of toll road through PPP scheme in Indonesia anddetermine whether Indonesia has implemented the minimum traffic guaranteeinstrument in PPP agreement., Infrastructures are the most important factor of the economic growth in a country,one of them is the toll road infrastructure development, which can support andincrease the economy of Indonesia. Infrastructure development is theresponsibility of Indonesian Government, but in this case the private sector canbuild the infrastructure projects with Public Private Partnership (PPP) scheme.PPP scheme is a major source of alternative financing, because the state has alimited budget for infrastructure development. The toll road revenue is influencedby the volume of traffic that pass through the roll road. Thus, the problem ofminimum traffic is one of the biggest challenges in toll road concession contract.To that end, this research will discuss the minimum traffic guarantee instrument inIndonesia. The purpose of this research was to determine the risk-sharing whichregulated in a PPP scheme, knowing the legal provisions concerning theinfrastructure development of toll road through PPP scheme in Indonesia anddetermine whether Indonesia has implemented the minimum traffic guaranteeinstrument in PPP agreement.]"