Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh antara etika yang dimiliki masyarakat Jabodetabek dengan tingkat pembajakan CD musik dan software di Jabodetabek. Penelitian ini menggunakan metode regresi untuk menguji pengaruh etika terhadap sikap seseorang pada pembajakan digital lalu kecenderungan untuk melakukan pembelian produk pembajakan digital itu sendiri Penelitian ini juga menggunakan metode uji beda independent t-test untuk mencari tahu perbedaan pembajakan antara CD musik dan software di Jabodetabek. Untuk menguji etika pada penelitian ini, maka ekuitas moral dan relativisme digunakan untuk mengukur etika pada penelitian ini. Dengan menggunakan data sampel mahasiswa Jabodetabek, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh antara ekuitas moral dan relativisme terhadap pembajakan CD musik namun hanya ekuitas moral yang berpengaruh terhadap pembajakan software sedangkan relativisme tidak berpengaruh. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa tingkat pembajakan digital software lebih tinggi dibandingkan CD musik di Jabodetabek

---

ABSTRACTThis study aims to find out the influence between ethics towards the rate of music CDs and software piracy in Jabodetabek society. This study uses regression analysis to examine the effect of ethics to attitude toward digital piracy behavior and intention to buy digital piracy products. This research also used independent t-test methods to find out the difference between music CDs piracy and software piracy in Jabodetabek. To examine the ethics in this research, moral equity and relativism were used to measure ethics in this study. By using sample data of Jabodetabek college students, the results of this study indicate that there are influences between the equity and the moral relativism of the piracy of music CDs, but only moral equity affecting software piracy, while relativism has no effect towards software piracy. The study also concluded that the rate of software piracy is higher than CD music in Jabodetabe"

"Penelitian ini membahas predictor niatan untuk membajak dan niatan untuk membayar dalam memprediksi perilaku pembajakan. Model Theory of Reasoned Action digunakan sebagai landasan untuk memprediksi niatan untuk membajak. Untuk semakin memahami perilaku dalam pembajakan produk digital deterrence theory dan sosiodemografis ditambahkan untuk memprediksi apakah variabel-variabel tersebut dapat memperjelas dari niatan untuk membajak. Selain itu niatan untuk membayar digunakan untuk memprediksi perilaku pembajakan agar kelihatan kecenderungan mana yang dimiliki oleh sampel yang diteliti. Niatan untuk membayar sendiri diprediksi melalui etika dan sosiodemografis untuk melihat kecenderungan seberapa penting isu pembayaran digital bagi sampel diteliti.

---

This research explain the predictor of intention to pirate and willingness to pay digital product to understand piracy behaviour. Theory of Reasoned action used as based model to predict intention to pirate. Deterrence Theory and socio demographic used to make better understanding on intention to pirate digital product. Willingeness to pay is counterpart of intention to pirate in predicting piracy behaviour so researcher get to know which one have the most correlation over piracy behaviour. Ethics and sociodemograhics used to explained intention to pirate in digital product."

"Pencipta dalam melahirkan suatu karya cipta membutuhkan kreativitas dari kemampuan daya pikir yang membutuhkan pengorbanan serta pertimbangan untuk mewujudkan idenya, seperti waktu, tenaga, dan pikiran. Dengan begitu, sudah sepantasnya bagi pencipta untuk diberikan penghargaan dan perlindungan hukum atas hasil karya ciptanya. Namun, masih kerap terjadi tindakan penjiplakan karya cipta rancangan busana untuk memperoleh manfaat ekonomi dengan memproduksi busana dari karya tersebut. Perbuatan penjiplakan karya cipta dengan tanpa izin merupakan perbuatan melanggar hukum. Dalam hal ini, timbul problematika bagaimana bentuk perlindungan hukum para pencipta rancangan busana tersebut, apakah hak cipta atau desain industri yang lebih tepat untuk memberikan perlindungan hukum dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual. Penelitian dalam skripsi menggunakan metode yuridis normatif, yang mana mengacu pada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder melalui studi literatur dan wawancara dengan narasumber. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis berpendapat bahwa rezim hukum dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual yang lebih tepat untuk memberikan perlindungan terhadap karya rancangan busana adalah hak cipta.

---

In creating a creative work, the creator requires creativity from the ability of the mind that requires sacrifice and consideration to actualize the idea, such as time, energy, and thoughts. Therefore, it is appropriate for creators to be given appreciation and legal protection for their works. However, there are still frequent cases of plagiarizing the copyrighted fashion designs to obtain economic benefits by producing clothing from those works. Copying the copyrighted works without permission is an illegal act. In this case, a problem arises as to the form of legal protection for the creators of those fashion designs, whether copyrights or industrial designs are more appropriate to provide legal protection from the perspective of Intellectual Property Rights. The research in the thesis used the normative juridical method, which refers to legal norms in statutory regulations. The data sources used in this study are secondary data through literature studies and interviews with informant. The data obtained will be analyzed using qualitative data analysis methods. Based on the results of the research, the author argues that the legal regime in the perspective of Intellectual Property Rights that is more appropriate to provide protection for fashion design works is copyright."

"Dewasa ini Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki peran penting dalam aspek kehidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan HKI berkaitan erat dengan teknologi, ekonomi, maupun seni budaya. Begitu pentingnya HKI dalam kehidupan, selayaknyalah HKI tersebut dilindungi. Salah satu bentuk HKI yang harus dilindungi adalah hak cipta, khususnya lembaga penyiaran dari tindakan pembajakan melalui internet. Hal ini menjadi penting, karena izin siaran pertandingan sepak bola ini baru akan dianggap sah apabila telah mendapatkan izin dari pemegang hak terakait atas hak siar tersebut. Hak lisensi ini diperoleh melalui perjanjian lisensi, kemudian dengan membayar sejumlah royalti kepada pemegang hak terkait. Maka lembaga penyiaran ini akan dianggap sah sebagai pemegang lisensi atas hak siar setelah perjanjian lisensi disetujui oleh pemegang hak terkait dan pihak lembaga penyiaran yang ingin memiliki lisensi atas siaran tersebut. Di Indonesia memang sudah diatur terkait undang-undang untuk melindungi hak cipta. Namun undang-undang tersebut belum mampu membuat para pelaku pembajakan jera atas perbuatannya. Hal ini dikarenakan sanksi yang diterapkan masih kurang efektif dan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar hukum hak cipta , diperlukan adanya sistem pedoman pemidanaan yang bisa dijadikan acuan bagi penghitungan sanksi denda. Sehingga sistem pedoman pemidanaan ini sangat diperlukan penerapannya dalam hal memberikan sanksi pidana yang tepat bagi para pelanggar hak cipta, khususnya dibidang pembajakan hak siar. Karena kebanyakan dalam berbagai putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi denda kurang seimbang dengan kerugian yang dialami pemilik hak cipta maupun pemegang hak cipta. Sehingga diperlukan bagi perkembangan hukum hak cipta di indonesia yaitu perlu adanya pedoman pemidanaan dalam penjatuhan sanksi denda kepada pelaku palanggar hak cipta atau hak terkait.

---

Nowadays, Intellectual Property Rights (IPR) have an important role in aspects of people's lives. This is because IPR is closely related to technology, economy, and cultural arts. So important is IPR in life, it should be protected. One form of IPR that must be protected is copyright, especially broadcasters from acts of piracy over the internet. This is important, because the permission to broadcast a football match will only be considered valid if it has obtained permission from the holder of the broadcasting rights. This license right is obtained through a license agreement, then by paying a certain amount of royalties to the relevant rights holder. Then this broadcaster will be considered valid as the licensee of the broadcasting rights after the license agreement is approved by the relevant rights holder and the broadcaster who wants to have a license for the broadcast. In Indonesia, it has been regulated regarding laws to protect copyright. However, the law has not been able to deter the perpetrators of piracy for their actions. This is because the sanctions applied are still ineffective and in imposing criminal sanctions on violators of copyright law, it is necessary to have a system of sentencing guidelines that can be used as a reference for calculating fines. So that this criminal code system is very necessary to apply it in terms of providing appropriate criminal sanctions for copyright violators, especially in the field of piracy of broadcasting rights. Because most of the various judges' decisions in imposing fines are not balanced with the losses suffered by copyright owners and copyright holders. So it is necessary for the development of copyright law in Indonesia, namely the need for criminal guidelines in imposing fines on perpetrators of copyright or related rights violations."

"Semakin tingginya tingkat penetrasi internet di Indonesia menyebabkan masyarakat menjadi familiar dengan berbagai produk dan layanan digital berbasis internet, salah satunya yang sedang populer saat ini adalah layanan streaming musik. Namun, tak dapat dipungkiri perkembangan internet di Indonesia juga menyebabkan tersedianya berbagai saluran distribusi alternatif untuk mengakuisisi produk, konten dan layanan berbasis digital yang tidak berlisensi atau ilegal. Adopsi dan penggunaan layanan streaming musik premium yang merupakan saluran distribusi berlisensi, mampu menjadi bentuk inovasi yang terjangkau dan efisien untuk melawan pembajakan musik digital, terutama jika memiliki perceived usefulness dan perceived enjoyment yang tinggi. Secara khusus, perceived usefulness dan perceived enjoyment tersebut dipengaruhi oleh perceived ease of use, perceived creativity facilitation dan perceived community facilitation yang tercermin dalam fitur-fitur layanan streaming musik premium. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peningkatan intensi berlangganan layanan streaming musik premium terhadap pengurangan intensi membajak musik digital. Intensi berlangganan layanan streaming musik dipengaruhi oleh persepsi fungsional dan persepsi kesenangan, terutama yang didorong oleh persepsi kemudahan penggunaan serta fitur-fitur yang mampu memfasilitasi kebutuhan kreatif dan kebutuhan kolektivitas para pengguna layanan streaming musik premium. Kemudian intensi pembajakan musik digital juga dipengaruhi oleh sikap terhadap pembajakan digital dan persepsi harga layanan streaming musik premium. Metode purposive dan convenience sampling digunakan dalam penelitian ini dengan sebanyak 825 responden dan dianalisis menggunakan Partial Least Squares - Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan streaming musik yang dipersepsikan memiliki usefulness dan enjoyment yang tinggi dapat meningkatkan purchase intention layanan streaming musik premium, dimana persepsi usefulness dan enjoyment tersebut dapat ditingkatkan oleh fitur-fitur yang dipersepsikan mampu memfasilitasi kebutuhan kreatif pengguna. Namun, perceived usefulness dan perceived enjoyment saja ternyata masih tidak cukup untuk mengurangi digital piracy intention.

---

With the vast increase of the internet’s penetration rate, Indonesians became familiarized with various products and services that are available digitally, which one of the most popular amongst them being music streaming service. However, this vast increase of the internet also caused many illegal alternatives to surface, such as peer-to-peer sharing networks that offer digital products, contents, and services without license. The adoption and usage of premium music streaming service offers a low cost yet legal alternative to tackle digital music piracy, especially if the service has a high perceived usefulness and perceived enjoyment to boot. Specifically, the perceived usefulness and perceived enjoyment can be improved with features that are perceived to facilitate the creativity and community aspects of the user, which is usually available after becoming a premium user. The purpose of this research is to analyze whether an increase of purchase intention of premium music streaming services can decrease the intention of downloading digital music illegally. The purchase intention is affected by perceived usefulness and perceived enjoyment, which can be reflected from features depicting the perceived ease of use, perceived creativity facilitation and perceived community facilitation. Additionally, attitude towards digital piracy and perceived cost are considered to further evaluate the digital piracy intention. Purposive and convenience sampling methods were used, which acquired 825 respondents and were analyzed using Partial Least Squares - Structural Equation Modelling (PLS-SEM). The findings concluded that perceived usefulness and perceived enjoyment positively affects the purchase intention of premium music streaming service, which are enhanced by the availability of features that could facilitate user’s creative needs. However, these features which contributes to the overall system usability and enjoyment still could not be associated with the reduction of digital music piracy."

"Desain grafis merupakan suatu ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta dalam kategori gambar. Teknologi memberikan akses terhadap pencipta untuk melakukan pengumuman atau publikasi terhadap desain grafis di media internet. Namun, hal tersebut menjadi pisau bermata dua karena ditemukan banyak pelanggaran hak cipta terhadap desain grafis, terutama yang diperjualbelikan di marketplace sehingga merugikan hak eksklusif pencipta. Peneliti mencoba untuk menjelaskan bagaimana implementasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang marketplace selaras dengan perlindungan hak cipta terhadap desain grafis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa kebijakan dari marketplace Indonesia seperti Shopee dan Tokopedia belum cukup komprehensif dalam menentukan batasan-batasan pelanggaran hak cipta sehingga masih terjadi banyak pelanggaran, sedangkan marketplace yang beroperasi di Amerika Serikat seperti Amazon dan eBay memiliki kebijakan mengenai batasan yang tegas tentang apa saja yang dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta desain grafis. Hal ini dapat disebabkan karena kebijakan marketplace merupakan implementasi dari undang-undang yang berlaku dimana Amerika Serikat telah mengatur secara spesifik, sedangkan Indonesia masih secara umum. Selain itu, terhadap pelanggaran hak cipta terhadap desain grafis yang terjadi, baik marketplace di Indonesia dan Amerika Serikat keduanya tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban secara hukum selama sudah menyediakan klausul tegas, sarana pelaporan, dan pemutusan akses atau take down.

---

Graphic design is a creation that is protected by the Copyright Act in the image category. Technology provides access for creators to make announcements or publications of graphic designs on internet media. However, this has become a double-edged knife because there are many copyright infringement against graphic designs, especially those that are traded on the marketplace, thus harming the exclusive rights of creators. Researcher try to explain how the implementation of laws and regulations governing marketplaces is in line with copyright protection for graphic designs. This study uses a normative juridical research method with a qualitative approach. The results of this study state that the policies of Indonesian marketplaces such as Shopee and Tokopedia are not comprehensive enough in determining the limits of copyright infringement so that there are still many violations, while marketplaces operating in the United States such as Amazon and eBay have policies regarding strict limits on what which is categorized as a graphic design copyright infringement. This could be due to the fact that the marketplace policy is an implementation of applicable laws where the United States has specifically regulated it, while Indonesia is still general. In addition, for copyright infringements on graphic designs that occur, both marketplaces in Indonesia and the United States cannot be held legally responsible as long as they have provided strict clauses, reporting facilities, and termination of access or take down."

"Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan. Perlindungan Hak Cipta di Indonesia telah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 yang merupakan wujud dari ikut sertanya Indonesia sebagai anggota World Trade Organization yang mencakup tunduknya pada Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. Melalui adanya perkembangan digital yang sangat pesat telah membuat adanya pelanggaran hak cipta yaitu adanya penggunaan hak cipta tanpa adanya perizinan. Pelanggaran tersebut terutama pada objek hak cipta lagu dan juga fonogram lagu yang digunakan pada platform YouTube di mana lagu tersebut dijadikan sebagai backsound iklan. Oleh karena itu, penggunaan fonogram lagu yang digunakan tanpa perizinan menjadi latar belakang skripsi ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang menggunakan pendekatan norma hukum secara tertulis dan hasil penelitian mengenai perlindungan Hak Cipta. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu meskipun Undang-Undang Hak Cipta kurang memadai, akan tetapi diperlukan pengaturan yang lebih lengkap dan rinci mengenai perizinan terhadap penggunaan lagu yang digunakan untuk iklan, terutama dalam hal penggunaannya yang diunggah pada platform YouTube, hal ini agar dapat terhindar dari kerugian materiil dan immateriil dari seorang Pencipta, dikarenakan suatu karya cipta di dalamnya terdapat suatu nilai komersial.

---

When a creative is produced in a concrete form without lowering constraints and in compliance with regulatory requirements, copyright, the creator's exclusive right, automatically arises. Law No. 28 of 2014, which is an indication of Indonesia's involvement as a member of the World Trade Organization includes its compliance with the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, that regulates copyright protection in Indonesia. However, the rapid digital technology increase has led to copyright infringement—the unauthorized use of intellectual property. These infractions primarily relate to song phonograms on YouTube, where it is utilized as background music for advertisements, as well as the song's subject of copyright. Consequently, the unauthorized use of a song phonograph is the background of this thesis. As a result, the thesis's context is the unauthorized use of a song phonograph. The normative-juridical research methodology employed in this paper makes use of both the findings of copyright research and a written legal norm approach. The implication is that, notwithstanding the copyright law's sufficiency, more thorough and specific licensing agreements are required for songs used in advertising, particularly when those advertisements are posted to the YouTube site. Since copyrighted works have commercial value, doing so will prevent an author from suffering physical and intangible losses."

"Karakter fiksi merupakan salah satu unsur yang tidak terpisahkan dari suatu karya khususnya karya sinematografi. Suatu karakter fiksi merupakan kerja keras dan jerih payah pencipta dari hasil olah kreativitas dan imajinasinya. Karakter fiktif juga merupakan salah satu unsur utama yang mendukung tema dan konflik dalam suatu narasi. Dalam Undang-Undang Hak Cipta saat ini belum mengatur secara khusus berkaitan dengan perlindungan terhadap suatu karakter fiksi. Perlindungan terhadap suatu karakter fiksi secara umum masih terhadap media dimana tempat karakter tersebut berada. Berbeda dengan Amerika Serikat, perlindungan terhadap karakter fiksi disana telah diakui dengan menerapkan standar-standar seperti Character Delineation Test dan Story Being Told Test, sehingga diperoleh kepastian perlindungan terhadapnya. Lebih lanjut, hal itu akan berpengaruh terhadap penggunaan yang wajar pada suatu karakter fiksi. Penggunaan yang wajar atau fair use merupakan salah satu doktrin sebagai bentuk pembatasan terhadap hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta. Penggunaan yang wajar terhadap suatu karakter fiksi di Indonesia sejatinya merupakan penggunaan yang wajar terhadap suatu karya sinematografi khususnya film. Sebab karakter merupakan bagian utama dari suatu karya film yang membangun cerita dalam mendukung tema dan konflik. Sehingga penggunaan yang wajar terhadap suatu karakter fiksi termasuk di dalam penggunaan yang wajar terhadap suatu karya film. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tulisan ini akan menganalisis mengenai bagaimana perlindungan dan prinsip penggunaan yang wajar terhadap suatu karakter fiksi di dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta

---

Fictional characters are one of the integral elements of a work, especially a cinematographic work. A fictional character is the result of the creator's work and effort, as well as his creativity and imagination. Fictional characters are also one of the main elements that support the theme and conflict in a narrative. The current copyright law in Indonesia does not specifically regulate the protection of a fictional character. In general, the protection of a fictional character still on the media where the character is located. In contrast to the United States, the protection of fictional characters has been recognized in that country by using standards such as the character delineation test and the story being told test to ensure certainty of protection against it. Furthermore, it will affect the fair use of a fictional character. Fair use is one of the doctrines that limit the exclusive rights owned by the creator. Fair use of a fictional character in Indonesia is actually a fair use of a cinematographic work, especially a movie. Because characters are the main part of a movie, they build a story for supporting themes and conflicts. Therefore, the fair use of a fictional character is included in the fair use of a film work. By using the normative juridical research method, this paper will analyze how the protection and principle of fair use of a fictional character are addressed in the provisions of the Copyright Act."